0. Penyampaian POS UN Pada MTs & MA TP. 2015-2016.pdf

7/25/2019 0. Penyampaian POS UN Pada MTs & MA TP. 2015-2016.pdf

1/70

KEMENTERIAN AGAMAKANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Frans Seda Telp/Fax. (0380) 8431516 Kupang NTT

Nomor : KW.20.2/3/PP.01.11/185/2016 Kupang, 12 Januari 2016

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Penyampaian Peraturan Menteri dan

POS Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN)

Pada MTs & MA Tahun Pelajaran 2015/2016

Kepada Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Cq. Kepala Seksi Pendidikan Islam / Pendidikan Agama dan Bimas Islam

Se - Provinsi Nusa Tenggara Timur

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti Surat Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor :

0065/SDAR/BSNP/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal tersebut diatas dan

dalam rangka persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016,

maka bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian

Hasil Akhir Belajar oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, dan Penilaian

Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/

Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau Yang Sederajat dan

SMA/MA/SMK atau Yang Sederajat dan Prosedur Operasional Standar (POS)

Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2015/2016Pada MTs

dan MA Tahun Pelajaran 2015/2016, untuk pedomani dan disampaikan kepada

Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta di

wilayah kerja Bapak/Ibu masing-masing.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.Wassalamualaikum Wr. Wb.

A.n. Kepala

Kepala Bidang Pendidikan Islam

Drs. H. Husen Anwar

NIP. 19641201 199103 1 004

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT.


2/70

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH MELALUI UJIAN NASIONAL,

DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN MELALUI

UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN PADA SMP/MTs

ATAU YANG SEDERAJAT DAN SMA/MA/SMK ATAU YANG SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat

(6) dan Pasal 71A Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu

mengatur penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah

pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau

yang sederajat;

b. bahwa belum ada ketentuan yang mengatur penyelenggaraan

Ujian Nasional dan Ujian Sekolah pada SMP/MTs atau yang

sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat yang

berlaku untuk setiap tahun pelajaran, karena Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015

hanya mengatur pelaksanaan Ujian Nasional tahun pelajaran

2014/2015 sehingga harus dicabut;


3/70

-2-

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Menteri tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh

Satuan Pendidikan melalui Ujian

Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTS

atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan LembaranNegara

Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Lembaga Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);


4/70

-3-

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015

tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja

Periode Tahun 2014 - 2019;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun

2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program

Paket B, dan Program Paket C;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun

2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008

tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program

Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket

C;

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Keagamaan Kristen;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54

Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan

Pendidikan Dasar dan Menengah;


Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan

Menengah;


Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur

Kurikulum SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang

Kurikulum 2013 SMP/MTs;



Kurikulum SMA/MA diubah dengan Peraturan Menteri


Kurikulum 2013 SMA/MA;


5/70

-4-



Kurikulum SMK diubah dengan Peraturan Menteri


Kurikulum 2013 SMK;


Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;


Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan

Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing

dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;


Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Sekolah Menengah Agama Katolik;


Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;


Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH

MELALUI UJIAN NASIONAL, DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

OLEH SATUAN PENDIDIKAN MELALUI UJIAN

SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN PADA

SMP/MTs ATAU YANG SEDERAJAT DAN SMA/MA/SMK ATAU

YANG SEDERAJAT.


6/70

-5-

BAB I

UJIAN SEKOLAH/MADRASAH ATAU BENTUK LAIN YANG

SEDERAJAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan

menengah yang meliputi Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah

Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah

Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)/Sekolah Menengah

Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen

(SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan

Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

(SMK/MAK), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), dan

Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), serta lembaga

pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket

B/Wustha dan Program Paket C.

2. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang

menyelenggarakan pendidikan setara SMP/MTs,

SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK/MAK mencakup Program

Paket B/Wustha dan Program Paket C.

3. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta

didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang

dikembangkan.

4. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan

selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan

pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik

terhadap standar kompetensi lulusan untuk semua mata

pelajaran yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan.


7/70

-6-

5. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah

kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada

mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu

pada Standar Kompetensi Lulusan.

6. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan

pengukuran dan penilaian penyetaraan pencapaian

kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara

nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi

Lulusan pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs

dan Program Paket C setara SMA/MA/SMAK/SMTK.

7. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN

adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari UN.

8. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya

disebut BSNP adalah badan mandiri dan profesional yang

bertugas menyelenggarakan UN.

9. Program Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada

Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B

dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.

10. Kisi-kisi UN adalah acuan dalam pengembangan dan

perakitan soal UN yang disusun berdasarkan kriteria

pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, dan

kurikulum yang berlaku.

11. Paket naskah soal UN adalah variasi perangkat tes yang

paralel, terdiri atas sejumlah butir soal yang dirakit sesuai

dengan kisi-kisi UN.

12. Dokumen UN adalah bahan UN yang bersifat rahasia,

terdiri atas naskah soal, jawaban peserta ujian, daftar

hadir, berita acara, baik dalam bentuk salinan keras

(hardcopy) maupun salinan lunak (softcopy), dan Cakram

Padat (Compact Disk) untuk Sesi Mendengarkan (Listening

Comprehension).

13. Dokumen pendukung UN adalah seluruh bahan UN yang

tidak bersifat rahasia, terdiri atas blanko daftar hadir,

blanko lembar jawaban, blanko berita acara, tata tertib,

pakta integritas, amplop naskah dan amplop lembar

jawaban.


8/70

-7-

14. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut

SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta

tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang

dinyatakan dalam kategori.

15. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional yang selanjutnya

disebut POS UN adalah ketentuan yang mengatur

penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan UN.

16. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia.

17. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia.

18. Pemerintah adalah pemerintah pusat.

19. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau

pemerintah kabupaten/kota.

BAB II

PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI UJIAN NASIONAL

DAN UJIAN

SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 2

(1) Persyaratan peserta didik pada jalur formal yang mengikuti

UN:

a. telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada

suatu jenjang pendidikan di Satuan Pendidikan; dan

b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada

suatu jenjang pendidikan di Satuan Pendidikan tertentu

mulai semester I sampai dengan semester V.

(2) Persyaratan peserta didik pada jalur nonformal yang

mengikuti UN:

a. berasal dari PKBM, kelompok belajar pada SKB, Pondok

Pesantren penyelenggara Program Wustha, atau

kelompok belajar sejenis; dan

b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada

Pendidikan Kesetaraan.


9/70

-8-

(3) Persyaratan peserta didik pada sekolah rumah yang

mengikuti UN:

a. peserta didik terdaftar pada Satuan Pendidikan formal

atau nonformal pada jenjang tertentu yang ditetapkan

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas

Pendidikan Provinsi setempat sesuai dengan

kewenangannya untuk mengikuti ujian akhir Satuan

Pendidikan; dan

b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peserta didik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

diatur dalam POS UN.

Pasal 3

(1) Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian S/M diatur

dalam POS Ujian S/M yang ditetapkan oleh Satuan

Pendidikan dan dilaporkan kepada dinas pendidikan

kabupaten/kota atau provinsi, kantor kementerian agama

atau kantor wilayah kementerian agama sesuai dengan

kewenangan.

(2) Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian PK diatur dalam

POS Ujian PK yang ditetapkan oleh dinas pendidikan

kabupaten/kota atau provinsi, kantor kementerian agama

atau kantor wilayah kementerian agama sesuai dengan

kewenangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DALAM UJIAN

NASIONAL DAN UJIAN


Pasal 4

(1) Setiap peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus

berhak mengikuti UN dan berhak mengulanginya sepanjang

belum dinyatakan memenuhi kriteria pencapaian standar

kompetensi lulusan.


10/70

-9-

(2) Peserta didik berkebutuhan khusus yang berhak mengikuti

UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peserta

didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan

tunalaras.

(3) Peserta didik yang berhak mengulangi sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1) meliputi jenjang

SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, dan Program Paket C.

(4) Setiap peserta didik wajib mengikuti satu kali UN untuk

semua mata pelajaran yang diujikan.

