· Web viewdalam masyarakat, dimana para pencari keadilan dengan sungguh-sungguh ingin menggunakan haknya dalam berperkara. Pada tahun 1988/89 dari jumlah perkara yang ada sebanyak

H U K U M

BAB XX

H U K U M

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diarahkan oleh Garis-garis Besar Haluan Ne-gara (GBHN), pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kepastian dan ketertiban hukum, meningkatkan ke-sadaran hukum masyarakat pada umumnya serta lebih memberi du-kungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata. Dengan demikian, hukum akan benar-benar menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman dan tenteram, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

B. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH

Kebijaksanaan dasar pembangunan hukum dalam Repelita IV sebagaimana digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1983, merupakan kelanjutan dari pelaksanaan serangkaian kebi-jaksanaan pokok dan langkah-langkah yang meliputi pembinaan hukum nasional, penegakan hukum, pembinaan peradilan, pem-binaan pemasyarakatan, pembinaan keimigrasian dan pelayanan jasa hukum, penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum serta pendidikan dan latihan tenaga hukum.

XX/3

1. Pembinaan Hukum Nasional

Dalam rangka pembaharuan hukum, pembinaan hukum nasional yang dilakukan secara terarah dan terpadu, antara lain, men-cakup kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, untuk dapat menciptakan kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk meningkatkan kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang da-lam masyarakat.

Upaya penyusunan rancangan perundang-undangan didasarkan pada suatu rencana kegiatan legislatif nasional serta ditun-jang dengan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan penunjang tersebut terdiri dari pengkajian dan penelitian hukum, per-temuan ilmiah (simposium, seminar maupun lokakarya), penu-lisan karya ilmiah, penyusunan naskah akademis rancangan Undang-undang ataupun rancangan Peraturan Pemerintah, pengem-bangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta publi-kasi hukum. Berbagai kegiatan itu diusahakan secara berkesi-nambungan dan terpadu melalui koordinasi antara berbagai instansi dan dengan mengikutsertakan kalangan universitas dan organisasi profesi hukum. Salah satu wujud kegiatan terpadu adalah meningkatkan keahlian para tenaga perancang Perundang-undangan.

Pembinaan hukum melalui peradilan dilakukan dengan inventarisasi dan kompilasi putusan badan-badan pengadilan sebagai sumber pembentukan hukum. Dengan demikian kepastian hukum dan unifikasi hukum dapat pula terselenggara melalui badan-badan Pengadilan.

Selanjutnya, perekaman kesepakatan dan pendapat para ahli hukum Indonesia tentang berbagai pokok masalah hukum di-harapkan pula akan membantu pengembangan suatu ilmu hukum yang benar-benar bersifat nasional dan berjiwa Pancasila.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan serta meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan usaha-usaha pembinaan sikap dan perilaku serta kemampuan dan kewibawaan aparatur negara, terutama para penegak dan pelak-sana hukum, khususnya aparatur Kepolisian, Kejaksaan dan Ke-

XX/4

hakiman ataupun Peradilan. Sejalan dengan ini, makin diting-katkan pula hubungan kerjasama dan koordinasi antara aparatur penegak dan aparatur pelaksana hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Semuanya dilaksanakan dengan di-landasi semangat keterpaduan, kebersamaan dan keterbukaan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas bersama sebagai aparatur penegak hukum.

Dalam rangka mengamankan dan mendukung kegiatan pemba-ngunan nasional, telah ditingkatkan langkah-langkah penindak-an terhadap perbuatan tindak pidana subversi, korupsi, penye-lundupan, pelanggaran wilayah dan tindak pidana khusus lain-nya yang dapat menghambat jalannya pembangunan. Untuk men-jamin stabilitas nasional, semakin ditingkatkan pula peng-awasan keimigrasian terhadap lalu lintas orang asing dari dan ke luar negeri.

Berbagai usaha penegakan hukum tersebut di atas telah ditunjang dengan pengadaan prasarana dan saran yang diperlu-kan, antara lain berupa pembangunan, perluasan ataupun reha-bilitasi gedung kantor Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan kantor Imigrasi, serta pembangunan dan pendayagunaan pos-pos imigrasi di daerah-daerah perbatasan.

3. Pembinaan Peradilan

Pembinaan peradilan ditujukan untuk memantapkan fungsi badan-badan pengadilan sebagai kekuasaan kehakiman (yustisial atau peradilan) yang bebas dan terlepas dari pengaruh ke-kuasaan luar. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku dan keyakinan serta rasa ke-adilan yang dimilikinya.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, proses peradilan terus diusahakan agar menjadi lebih sederhana, cepat dan tepat, dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dalam hubungan ini, telah dilakukan pembenahan dan penataan administrasi peradilan, terutama arsip putusan pengadilan serta tata cara dan manajemen badan-badan pengadilan. Telah dilanjutkan pula peningkatan prasarana dan saran peradilan guna mempercepat proses penyelesaian perkara termasuk untuk mengatasi tunggak-an perkara.

Di samping langkah-langkah di atas ini telah dilanjutkan pula usaha pembinaan mental dan kemampuan profesional para

XX/5

hakim dan panitera, khususnya para calon hakim. Lembaga dan organisasi profesi penasehat hukum ataupun pengacara dan no-taris telah pula dimantapkan sebagai lembaga dan organisasi bagi suatu profesi yang tangguh, mandiri dan berdisiplin ser-ta memiliki dan mentaati kode profesi yang makin kokoh. De-ngan demikian diharapkan berbagai lembaga dan organisasi ter-sebut dapat meningkatkan peranan serta fungsinya sebagai ba-gian perangkat masyarakat dalam upaya pembinaan dan penegakan hukum.

