riyadiscorpio.files.wordpress.com file · Web viewWaktu Kegiatan Keterangan 08.00-08.45 Registrasi Ulang Peserta 09.00-10.00 Pembukaan 10.00-10.50 Sidang I.

Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) IIIIkatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013

RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) IIIIKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA

(IMABKIN)

SURAT KETETAPANNomor: 01/A/PP.IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012

Tentang:SUSUNAN ACARA RAKERNAS III

IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah:Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat

Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya susunan acara.

2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang susunan acara.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN

Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang susunan acara

MemutuskanMenetapkan : 1. Susunan Acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa

Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Ruang Serba Guna FKIP Universitas RiauHari : KamisTanggal : 7 Juni 2012Pukul : 10.50 WIB

PIMPINAN SIDANG SEMENTARARAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III


Pimpinan I, Pimpinan II, Pimpinan III,

Muh. Subhan Syahril Ramadhani Sifha NI NajmahNIM 0805135134 NIM. 1000861 NIM. 0913052032

“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi” 1


Susunan Acara Rapat Kerja Nasional IIIIkatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia

Kamis, 7 Juni 2012Waktu Kegiatan Keterangan08.00-08.45 Registrasi Ulang Peserta09.00-10.00 Pembukaan10.00-10.50 Sidang I

Pembahasan dan penetapan Susunan Acara Sidang

10.50-21.50 Sidang II Pembahasan dan Penetapan Tata

Tertib Sidang21.50-22.55 Sidang III

Penetapan Pimpinan Sidang Tetap22.55-23.00 Sidang IV

Pembentukan Anggota Komisi, Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi

23.00-…… Tidur

Jum’at, 8 Juni 2012Waktu Kegiatan Keterangan07.30-08.00 Registrasi Ulang Peserta08.00-11.50 Lanjutan Sidang IV


11.50-13.15 Ishoma13.15-16.40 Lanjutan Sidang IV




19.48-21.37 Sidang V Pembahasan dan Penetapan

Mekanisme KTA21.37-22.00 Sidang VI

Pembahasan Keuangan22.00-22.43 Sidang VII

Pembahasan dan Penetapan terkait BKI dalam IMABKIN

22.43-23.15 Pembacaan Hasil-hasil Sidang RAKERNAS IMABKIN

23.15-23.59 Laporan Kondisional Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah IMABKIN

24.00-…… Tidur




(IMABKIN)


Tentang:TATA TERTIB RAKERNAS III



Kerja Nasional (RAKERNAS) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya tata tertib.

2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan (RAKERNAS) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang tata tertib.


Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang tata tertib

MemutuskanMenetapkan : 1. Tata Tertib Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan

dan Konseling Indonesia (IMABKIN)2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Ruang Serba Guna FKIP Universitas RiauHari : Kamis Tanggal : 7 Juni 2012Pukul : 21.50 WIB

PIMPINAN SIDANG SEMENTARARAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III



Sifha NI Najmah Pemilaun Vigel Faubun Mentari PuspitaNIM 0913052032 NIM 200739028 NIM 10601060007



Lampiran Surat Ketetapan Sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) nomor: 02/A/PP. IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012

TATA TERTIB RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III

IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) 2011-2013

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 11. Rapat Kerja Nasional (Rakernas III) merupakan forum rapat kerja pengurus pusat (PP) Ikatan

Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) (AD bab V pasal 11, ayat 7).2. Rakernas diikuti oleh pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, dan delegasi organisasi

kemahasiswaan Bimbingan dan Konseling dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

BAB IIWAKTU DAN TEMPAT

Pasal 2Rakernas III dilaksanakan pada tanggal 7-8 Juni 2012 di Universitas Riau

BAB IIITUGAS DAN WEWENANG RAKERNAS

Pasal 3

Rakernas mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun program kerja pengurus pusat dalam satu periode kepengurusan 2011-2013

BAB IVPERMUSYAWARATAN

Pasal 4Jenis-jenis musyawarah dalam Rakernas ini terdiri dari:a. Sidang Pleno, merupakan persidangan

yang diikuti oleh seluruh peserta b. Sidang Komisi, merupakan persidangan

yang dihadiri oleh koordinator wilayah dan peserta penuh Rakernas sesuai dengan ketentuan pengelompokan masing-masing komisi, dan dibagi dalam 5 komisi yaitu:1) Komisi I, GBHK dan MKO2) Komisi II, Bidang Akademik dan Profesi3) Komisi III, Bidang Informasi dan Komunikasi4) Komisi IV, Bidang Sosial dan Politik5) Komisi V, Bidang Pengembangan Sumber Daya Organisasi dan Koordinator Wilayah

