· Web viewA BUPATI SIGI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIGI, Menimbang:a.bahwa

A

BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGINOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sigi menjadi daerah otonom, maka perlu pengaturan terhadap wilayah yang banyak mengandung berbagai jenis sumber daya alam mineral yang berpotensi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sigi, maka perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumberdaya alam mineral tersebut dalam suatu Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

1

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3).

2

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

danBUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.3. Bupati adalah Bupati Sigi.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sigi.5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sigi yang

berkedudukan di Kabupaten Sigi.6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani urusan di bidang

pertambangan.7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

9. Batubara adalah senyawa organik endapan karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan.

10.Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

11.Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan dengan karbon yang terdapat di dalam bumi termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

12.Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,

3

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

14. Izin Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

15.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

16.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

17.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.

18.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

19.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

20.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

21.Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100 % (seratus persen) dalam negeri.

22.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

25.Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar koperasi pertambangan.

4

26.Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

27.Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

28.Wilayah Usaha Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

BAB IIKEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARAPasal 2

(1) Pembuatan Peraturan Daerah.(2) Pembuatan IUP dan IPR, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat

dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten.(3) Pemberian IUP dan IPR, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat,

dan pengawasan usaha produksi yang kegiatannya di wilayah kabupaten.(4) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam

rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara.(5) Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara.(6) Penyusunan neraca sumberdaya mineral dan batubara pada wilayah

kabupaten.(7) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha

pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.(8) Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha

penambangan secara optimal.(9) Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian

secara eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur.(10) Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor

kepada Menteri dan Gubernur.(11) Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang.(12) Peningkatan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan

pengelolaan pertambangan.

5

BAB IIIWILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian KesatuUmumPasal 3

(1) Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi kegiatan pertambangan.

(2) Wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Wilayah pertambangan merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik dipermukaan tanah maupun di bawah tanah yang berada dalam daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.

(4) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kriteria adanya :a. indikasi informasi bantuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara;b. potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.

(5) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui kegiatan :a. perencanaan wilayah pertambangan;b. penetapan wilayah pertambangan.

Bagian KeduaPerencanaan Wilayah

Pasal 4Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a disusun melalui tahapan :a. inventarisasi potensi pertambangan;b. penyusunan rencana WP.

Paragraf 1

Inventarisasi Potensi Pertambangan

Pasal 5Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.

6

Pasal 6(1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan

dan penelitian pertambangan.(2) Penelitian dan penyelidikan pertambangan dilakukan untuk memperoleh data

dan informasi.(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :

a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang

berlangsung, telah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;

c. Interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Pasal 7Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8(1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang

dilakukan oleh Bupati wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan batubara.(2) Peta potensi mineral dan batubara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.

(3) Bupati wajib menyampaikan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(4) Berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan evaluasi.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai bahan penyusunan rencana wilayah pertambangan.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan

Pasal 9(1) Penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf b terdiri dari :a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);

7

b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

(2) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan oleh Menteri.

(3) Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(4) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Pasal 11

(1) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR )sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

(2) Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur dalam rangka :a. koordinasi dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan

data dan informasi yang dimiliki pemerintah kabupaten;b. konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk

memperoleh pertimbangan.

Pasal 12Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan atau

di antara tepi dan tepi sungai;b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman

maksimal 25 (dua puluh lima) meter;c. endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;e. menyebutkan komoditas yang akan ditambang; dan atauf. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah

dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

8

Pasal 13Dalam menetapkan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pada masyarakat secara terbuka.

Pasal 14

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diperioritaskan untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Pasal 15Pemerintah daerah dalam rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral dan batubara serta peta potensi cadangan mineral dan batubara.

BAB IVUSAHA PERTAMBANGAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 16Usaha pertambangan dikelompokan atas :a. pertambangan mineral;b. pertambangan batubara.

Pasal 17Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monoasi dan bahan galian

radio aktif lainnya;b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas,

tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barir, vanadium, kromit, antimoni, kobal, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, chrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, neobynium, halfnium, scandium,

9

aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, tulleride, strontium, germanium dan zenitin;

c. mineral Bukan Logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, florspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluarit, ballclay, zeolit, koalin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijan, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu, kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

d. mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, endesit, grabo, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, aspal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung, guarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir, alami (sirtu), bahan timbunan pilihan, urukan tanah setempat, tanah merah laterit, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung mineral logam dan mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

e. batubara meliputi bitumen padat, batu aspal, batubara dan gambut.

Bagian KeduaPasal 18

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dalam bentuk :a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

BAB VIzin Usaha Pertambangan

Bagian KesatuPasal 19

(1) IUP terdiri atas dua tahap :a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.(2) Pemegang IUP Ekplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat

melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10

Pasal 20Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati.