Untuk menunjang usaha pembinaan peradilan telah pula di-laksanakan perluasan dan rehabilitasi beberapa gedung Peng-adilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

4. Pembinaan Pemasyarakatan

Pembinaan pemasyarakatan bertujuan agar pembinaan nara-pidana dan anak didik (dahulu disebut narapidana anak) ber-sifat edukatif, sehingga setelah selesai menjalankan hukuman-nya mereka lebih mudah dapat menyesuaikan dirt dan diterima kembali dalam masyarakat secara wajar. Untuk itu telah dilan-jutkan pendidikan dan latihan keterampilan, baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Kegiatan tersebut di-lakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik peme-rintah maupun swasta, khususnya dalam pemberian bimbingan lanjutan setelah para narapidana lepas dari lembaga pemasya-rakatan. Tenaga-tenaga teknis pemasyarakatan dan satuan peng-amanan telah ditingkatkan pula baik jumlah maupun mutunya, terutama dalam segi-segi mental dan disiplin serta pengenalan fungsi dan tugas-tugas pokok kemasyarakatan serta kemampuan mereka untuk melaksanakannya.

Sejalan dengan itu, telah dilanjutkan pembangunan lan-jutan, rehabilitasi dan perluasan gedung-gedung Lembaga Pema-syarakatan (LP), Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Balai Bimbing-an Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA), serta penye-diaan kendaraan tahanan atau narapidana dan alat-alat peng-amanan lainnya.

5. Pelayanan Jasa Hukum dan Keimigrasian

Kebijaksanaan dalam pelayanan jasa hukum bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan berbagai jasa hukum yang meliputi antara lain pewarganegaraan, perizinan, pengesahan badan hukum serta pendaftaran merek, paten dan hak cipta.

XX/6

Untuk mencapai tujuan itu berbagai prosedur telah makin disederhanakan, organisasinya disempurnakan dan kemampuan te-naganya ditingkatkan, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan cermat. Khususnya pelayanan di bidang keimigrasian makin dimantapkan, terutama dalam rangka menun-jang kebijaksanaan Pemerintah untuk melancarkan arus wisata-wan asing, penanaman modal dan alih teknologi, tanpa meng-abaikan segi pengawasan dalam rangka keamanan nasional.

6. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Hukum

Pendidikan dan latihan tenaga hukum telah lebih diinten-sifkan dengan memberikan bimbingan teknis dan pembinaan men-tal kepada para penegak dan pelaksana hukum dalam tugas dan jabatannya masing-masing. Sejalan dengan itu, sistem dan me-tode pendidikan dan latihan yang berjenjang dan berkesinam-bungan telah disempurnakan. Diharapkan setiap tugas dan ke-giatan pembinaan hukum dapat dilaksanakan secara profesional dengan integritas moral yang tinggi.

Untuk lebih menyerasikan pendidikan tinggi hukum dengan pendidikan keahlian dan kedinasan maka pendidikan tinggi ilmu hukum telah lebih diarahkan pada pengembangan ilmu hukum na-sional dan kebutuhan pembangunan. Selain itu, pendidikan tinggi ilmu hukum diarahkan agar supaya para lulusannya seba-gai sarjana hukum slap dan mampu menangani berbagai permasa-lahan hukum dalam masyarakat, sesuai dengan pendidikannya.

7. Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum

Dalam rangka mewujudkan pemerataan kesempatan untuk mem-peroleh keadilan dan perlindungan hukum, maka penyelenggaraan pemberian bantuan dan konsultasi hukum bagi lapisan masyara-kat yang kurang mampu telah lebih dimantapkan, antara lain dengan menyederhanakan prosedur untuk memperoleh bantuan hukum.

Penyuluhan hukum telah pula dilanjutkan dalam rangka mencapai kadar kesadaran hukum yang memadai dalam masyarakat, agar setiap anggota masyarakat menyadari dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kegiatan tersebut dilaksa-nakan melalui kegiatan Jaksa Masuk Desa dan Hakim Masuk Desa serta bentuk-bentuk penyuluhan lainnya. Pelaksanaan berbagai kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan secara lebih terpadu dengan mewujudkan kerja sama antara para penegak hukum dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya serta diusahakan disinkronkan

XX/7

dengan kegiatan ABRI Masuk Desa dan Koran Masuk Desa.

Penegakan kedaulatan di laut, sesuai dengan Wawasan Nu-santara, juga telah didukung dengan pengamanan dan penegakan hukum di laut. Hal ini dilakukan melalui kegiatan Jaksa Masuk Laut yang memberikan penyuluhan hukum kepada aparat penegak hukum yang mempunyai kegiatan di laut.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

1. Pembinaan Hukum Nasional

a. Perancangan Perundang-undangan

Dalam rangka pembinaan hukum nasional, kegiatan peran-cangan perundang-undangan dalam Repelita IV tetap dilanjutkan beserta kegiatan penunjangnya, yaitu penelitian hukum, per-temuan ilmiah, penulisan naskah akademis serta pengkajian hu-kum. Agar supaya perancangan perundang-undangan dapat ber-langsung secara terarah dan terpadu, maka kegiatan perancang-an perundang-undangan tersebut tetap dilandaskan pada rencana kegiatan legislatif nasional.

Selama lima tahun terakhir (1984/85 - 1988/89) keselu-ruhan rancangan Undang-undang yang telah disahkan menjadi Undang-undang berjumlah 46 buah (Tabel XX-1). Sejumlah Undang-undang penting yang telah dihasilkan selama Repelita IV anta-ra lain adalah Undang-undang tentang Perindustrian, Undang-undang tentang Mahkamah Agung, Undang-undang tentang Peradil-an Umum, Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang tentang Perubahan Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI, Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-undang tentang Telekomunikasi. Khusus-nya dalam tahun 1988/89 Rancangan Undang-undang (RUU) yang sudah disahkan menjadi Undang-undang berjumlah 6 buah yaitu:

(1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengesahan "Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia".