BAB VPERANGKAT SIDANG

Pasal 5Pimpinan Sidang

1. Pimpinan sidang pleno terdiri dari tiga orang peserta yang ditunjuk oleh peserta sidang Rakernas IMABKIN



2. Pimpinan sidang komisi dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi bersangkutan.

3. Pimpinan sidang pleno bertanggung jawab atas berjalannya sidang secara keseluruhan4. Pimpinan sidang komisi bertanggung jawab atas berjalannya sidang komisi yang dipimpinnya.

Pasal 6Peserta

Peserta Rakernas terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau.

Pasal 7Peserta penuh terdiri dari

1. Pengurus pusat, 2. pengurus wilayah, 3. pengurus daerah4. delegasi organisasi kemahasiswaan Bimbingan dan Konseling dari perguruan tinggi seluruh

Indonesia yang masing-masing berjumlah maksimal 5 orang

Pasal 8Peninjau terdiri dari :2. Peninjau aktif adalah panitia penyelenggara Rakernas berjumlah maksimal 3 orang.3. Peninjau pasif adalah perwakilan dari perguruan tinggi seluruh Indonesia yang masing-masing

berjumlah 1 orang.

BAB VITUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT SIDANG

Pasal 9Tugas, Hak dan Kewajiban Pimpinan Sidang

2. Pimpinan sidang bertugas memimpin jalannya sidang agar tetap dalam kebersamaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, untuk mencapai mufakat.

3. Hak pimpinan sidanga. mengatur dan menertibkan forum,b. menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan,c. mencatat dan mengumumkan hasil-hasil sidang,d. memberikan informasi tentang masalah-masalah dalam persidangan,

4. kewajiban pimpinan sidang :a. mengeluarkan peserta sidang yang melanggar tata tertib sidang dengan terlebih dulu memberikan 3

kali peringatan, danb. mengambil tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk menjaga kelancaran sidang.

Pasal 10Kewajiban Peserta

1. Peserta penuh berkewajiban untuk:a. mentaati ketentuan dan tata tertib Rakernasb. hadir tepat waktuc. mengikuti seluruh rangkaian acara Rakernas yang telah ditetapkand. mengenakan almamater perguruan tinggi masing-masinge. saling menghargai dan menghormati pendapat pesertaf. menjaga ketertiban dan kelancaran sidang.

2. Peserta peninjau berkewajiban untuk:a. mentaati ketentuan dan tata tertib sidangb. mengenakan busana resmi



c. saling menghargai dan menghormati pendapat peserta sidangd. menjaga ketertiban dan kelancaran sidang.

Pasal 11

Hak Peserta1. Peserta penuh memiliki hak bicara dan suara.2. Peninjau aktif hanya memiliki hak bicara.3. Peninjau pasif mempunyai hak bicara atas seizin presidium sidang yang disepakati forum.4. Peserta penuh dan peninjau aktif berhak mengajukan pertanyaan, usulan, saran, dan mengemukakan

pendapat secara lisan atau tulisan.5. Peserta diperkenankan meninggalkan persidangan atas seizin presidium sidang.

BAB VIIQUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12Quorum

1. Sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta penuh yang telah melakukan daftar ulang.

2. Sidang Komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota komisi yang telah melakukan daftar ulang.

3. Jika point 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka sidang maka sidang ditunda selama 2x5 menit dan setelah itu dapat dilanjutkan kembali.

Pasal 13

Pengambilan Keputusan1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat.2. Jika poin 1 tidak terpenuhi, maka diadakan lobbying.3. Jika poin 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka dilakukan voting dengan ketentuan: masing-masing perguruan

tinggi memiliki satu suara.

BAB VIIIATURAN TAMBAHAN

Pasal 141. Hal–hal yang belum diatur dalam tata tertib Rakernas III ini akan diatur kemudian.2. Hal-hal yang terkait dengan peninjauan kembali akan dilaksanakan dengan persetujuan peserta sidang.3. Tata tertib ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.




