· Web viewBUPATI TOLITOLI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, ...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2012 NOMOR 9

BUPATI TOLITOLIPERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah merupakan kewenangan Kabupaten ;

b. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan

salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli ( Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 seri D Nomor 8 ) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tolitoli;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

7. Kekayaan Daerah adalah semua asset, yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

8. Pemakaian kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah oleh Lembaga, Organisasi maupun perorangan;

9. Retribusi pemakaian kekayaan Daearah yang selanjutmya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;

10. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;

11. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok jumlah retribusi yang terutang;

14. Surat Ketetapan Retrebusi Daerah lebih Bayar,yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi adminisratif berupa bunga dan/atau denda;

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah;

17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipal yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB IINAMA,OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :a. Tanah ;b. Bangunan, Gedung, Aula Dan Stadion;c. Kendaraan / Alat-alat Berat; dan/ataud. Fasilitas-fasilitas Penunjang lainnya.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa atas pemakaian kekayaan daerah.

(2)Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis fasilitas, Lokasi dan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB VPRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA

TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, apabila pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah dilakukan secara efisien berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas dan kekayaan daerah dan jangka waktu pemakian.

(2)Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku diwilayah daerah tersebut.

(3)Dalam tarif yang berlaku, sulit ditemukan / dijangkau, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :a. Unsur biaya persatuan penyedian jasab. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa

(4)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai

termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedian jasa.

b. Biaya tidak langsung, yang meliputi administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyedian jasa.

c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset.

d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyedian jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

(5)Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal.

(6)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetakan sebagai berikut :I. Pemakaian Tanah Meliputi :

1. Tanah untuk pemasangan sarana / media luar sebesar Rp.40.000,- / bulan

2. Tanah yang digunakan untuk :a. Usaha kecil Rp.0,5% x NJOP / m2 / bulanb. Usaha Menengah Rp. 3% x NJOP / m2 / bulan c. Usaha besar Rp. 5% x NJOP / m2 / buland. Tempat tinggal Rp.0,5% x NJOP / m2 / bulan

3. Tanah yang digunakan untuk berjualan yang terletak :a. diluar kota ( kecamatan ) Rp. 25.000,- / persil / bulanb. Ibukota Kabupaten Rp. 50.000,- / persil / bulan

II. Pemakain Bangunan / Gedung, Rumah Dinas, Aula dan Stadion, serta lainnya :1. Rumah Dinas :

a. Rumah Dinas Jabatan Bupati Rp.100.000,- / bulanb. Rumah Dinas Wakil Bupati Rp. 90.000,- / bulanc. Rumah Dinas Ketua DPRD Rp.100.000,- / bulan d. Rumah Dinas Anggota DPRD Rp. 80.000,- / bulan e. Rumah Dinas Eselon II Rp. 70.000,- / bulan

f. Rumah Dinas Eselon III Rp. 50.000,- / bulan g. Rumah Dinas Eselon IV Rp. 40.000,- / bulan h. Rumah Dinas PNS Non Eselon Rp. 25.000,- / bulan

2. Gedung Wanita, Gedung Olahraga Dan Arena Serba Guna sekali

pemakaian :a. Gedung Wanita Lama, yang digunakan untuk :

- Kegiatan Instansi Pemerintah Rp.150.000,-1xpakai/hari- Kegiatan organisasi politik sosial RP.200.000,-1xpakai/hari kemasyarakatan- Kegiatan Badan-badan Swasta Rp.300.000,-1xpakai/hari- Kegiatan Acara Pesta Rp.1.000.000,-1xpakai/hari

b. Gedung Labong Boki, yang digunakan untuk :

- Kegiatan Instansi Pemerintah Rp. 200.000,-/1x pakai/hari- Kegiatan organisasi politik, sosial Rp. 250.000,-/1x pakai/hari kemasyarakatan- Kegiatan Badan-badan swasta Rp. 350.000,-/1x pakai/hari- Kegiatan Acara Pesta Rp.1.500.000,-1x pakai/hari

c. Gedung Olahraga (GOR MOKKONDONGAN) yang digunakan

untuk :- Kegiatan pertandingan olahraga dan kesenian Rp. 500.000,- /1 x pakai/hari- kegiatan pertunjukan artis Rp.1.000.000,- /1 x pakai/hari

d. Gedung / Aula SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) yang digunakan untuk :- Kegiatan Prajabatan Rp.350.000,-/1 x pakai/hari- Kegiatan Instansi Pemerintah Rp.350.000,-/1 x pakai/hari- Kegiatan Non Pemerintah Rp.500.000,- / hari- Asrama SKB untuk kegiatan prajabatan Rp.40.000,- /1

orang/hari

e. Gedung Eks Kantor DPRD Kabupaten Buol Tolitoli yang digunakan untuk :- Kegiatan Instansi Pemerintah dan Kemasyarakatan sebesar