(2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1987/88.

(3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985/86.

XX/8

TABEL XX - 1

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN HUKUM,1983/84 - 1988/89

(buah)

Repelita IVNo. U r a i a n 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

1. Rancangan Undang-undang (RUU) yang telahdisahkan sebagai Undang-undang (UU) 7 12 14 6 8 6

2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)yang telah disahkan sebagai PeraturanPemerintah (PP) 44 47 41 43 19 32

3. Penetapan Keputusan Presiden 72 90 55 62 53 724. Penetapan Instruksi Presiden 17 11 9 5 6 6

5. Penelitian Hukum 1) 23 18 8 5 9 56. Pertemuan Ilmiah 6 8 7 2 4 47. Pengkajian Hukum 16 16 20 5 9 118. Penyusunan Naskah Akademis - 24 8 5 2 2

9. Penulisan Karya Ilmiah 3 6 - 3 - -

1) Dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung

XX/9

(4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/90.

(5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendi-dikan Nasional.

(6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

Selanjutnya, dalam kurun waktu lima tahun Repelita IV (1984/85 - 1988/89) rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disahkan menjadi Peraturan Pemerintah seluruhnya berjumlah 182 buah (Tabel XX-1). Beberapa Peraturan Pemerintah yang penting, terutama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang antara lain adalah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Perlindungan Hutan, Ke-wenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri, Ana-lisa Dampak Lingkungan dan Izin Usaha Industri.

Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disahkan dalam tahun 1988/89 adalah sebagai berikut:(1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah

Susun. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Peng-

alihan Bentuk Pusat Produksi Film Negara menjadi Per-usahaan Umum Produksi Film Negara.

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordi-nasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penam-bahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke da-lam Modal Saham Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS).

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pembu-baran Perusahaan Negara Metrika dan Penambahan Penyerta-an Modal yang Berasal dari Kekayaan Negara Hasil Likui-ditas Perusahaan Negara Metrika Ke dalam Perusahaan Per-seroan (PERSERO) PT Krakatau Steel.

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penam-bahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke da-lam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bran-tas Adipraya.

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penam-bahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam

XX/10

Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Galangan Karya Indonesia.

(8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penam-bahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Jasa Marga.

(9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988 tentang Per-usahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perusahaan Nasional.

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan.

(11) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penam-bahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke da-lam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I.

(12) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penam-bahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke da-lam Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Petrokimia Gresik.

(13) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penam-bahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke da-lam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Per-kebunan IX.

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penye-lenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

(15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penetap-an Badan Pelaksana Bursa Komoditi sebagai Penyelenggara Kegiatan Penyediaan Informasi Muatan dan Ruang Kapal.

(16) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubah-an Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Peng-akhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan.

(17) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Per-ubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kofalima.

(18) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Per-ubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Peka-longan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang.

(19) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Per-ubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa.

(20) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Per-ubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palem-

XX/11

bang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Ka-bupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

(21) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1988 tentang Penam-bahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia PT" ("UNINDO PT")

(22) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1988 tentang Pem-bentukan Kecamatan Peundeuey di Kabupaten Daerah Ting-kat II Garut, Kecamatan Kota Sukabumi Barat dan Kota Su-kabumi Timur di Kotamadya Tingkat II Sukabumi Kecamatan Manis di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

(23) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 tentang Per-ubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 ten-tang Pembenahan Atas Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1977.

(24) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1988 tentang Penam-bahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Tonasa.

(25) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Penge-naan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Barang Kena Pajak di samping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong.

(26) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988 tentang Per-ubahan atas Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

(27) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pener-jemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembang-an.

(28) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran.

(29) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (SENOPEN) di Medan, Surabaya, Bali, Ujung Pandang dan Unit Keselamatan Penerbangan di Balikpapan untuk dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Ne-gara dalam Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I.

XX/12

(30)Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemisah-an dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (SENOPEN) di Jakarta untuk dija-dikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II.

(31)Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penam-bahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke da-lam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya.

(32)Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pemisah-an dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Bandar Udara Frans Kasiepo di Biak dan Sam Ratulangi di Manado untuk dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Per-usahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I.

Dalam pada itu, Keputusan Presiden yang telah ditetapkan dalam lima tahun terakhir (1984/85 - 1988/89) berjumlah 332 buah, termasuk di antaranya Keputusan Presiden yang telah di-tetapkan dalam tahun 1988/89 yang berjumlah 72 buah (Tabel XX-1), antara lain:

(1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988 tentang Perubahan KEPPRES Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEPPRES Nomor 19 Tahun 1983.

(2) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988 tentang Perubahan KEPPRES Nomor 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat

(3) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perubahan KEPPRES Nomor 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri.

(4) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembubar-an Panitia Pemilihan Indonesia.

(5) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

(6) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesah-an Persetujuan mengenai Perlindungan Hak Cipta atas Re-kaman suara antara Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa.

(7) Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1988 tentang Pengesah-an Revised Basic Agreement on ASEAN Industrial Joint Ventures.

XX/13

(8) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1988 tentang Pengesah-an Agreement among the Government of Brunei Darussalam, The Republic of Indonesia, Malaysia, The Republic of The Philipines, The Republic of Singapore and The Kingdom of Thailand for The Promotion and Protection of Investment.

(9) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

(10) Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1988 tentang Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

(11) Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1988 tentang Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional.

(12) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

(13) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1988 tentang Pengum-pulan Dana Cadangan Umum.

(14) Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Per-kreditan Rakyat.

(15) Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1988 tentang Usaha di bidang Asuransi Kerugian.

(16) Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1988 tentang Perubahan KEPPRES Nomor 15 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah de-ngan KEPPRES Nomor 39 Tahun 1986 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan

(17) Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1988 tentang pemba-ngunan Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

(18) Keputusan Presiden nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusa-haan.