(IMABKIN)


Tentang:PENGANGKATAN PRESIDIUM SIDANG RAKERNAS III


Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,Musyawarah Kerja Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah:Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan

kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya presidium sidang.

2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang pengangkatan presidium sidang.

Mengingat :1. 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN

Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang pengangkatan presidium sidang

MemutuskanMenetapkan : 1. Fahmi Zunula (Universitas Jabal Gufur Aceh), Ridho Pratama (STKIP Budidaya

Binjai), dan Dori Ardiansyah (Universitas Bengkulu) sebagai Presidium Sidang RAKERNAS III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)

2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Ruang Serba Guna FKIP Universitas RiauHari : KamisTanggal : 7 Juni 2012Pukul : 22.55 WIB

PIMPINAN SIDANG SEMANTARARAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III



Sifha NI Najmah Pemilaun Vigel Faubun Mentari PuspitaNIM 0913052032 NIM 200739028 NIM 10601060007




(IMABKIN)


Tentang:Penetapan Hasil Sidang Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV dan Komisi V


Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya sidang Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi V.

2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang penetapan hasil Sidang Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi V.

Mengingat :2. 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN3.

Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang pembahasan hasil sidang Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi V.

MemutuskanMenetapkan : 1. Tiap-tiap hasil sidang komisi I, komisi II, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi V yaitu

GBHK dan MKO IMABKIN serta Program Kerja Pengurus Pusat Bidang Akademi dan Profesi, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bidang Sosial dan Politik, dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Organisasi

2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Aula Bapelkes RiauHari : Jum’atTanggal : 8 Juni 2012Pukul : 19.48 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENORAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III


Presidium I, Presidium II, Presidium III,

Ridho Pratama Fahmi Nuzula Dori ArdiansyahNIM 11010748 NIM 10101411006 NIM A10



GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA (GBHK)IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA

(IMABKIN)

BAB IPENDAHULUAN

A. Pengertian1. Garis-garis Haluan Kerja (GBHK) adalah pedoman umum kerja Ikatan

Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia yang menjadi landasan kerja dalam mengemban tugas organisasi.

2. Pedoman kerja tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan dilaksanakan secara konsisten.

B. Landasan Pemikiran1. Bahwa IMABKIN sebagai organisasi yang berfungsi sebagai wadah

aspirasi mahasiswa Bimbingan dan Konseling di tingkat nasional untuk menjalin silaturahim dan saling mengembangkan ilmu serta keahlian di bidang Bimbingan dan Konseling.

2. Bahwa IMABKIN merupakan organisasi yang harus dikembangkan terus-menerus agar mampu meningkatkan daya intelektual profesionalisme, dan berjiwa pengabdian, serta memiliki rasa tanggungjawab terhadap masa depan bangsa.

3. Bahwa untuk kelancaran organisasi dibutuhkan perangkat pendukung, diantaranya program kerja yang harus dilaksanakan oleh pengurus, maka disusunlah Garis-garis Besar Haluan Kerja sebagai pedoman umum kerja organisasi.

C. Landasan Kerja1. Anggaran Dasar (AD) IMABKIN2. Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN3. GBHK dan MKO

BAB II ISI

Kerangka Program1. Mengembangkan keilmuan profesi Bimbingan dan Konseling sebagai

manifestasi sikap dan cita-cita profesi konseling.2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa Bimbingan dan Konseling.3. Memperluas kesempatan pada mahasiswa Bimbingan dan Konseling untuk

berpartisipasi dalam IMABKIN.4. Menyalurkan aspirasi mahasiswa Bimbingan dan Konseling.

BAB IIIBIDANG KERJA

1. AKPRO (Akademi dan Profesi)a. melaksanakan penelitian yang berkenaan dengan BKb. melaksanakan dan mengembangkan kegiatan dalam rangka

meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa sesuai derngan bidang garapan Bimbingan Konseling.

c. melaksanakan dan mengembangkan kegiatan yang dapat meningkatkan Profesionalisme bimbingan dan konseling bagi anggota IMABKIN

2. INFOKOM (Informasi dan Komunikasi)a. Melaksanakan usaha-usaha di bidang komunikasi dan informasi ke seluruh

pihak yang berhubungan dengan IMABKINb. Menggali dan menampung berbagai informasi yang berhubungan dengan

IMABKIN dari berbagai pihak.c. Meningkatkan akses hubungan informasi dan komunikasi diantara anggota

IMABKIN.3. SOSPOL (Sosial dan Politik)



a. meneliti dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dan sikap yang akan dikeluarkan IMABKIN

b. melaksanakan advokasi dan pendampingan terhadap isu yang dikeluarkan oleh IMABKIN

c. mengkaji setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi BK maupun pemerintah yang memiliki dampak terhadam bidang bimbingan konseling.