Rp. 25.000.000,- / Tahun

3. Pemakaian Stadion sebesar Rp. 750.000,- dari hasil Pendapatan Pemakaian Stadion seluruhnya masuk ke Kas Daerah.

4. Tenda, 1 (satu) lokal ukuran 6 x 6 M Rp. 100.000,- / 1 x pakai paling lama pemakaian 3 (tiga) hari.

5. Kursi plastik Rp. 500,- / biji 1 x pakai

III. Pemakaian Kendaraan / Alat Berat :1. Dump Truck Toyota Dyna 130 HP Rp250.000,-/ hari2. Excapator 150 HP Rp.2.800.000,-/ hari3. Flad Bed Truck 125 HP Rp. 150.000,- / hari4. Motor Grader 135 HP Rp.1.150.000,- / hari5. Wheel Loader 129 HP Rp.1.295.000,- / hari6. Three Whee; Roller 6-8 T 60 HP Rp. 875.000,- / hari7. Tendem Roller 6-8 T 60 HP Rp. 875.000,- / hari8. Tire Roller 8-10 T 60 HP Rp. 875.000,- / hari9. Stone Crusher 220 HP Rp. 625.000,- / hari10. Vedestrian Roller 111 HP Rp. 125.000,- / hari

11. Stamper 5,0 HP Rp. 50.000,- / hari12. Dump Truck Mitsubishi 110 HP Rp. 200.000,- / hari13. Water Tank Truck 125 HP Rp. 170.000,- / hari14. Water Pump 7,5 HP Rp. 30.000,- / hari15. Vibratori Roller 60 HP Rp.1.120.000,- / hari16. Motor Grader 90 HP Rp.1.150.000,- / hari17. Bulldoser 125 HP Rp.2.845.000,- / hari18. Concrete Mixer 10 HP Rp. 75.000,- / hari19. Toronton / Mitsubishi 200 PS 6 x HD Rp.1.465.000,- / hari20. Alpomain Truck / Grace Rp.1.520.000,- / hari21. Asphalt Finisher / Grace PW 1500 Rp.2.135.000,- / hari22. Mini AMP / Grace LPAP 10 Rp.1.595.000,- / hari23. Vibrator Single Drum / Bomag Rp.1.315.000,- / hari

IV. Pemakaian fasilitas penunjang lainnya, antara lain Alat Laboratorium, Mekanika, Benda Uji dan Konstruksi, digolongkan sebagai berikut :1. Pengujian tanah lapangan dengan satuan titik :

a. sondir ( 2,5 Ton ) Rp. 225.000,- 1 titik kedal, Max 5 benda uji

b. Hand Boring Rp. 100.000,- 1 titik kedal, Max 6 benda uji

2. Pengujian tanah dilaboratirium :a. Penentuan Indeks Properties dengan satuan test :

1. Water Content Rp. 8.000,- 1 kali percobaan, Max 5 benda uji

2. Unit Weight Rp. 8.000,- Berat isi max 3 benda uji

3. specifik Gravity Rp. 10.000,- untuk 2 benda uji

b. Penentuan Klasifikasi tanah dengan satuan test :1. Grain size analysis Rp. 12.500,- untuk 3 benda uji 2. Atterbeng limit Rp. 15.000,- untuk 3 benda uji

(Liquid Limit dan Plastic limit)

c. Pengujian material timbunan laboratorium dengan satuan test :1. Compaction test / CBR Rp. 85.000,- untuk 5 benda uji2. DCP Rp. 17.500,- untuk 1 titik3. Field CBR Rp. 56.000,- untuk 1 titik4. Sand Cone Rp 30.000,- untuk 1 titik

d. Pengujian Agregate dengan satuan test :1. Specific grafity dan absorption RP. 45.000,- untuk 2 benda

uji Of fine aggregate / coarse agregat

2. Clay Lump Test Rp. 8.000,- untuk 2 benda uji3. Abrassion Rp. 50.000,- untuk 2 benda uji4. Sand Equivalent Rp. 15.000,- untuk 2 benda uji5. Bulking Factor Test Rp. 8.000,- untuk 2 benda uji

e. Pengujian aspal dan campuran aspal dengan satuan test dan satuan LS :1. Laboratory penetration test Rp. 25.000,- untuk 2 benda uji 2. Specifik Grafity of Semi Solid Rp. 15.000,- untuk 2 benda

uji Bituminous

3. Specifik Grafity of Cutbac asphalt Rp. 15.000,- untuk 2 benda uji

f. Pengujian Quality Control aspal beton dengan satuan test :