(5) Peserta didik yang berhalangan karena alasan tertentu

dengan disertai bukti yang sah, dapat mengikuti UN

susulan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam POS UN.

(6) Setiap peserta didik yang telah mengikuti UN akan

mendapatkan SHUN.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak peserta didik dalam

UN diatur dalam POS UN.

Pasal 5

Peserta didik yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan

dalam POS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

berhak mengikuti Ujian S/M/PK.

BAB IV

PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN

KESETARAAN

Pasal 6

(1) Satuan Pendidikan formal melaksanakan Ujian S/M

untuk semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum

yang berlaku pada masing-masing Satuan Pendidikan.

(2) Pelaksanaan Ujian S/M sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur dalam POS Ujian S/M yang ditetapkan

oleh Satuan Pendidikan.


11/70

-10-

Pasal 7

(1) Satuan Pendidikan nonformal melaksanakan Ujian PK

untuk semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum

yang berlaku.

(2) Pelaksanaan Ujian PK sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur dalam POS Ujian PK yang ditetapkan

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Ujian S/M/PK dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN.

BAB V

PENYELENGGARAAN, PELAKSANAAN, DAN PEMANFAATAN

HASIL UJIAN NASIONAL

Pasal 9

(1) BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama dengan instansi

terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

Satuan Pendidikan.

(2) BSNP sebagai Penyelenggara UN bertugas:

a. menelaah dan menetapkan kisi-kisi UN;

b. menyusun dan menetapkan POS UN;

c. menetapkan naskah soal UN;

d. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang

pembentukan Panitia UN Tingkat Pusat;

e. melakukan koordinasi persiapan dan pengawasan

pelaksanaan UN secara nasional; dan

f. melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi

perbaikan pelaksanaan UN kepada Menteri.

(3) Panitia UN Tingkat Pusat ditetapkan dengan Keputusan

Menteri.

(4) Panitia UN Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur dan bertanggung jawab kepada Panitia UN

Tingkat Pusat melalui Gubernur.


12/70

-11-

(5) Panitia UN Tingkat Provinsi terdiri atas dinas pendidikan

provinsi, kantor wilayah kementerian agama provinsi,

perguruan tinggi, lembaga penjaminan mutu pendidikan,

dan instansi terkait lainnya.

(6) Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan

Keputusan Bupati/Wali Kota dan bertanggung jawab

kepada Panitia UN Tingkat Provinsi melalui Bupati/Wali

Kota.

(7) Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas dinas

pendidikan kabupaten/kota dan kantor kementerian agama

kabupaten/kota.

(8) Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan

bertanggung jawab kepada Panitia UN tingkat

Kabupaten/Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota.

(9) Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan terdiri atas Satuan

Pendidikan penyelenggara UN dan Satuan Pendidikan yang

bergabung.

(10) Panitia UN Tingkat Pusat, Panitia UN Tingkat Provinsi,

Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan Panitia UN tingkat

Satuan Pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab

untuk melaksanakan dan mengawasi UN.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan

pengawasan UN diatur dalam POS UN.

Pasal 10

(1) Pemerintah melaksanakan UN minimal 1 (satu) kali dalam

satu tahun.

(2) Dalam UN diujikan mata pelajaran sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan UN,

penjelasan jumlah soal, dan alokasi waktu pada setiap mata

pelajaran yang diujikan diatur dalam POS UN.


13/70

-12-

Pasal 11

(1) Ujian kompetensi keahlian pada SMK/MAK terdiri atas

ujian teori kejuruan dan ujian praktik kejuruan.

(2) Ujian teori kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi di bawah

koordinasi Direktorat Pembinaan SMK Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

(3) Ujian praktik kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan bersama dunia

industri dan/atau asosiasi profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian kompetensi keahlian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS UN.

Pasal 12

Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat

dalam pelaksanaan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan,

keamanan, dan kelancaran pelaksanaan UN.

Pasal 13

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan wajib

melakukan sosialisasi UN.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan UN dapat dilakukan melalui ujian berbasis

kertas (Paper Based Test) atau ujian berbasis komputer

(Computer Based Test).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UN

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam POS

UN.


14/70

-13-

Pasal 15

(1) SHUN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7)

paling sedikit berisi:

a. biodata siswa; dan

b. nilai hasil UN untuk setiap mata pelajaran yang

diujikan, dan tingkat pencapaian kompetensi lulusan

untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.

(2) Tingkat pencapaian standar kompetensi lulusan seperti

yang dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dalam

kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SHUN diatur dalam POS

UN.

Pasal 16

(1) Hasil UN digunakan untuk:

a. pemetaan mutu program dan/atau Satuan Pendidikan;

b. pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan

berikutnya; dan

c. pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian

bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam upaya untuk

meningkatkan mutu pendidikan.

(2) Kementerian memetakan hasil UN pada tingkat Satuan

Pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

(3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan oleh Satuan Pendidikan dan instansi terkait

untuk peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

Pasal 17

(1) Untuk kepentingan peningkatan dan pemerataan mutu

pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3),

Satuan Pendidikan wajib menyerahkan nilai rapor dan nilai

Ujian S/M/PK kepada Kementerian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan nilai rapor

dan nilai Ujian S/M/PK sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam POS UN.


15/70

-14-

BAB VI

BAHAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN

KESETARAAN DAN

UJIAN NASIONAL

Pasal 18

(1) Kisi-kisi Ujian S/M disusun dan ditetapkan oleh masing-

masing Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria pencapaian

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum

yang berlaku.

(2) Kisi-kisi Ujian PK disusun dan ditetapkan oleh BSNP

berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi

Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku.

(3) Kisi-kisi UN disusun dan ditetapkan oleh BSNP

berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi

Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku.

Pasal 19

(1) Satuan Pendidikan formal menyusun naskah soal Ujian

S/M berdasarkan kisi-kisi Ujian S/M.

(2) Satuan Pendidikan nonformal kesetaraan menyusun

naskah soal Ujian PK berdasarkan kisi-kisi Ujian PK di

bawah koordinasi dan pengawasan Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota.

(3) Panitia UN Tingkat Pusat menyiapkan paket naskah soal

UN yang dirakit dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi UN.

(4) BSNP menetapkan naskah soal UN yang mekanismenya

diatur dalam petunjuk pelaksanaan BSNP.

(5) Naskah soal UN sebelum dan sesudah pelaksanaan UN

termasuk dalam klasifikasi dokumen negara yang bersifat

rahasia dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh

Menteri.

(6) Naskah soal UN sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dikecualikan untuk ujian praktik kejuruan.


16/70

-15-

Pasal 20

(1) Penyiapan dan penggandaan bahan Ujian S/M dilakukan

oleh Satuan Pendidikan.

(2) Penyiapan dan penggandaan bahan Ujian PK dilakukan

oleh Satuan Pendidikan kesetaraan di bawah koordinasi

dan pengawasan panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 21

(1) Penggandaan dan distribusi bahan UN dilakukan pada

tingkat provinsi atau gabungan beberapa provinsi oleh

kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan Badan Penelitian

dan Pengembangan dengan melibatkan perwakilan dari

masing-masing provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan

pendistribusian bahan UN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

BAB VII

BIAYA UJIAN NASIONAL DAN UJIAN


Pasal 22

(1) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi

tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Biaya pelaksanaan Ujian S/M/PK menjadi tanggung jawab

Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang

bersangkutan.

Pasal 23

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan

dilarang memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik,

orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.


17/70


18/70

-17-

Pasal 26

(1) Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian S/M untuk

semua mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 huruf c ditetapkan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan

perolehan nilai Ujian S/M.

(2) Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian PK untuk semua

mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

huruf c ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi

berdasarkan perolehan nilai Ujian PK dari pusat kegiatan

belajar masyarakat (PKBM)/kelompok belajar pada sanggar

kegiatan belajar (SKB).

Pasal 27

Kelulusan peserta didik dari:

a. SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB,

SMK/MAK ditetapkan oleh setiap Satuan Pendidikan yang

bersangkutan dalam rapat dewan guru setelah pengumuman

hasil UN.

b. Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno

dengan melibatkan perwakilan dari Satuan Pendidikan

nonformal setelah pengumuman hasil UN.