4. PSDO (Pengembangan Sumberdaya Organisasi)a. Mengembangkan Sumberdaya Oraganisasi b. Memantau serta mengawasi kinerja Organisasic. Melaksanakan usaha kaderisasi sebagai upaya menjaga keberlangsungan organisasi

5. KORWIL (Koordinator Wilayah)a. Merupakan perwakilan Ketua PP IMABKIN di tingkatan wilayahb. Melakukan usaha pengawasan dan koordinasi kepada Ketua Wilayah IMABKIN

MEKANISME KERJA ORGANISASI (MKO)IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA

(IMABKIN)

I. PendahuluanOrganisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai

tujuan yang dicita-citakan. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitasnya, harus memiliki mekanisme organisasi yang jelas.

Mekanisme organisasi sebagai penuntun bagi pengurus organisasi dalam menjalankan tugas keorganisasiannya perlu dirumuskan dan ditata bersama.

Demikian pula IMABKIN, maka secara yuridis konstitusional dalam membina organisasinya harus mampu mandiri dengan memperhatikan:1. Landasan Idiil (Pancasila dan UUD 1945)2. Azas Organisasi (Tridarma Perguruan Tinggi)3. Landasan Konstitusional (AD/ART IMABKIN serta ketetapan lainnya)4. Landasan strategis (Tujuan IMABKIN)5. Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, dengan demikian

menetapkan mekanisme organisasi sebagai berikut:a. Pendahuluanb. Atribut

Lambang Bendera

c. Status Pengurusd. Tugas dan Kewajiban Penguruse. Struktur Organisasif. Tata Hubungan IMABKINg. Mekanisme kerangka kerja IMABKINh. Tata Tertib dan Mekanisme Organisasi

Tata Tertib Organisasi Tata Tertib Administrasi Tata Tertib Komunikasi Tata Tertib Kegiatan Tata Tertib Kerumahtanggaan

i. Penutup

II. Atribut Lambang



MaknaKuning : KejayaanHijau: KedamaianBiru : warna konselor (kelembutan sekaligus kekuatan)Bulat: MatahariDegradasi warna biru tua ke biru muda : diharapkan IMABKIN bisa mencerahkanBentuk Setengah hati: diharapkan IMABKIN bisa menggenapkan fungsi dan peran ABKIn

BenderaBendera berbentuk persegi panjang dengan ketentuan sebagai berikut :- Panjang = 200 Cm, 7 Mm (Simbol tahun kelahiran IMABKIN tahun 2007)- Lebar = 1,2 M (Simbol bulan kelahiran IMABKIN bulan 12)- Berisi Logo IMABKIN dan Nama Lembaga (PP,PW, atau PD)- Warna :

Dasar = PutihLogo IMABKIN = Mengikuti warna Logo IMABKINNama Lembaga = Hitam

III. Status PengurusPengurus IMABKIN merupakan perwakilan mahasiswa Bimbingan dan

Konseling secara non struktural di Indonesia. Dengan masa jabatan 2 (dua) tahun sejak dipilih dan disahkan oleh Kongres III IMABKIN.

IV. Tugas dan Kewajiban Pengurus1. Menjalankan ketetapan Kongres IMABKIN sebagai amanat organisasi.2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan organisasi pada Kongres berikutnya

V. Stuktur Organisasi


KONGRES

KETUA PP IMABKIN

WAKIL KETUA

BENDAHARASEKRETARIS

DPO

AKPRO INFOKOM SOSPOLKORWIL

KETUA WILAYAH


KeteranganInstruksi : Koordinasi :

V. Tata Hubungan IMABKIN1. Kongres Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia

merupakan forum tertinggi mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang berfungsi memilih ketua, dan formatur IMABKIN, serta menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi IMABKIN.