(19) Keputusan Presiden No 54 Tahun 1988 tentang Pengesahan Agreement on the Establishment of the ASEAN Tourism In-formation Centre.

(20) Keputusan Presiden No 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan Badan-badan Tertentu dan Bendaharawan untuk Memungut dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(21) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1988 tentang Pengesah-an Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

XX/14

(22) Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1988 tentang Pasar Modal.

(23) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

(24) Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan.

(25) Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pembentuk-an Dana Bantuan Presiden.

(26) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional.

(27) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijak-sanaan Perubahan Nasional.

(28) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpus-takaan Nasional.

(29) Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITA V) 1989/90 - 1993/94.

(30) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1989 tentang Kedinas-an, Tugas dan Tata Kerja Menteri Muda.

Selanjutnya, Instruksi Presiden yang ditetapkan selama Repelita IV (1984/85 - 1988/89) berjumlah sebanyak 37 buah. Beberapa Instruksi Presiden yang perlu dikemukakan antara lain adalah tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD), Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri, Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi, Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di bidang Usaha Pariwisata, Penataran Pengawas-an Melekat bagi Pejabat Republik Indonesia, Pedoman Penyehat-an dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, Pembinaan Kese-jahteraan Anak serta Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat. Adapun Instruksi Presiden yang telah ditetapkan dalam tahun 1988/89 berjumlah 6 buah (Tabel XX-1), yaitu:

(1) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penataran Pengawasan Melekat Bagi Pejabat Republik Indonesia.

(2) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1988 tentang Sensus Penduduk Tahun 1990.

(3) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija.

XX/15

(4) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.

(5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

(6) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.

b. Penelitian Hukum

Kerja sama dengan kalangan universitas dan lembaga-lem-baga penelitian dalam rangka menunjang perancangan Perundang-undangan telah pula dilanjutkan. Dalam lima tahun terakhir Repelita IV (1984/85 - 1988/89), jumlah penelitian hukum yang telah dilaksanakan mencapai 45 buah. Termasuk di dalamnya 5 buah penelitian yang dilaksanakan dalam tahun 1988/89, yaitu:

(1) Kontrak nasional dan internasional;(2) Deregulasi peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi;

(3) Hak dan kewajiban warganegara dalam mengeluarkan pen-dapat;

(4) Beberapa masalah perbedaan terhadap tenaga kerja wanita dalam hubungan kerja;(5) Perbandingan antara jumlah hakim dengan perkara atau penduduk dalam pemerataan memperoleh keadilan.

c. Pertemuan Ilmiah

Dalam tahun 1988/89 telah dilaksanakan 4 kali pertemuan ilmiah (Tabel XX-1), yang meliputi pokok-pokok masalah seba-gai berikut: (1) Azas-azas Hukum Nasional; (2) Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan; (3) Pengembangan Hukum Dagang; dan (4) Pengembangan Hukum Perdata. Dengan demikian selama lima tahun terakhir Repelita IV (1984/85 - 1988/89) telah di-laksanakan 25 kali pertemuan ilmiah di berbagai bidang.

d. Pengkajian Hukum

Pengkajian hukum yang telah dilaksanakan dalam tahun 1988/89 meliputi 11 bidang hukum yaitu: (1) Hukum Perdata; (2) Hukum Pidana; (3) Hukum Dagang; (4) Hukum Perdata Inter-nasional; (5) Hukum Angkasa; (6) Hukum Laut; (7) Hukum Tekno-logi; (8) Hukum dan Kesehatan; (9) Hukum dan Masyarakat; (10) Hukum Tanah; (11) Hukum Ekonomi Pembangunan.

XX/16

e. Naskah Akademis

Khususnya dalam tahun 1988/89 telah disusun 2 naskah akademis (Tabel XX-1) yang merupakan bahan penyusunan per-undang-undangan sebagai hasil kerja sama dengan pihak univer-sitas dan para tenaga ahli, yaitu mengenai: Informasi pelak-sanaan pemerintahan dan Kedudukan berkuasa dan hak-hak yang timbul karenanya.

2. Pembinaan Peradilan dan Penegakan Hukum

a. Pembinaan Peradilan

Dalam rangka pelayanan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan maka selama Repelita IV (1984/85 - 1988/89) telah dibangun sebanyak 14 gedung Pengadilan Negeri serta rehabi-litasi dan perluasan 323 gedung Pengadilan Negeri dan Peng-adilan Tinggi. Khususnya dalam tahun 1988/89 telah dilaksana-kan pembangunan prasarana fisik gedung Pengadilan Negeri di Batam, serta rehabilitasi dan atau perluasan 10 gedung Peng-adilan Tinggi dan 54 gedung Pengadilan Negeri (Tabel XX-2). Selanjutnya dalam tahun 1988/89 telah pula dilaksanakan pe-nyelesaian pembangunan lanjutan gedung baru Mahkamah Agung.

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga hakim, dalam tahun 1988/89 telah diangkat sebanyak 256 orang hakim baru. Dengan demikian selama Repelita IV (1984/85 - 1988/89) telah diangkat sebanyak 853 orang hakim baru, sehingga hakim selu-ruhnya pada tahun 1988/89 berjumlah 2.953 orang. Sementara itu jumlah keseluruhan Panitera Kepala/Panitera Pengganti adalah sebanyak 3.223 orang, sedangkan Jurusita berjumlah 177 orang.

Pembangunan prasarana badan pengadilan dan perbaikan administrasi peradilan umum telah menunjang kemantapan penye-lesaian jumlah perkara khususnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pada tahun 1988/89 penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri dapat mencapai 96,64%. Dari sebanyak 1.705.917 perkara yang ada telah dapat diselesaikan 1.648.744 perkara. Sedangkan di Pengadilan Tinggi, jumlah perkara yang dapat diselesaikan adalah 80,29%, yaitu dari sebanyak 11.360 perkara yang ada telah dapat diselesaikan 9.121 perkara.