BAB IX

SANKSI

Pasal 28

Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti

melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.


19/70

-18-

BAB X

PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015

tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian

Nasional dan Penyelenggaraan Ujian

Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau

yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri


Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian

Nasional dan Penyelenggaraan Ujian

Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau

yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.


20/70

-19-

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1878

Salinan sesuai dengan aslinya,Kepala Biro Hukum dan OrganisasiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan,


21/70

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN2015


22/70

PERATURAN

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

NOMOR: 0034/P/BSNP/XII/2015

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil

Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional, dan PenilaianHasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui UjianSekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTS atauyang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat perlumenetapkan Prosedur Operasional Standar yang mengaturpenyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional TahunPelajaran 2015/2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);


23/70

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B,dan Program Paket C;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan PendidikanDasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program PaketA/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C;

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar danMenengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTsdiubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MAdiubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun

2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMKdiubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMK;

13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan PengelolaanPendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga

Pendidikan di Indonesia;


24/70

15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah MenengahAgama Katolik;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKANTENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDARPENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TAHUNPELAJARAN 2015/2016.

Pasal 1

(1) POS UN ini mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan UjianNasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/SekolahMenengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah PertamaLuar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), SekolahMenengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Agama Katolik/SekolahMenengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, SekolahMenengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Menengah AtasTerbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), serta Program PaketB/Wustha, dan Program Paket C Tahun Pelajaran 2015/2016.

(2) POS UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BSNP ini.

Pasal 2

Hal-hal lain yang belum diatur dalam POS UN ini akan diatur lebih lanjut olehBSNP.

Pasal 3

Peraturan BSNP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 22 Desember 2015


25/70

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

I. PENGERTIAN ......................................................................................5II. PESERTA UJIAN NASIONAL .................................................................7

A. Persyaratan Peserta Ujian Nasional .....................................................................7B. Pendaftaran Peserta Ujian ..................................................................................9

III. PENYELENGGARA DAN PELAKSANA UJIAN NASIONAL .......................11A. Penyelenggara UN ........................................................................................... 11B. Pelaksana UN .................................................................................................11

C. Panitia UN Tingkat Provinsi ............................................................................... 13D. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota ...................................................................15E. Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan................................................................16

IV. BAHAN UJIAN NASIONAL .................................................................19

A. Kisi-Kisi UN .....................................................................................................19B. Bahan UN .......................................................................................................19C. Penyiapan Bahan Ujian Nasional .......................................................................19

D. Penggandaan dan Pendistribusian Bahan UN......................................................23

V. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL ......................................................23A. Pelaksanaan UN.............................................................................................. 23B. Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer ..................................................26C. Prosedur Pelaksanaan Ujian Nasional ................................................................26

VI. PEMERIKSAAN HASIL UJIAN NASIONAL ............................................30A. Pengumpulan Hasil Ujian ..................................................................................30B. Pengolahan Hasil Ujian.....................................................................................31

VII. KRITERIA PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN BERDASARKANHASIL UN ............................................................................................32VIII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN ...................................32IX. BIAYA PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL ...........................................33X. PROSEDUR TINDAK LANJUT .............................................................34XI. SANKSI..........................................................................................36XII. KEJADIAN LUAR BIASA...................................................................36LAMPIRAN 1 Tanggal Penting Pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2015/2016. 37LAMPIRAN 2 Petunjuk Pelaksanaan UNBK..............................................39


26/70

I. PENGERTIAN

Dalam Prosedur Operasi Standar ini yang dimaksud dengan:1. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang

meliputi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah MenengahPertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT),Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)/Sekolah MenengahAgama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), SekolahMenengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah MenengahKejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), Sekolah Menengah AtasTerbuka (SMAT), dan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), serta lembagapendidikan yang menyelenggarakan Program Paket B/Wustha dan Program

Paket C.2. Satuan Pendidikan Kerjasama yang selanjutnya disebut SPK adalah satuan

pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerjasama antaraLembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranyadengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) pada jalur formal dannonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakanpendidikan setara SMP/MTs/SMPTK, SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK/MAKmencakup Program Paket B/Wustha dan Program Paket C.

4. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkantingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dankemampuan yang dikembangkan.

5. Program Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok PesantrenSalafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikanagama Islam.

6. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut UjianS/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didikterhadap standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yangdilakukan oleh Satuan Pendidikan.

7. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukurancapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional

dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.8. Ujian Nasional berbasis Komputer (Computer Based Test atau CBT) yangselanjutnya disebut UNBK adalah ujian yang menggunakan komputer sebagaimedia untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya.

9. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran danpenilaian penyetaraan pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajarantertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusanpada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs/SMPTK dan Program Paket Csetara SMA/MA/SMAK/SMTK.

10. Ujian kompetensi keahlian adalah ujian nasional yang terdiri atas ujian teorikejuruan dan ujian praktik kejuruan.


27/70

11. UN Susulan adalah ujian nasional untuk peserta didik yang berhalanganmengikuti UN karena alasan tertentu yang dapat diterima olehsekolah/madrasah pelaksana UN dan disertai bukti yang sah.

12. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yangdiperoleh peserta didik dari hasil UN yang telah ditempuh.

13. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalahbadan mandiri dan profesional yang bertugas menyelenggarakan UN.

14. Kisi-kisi UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN yangdisusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, standarisi, dan kurikulum yang berlaku.

15. Paket naskah soal UN adalah variasi perangkat tes yang paralel, terdiri atassejumlah butir soal yang dirakit sesuai dengan kisi-kisi UN.

16. Bahan UN adalah naskah soal, kaset/compact disk (CD) listeningcomprehension (LC), lembar jawaban UN, berita acara, daftar hadir, amplop,tata tertib, dan pakta integritas pengawas.

17. Dokumen UN adalah bahan UN yang bersifat rahasia, terdiri atas naskah soal,

jawaban peserta ujian, daftar hadir, berita acara, baik dalam bentuk hardcopymaupunsoftcopy, danCompact DiskuntukListening Comprehension.

18. Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran kertasyang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN.

19. Dokumen pendukung UN adalah seluruh bahan UN yang tidak bersifat rahasia,terdiri atas blanko daftar hadir, blanko lembar jawaban, blanko berita acara, tatatertib, pakta integritas, amplop naskah dan amplop lembar jawaban.

20. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah suratketerangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar KompetensiLulusan yang dinyatakan dalam kategori.

21. Pendistribusian bahan UN adalah rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkandari proses pengiriman, penyerahan dan penerimaan, serta penyimpananbahan UN yang terjamin keamanan, kerahasiaan dan ketepatan waktu dantempat tujuan.

22. Titik simpan Provinsi adalah gedung yang terletak di ibukota provinsi atau kotalain yang ditetapkan oleh Panitia UN Tingkat Provinsi, yang disewa atau dimilikiperusahaan percetakan yang dijadikan tempat untuk menyimpan dan serahterima bahan UN dari percetakan ke Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

23. Titik simpan Kabupaten/Kota adalah tempat di Kabupaten/Kota atau tempat lainyang memenuhi persyaratan keamanan dan kerahasiaan yang ditetapkan olehPanitia UN Tingkat Kabupaten/Kota sebagai tempat untuk menyimpan dan

serah terima bahan UN dari Panitia UN Tingkat Provinsi ke Panitia UN TingkatKabupaten/Kota.24. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Badan Penelitian dan

Pengembangan Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan di tingkatprovinsi yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah panitia yang dibentuk olehBadan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan danKebudayaan yang bertugas melaksanakan proses pengadaan barang dan jasauntuk penggandaan dan pendistribusian bahan UN.

25. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional yang selanjutnya disebut POS UNadalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaanUN.

26. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia.


28/70

27. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.28. Pemerintah adalah pemerintah pusat.29. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau pemerintah

kabupaten/kota.