2. IMABKIN merupakan organisasi yang bersifat independent.3. IMABKIN dalam melakukan kegiatan dan program-program kerjanya,

harus berpedoman pada GBHK IMABKIN.4. Pengurus Pusat IMABKIN wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pada akhir kepengurusan kepada peserta kongres.5. DPO (Dewan Pertimbangan Organisasi) bertugas memberikan

pertimbangan kepada Pengurus Pusat IMABKIN dalam setiap kegiatan keorganisasian.

VI. Mekanisme Tugas IMABKIN Dewan Pertimbangan Organisasi IMABKIN: Memberi pertimbangan kepada Pengurus Pusat IMABKIN

Pengurus Pusat IMABKIN:1. Pengurus Pusat IMABKIN memiliki tugas pokok melaksanakan GBHK PP

IMABKIN yang diinterpretasikan melalui program kerja.2. Merencanakan, menyusun, dan menetapkan program kerja melalui rapat kerja

nasional3. Menjalin kerjasama dengan anggota IMABKIN4. Melakukan pengembangan kreatifitas mahasiswa Bimbingan dan Konseling

dalam ruang lingkup pembagian willayah kepengurusan IMABKIN.5. Melakukan konsolidasi organisasi secara kontinyu dengan tetap menjalin komunikasi

dengan pengurus wilayah, pengurus daerah, anggota Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)

6. Membukukan keputusan-keputusan kongres, memimpin, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN).

7. Melakukan rapat koordinasi dengan pengurus wilayah IMABKIN8. Berkewajiban menyampaikan LPJ pada akhir masa kepengurusan kepada

mahasiswa Bimbingan dan Konseling melalui kongres selanjutnya.

Pengurus Wilayah IMABKIN:1. Pengurus Wilayah IMABKIN memiliki tugas pokok melaksanakan GBHK wilayah

yang diinterpretasikan melalui Program Kerja.2. Merencanakan, menyusun, dan menetapkan program kerja melalui rapat

kerja wilayah.3. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan anggota IMABKIN di wilayah

masing-masing4. Melakukan pengembangan kreatifitas mahasiswa Bimbingan dan Konseling

dalam ruang wilayah


MAHASISWA BK

KETUA DAERAH

PENGURUS HIMPUNAN


5. Pengadministrasian dan pembinaan terhadap seluruh anggota yang ada di wilayahnya.

6. Melaksanakan instruksi dari pengurus di tingkat pusat.7. Memberikan masukan kepada pengurus pusat

Pengurus Daerah IMABKIN:1. Melaksanakan instruksi dari pengurus di tingkat wilayah.2. Memberikan masukan kepada pengurus wilayah dan pengurus pusat.3. Pengurus Daerah IMABKIN memiliki tugas pokok melaksanakan GBHK daerah

yang diinterpretasikan melalui Program Kerja.4. Melakukan pengembangan kreatifitas mahasiswa Bimbingan dan Konseling

dalam ruang daerah.5. Pengadministrasian dan pembinaan terhadap seluruh anggota yang ada di

daerahnya.6. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan anggota IMABKIN di daerah

masing-masing7. Merencanakan, menyusun, dan menetapkan program kerja melalui rapat

kerja daerah.

VI. Tata Tertib dan Mekanisme Organisasi

1. Tata Tertib Organisasia. Adalah untuk perkembangan profesional mahasiswa Bimbingan dan

Konseling sesuai dengan keilmuan dan dalam rangka mengantisipasi dan dinamisasi perkembangan IPTEK, maka IMABKIN perlu diwujudkan secara jelas dan dikembangkan.

b. Bertujuan untuk meningkatkan ketertiban oganisasi perlu dilakukan koordinasi dan konsolidasi antar anggota IMABKIN.