Dalam pada itu jumlah perkara tingkat kasasi dan grasi yang masuk ke Mahkamah Agung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sebagai akibat meningkatnya kadar kesadaran hukum

XX/17

TABEL XX – 2

KEGIATAN PENINGKATAN PRASARANA HUKUM,1983/84 – 1988/89

(gedung)

XX/18

dalam masyarakat, dimana para pencari keadilan dengan sung-guh-sungguh ingin menggunakan haknya dalam berperkara. Pada tahun 1988/89 dari jumlah perkara yang ada sebanyak 22.952 (jumlah perkara sisa akhir tahun ditambah dengan perkara baru yang masuk dalam tahun 1988/89), telah dapat diselesaikan sebanyak 6.609 buah perkara atau 28,79% (Tabel IX-3). Seba-gian besar dari perkara yang telah diselesaikan itu adalah perkara baru yang masuk pada tahun 1988/89, mengingat jumlah tunggakan perkara yang ada masih merupakan campuran dari se-gala jenis kasus mulai dari kasus yang ringan sampai kasus yang pelik atau yang bersifat perdata. Untuk menanggulangi masalah tunggakan perkara yang ada, sementara ini telah dan sedang dibahas kemungkinan untuk mengadakan pembatasan dengan cara mengklasifikasikan kasus-kasus yang harus diprioritaskan.

Perkembangan penyelesaian perkara dari tahun ke tahun dalam Repelita IV dapat diikuti pada Tabel XX-3.

Sementara itu Mahkamah Agung telah pula melanjutkan pem-binaan kemampuan teknis yustisial bagi hakim peradilan umum, militer dan agama. Dalam rangka mengembangkan yurisprudensi sebagai sumber hukum, Mahkamah Agung telah melakukan pula pengolahan yurisprudensi dengan komputer.

Dalam rangka persiapan pembentukan Badan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai tindak lanjut persiapan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dilanjutkan inventarisasi perkara perdata yang secara khusus berunsur tugas pemerintahan, yaitu perkara yang melibatkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai tergugat. Te-lah pula dipersiapkan tenaga hakim, panitera atau panitera pengganti yang berasal dari peradilan umum untuk dialih tu-gaskan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu telah diadakan penataran menge-nai Peradilan Tata Usaha Negara bagi aparatur berbagai ins-tansi (Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan BAKN) serta diselenggarakan pekan orientasi dan penataran Peradilan Tata Usaha Negara daerah Tingkat I di setiap propinsi.

b. Penegakan Hukum

Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum, Kejaksaan khususnya telah berupaya melakukan penindakan yang tegas dan tuntas terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum. Produkti-vitas dan efektivitas penyelesaian perkara selama Repelita IV telah dapat dipertahankan, yaitu rata-rata 98% setiap tahun-

XX/19

TABEL XX - 3

PENYELESAIAN PERKARA PADA BADAN PERADILAN,1983/84 - 1988/89

Repelita IV

No. U r a i a n 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

1. Pengadilan Negeri:

a. Jumlah perkara yang ada 766.880 1.482.624 1.931.338 1.998.399 1.570.983 1.705.917

b. Jumlah perkara yang diselesaikan 747.705 1.451.932 1.915.033 1.986.915 1.569.201 1.648.744

c. Persentase b terhadap a 97,50% 97,92% 99,15% 99,42% 99,88% 96,64%

2. Pengadilan Tinggi:

a. Jumlah perkara yang ada 7.297 10.617 10.315 13.002 11.092 11.360

b. Jumlah perkara yang diselesaikan 5.184 7.646 7.793 9.949 8.852 9.121

c. Persentase b terhadap a 71,04% 71,01% 75,55% 76,51% 79,80% 80,29%

3. Mahkamah Agung:

a. Jumlah perkara yang ada ¹) 14.746 14.307 14.559 17.121 18.720 22.952

b. Jumlah perkara yang diselesaikan 7.729 6.762 5.616 5.985 6.174 6.609

c. Persentase b terhadap a 52,41% 47,26% 38,57% 34,96% 32,98% 28,79%

1) Termasuk sisa perkara pada tahun sebelumnya.

XX/20

nya, walaupun jumlah perkara telah meningkat dari 1.200.369 perkara pada tahun 1984/85, menjadi 1.622.232 perkara pada tahun 1985/86, menjadi 1.438.146 perkara pada tahun 1986/87, dan menjadi 1.418.174 perkara dalam tahun 1987/88, serta men-jadi 1.022.748 perkara dalam tahun 1988/89 (Tabel XX-4). Di antara perkara-perkara tersebut, selain perkara tindak pidana umum, di antara yang menarik perhatian masyarakat juga ter-dapat perkara tindak pidana khusus sebanyak 1.331 perkara, yaitu 414 perkara penyelundupan, 806 perkara korupsi, 85 per-kara subversi, dan 26 perkara pelanggaran wilayah teritorial.

Dalam rangka meningkatkan stabilitas nasional dan meng-amankan kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang ekonomi, po-litik, sosial budaya maupun di bidang pertahanan dan keaman-an, kerja sama dan koordinasi antara sesama aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga penegak bantuan hukum dilanjutkan.

Upaya pengamanan keuangan negara, baik dari segi pene-rimaan maupun pengeluaran, dilanjutkan pula melalui berbagai tindakan hukum, yaitu berupa pencegahan dan pemberantasan terhadap perbuatan korupsi, penyelundupan, manipulasi pajak dan terhadap bentuk-bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya telah ditangani pula secara terpadu berbagai masalah yang timbul sebagai akibat perbuatan-perbuatan nega-tif yang cenderung menimbulkan pertentangan antar suku, antar agama dan antar golongan. Masalah-masalah tersebut timbul se-bagai akibat dari adanya kesenjangan sosial ekonomi yang mem-perlemah solidaritas sosial. Hal-hal yang menimbulkan pe-ngaruh negatif terhadap golongan pemuda dalam bentuk peredar-an narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya telah dita-ngani secara terpadu.