II. PESERTA UJIAN NASIONAL

A. Persyaratan Peserta Ujian Nasional1. Persyaratan umum peserta UN sebagai berikut.

a. Peserta didik telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatujenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu;

b. Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatujenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai semester I tahunpertama sampai dengan semester I tahun terakhir;

c. Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada

Pendidikan Kesetaraan; dand. Peserta didik belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan.

2. Persyaratan peserta UN dari pendidikan formal sebagai berikut.

a. Peserta didik terdaftar pada SMP/MTs/SMPTK, SMA/MA/SMAK/SMTK/SPK;

b. Bagi peserta didik SMK/MAK Program 4 tahun, telah menyelesaikan prosespembelajaran selama 3 tahun dapat mengikuti UN;

c. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara,

atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yangsetingkat lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti ujian sekolah/madrasah, atausekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta program SKS atau akselerasi;

d. Untuk peserta UN dari program SKS atau akselerasi, berasal dari satuanpendidikan yang terakreditasi A dan memiliki izin penyelenggaraanprogram SKS atau akselerasi;

e. Peserta didik WNI pada Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) wajibmengikuti UN untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan sesuai denganyang berlaku pada pendidikan formal;

f. Peserta didik yang belajar di SPK di Indonesia dapat mendaftar dan

mengikuti UN pada satuan pendidikannya yang terakreditasi atau satuanpendidikan pelaksana UN terdekat;

g. Warga negara Indonesia yang belajar di sekolah asing di luar negeri dapatmengikuti UN, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DirektoratJenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan/atau instansi yangberwenang di Kementerian Agama;

h. Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidakdapat mengikuti UN di satuan pendidikannya, dapat mengikuti UN disekolah/madrasah lain pada jenjang dan jenis yang sama;

i. Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidakdapat mengikuti UN dapat mengikuti UN susulan;


29/70

3. Persyaratan peserta UN dari pendidikan nonformal sebagai berikut:

a. Peserta terdaftar pada PKBM, SKB, Pondok Pesantren penyelenggara

program Wustha, atau kelompok belajar sejenis yang memiliki izin danmemiliki laporan hasil belajar lengkap;

b. Peserta telah mengikuti proses pembelajaran untuk mencapai standarkompetensi pada setiap mata pelajaran sesuai dengan Satuan KreditKompetensi (SKK) yang telah ditetapkan dalam bentuk tatap muka, tutorialdan pembelajaran mandiri;

c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat kompetensipada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan; dan

d. Peserta didik dari kelompok belajar lainnya dapat mendaftar pada PKBM,SKB, dan Pondok Pesantren yang memiliki izin dari instansi yangberwenang.

4. Persyaratan peserta UN dari Pendidikan Informal (Sekolah Rumah)

a. Peserta terdaftar pada sekolah rumah yang memiliki izin dari DinasPendidikan;

b. Peserta memiliki laporan hasil belajar lengkap dari pendidik;

c. Peserta didik terdaftar pada satuan pendidikan formal atau nonformal padajenjang tertentu yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotasetempat untuk mengikuti ujian akhir satuan pendidikan;

d. Peserta mendaftar pada satuan pendidikan formal atau satuan pendidikannonformal pada jenjang tertentu yang ditetapkan Panitia UN tingkatKabupaten/Kota untuk mengikuti UN.

5. Persyaratan peserta UN pendidikan kesetaraan di luar negeri sebagaiberikut:

a. Peserta terdaftar pada satuan pendidikan kesetaraan yang telahmendapatkan izin dan memiliki laporan kegiatan tutorial dari lembagapendidikan nonformal;

b. Peserta telah mengikuti proses pembelajaran untuk mencapai standarkompetensi pada setiap mata pelajaran sesuai dengan Satuan KreditKompetensi (SKK) yang telah ditetapkan dalam bentuk tatap muka, tutorialdan pembelajaran mandiri;

c. Untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C peserta memilikiijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimumusia ijazah 3 tahun atau usia ijazah minimum 2 tahun bagi peserta UN yangberusia 25 tahun atau lebih;

d. Adanya bukti kegiatan pembelajaran dan laporan lengkap penilaian hasilbelajar yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga

pendidikan nonformal penyelenggara dan diserahkan pada saat mendaftar


30/70

menjadi peserta UN Pendidikan Kesetaraan kepada Atase Pendidikan atauKonsulat Jenderal untuk diteruskan ke Panitia UN Tingkat Pusat;

e. Dalam hal tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau KonsulatJenderal, bukti kegiatan pembelajaran dan laporan lengkap penilaian hasilbelajar yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan lembagapendidikan nonformal penyelenggara diserahkan pada saat mendaftarmenjadi peserta UN Pendidikan Kesetaraan kepada Panitia UN TingkatPusat dengan verifikasi dari Direktorat terkait.

B. Pendaftaran Peserta Ujian1. Sekolah/madrasah pelaksana UN melaksanakan pendataan calon peserta.2. Sekolah/madrasah pelaksana UN mengirimkan data calon peserta ke

pelaksana UN Tingkat Provinsi melalui Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota.3. Panitia UN Tingkat Provinsi melakukan koordinasi pendataan calon peserta

dengan menggunakan perangkat lunak sesuai dengan POS pendataanpeserta yang diterbitkan oleh Balitbang Kemdikbud.

4. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan daftarnominasi sementara (DNS) ke sekolah/madrasah.

5. Sekolah/madrasah melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasil verifikasike Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota.

6. Panitia UN Tingkat Provinsi melakukan:a. Pemutakhiran data;b. Pencetakan daftar nominasi tetap (DNT);c. Pengiriman DNT peserta UN SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, dan

SMK/MAK ke Panitia UN Tingkat Sekolah/Madrasah melalui Panitia UN

Tingkat Kabupaten/Kota;d. Pengiriman DNT peserta UN SMP/MTs/SMPTK, SMPLB ke Panitia UNTingkat Sekolah/Madrasah melalui Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota.

7. Data peserta SILN dikirim ke Panitia UN Tingkat Pusat.8. Kepala sekolah/madrasah pelaksana UN menerbitkan, menandatangani, dan

membubuhkan stempel sekolah/madrasah pada kartu peserta UN yang telahditempel foto peserta;

9. Mekanisme pendaftaran peserta UN Pendidikan Kesetaraan adalah:a. Penyelenggara Program Paket B/Wustha dan Program Paket C

mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan ke Unitpelaksana UN Pendidikan Kesetaraan;

b. Penyelenggara Program Paket B/Wustha dan Program Paket C padaPondok Pesantren mendaftarkan peserta didik yang memenuhipersyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. SelanjutnyaKantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan entri dan verifikasidata calon peserta dengan menggunakan aplikasi yang dibuat olehPuspendik dan menyerahkannya ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;

c. Unit pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan melakukan verifikasi berkaspendaftaran dan menyusun Daftar Calon Peserta;

d. Unit pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan mengirimkan Daftar CalonPeserta ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;

e. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota melakukan entri data calon peserta

dengan menggunakanaplikasiyang dibuat oleh Puspendik;


31/70

f. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan DaftarNominasi Sementara (DNS) ke Unit pelaksana dan Kantor KementerianAgama Kabupaten/Kota;

g. Unit Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan dan Kantor KementerianAgama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasil

verifikasi ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;h. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota merekapitulasi dan mengirimkan DNS

dalam bentuk dokumen elektronik dan cetakan ke Panitia UN TingkatProvinsi;

i. Panitia UN Tingkat Provinsi mengumpulkan, menggabungkan, menyusundaftar dan merekapitulasi data calon peserta;

j. Panitia UN Tingkat Provinsi menetapkan dan mendistribusikan DaftarNominasi Tetap (DNT) ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;

k. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota mendistribusikan DNT ke Unitpelaksana UN Pendidikan Kesetaraan dan Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota;

l. Panitia UN Tingkat Provinsi mengirimkan soft copy DNT ke Panitia UNTingkat Pusat;

m. DNT yang telah ditetapkan dan dikirim ke Panitia UN Tingkat Pusat sudahtidak dapat diubah lagi.