2. Tata Tertib Administrasia. Untuk menjalankan tata tertib administrasi, baik administrasi personalia,

keuangan, maupun kegiatan, pengurus IMABKIN wajib membuat laporan dengan ketentuan sebagai berikut: Pendahuluan Kondisi Idealitas Kondisi Realitas

Kepengurusan Sarana penunjang Kondisi lembaga Hubungan kelembagaan

Realitas Aktivitas Evaluasi dan Proyeksi Penutup

b. Khusus untuk menjalankan administrasi keuangan berdasarkan sistem pengalokasian, sebagai berikut:Keuangan IMABKIN berasal dari uang iuran pengurus, sumbangan yang tidak mengikat, dan sumbangan lainnya yang dipergunakan berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Tata Tertib KomunikasiSistem komunkasi yang dijalankan antar pengurus IMABKIN adalah dengan mengadakan rapat koordinasi dan dengar pendapat.a. Yang bertindak sebagai koordinator pada rapat koordinasi adalah ketua

IMABKIN ditingkat pusat, koordinator wilayah di tingkat wilayah, dan koordinator daerah di tingkat daerah.



b. Rapat dengar pendapat dilakukan dengan pengurus wilayah dan atau pengurus daerah disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Tata Tertib Kegiatana. Setiap kegiatan yang dilakukan harus berlandaskan pada GBHK

disesuaikan dengan sifat, fungsi, dan tujuan IMABKIN dengan memegang teguh amanat organisasi hasil kongres.

b. Hendaknya setiap kegiatan yang dilakukan dapat menyentuh kepentingan aspirasi mahasiswa, sehingga kegiatan tersebut mempunyai daya tawar terhadap mahasiswa Bimbingan dan Konseling se-Indonesia.

c. Untuk menjamin keselarasan pelaksanaan kegiatan IMABKIN perlu adanya perencanaan, baik dari segi waktu, pelaksanaan, dana, personil, maupun tata kerjanya. Dengan demikian dapat diadakan rapat koordinasi yang diatur Pengurus Pusat IMABKIN.

5. Tata Tertib KerumahtanggaanPerlu pembenahan dan peningkatan penggunaan tiap-tiap

kesekretariatan masing-masing ketua IMABKIN, ketua wilayah dan daerah.Perlu dibuat grafik, jadwal kegiatan atau time schedule, inventarisasi,

perlengkapan, struktur organisasi dan kelengkapan organisasi lainnya.VIII. Penutup

Demikian mekanisme organisasi IMABKIN ini dibuat untuk dijadikan landasan aktifitas organisasi IMABKIN.

PROGRAM KERJA BIDANG AKADEMI DAN PROFESIPENGURUS PUSAT IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING

INDONESIA PERIODE 2011-2013

No

Nama kegiatan

Bentuk kegiatan Sasaran Frekuensi Waktu

1 Jurnal IMABKIN

Mengumpulkan karya ilmiah ataupun jurnal dari Mahasiswa, Alumni, dan Dosen Bimbingan dan Konseling

Mahasiswa, Alumni, dan Dosen Bimbingan dan Konseling

2x dalam satu periode kepengurusan

Tentatif

2. Penelitian

Menyusun penenlitian tentang tentang kondisi nyata daerah yang bentuk laporan dilakukan secra on line

Mahasiswa BK

3x dalam satu periode kepengurusan

Tentatif

3Studi Banding

Melakukan Studi Banding ke luar negeri

Mahasiswa BK

1 x dalam satu periode kepengurusan

Juni 2013

4 Training Konselor

Pelatihan di masing-masing daerah ketika

Mahasiswa BK


Tentatif



masih menjadi mahasiswa S1 BKsebelum menempuh program profesi konselor

5 Lomba Konseling Mahasiswa tingkat daerah dan nasional

Lomba Karya Tulis Ilmiah, Lomba Simulasi Teknik Konseling, Lomba Cerdas Cermat

Mahasiswa BK


Oktober-Desember 2013

PROGRAM KERJA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASIPENGURUS PUSAT IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA

PERIODE 2011-2013

No Program Tujuan

1. Menerbitkan tabloid IMABKIN minimal 3 kali dalam satu periode.

Untuk memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa Bimbingan dan Konseling serta memfasilitasi mahasiswa BK untuk menyalurkan karyanya melalui tulisan.

2. Publikasi melalui Website resmi IMABKIN

Untuk mempublikasikan informasi menegenai Bimbingan dan Konseling kepada khalayak umum.

3 Menyediakan layanan sms centre IMABKIN

Untuk memfasilitasi mahasiswa BK dalam menyalurkan aspirasinya melalui layanan sms centre dan kemudian diterbitkan ditablid.