Kejaksaan telah pula berpartisipasi dalam peningkatan observasi, deteksi, pencatatan dan telaahan mengenai masa-lah-masalah bidang politik, keamanan, ekonomi dan sosial bu-daya, lalu lintas orang asing, peredaran barang cetakan serta masalah aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat meng-ganggu keamanan.

Dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilu Tahun 1987, Kejaksaan diberi tugas sebagai Ketua PANWASLAK (Panitia Pengawas Pelaksanaan) PEMILU baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun di Kabupaten dan di Kotamadya.

XX/21

TABEL XX – 4

PENYELESAIAN PERKARA PADA KEJAKSAAN,1983/84 – 1988/89

GRAFIK XX – 1

PENYELESAIAN PERKARA PADA KEJAKSAAN,1983/84 – 1988/89

XX/22

Kemampuan profesional Jaksa sebagai penuntut umum di-tingkatkan pula sehingga tuntutan-tuntutan pidana diharapkan dapat menumbuhkan daya tangkal yang ampuh. Untuk itu telah diupayakan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kewibawaan petugas, pembinaan sikap dan perilaku serta keteladanan perlu lebih ditingkatkan. Sejalan dengan itu pengendalian dan pe-mantapan profesionalisme aparat penuntut umum tetap dilanjut-kan dengan mengadakan eksaminasi perkara, yaitu pengujian be-rupa penelitian dan pemeriksaan di semua tingkat penanganan perkara-perkara yang telah diselesaikan oleh jaksa.

Sementara itu pengawasan dan pengamatan keimigrasian terus ditingkatkan, terutama terhadap orang asing dan lalu lintas orang ke dan dari luar negeri, antara lain untuk mene-kan arus imigran gelap. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam tahun 1988/89 telah terjadi kenaikan yang menyolok da-lam jumlah kedatangan dari luar negeri, yaitu dari 1.484.870 prang pada tahun 1987/88 menjadi 1.796.228 orang pada tahun 1988/89 (422.088 orang Indonesia dan 1.347.140 orang asing); yang berarti ada kenaikan sebesar 20,96%. Demikian pula jum-lah keberangkatan orang ke luar negeri telah sangat mening-kat, yaitu dari 1.515.940 orang menjadi 1.885.600 orang (516.677 orang Indonesia dan 1.368.923 orang asing), yang berarti ada kenaikan sebesar 24,38% (Tabel XX-5). Sehubung-an dengan itu pelacakan dan penindakan terhadap orang-orang asing yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terus dilancarkan khususnya terhadap orang-orang asing yang melakukan kegiatan atau usaha yang tidak sah di wilayah Repu-blik Indonesia, tidak mendaftarkan diri untuk pendataan orang asing ataupun tidak mempergunakan kesempatan memperoleh kem-bali status keimigrasiannya sesuai dengan peraturan yang ber-laku dan imigran gelap. Dalam rangka kerja sama dengan apara-tur keamanan dan penegakan hukum telah dilaksanakan penataran keimigrasian bagi sejumlah Perwira POLRI dari seluruh Indo-nesia.

Keseluruhan usaha pembinaan dan penegakan hukum tersebut di atas ditunjang dengan pembangunan, rehabilitasi dan atau perluasan berbagai prasarana dan penyediaan sarana yang di-perlukan (Tabel XX-2). Dalam tahun 1988/89 telah dibangun se-buah kantor Kejaksaan Negeri di Batam dan dibangun kembali gedung Kejaksaan Negeri Sragen yang terbakar habis tahun 1987. Di samping itu telah dilaksanakan pembangunan kantor Cabang Kejaksaan Negeri Tenggarong di Bontang serta rehabili-tasi sebanyak 12 gedung Kantor Kejaksaan Negeri dan 1 gedung Kantor Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya telah dibangun 2 gedung

XX/23

TABEL 31 - 5

KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN DARI DAN/ATAU KE LUAR NEGERI,1983/84 - 1988/89

Repelita IV

No. U r a i a n 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1) 1988/89

1. Datang dari Luar Negeri: 1.011.379 1.029.036 1.164.347 1.242.109 1.484.870 1.796.228

Orang Indonesia 286.030 302.225 348.663 378.889 389.578 422.088

Orang Asing 725.349 726.811 815.684 863.220 1.095.592 1.374.140

2. Berangkat ke Luar Negeri: 1.034.713 1.073.856 1.171.401 1.285.652 1.515.940 1.885.600

Orang Indonesia 323.666 334.645 380.560 420.749 423.636 516.677

Orang Asing 711.047 739.211 790.841 864.903 1.092.304 1.368.923

1) Angka Diperbaiki

XX/24

Kantor Imigrasi di Tanjung Perak dan Tanjung Pandan, serta Pos Imigrasi di Arso (Irian Jaya) dan perluasan dan atau re-habilitasi 4 gedung Kantor Imigrasi, yaitu di Yogyakarta, Medan, Ngurah Rai dan Kupang. Di samping itu juga telah dise-diakan sarana komputer di Pelabuhan Sekupang (Batam) dan pengadaan sarana komunikasi bagi kantor-kantor Imigrasi lain-nya.

c. Pembinaan Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara yang dilakukan menurut sistem pemasyarakatan yang mencakup pembinaan kero-hanian, pendidikan umum dan latihan keterampilan, bimbingan sosial, pelayanan kesehatan serta rekreasi/olahraga terus dilaksanakan. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa mengabaikan segi-segi ketertiban dan keamanan lingkungan setempat.