10. Mekanisme pendaftaran peserta UN Pendidikan Kesetaraan luar negeriadalah:a. Pelaksana Program Paket B, dan Program Paket C mendaftarkan peserta

didik yang memenuhi persyaratan dalam bentuk DNS dan mengirimkanDNS ke Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor PerwakilanRI setempat;

b. Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RIsetempat melakukan verifikasi terhadap DNS yang diajukan olehpenyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan untuk diteruskan kePanitia UN Pusat;

c. Pelaksana UN Program Paket B, dan Program Paket C di luar negeri yangtidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderalpada Kantor Perwakilan RI setempat, menyusun dan mengajukan DNSsecara langsung kepada Panitia UN Tingkat Pusat dalam hal iniPuspendik, Kemdikbud RI di Jakarta;

d. Panitia UN Tingkat Pusat melakukan verifikasi DNS dan menetapkannyamenjadi Daftar Nominasi Tetap (DNT);

e. Panitia UN Tingkat Pusat mendistribusikan DNT ke Pelaksana UNPendidikan Kesetaraan di luar negeri melalui Atase Pendidikan atauKonsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat. Dalam halPelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri tidak berada dalampembinaan Atase Pendidikan atau KonsulatJenderal pada KantorPerwakilan RI setempat, Panitia UN Tingkat Pusat mendistribusikan DNTsecara langsung ke Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeriatau melalui Direktorat terkait;

f. Panitia UN Tingkat Pusat menyimpansoftcopyDNT.


32/70

III. PENYELENGGARA DAN PELAKSANA UJIAN NASIONAL

A. Penyelenggara UNBSNP sebagai Penyelenggara UN bertugas:

1. menelaah dan menetapkan kisi-kisi UN;2. menyusun dan menetapkan POS UN;3. menetapkan naskah soal UN;4. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pembentukan Panitia UN

Tingkat Pusat;5. melakukan koordinasi persiapan dan pengawasan pelaksanaan UN secara

nasional; dan6. melakukan pemantauan, evaluasi, dan menyusun rekomendasi perbaikan

pelaksanaan UN kepada Menteri.

B. Pelaksana UNPelaksana UN terdiri dari Panitia UN Tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota, dan

Satuan Pendidikan:1.Panitia UN Tingkat Pusat

a. Panitia UN Tingkat Pusat ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikandan Kebudayaan, terdiri atas unsur-unsur:1) Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;2) Sekretariat Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi;3) Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4) Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

5) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;6) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;7) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;8) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;9) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;10) Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Kristen, Kementerian

Agama;

11) Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Katolik, KementerianAgama;

12) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, KementerianRiset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

13) Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsul Jenderal KementerianLuar Negeri; dan

14) Perguruan Tinggi Negeri.

b. Panitia UN Tingkat Pusat dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris.

c. Panitia UN Tingkat Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab:1) menyusun kisi-kisi UN berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi

lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku;2) merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan UN;


33/70

3) melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri;

4) memantau kesiapan pelaksanaan UN di daerah;5) menyusun petunjuk teknis penggandaan dan pendistribusian bahan

UN;

6) melakukan penandatanganan pakta integritas dengan panitia tingkatprovinsi;

7) melakukan sosialisasi penyelenggaraan UN;8) menetapkan jadwal pelaksanaan UN;9) mendistribusikan kisi-kisi UN;10) menyusun dan merakit soal UN;11) menjamin mutu soal UN;12) menyiapkan master bahan UN;13) melakukan koordinasi dengan Panitia Pengadaan Provinsi untuk

pekerjaan pelelangan penggandaan dan pendistribusian bahan UN;14) melakukan serah terima master soal ke perusahaan penggandaan

bahan UN;15) melakukan perbaikan naskah soal UN dan menyiapkan master soalnya

dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau berpotensi menimbulkanmasalah;

16) mencetak naskah UN untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN);17) mencetak naskah UN braille;18) mengirim database peserta UN SMA, MA, SMAK/SMTK, dan

SMK/MAK ke perguruan tinggi;19) melakukan verifikasi dan pengawasan sistem komputerisasi;20) menerima nilai rapor semester 1 sampai 5 untuk SMP/MTs/SMPTK,

SMK, dan SMA/MA dari Panitia UN Tingkat Provinsi atau melaluisistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik);

21) menerima nilai ujian S/M/PK dari Panitia UN Tingkat Provinsi melaluisistem Dapodik;

22) melakukan pemantauan dalam persiapan, pelaksanaan, dan selamaproses pemindaian LJUN;

23) melakukan pemindaian LJUN untuk SILN;24) menerima hasil pemindaian dari perguruan tinggi untuk

SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK;25) menerima hasil pemindaian dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk

SMP/MTs/SMPTK, SMPLB, SMALB, Program Paket C dan Program

Paket B/Wustha;26) melakukan penskoran hasil UN;27) menyerahkan hasil UN ke Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi;28) menerbitkan dan mendistribusikan surat keputusan bentuk blanko

ijazah ke provinsi dan luar negeri;29) mencetak dan mendistribusikan blanko SHUN dan blanko ijazah untuk

peserta luar negeri;30) menyusun petunjuk teknis tentang prosedur penerbitan,

penandatangan, pembatalan, dan pencabutan SHUN dan/atau ijazah;31) mengirimkan Nilai UN ke provinsi dan luar negeri;

32) mengoordinasikan kegiatan pemantauan UN di daerah;


34/70

33) menetapkan perguruan tinggi pemindai LJUN denganmempertimbangkan jumlah LJUN, letak geografis, serta sumber dayadan peralatan;

34) menetapkan Perguruan Tinggi mitra dalam pelaksanaan UNBK;35) menganalisis hasil UN dan mengirimkan hasilnya kepada Dinas

Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota; dan

36) mengevaluasi pelaksanaan UN dan membuat laporan pelaksanaandan hasil UN kepada Penyelenggara UN.

C. Panitia UN Tingkat Provinsi

1. Panitia UN Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur, terdiriatas unsur-unsur:

a. Dinas Pendidikan Provinsi;b. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Bidang yang menangani pendidikan

madrasah, pendidikan keagamaan, dan bidang yang menanganipendidikan nonformal: Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C,dan Pendidikan Keagamaan Kristen dan Katolik);

c. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);d. Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal

dan Balai Pengembangan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;e. Dewan Pendidikan Provinsi; danf. Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan keahlian.

2. Panitia UN Tingkat Provinsi dalam melaksanakan UN SMP/MTs/SMPTK,SMPLB, dan Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB,SMK/MAK, dan Program Paket C, memiliki tugas dan tanggung jawab:

a. merencanakan pelaksanaan UN di wilayahnya;b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud UN dan POS

UN ke Kabupaten/Kota di wilayahnya;c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Panitia Tingkat

Kabupaten/Kota;d. melakukan koordinasi dengan Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota dalam

menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN;e. mengoordinasikan pengumpulan dan mengeloladatabasepeserta UN;f. menetapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT);g. mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola database nilai rapor dan

nilai Ujian S/M/PK;h. mengirimkan nilai rapor untuk mata pelajaran yang diujikan dalam UN

semester 1 sampai 5 untuk SMP/MTs/SMPTK, SMK, dan SMA/MA kePanitia UN Tingkat Pusat paling lambat 2 minggu sebelum UN denganmenggunakan aplikasi dari Kemdikbud;

i. mengirimkan nilai ujian S/M/PK untuk mata pelajaran yang diujikan dalamUN ke Panitia UN Tingkat Pusat paling lambat seminggu sebelumpengumuman kelulusan dari satuan pendidikan menggunakan aplikasi dari

Kemdikbud;


35/70

j. mengirimkan nilai S/M/PK dan nilai ujian teori dan praktek kejuruan kePanitia UN Tingkat Pusat secara onlineatau media digital yang lain;

k. melakukan koordinasi dengan Panitia UN Tingkat Pusat dalam pelelanganpekerjaan penggandaan dan pendistribusian bahan UN;

l. melakukan verifikasi jumlah amplop setiap sekolah dan Kabupaten/Kota

serta pendistribusian bahan UN;m. menerima hasil cetakan bahan UN dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