4 Membuat data base perguruan tinggi yang memiliki jurusan bimbingan dan konseling.

Untuk mendata perguruan tinggi se-indonesia yang memiliki jurusan BK agar dapat menjalin komunikasi dan saling bertukar informasi.



PROGRAM KERJA BIDANG SOSIAL DAN POLITIKPENGURUS PUSAT IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING


1. Keikutsertaan dalam program kerja pemerintah untuk mengembangan pendidikan berkarakter 2. Melakukan dialog dengan pemerintah dalam kejelasan pelaksanaan kerja BK3. Melakukan bakti sosial serta pendampingan thd masyarakat didaerah-daerah yang terkena bencana dan masyarakat pedalaman

PROGRAM KERJA KOORDINATOR WILAYAHPENGURUS PUSAT IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING


Melaksanakan muswil dan rakerwil Merangkul teman-teman universitas bimbingan dan konseling agar dapat masuk kedalam

IMABKIN khususnya pada wilayah III ( Kalimantan ) serta sekaligus memberikan informasi mengenai IMABKIN dan mengaktifkan serta mengefesiensikan IMABKIN yang sesungguhnya di wilayah III

Melaksanakan musda dan rakerda




(IMABKIN)


Tentang:Fungsi, Mekanisme, serta Ketentuan Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) Ikatan Mahasiswa

Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)


Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya pembahasan fungsi, mekanisme, serta ketentuan KTA IMABKIN

2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang Fungsi, Mekanisme, serta Ketentuan Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)


Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang Fungsi, Mekanisme, serta Ketentuan Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)

MemutuskanMenetapkan : 1. Fungsi, Mekanisme, serta Ketentuan Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota)

Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan





Ridho Pratama Mentari Nur Puspita Fahmi NuzulaNIM 11010748 NIM 10601060007 NIM 10101411006



Fungsi, Mekanisme, serta Ketentuan Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)

Fungsi KTA- Sebagai tanda pengenal keanggotaan IMABKIN- Sebagai persyaratan mengikuti kegiatan IMABKIN seluruh Indonesia- Database keanggotaan IMABKIN

Mekanisme Pembuatan KTA- Himpunan Jurusan mengoordinir mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang akan membuat

KTA- Himpunan Jurusan menyerahkan data kepada Pengurus Daerah yang akan disalurkan ke

Pengurus Wilayah, Pengurus Wilayah menyalurkan kepada Penguru Pusat untuk selanjutnya diproses.

SasaranKTA dibuat oleh seluruh mahasiswa Bimbingan dan Konseling di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Biaya KTADalam pembuatan KTA dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,-

Waktu Pembuatan KTAPembuatan KTA dibagi menjadi 3 periode dalam setahun yaitu periode bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Maret. Pembuatan KTA akan dimulai pada bulan Juli 2012.




(IMABKIN)


Tentang:PERUBAHAN SUSUNAN ACARA RAKERNAS III



Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya perubahan susunan acara.

2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang perubahan susunan acara..


Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang perubahan susunan acara.

MemutuskanMenetapkan : 1. Perubahan Susunan Acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan

Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan




Presidium I, Presidium II,

Ridho Pratama Mentari Nur PuspitaNIM 11010748 NIM 10601060007



Susunan Acara Rapat Kerja Nasional IIIIkatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia

Kamis, 7 Juni 2012Waktu Kegiatan Keterangan08.00-08.45 Registrasi Ulang Peserta09.00-10.00 Pembukaan10.00-10.50 Sidang I

Pembahasan dan penetapan Susunan Acara Sidang

10.50-21.50 Sidang II Pembahasan dan Penetapan Tata

Tertib Sidang21.50-22.55 Sidang III

Penetapan Pimpinan Sidang Tetap22.55-23.00 Sidang IV


23.00-…… Tidur

Jum’at, 8 Juni 2012Waktu Kegiatan Keterangan07.30-08.00 Registrasi Ulang Peserta08.00-11.50 Lanjutan Sidang IV






19.48-21.37 Sidang V Pembahasan dan Penetapan

Mekanisme KTA21.37-22.43 Sidang VI

Pembahasan dan Penetapan terkait BKI dalam IMABKIN

22.43-23.15 Pembacaan Hasil-hasil Sidang RAKERNAS IMABKIN

23.15-23.59 Laporan Kondisional Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah IMABKIN