Dalam hubungan ini dalam rangka mengusahakan berbagai pelatihan keterampilan kerja sama Departemen Kehakiman dengan Departemen Sosial dan Departemen Tenaga Kerja yang dimulai pada tahun 1986/87 telah semakin dikembangkan. Pelatihan yang diselenggarakan antara lain meliputi bidang-bidang pertanian dan perikanan, pelatihan pertukangan kayu dan batu, montir otomotif dan alat-alat elektronik, anyam-menganyam, mengelas karbit, jahit-menjahit, ukir-mengukir kayu dan lain sebagai-nya. Dalam tahun 1986/87 kegiatan tersebut telah dilaksanakan di 29 Lembaga Pemasyarakatan yang diikuti oleh 791 peserta, 1987/88 dilaksanakan di 36 Lembaga Pemasyarakatan yang di-ikuti oleh 658 peserta dan dalam tahun 1988/89 dilaksanakan di 105 Lembaga Pemasyarakatan yang diikuti oleh 2.865 narapi-dana sebagai peserta. Sehingga selama tahun pelaksanaan ker-ja sama, keseluruhannya telah melibatkan sebanyak 4.314 orang narapidana sebagai peserta.

Sebagai usaha mengatasi kerawanan keamanan dan pemantap-an pembinaan para narapidana telah dilaksanakan penyesuaian penempatan dan pemindahan narapidana dari satu Lembaga Pema-syarakatan ke Lembaga Pemasyarakatan lain; apabila perlu ke lembaga pemasyarakatan di wilayah lain.

Dalam rangka pembinaan bimbingan kemasyarakatan dan pe-ngentasan anak, khususnya bagi mereka yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (khususnya bagi yang berusia antara 18 - 23 tahun) dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara, dalam tahun 1988/89 telah dilaksanakan bimbingan keagamaan serta

XX/25

kepramukaan di 14 Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasya-rakatan Anak Negara bagi 1.890 orang anak didik dan narapi-dana usia muda.

Sementara itu dengan semakin tingginya tingkat krimina-litas, jumlah narapidana di 366 Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara relatif cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Tabel XX-6). Dalam tahun 1988/89 tercatat 38.282 orang narapidana dan tahanan, sedangkan dalam tahun 1984/85 terca-tat sebanyak 28.360 orang, 1985/86 sebanyak 30.240 orang, 1986/87 sebanyak 31.432 orang dan 1987/88 sebanyak 35.041 orang. Dengan demikian jumlah para tahanan dan narapidana se-lama Repelita IV ada sebanyak 163.355 orang.

Pembangunan prasarana phisik pemasyarakatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 1988/89 meliputi antara lain pem-bangunan tahap pertama Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Batam, serta rehabilitasi atau perluasan 45 gedung Lembaga Pemasya-rakatan, 41 gedung RUTAN dan perluasan atau rehabilitasi 2 gedung Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) di Jakarta Barat dan Palu. Dengan demikian dalam Re-pelita IV (1984/85 - 1988/89) telah dilaksanakan pembangunan 4 Lembaga Pemasyarakatan dan 9 Rumah Tahanan Negara, rehabi-litasi, perluasan dan renovasi 329 gedung Lembaga Pemasyara-katan dan Rumah Tahanan Negara serta pembangunan 2 Balai BISPA dan rehabilitasi dan perluasan 5 Balai BISPA. Di sam-ping itu juga dilaksanakan pengadaan kendaraan angkutan nara-pidana serta pengadaan peralatan keamanan.

d. Pembinaan Pelayanan Jana Hukum

Tujuan pokok pelayanan jasa hukum adalah untuk mening-katkan daya guna dan hasil guna pelayanan berbagai jasa hukum yang meliputi terutama pemberian kewarganegaraan, perizinan dan pengesahan badan hukum, pendaftaran merek, paten dan hak cipta.

Dalam tahun 1988/89 telah dilakukan antara lain pemberi-an pewarganegaraan kepada 8.403 orang dan Surat Bukti Kewar-ganegaraan RI sebanyak 41.046 buah; pendaftaran merek seba-nyak 18.531 buah; pengesahan badan hukum sebanyak 11.577 buah dan pengesahan perubahan nama keluarga sebanyak 3.476 buah, permohonan paten sebanyak 721 buah dan penyelesaian pendaf-taran hak cipta sebanyak 338 buah.

Di bidang Keimigrasian telah diberikan kemudahan bagi

XX/26

TABEL XX – 6

JUMLAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN/TAHANANDAN NARAPIDANA/TAHANAN,

1983/84 – 1988/89

1) Angka diperbaiki

XX/27

GRAFIK XX - 2JUMLAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN/TAHANAN

DAN NARAPIDANA/TAHANAN,1983/84 1988/89

XX/28

warga negara Indonesia yang berpergian ke luar negeri baik sebagai usahawan, pelajar atau mahasiswa maupun tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Telah dilanjutkan pula pemberian dokumen imigrasi bentuk baru yang lebih seder-hana bagi orang-orang asing di Indonesia, termasuk penyeder-hanaan prosedur pengembalian status keimigrasian bagi orang-orang China yang pernah memperoleh izin berangkat kembali ke Republik Rakyat China tetapi hingga kini belum meninggalkan Indonesia.