(PPHP) dan mendistribusikan bahan UN ke titik simpan Kabupaten/Kota;n. menjamin pendistribusian bahan UN yang mencakup naskah soal UN,

LJUN, daftar hadir, berita acara, tata tertib, amplop, dan pakta integritas kesatuan pendidikan melalui Panitia UN Tingkat Kabupaten/kota sesuaidengan ketentuan;

o. menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan UN;p. melakukan koordinasi dengan Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota dalam

pelaksanaan UN di satuan pendidikan;q. memantau pelaksanaan UN SMP/MTs/SMPTK, SMPLB, dan Program

Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK, danProgram Paket C bersama LPMP dan Dewan Pendidikan;

r. melaksanakan uji kompetensi keahlian SMK/MAK;s. menerima Nilai UN dari Panitia UN Tingkat Pusat;t. mencetak daftar kolektif hasil ujian nasional (DKHUN) dan mengirimkan

Nilai UN ke satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;u. melaksanakan penggandaan dan distribusi blanko SHUN dan blanko

ijazah, mengisi SHUN;v. mengirimkan DKHUN dan SHUN ke satuan pendidikan melalui Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota;w. mengirimkan ijazah Program Paket C ke Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota dan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;x. mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya; dany. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Provinsi untuk disampaikan

kepada Panitia UN Tingkat Pusat yang berisi tentang persiapan,pelaksanaan, dan evaluasi UN yang dilengkapi dengan:1) Surat keputusan Panitia UN Tingkat Provinsi;2) Data peserta UN;3) Data satuan pendidikan pelaksana UN; dan4) Laporan kelulusan satuan pendidikan.

3. Perguruan tinggi dalam pelaksanaan UN SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK

memiliki tugas dan tanggung jawab:a. memantau pelaksanaan UN di Tingkat Kabupaten/Kota;b. menerima LJUN dari Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;c. menjamin keamanan dan kerahasiaan LJUN yang diterima serta bahan

pendukungnya;d. melakukan pemindaian LJUN dengan menggunakan aplikasi yang

ditentukan oleh Panitia UN Tingkat Pusat;e. menjamin keamanan proses pemindaian LJUN;f. menyampaikan hasil pemindaian LJUN ke Panitia UN Tingkat Pusat; dang. membuat laporan tentang pelaksanaan pemindaian LJUN untuk

disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui BSNP.


36/70

4. Dinas Pendidikan Provinsi dalam melaksanakan UN SMP/MTs/SMPTK,SMPLB, SMALB, Program Paket C dan Program Paket B/Wustha memilikitugas dan tanggung jawab:a. menerima LJUN dari Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;b. menjamin keamanan dan kerahasiaan LJUN yang diterima serta bahan

pendukungnya;c. menetapkan tempat pemindaian LJUN SMP sederajat dalam sejumlah

zona dengan mempertimbangkan jarak dan beban kerja pemindaian,apabila dibutuhkan;

d. melakukan pemindaian LJUN dengan menggunakan aplikasi yangditentukan oleh Panitia UN Tingkat Pusat;

e. menjamin keamanan proses pemindaian LJUN;f. menyampaikan hasil pemindaian LJUN ke Panitia UN Tingkat Pusat; dang. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Provinsi tentang pelaksanaan

pemindaian LJUN dan pelaksanaan pengawasan untuk disampaikankepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui BSNP.

D. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota1. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan

Bupati/Walikota, terdiri atas unsur-unsur:a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Seksi yang menangani

pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan seksi yang menanganipendidikan nonformal: Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C).

2. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab:a. merencanakan pelaksanaan UN di wilayahnya;

b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud UN dan POSUN ke satuan pendidikan di wilayahnya;

c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuanpendidikan;

d. menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN, denganprosedur sebagai berikut:1) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat

tertinggi;2) mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi

serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapansatuan pendidikan pelaksana UN;

3) menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN dan satuan pendidikanyang menggabung ke satuan pendidikan lain, yang dituangkan dalamsurat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksanaUN melalui dinas pendidikan kabupaten/kota.

e. melakukan koordinasi pengumpulan data peserta UN dan mengeloladatabasepeserta UN;

f. menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS);g. melakukan koordinasi pengumpulan nilai S/M/PK dan mengeloladatabase

nilai S/M/PK;h. mengirimkan nilai ujian teori dan praktik kejuruan, dan nilai S/M/PK ke

Panitia UN Tingkat Provinsi secara online;i. melakukan koordinasi dengan Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan

dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan;


37/70

j. menetapkan pengawas ruang UN dengan ketentuan:1) dilakukan secara silang, tidak ada pengawas ruangan yang mengawasi

sekolahnya sendiri;2) pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi

UN dengan baik;

3) pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedangdiujikan; dan

4) pengawas ruang dalam satu sekolah berasal lebih dari satu sekolah.k. menyampaikan daftar pengawas ruang ke Panitia UN tingkat provinsi;l. menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang pengawas

ruang UN;m. melakukan koordinasi keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota

dalam pemantauan pelaksanaan UN;n. menyerahkan LJUN SMA/MA/SMAK/SMTK dan SMK/MAK ke Perguruan

Tinggi;o. menyerahkan LJUN SMALB, SMP/MTs/SMPTK, Program Paket

B/Wustha/ Program Paket C ke Dinas Pendidikan Provinsi;p. menerima Nilai UN dan Nilai S/M/PK dari Dinas Pendidikan Provinsi;q. mengirimkan Nilai UN dan Nilai S/M/PK ke satuan pendidikan;r. menerima DKHUN dan SHUN untuk diteruskan ke satuan pendidikan;s. mendistribusikan blanko ijazah ke S/M/PK;t. mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya; danu. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk

disampaikan kepada Panitia UN Tingkat Provinsi yang berisi tentangpersiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN yang dilengkapi dengan:1) Surat keputusan Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;2) Data peserta UN;3) Data pengawas ruang;4) Data satuan pendidikan Pelaksana UN; dan5) Laporan kelulusan satuan pendidikan.

E. Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan1. Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan untuk sekolah/PKBM/SKB ditetapkan

dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, terdiri atasunsur-unsur satuan pendidikan pelaksana UN dan satuan pendidikan yangbergabung.

2. Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan untuk madrasah/pondok pesantren

ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotaberkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,terdiri atas unsur-unsur madrasah/pondok pesantren pelaksana UN dan yangbergabung.

3. Satuan Pendidikan yang dapat melaksanakan UN adalah:a. Sekolah/madrasah yang terakreditasi dan memiliki peserta UN minimal

20 orang, serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan olehKepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

b. Sekolah/madrasah yang terakreditasi dan memiliki peserta kurang dari20 orang dapat menjadi pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan denganpertimbangan kelayakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atauDinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya;


38/70

c. Pondok pesantren, PKBM, dan kelompok belajar dalam SKB yangmemiliki peserta UN minimal 20 orang dan memenuhi persyaratan lainnyayang ditetapkan oleh Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;

d. Institusi yang ditetapkan oleh Atase Pendidikan dan/atau KonsulatJenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat berkoordinasi dengan

Direktorat terkait atau langsung ditetapkan oleh Direktorat terkait untukPelaksana UN di luar negeri.

4. Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawabsebagai berikut:a. merencanakan pelaksanaan UN di sekolah/madrasah/pondok

pesantren/PKBM dan SKB;b. melakukan sosialisasi Permendikbud tentang Kriteria Kelulusan dan POS

UN kepada pendidik/tutor, peserta ujian, dan orang tua peserta;c. melaksanakan UN dan memastikan kesesuaian pelaksanaan UN dengan

POS UN;d. mengambil naskah soal UN dari tempat penyimpanan akhir di

Kabupaten/Kota sampai ke lokasi ujian;e. mencatat dan melaporkan kejadian yang tidak sesuai dengan POS UN;f. menandatangani amplop LJUN yang sudah dilem;g. mengesahkan berita acara pelaksanaan UN di satuan pendidikan;h. mengembalikan LJUN dari satuan pendidikan ke Panitia UN tingkat

kabupaten/kota.i. mengirimkan data calon peserta UN ke Panitia UN Tingkat

Kabupaten/Kota;j. mengirimkan nilai rapor per semester dan nilai ujian S/M/PK untuk

SMP/MTS/SMPTK, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK,Program Paket B/Wustha, atau Program Paket C ke Panitia UN TingkatKabupaten/Kota;

k. mengambil naskah soal UN di titik simpan akhir yang sudah ditetapkanoleh Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;

l. memeriksa dan memastikan amplop naskah soal UN dalam keadaantertutup dan tersegel;

m. menjamin kerahasiaan dan keamanan naskah soal UN;n. menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan UN;o. menjelaskan tata tertib pengawasan ruang ujian dan cara pengisian LJUN

kepada pengawas ruang;p. mengumpulkan LJUN SMP/MTs/SMPTK, SMPLB, SMALB, Program

Paket B/Wustha, dan Program Paket C serta mengirimkannya kepadaPanitia UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dikirim ke PanitiaUN Tingkat Provinsi;

q. mengumpulkan LJUN SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK/MAK, sertamenyerahkannya kepada Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota untukselanjutnya dikirimkan ke perguruan tinggi;

r. khusus untuk SILN, mengirim LJUN langsung ke Panitia UN TingkatPusat;

s. memastikan LJUN dimasukkan ke dalam amplop, dilem/dilak di ruangujian, serta ditandatangani oleh pengawas ruang dan dibubuhi stempelsatuan pendidikan pada tempat yang dilem/dilak tersebut;

t. menerima DKHUN dari Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota; khusus SILN,menerima DKHUN dari Panitia UN Tingkat Pusat;


39/70

u. menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SHUN kepada pesertaUN SMP/MTs/SMPTK, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, danSMK/MAK;

v. membagikan SHUN kepada peserta UN Program Paket B/Wustha, danProgram Paket C;

w. khusus SMK/MAK, melakukan kerjasama dengan industri mitra atauinstitusi pasangan dalam rangka uji kompetensi keahlian berdasarkanpedoman pelaksanaan uji kompetensi keahlian dari Panitia UN TingkatPusat;

x. menyampaikan laporan pelaksanaan UN kepada Panitia UN TingkatKabupaten/Kota, khusus untuk sekolah Indonesia di luar negeri kepadaPerwakilan RI setempat; dan

y. menyimpan naskah soal UN yang sudah diujikan di satuan pendidikandalam jangka waktu satu bulan setelah pengumuman dan setelah itu soalUN dimusnahkan disertai dengan berita acara pemusnahan dandiserahkan ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota.

5. Panitia UN SILN adalah sebagai berikut:

NoNama

SekolahIndonesia (SI)

Alamat Negara

1. S.I.

WassenaarRijkstraatweg 679 2245 CB WassenaarTelp. 070-5178875

Belanda

2. S.I. Moskow Novokuznetskaya, Ulitsa 12, Moskow

Rusia Telp. 7-095-2319549 Rusia

3. S.I. Cairo 13 Babel Str. Dokki PO Box 1661 Cairo-

Egypt Telp. 3372822 Mesir

4. S.I. RiyadhPrince Naif bin Abdul Aziz Hayy UmmulHamam GharbyPO Box 9434Saudi Arabia

Saudi Arabia

5. S.I. Jeddah c/o Konsulat Jenderal RI PO Box 10

Jeddah 21411 Saudi Arabia Saudi Arabia

6. S.I. Islamabad Diplomatic Enclave, Street 1 Ramna 5/4

Islamabad Pakistan Telp. 811291-4 Pakistan

7. S.I. Yangoon100-Lower Kyimyindine Road Ahlone,Yangoon, Myanmar Telp. 20988600-602

Myanmar

8. S.I. Bangkok

Petchburi Road Bangkok

Telp. 253135-40 Thailand

9. S.I. Kuala

LumpurLorong Tun Ismail 50480 Kuala Lumpur,Malaysia, Telp. 603-292 7682

Malaysia

10. S.I. KinabaluJL. Sulaman alamesra, Blok H Lot 47Ground floor, Lorong plaza Utama 1 KotaKinabalu, Sabah Malaysia

Malaysia

11. S.I. Singapura Siglap Road Singapura 455859

Telp. 4480722 Singapura Singapura

12. S.I. Tokyo 4-6-6, Meguro-Ku, Tokyo 153 Telp. 03-

3719-1786, Jepang Jepang

13. S.I. Damascus Al-Akrami Street No. 10 A

PO Box 3530, Damascus, Syria

Syria

14. S.I. Davao Davao City Street, Davao, Filipina Filipina


40/70

6. Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri adalah sebagai berikut:

No Negara Kota

1. Singapura Singapura2. Malaysia Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, dan Kuching

3. Hongkong Hongkong dan Makau

4. Saudi Arabia Riyadh

IV. BAHAN UJIAN NASIONAL

A. Kisi-Kisi UN1. Kisi-kisi UN tahun pelajaran 2015/2016 disusun berdasarkan kriteria

pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi padakurikulum yang berlaku.

2. Kisi-kisi UN memuat level kognitif dan lingkup materi.

B. Bahan UN1. Bahan UN yang berupa master dan naskah soal,compact disk(CD) listening

comprehension(LC), merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia.

2. Bahan UN setelah digunakan disimpan di satuan pendidikan selama 1 bulan,kemudian dimusnahkan dengan mekanisme:

a. Pemusnahan bahan UN dilakukan dengan pembakaran ataumenggunakan penghancur dokumen/CD;

b. Pemusnahan dilakukan oleh Satuan Pendidikan disaksikan oleh PanitiaUN tingkat satuan pendidikan;

c. Pemusnahan naskah soal UN pendidikan kesetaraan dilakukan oleh DinasKabupaten/Kota disaksikan Panitia UN Kabupaten/Kota.

3. Satuan pendidikan menjamin keamanan dan kerahasiaan naskah UN selamamasa penyimpanan.

4. Dalam hal bahan UN sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapatkekeliruan dan/atau berpotensi menimbulkan masalah, Panitia UN TingkatPusat dapat melakukan perbaikan setelah berkoordinasi dengan BSNP.

5. Lembar jawaban UN yang telah diisi oleh peserta UN merupakan dokumennegara yang bersifat rahasia.

C. Penyiapan Bahan Ujian Nasional

1. Panitia UN Tingkat Pusat membuat master copynaskah soal UN dan CD LCdengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam juknis penyiapan bahan UNyang diterbitkan oleh Balitbang, Kemdikbud.

2. Naskah soal UN ditetapkan berdasarkan mekanisme yang diatur oleh BSNP.

3. Jumlah butir soal dan alokasi waktu UN adalah sebagai berikut:


41/70

a. SMA/MA Program IPA/Peminatan Matematika dan IPA

No Mata Ujian Jumlah

Butir SoalAlokasi Waktu

(menit)

1. Bahasa Indonesia 50 120 menit

2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit

3. Matematika 40 120 menit4. Fisika 40 120 menit5. Kimia 40 120 menit

6. Biologi 40 120 menit

*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untukpenyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.

b. SMA/MA Program IPS/Peminatan IPS



(menit)



3. Matematika 40 120 menit

4. Ekonomi 40 120 menit

5. Sosiologi 50 120 menit6. Geografi 50 120 menit

c. SMA/MA Program Bahasa/Peminatan Bahasa dan Budaya

**

)

****)

S**)salah satu bahasa asing, sesuai dengan pilihan

d. MA Program Keagamaan



(menit)

1. Bahasa Indonesia 50 120 menit2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit

3. Matematika 40 120 menit4. Tafsir 50 120 menit

5. Hadis 50 120 menit

6. Fikih 50 120 menit



(menit)



3. Matematika 40 120 menit4.

Sastra Indonesia/Bahasa danSastra Indonesia

40 120 menit

5. Antropologi 50 120 menit

6.