24.00-…… Tidur




(IMABKIN)


Tentang:Status Mahasiswa BKI Tarbiyah dalam Keanggotaan IMABKIN


Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya status mahasiswa BKI Tarbiyah dalam keanggotan IMABKIN

2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang status Mahasiswa BKI Tarbiyah dalam keanggotaan IMABKIN


Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang Status Mahasiswa BKI Tarbiyah dalam keanggotaan IMABKIN

MemutuskanMenetapkan : 1 Mahasiswa BKI yang terdapat dalam fakultas Tarbiyah adalah termasuk

dalam keanggotaan IMABKIN2 Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan4 Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat

kekeliruan





Ridho Pratama Mentari Nur Puspita Fahmi NuzulaNIM 11010748 NIM 10601060007 NIM 10101411006

RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III




SURAT KETETAPANNomor: 08/A/PP. IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012

Tentang:KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III


Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah:Menimbang : 1. Bahwa demi menunjukkan eksistensi organisasi, perlu direncanakan

langkah-langkah dan program kerja pengurus pusat (PP) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) dalam 1 periode kepengurusan.

2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang keputusan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN).

Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN2. Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) dan Mekanisme Organisasi

(MKO) IMABKIN

Memperhatikan : Aspirasi peserta Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)

MemutuskanMenetapkan : 1. Keputusan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa

Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan4. Keputusan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari bila terdapat

kekeliruan





Ridho Pratama Mentari Nur Puspita Nuzula FahmiNIM 11010748 NIM 10601060007 NIM



Lampiran Surat Ketetapan Sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) nomor: 08/A/PP. IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012

HASIL-HASIL SIDANG PLENORAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III


1. GBHK dan MKO Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia

2. Program Kerja Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling IndonesiaBidang Akademi dan Profesi Jurnal IMABKIN Penelitian Studi Banding Training Konselor Lomba Konseling Mahasiswa Tingkat Daerah dan Nasional

Bidang Informasi dan Komunikasi

Tabloid Website SMS Centre Database

Bidang Sosial dan Politik

Keikutsertaan dalam program kerja pemerintah untuk mengembangan pendidikan berkarakter Melakukan dialog dengan pemerintah dalam kejelasan pelaksanaan kerja BK Melakukan bakti sosial serta pendampingan thd masyarakat didaerah-daerah yang terkena

bencana dan masyarakat pedalaman

Bidang Pengembangan Sumber Daya Organisasi

Koordinator Wilayah Melaksanakan muswil dan rakerwil Merangkul teman-teman universitas bimbingan dan konseling agar dapat masuk kedalam

IMABKIN khususnya pada wilayah III ( Kalimantan ) serta sekaligus memberikan informasi mengenai IMABKIN dan mengaktifkan serta mengefesiensikan IMABKIN yang sesungguhnya di wilayah

Melaksanakan musda dan rakerda

3. Fungsi, Mekanisme, dan Ketentuan Pembuatan KTAFungsi KTA- Sebagai tanda pengenal keanggotaan IMABKIN- Sebagai persyaratan mengikuti kegiatan IMABKIN seluruh Indonesia- Database keanggotaan IMABKIN

Mekanisme Pembuatan KTA- Himpunan Jurusan mengoordinir mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang akan membuat

KTA- Himpunan Jurusan menyerahkan data kepada Pengurus Daerah yang akan disalurkan ke

Pengurus Wilayah, Pengurus Wilayah menyalurkan kepada Penguru Pusat untuk selanjutnya diproses.

SasaranKTA dibuat oleh seluruh mahasiswa Bimbingan dan Konseling di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Biaya KTADalam pembuatan KTA dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,-



Waktu Pembuatan KTAPembuatan KTA dibagi menjadi 3 periode dalam setahun yaitu periode bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Maret. Pembuatan KTA akan dimulai pada bulan Juli 2012.

4. Kedudukan BKI dalam IMABKINMahasiswa BKI yang terdapat dalam Fakultas Tarbiyah adalah termasuk dalam keanggotaan IMABKIN


riyadiscorpio.files.wordpress.com file · Web viewWaktu Kegiatan Keterangan 08.00-08.45 Registrasi Ulang Peserta 09.00-10.00 Pembukaan 10.00-10.50 Sidang I.

Documents