Untuk kelancaran pelayanan dan pengawasan terus dilan-jutkan pembinaan aparatur imigrasi agar makin terampil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu juga telah dilaksanakan pembenahan dan penataan administrasi ke-imigrasian serta diupayakan penyempurnaan dan penyederhanaan peraturan-peraturan dan prosedur keimigrasian.

e. Pendidikan/Latihan Tenaga Hukum

Dalam tahun 1988/89 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan dan penataran di berbagai bidang keha-kiman, antara lain penataran bagi tenaga-tenaga operasional, seperti tenaga teknis hukum, hakim, panitera, jurusita, ke-imigrasian dan pemasyarakatan. Di samping itu juga diusahakan pendidikan berdasarkan jenjang jabatan struktural seperti SESPA, SEPADYA, SEPALA dan SEPADA serta pendidikan dan pela-tihan tenaga administratif di Pusat maupun di Daerah. Semen-tara itu di bidang Kejaksaan telah pula dilaksanakan penatar-an dan pendidikan pembentukan jaksa, dan peningkatan kemampu-an di bidang Kejaksaan dan di bidang intelijen. Secara kese-luruhan dalam tahun 1988/89 telah dilaksanakan penataran bagi 1.603 orang tenaga kehakiman dan 330 orang tenaga kejaksaan (Tabel XX-7). Dengan demikian selama Repelita IV (1984/85 - 1988/89) telah dilaksanakan penataran bagi 15.261 orang tena-ga kehakiman dan 1.863 orang tenaga kejaksaan.

f. Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum

Penyuluhan hukum kepada masyarakat dilaksanakan sebagai-mana tahun-tahun sebelumnya, antara lain melalui kunjungan dari rumah ke rumah, ceramah dan tatap muka di Balai Desa serta temu wicara dengan organisasi-organisasi masyarakat, wanita, mahasiswa dan seniman. Di samping itu juga diseleng-garakan pameran, fragmen serta sandiwara di televisi dan ra-dio. Materi penyuluhan hukum antara lain meliputi Undang-undang Narkotika, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-

XX/29

TABEL XX- 7

PENDIDIKAN/LATIHAN TENAGA PENEGAK HUKUMDAN TENAGA TEKNIS LAINNYA,

1983/84 - 1988/89(orang)

XX/30

undang Perkawinan, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan berbagai Undang-undang di bidang politik. Dalam tahun 1988/89 kegiatan penyuluhan hukum telah dilaksanakan sebanyak 2.311 kali. Untuk lebih memantapkan kemampuan para tenaga pe-nyuluh di daerah sampai dengan tahun terakhir Repelita IV te-lah diselenggarakan Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum pada 19 Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk sebanyak 1.960 orang.

Kegiatan Hakim Masuk Desa sasaran masyarakat pedesaan dilanjutkan. Penyuluhan hukum dilakukan oleh hakim yang seka-ligus bertugas mengadakan persidangan di Tempat-tempat Sidang di daerah terpencil. Kegiatan tersebut juga merupakan upaya dan kesempatan bagi Hakim untuk menggali, mengikuti dan lebih memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, se-hingga hakim dapat memberikan putusan yang lebih sesuai de-ngan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Se-jak dilaksanakan kegiatan Hakim Masuk Desa pada tahun 1985/86 maka sampai dengan tahun terakhir Repelita IV (tahun 1988/89) telah dilaksanakan keseluruhannya di 200 Tempat Sidang Tetap yang meliputi 2.678 desa. Khususnya untuk tahun 1988/89 dilaksanakan di 50 Tempat Sidang Tetap. Kegiatan Hakim Masuk Desa tersebut dilakukan secara terpadu bersama-sama dengan ABRI Masuk Desa, Koran Masuk Desa, serta Jaksa Masuk Desa.

Di jajaran Kejaksaan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum telah dilanjutkan antara lain melalui kegiatan Jaksa Masuk Desa dengan sasaran masyarakat pedesaan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan secara terpa-du melalui kerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat serta kalangan perguruan tinggi. Selama Repelita IV telah dilakukan penyuluhan di sebanyak 28.763 de-sa dengan perincian: pada tahun 1984/85 di 4.841 desa, tahun 1985/86 di 3.766 desa, tahun 1986/87 di 3.551 desa, tahun 1987/88 di 2.017 desa dan pada tahun 1988/89 di sebanyak 1.722 desa (207 kelurahan). Sementara itu penerangan hukum dilaksanakan di berbagai instansi, pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi wanita, pengusaha dan pe-muda.

Sejak tahun 1986/87 kegiatan Jaksa Masuk Desa diperluas wawasannya dengan pelaksanaan kegiatan Jaksa Masuk laut, yang bertujuan meningkatkan mutu dan kemampuan penegak hukum di laut, khususnya para perwira angkatan laut yang bertugas mengamankan dan menegakkan hukum diperairan Indonesia, petu-gas-petugas patroli Bea dan Cukai serta Polisi Perairan. Pada

XX/31

tahun 1987/88 kegiatan ini dilanjutkan, dan pada tahun 1988/89 diusahakan pemantapannya di 7 propinsi yaitu Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Herat, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, telah disediakan bantuan hukum terutama untuk golongan pen-cari keadilan yang kurang atau tidak mampu. Sampai dengan tahun keempat Repelita IV (tahun 1987/88) telah diselesaikan sebanyak 2.920 perkara pidana dan perdata, dan dalam tahun 1988/89 pemberian bantuan hukum ini juga telah dimanfaatkan melalui Pengadilan Negeri di 26 propinsi, seluruhnya berjum-lah sebanyak 600 perkara. Dengan demikian dalam kurun waktu Repelita IV telah dimanfaatkan sebanyak 3.520 perkara. Di samping itu telah diberikan pula konsultasi hukum melalui 25 Fakultas Hukum Negeri baik untuk kasus pidana maupun kasus perdata. Dalam kegiatan ini telah diberikan penjelasan, nasi-hat dan saran sehingga yang berkepentingan mengetahui dan me-mahami persoalan hukum yang sedang dihadapinya. Sampai tahun keempat Repelita IV (tahun 1987/88) telah berhasil diselesai-kan sebanyak 28.300 kasus, sedangkan pada tahun 1988/89 telah diselesaikan sebanyak 2.800 kasus, sehingga selama Repelita IV telah berhasil diselesaikan sebanyak 31.100 kasus berbagai masalah hukum.

XX/32