1. Extraction Rp. 75.000,- untuk 2 benda uji2. Marshal (sample test) Rp. 50.000,- untuk 2 benda uji3. Core Drill Rp.150.000,- untuk 2 benda uji

g. Pengujian Beton dengan satuan LS dan satuan test :

1. Pengujian kuat tekan beton kubus Rp. 40.000,- untuk 1 benda uji

2. Slump Test Rp. 25.000,- untuk 1 x Mix 3. Hammer Test Rp. 50.000,- untuk 1 titik

h. Alat tambahan dengan satuan test :

1. Triaxial Rp.100.000,- untuk 1 kali percobaan /

3 benda 1 kali2. Concrate cuble mould Rp. 7.000,- untuk 1 buah / hari3. Flash and fire point by Rp. 30.000,- untuk 1 kali

pengujianCleveland open cup

4. Ductilitu of Bitominous Material Rp. 55.000,- untuk 1 kali pengujian

5. Sof tening point test Rp. 20.000,- untuk 1 titik6. Benkelman Beam Rp. 50.000,- untuk 1 titik

i. Job Mix aspal Rp.398.000,- untuk 1 kali pengujian

j. Job Mix Beton Rp.370.000,- untuk 1 kali pengujian

k. Job Mix Agregat timbunan Rp.155.000,- untuk 1 kali pengujian

l. Agregat Class A,B,C Rp.220.000,- untuk 1 kali pengujian

m. Lapen Rp.175.000,- untuk 1 kali pengujian

(7)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) angka III, tidak termasuk bahan bakar, operator, dan biaya angkut alat berat / besar yang sifatnya khusus.

BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB VIIIMASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

(1)Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak hak pemakaian.

(2)Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IXSURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

(1)Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.

(2)SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3)Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XPENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XITATA CARA PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

(1)Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3)Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 14

(1)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.

(3)Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.

(4)Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

(1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminisratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XIIITATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah wajib retribusi menerima surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

(3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIVKEBERATAN

Pasal 17

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, dan SKRDLB.

(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 18

(1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau besarnya retribusi yang terutang.

(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 20

(1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib Retribusi;b .Masa Retribusi.;c. Besarnya kelebihan pembayaran.;d. Alasan singkat dan jelas

(2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(4)Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

(1). Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2). Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIPENGURANGAN,KERINGANAN DAN

PEMBEBASAB RETRIBUSI

Pasal 22

(1). Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi,dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

(2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIIKEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

(1). Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi,kedaluwarsa setelah melampaui batas 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang retribusi.

(2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud tertangguh apabila :a.Diterbitkan surat teguranb.Apabila pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3). Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

BAB XVIIITATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KEDALUWARSA

Pasal 24

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peaturan Bupati.

BAB XIXPENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Buptai.

BAB XXINSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kenerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXIPENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemeritah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Daerah ;

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ; dan/atauk. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan

Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2003 Nomor 17 Seri C Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitolipada tanggal, 7 Mei 2012

BUPATI TOLITOLI,

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitolipada tanggal, 7 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN HK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut, Daerah berhak mengadakan pengaturan yang berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas

Pasal 2Cukup jelas

Pasal 3Ayat (1)

Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah, bangunan, gedung, ruangan dan kendaraan bermotor.

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dFasilitas-fasilitas penunjang lainnya antara lain laboratorium, mekanika batuan, pekerjaan lapangan (Geo Teknik) dan benda uji.

Ayat (2)Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik / telpon atau penanaman / pembentangan kabel listrik / telpon ditepi jalan umum.

Pasal 4Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Cukup jelas

Pasal 8Cukup jelas

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11Cukup jelas

Pasal 12Cukup jelas

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16Cukup jelas

Pasal 17Cukup jelas

Pasal 18Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21Cukup jelas

Pasal 22Cukup jelas

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24Cukup jelas

Pasal 25Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Dalam hal tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 26Cukup jelas

Pasal 27Cukup jelas

Pasal 28Cukup jelas

Pasal 29Cukup jelas

Pasal 30Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 102