Bahasa Asing**):a) Bahasa Arabb) Bahasa Jepangc) Bahasa Jermand) Bahasa Prancise) Bahasa Mandarin

50 120 menit


42/70

e. SMAK



(menit)



3. Matematika 40 120 menit4. Kitab Suci 50 120 menit

5. Doktrin Gereja Katolik dan Moral

Kristiani 50 120 menit

6. Liturgi 50 120 menit

f. SMTK



(menit)


2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit3. Matematika 40 120 menit

4. Alkitab 50 120 menit5. Etika Kristen 50 120 menit

6. Sejarah Gereja 50 120 menit

g. SMK/MAK



(menit)

1. Bahasa Indonesia 50 120 menit2. Matematika1) 40 120 menit

3. Bahasa Inggris2) 50 120 menit

4.

Kompetensi Keahlian:

Teori Kejuruan dan PraktikKejuruan3)

1 paket 18 24 jam

1) terdiri atas tiga kelompok kejuruan:

(1) kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian;(2) kelompok Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Teknologi Kerumahtanggaan,

Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran;(3) program Keahlian Akuntansi dan Penjualan.

2) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal readinguntuk penyandang

tunarungu dan 35 soal pilihan ganda3

) Ujian praktik kejuruan dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN.

h. Program Paket C IPS



(menit)

1. Pendidikan Kewarganegaraan 50 120

2. Bahasa Indonesia 50 1203. Matematika 40 120

4. Bahasa Inggris 50 120

5. Ekonomi 40 1206. Geografi 50 120

7. Sosiologi 50 120


43/70

i. Program Paket C IPA



(menit)


2. Bahasa Indonesia 50 120

3. Bahasa Inggris 50 1204 Matematika 40 120

5. Fisika 40 120

6. Kimia 40 120

7. Biologi 40 120

j. SMP, MTs, SMPTK, dan SMPLB



(menit)



3. Bahasa Inggris 50 120 menit

4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 40 120 menit

k. Paket B/Wustha



(menit)


2. Bahasa Indonesia 50 120

3. Matematika 40 120

4. Ilmu Pengetahuan Alam 40 120

5. Ilmu Pengetahuan Sosial 50 120

6. Bahasa Inggris 50 120

l. SMALB Kekhususan Tunanetra (A), Tunadaksa (D), dan Tunalaras (E)



(menit)



3. Matematika 40 120 menit*) terdiri dari 15 soal listening comprehensiondan 35 soal pilihan ganda

m. SMALB Kekhususan Tunarungu (B)

No Mata Ujian JumlahButir Soal

Alokasi Waktu(menit)


2. Bahasa Inggris 50 120 menit


4. Pengirimanmaster copynaskah soal UN

a. Panitia UN Tingkat Pusat mengirim master copy naskah soal UNSMP/MTs/SMPTK, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK,Paket B/Wustha, dan Program Paket C ke percetakan yang telah

ditetapkan untuk mencetak naskah soal UN yang disertai berita acaraserah terima;


44/70

b. Percetakan menerima dan memeriksa master copy naskah soal UN dariPanitia UN Tingkat Pusat untuk SMP/MTs/SMPTK, SMPLB,SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK, Paket B/Wustha, danProgram Paket C dengan ketentuan sebagai berikut:1) Mengecek jumlah halaman setiap mastercopy sesuai dengan rincian

mata pelajaran yang diujikan;2) Mengecek kelengkapan nomor soal pada setiapmaster copy;3) Mengecek kesesuaiancoverdan isimaster copy;4) Mengepak kembali semua dokumen yang telah diperiksa dan

menyimpan di tempat yang aman dan rahasia;5) Mengisi dan menandatangani berita acara serah terima dengan saksi

dari Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kanwil Kementerian Agama;6) Mencetak contoh naskah soal untuk difiat oleh petugas sebelum

dicetak massal;7) Menyimpan dan menjaga kerahasiaan contoh naskah soal yang sudah

difiatdi brankas.

c. Panitia UN Tingkat Pusat menugaskan Balitbang Kemdikbud melakukanpengiriman bahan UN bagi peserta didik SMK/MAK yang sedang praktikkerja industri di luar negeri atau melaksanakan tugas negara;

d. Panitia UN Tingkat Pusat menugaskan Balitbang Kemdikbud melakukanpengiriman naskah soal UN ke Sekolah Indonesia Luar Negeri sesuaidengan jumlah peserta UN.

D. Penggandaan dan Pendistribusian Bahan UN1. Penggandaan dan pendistribusian bahan UN dilakukan sesuai dengan petunjuk

teknis penggandaan dan pendistribusian bahan UN yang ditetapkan oleh

Balitbang, Kemdikbud.2. Penggandaan dan pendistribusian bahan UN dilakukan pada tingkat provinsi

atau gabungan beberapa provinsi oleh Pokja ULP Balitbang.3. Pendistribusian bahan UN dari percetakan ke provinsi dilakukan oleh

percetakan di bawah koordinasi Panitia UN Tingkat Provinsi.4. Pendistribusian bahan UN dari provinsi ke kabupaten/kota dilakukan oleh

Panitia UN Tingkat Provinsi.5. Pendistribusian bahan UN dari kabupaten/kota ke satuan pendidikan

dilakukan oleh Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota.6. Ketentuan tentang penggandaan dan pendistribusian bahan UN diatur lebih

lanjut dalam petunjuk teknis pencetakan dan pendistribusian bahan UN yang

ditetapkan oleh Balitbang, Kemdikbud.

V. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

A. Pelaksanaan UN1. UN dilaksanakan serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.2. UN Susulan dilaksanakan setelah UN, diperuntukkan bagi peserta yang sakit

atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan lain yang sah.3. Ujian Kompetensi Keahlian SMK/MAK:

a. Ujian praktik kejuruan SMK/MAK dilaksanakan oleh satuan pendidikan

bekerjasama dengan dunia industri dan/atau asosiasi profesi paling lambatsatu bulan sebelum pelaksanaan UN.


45/70

b. Penggandaan dan pendistribusian bahan ujian teori kejuruan SMK/MAKdilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

c. Pemindaian dan penskoran ujian teori kejuruan SMK/MAK dilakukan olehDinas Pendidikan Provinsi.

d. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ujian praktik dan ujian teori

kejuruan diatur tersendiri oleh Direktorat Pembinaan SMK, KementerianPendidikan dan Kebudayaan.

4. Khusus bagi SMK/MAK program 4 tahun, ujian teori kejuruan dilaksanakanpada tahun ke-3 dan praktik kejuruan dilaksanakan pada tahun ke-4.

5. Tempat pelaksanaan UN Paket B/Wustha dan Program Paket C padasekolah/madrasah pelaksana UN atau pondok pesantren yang memenuhisyarat.

6. Tempat pelaksanaan UN Susulan diatur oleh masing-masing Panitia UNTingkat Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah peserta danlokasi.

7. Tempat dan waktu pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan di luar negeri

disesuaikan dengan kondisi setempat.8. Pengamanan pelaksanaan UN di satuan pendidikan sepenuhnya menjadi

tanggungjawab masing-masing satuan pendidikan.9. Jadwal pelaksanaan UN sebagai berikut.

JADWAL UJIAN NASIONALTAHUN PELAJARAN 2015/2016

a. SMA/MA

No

Hari dan Tanggal

Pukul

SMA/MA

UN UN

SusulanProgram IPA/

Peminatan IPAProgram IPS/

Peminatan IPSProgram Bahasa/

Peminatan BB

1.Senin,4 April2016

Senin,11 April2016

07.30-09.30

BahasaIndonesia

BahasaIndonesia

Bahasa Indonesia

10.30-12.30

Kimia GeografiSastra Indonesia/

Bahasa danSastra Indonesia

2.Selasa,5 April2016

Selasa,12 April2016

07.30-09.30

Matematika Matematika Matematika

10.30-12.30

Biologi Sosiologi Antropologi

3.Rabu,6 April2016

Rabu,13 April2016

07.30-09.30

Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris

10.30-12.30

Fisika Ekonomi Bahasa Asing

b. SMA Program Keagamaan/MA Program Keagamaan

No

Hari dan Tanggal

Pukul

Program Keagamaan

UN

0. Penyampaian POS UN Pada MTs & MA TP. 2015-2016.pdf

Documents