Pasal 21(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan untuk 1 (satu) jenis

mineral atau batubara.(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan

mineral lain dalam WIUP yang dikelola diberikan perioritas untuk mengusahakannya.

(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati.

(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

(5) Pemegang IUP yang tidak berminat mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

Pasal 22(1) IUP diberikan kepada :

a. Badan Usaha;b. Koperasi;c. Perseorangan.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa Badan Usaha Swasta, BUMN, BUMD.

(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kelompok usaha yang dibentuk oleh masyarakat.

(4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, firma, atau perusahaan komanditer.

(5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat WIUP.(6) Dalam WIUP dapat diberikan satu (1) atau beberapa IUP.

Pasal 23IUP diberikan melalui tahapan :a. pemberian WIUP;b. pemberian IUP.

11

Bagian KeduaTata Cara Pemberian WIUP

Pasal 24(1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari :

a. WIUP Radioaktif;b. WIUP Mineral Logam;c. WIUP Batubara;d. WIUP Mineral Bukan Logam;e. WIUP Batuan.

(2) WIUP Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) WIUP Mineral Logam dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.

(4) WIUP Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diajukan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 25(1) Dalam 1 (satu) WIUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa IUP.(2) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) hanya

dapat diberikan 1 (satu) WIUP.(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Pasal 26Sebelum dilakukan pelelangan WIUP Mineral Logam atau Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Bupati sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada Badan Usaha, Koperasi dan atau Perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 27

Dalam pelaksanaan pelelangan Mineral Bukan Logam dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibentuk Panitia Lelang oleh Bupati.

Pasal 28(1) Panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan oleh Bupati

yang beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

12

(2) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur dari pemerintah kabupaten.

Pasal 29Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP Mineral Logam dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sebagai berikut :a. menyiapkan lelang WIUP;b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;c. menyusun jadwal lelang WIUP;d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta

lelang WIUP hanya 1 (satu);f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;h. melaksanakan lelang WIUP;i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang

lelang WIUP.

Pasal 30(1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 harus memenuhi persyaratan :a. administrasi;b. teknis; danc. finansial.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :a. Badan Usaha, paling sedikit meliputi :

1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;2. Profil badan usaha;3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;4. Nomor pokok wajib pajak.

b. Koperasi, paling sedikit meliputi :1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;2. Profil Koperasi;3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan

yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;4. Nomor pokok wajib pajak.

c. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi :1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

13

2. Kartu Tanda Penduduk;3. Nomor pokok wajib pajak.

d. Perusahaan Firma dan Perusahaan komanditer, paling sedikit meliputi :1. Mengisi formulir yang telah disiapkan oleh panitia lelang;2. Profil Perusahaan;3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha

pertambangan;4. Nomor pokok wajb pajak.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :a. pengalaman badan usaha, koperasi atau perseorangan di bidang

pertambangan mineral dan batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;

b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai

di Bank Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan

c. persyaratan bersedia membayar nilai uang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 31

(1) Prosedur lelang meliputi tahap :a. pengumuman prakualifikasi;b. pengambilan dokumen prakualifikasi;c. pemasukan dokumen prakualifikasi;d. evaluasi prakualifikasi;e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;f. penetapan hasil prakualifikasi;g. pengumuman hasil prakualifikasi;h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;i. pengambilan dokumen lelang;j. penjelasan lelang;k. pemasukan penawaran harga;

14

l. pembukaan sampul;m. penetapan peringkat;n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan

penawaran harga dan pertimbangan teknis; dano. memberi kesepatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

(2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa :a. lokasi;b. koordinat;c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya dan batubara;d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada;f. status lahan.

Pasal 32

(1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati dapat memberikan kesempatan pada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j.

(2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada peserta pelelangan WIUP.

Pasal 33(1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama

35 (tiga puluh lima) hari sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k.

(2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 34

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan batubara.

15

(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan batubara kepada pemenang lelang.

Pasal 35(1) Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k hanya terdapat satu peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.

(2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari dasar lelang yang telah ditetapkan.

Pasal 36Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan batuan, badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) kepada Bupati.

Pasal 37(1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan yang terlebih dahulu

telah memenuhi persyaratan koordinat grafis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.

(4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian KetigaTata cara Pemberian IUP

Pasal 38IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan b meliputi persyaratan :

16

a. administrasi;b. teknis;c. lingkungan;d. finansial.

Pasal 39

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk badan usaha meliputi :a. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :

1. Surat permohonan;2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham;3. Surat keterangan domisili.

b. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:1. Surat permohonan;2. Profil badan usaha;3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;4. Nomor Pokok Wajib Pajak;5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham;6. Surat keterangan domisili.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk koperasi meliputi :a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi

Produksi mineral logam dan batubara :1. Surat permohonan;2. Susunan pengurus;3. Surat keterangan domisili.

b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :1. Surat Permohonan;2. Profil koperasi;3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan

yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;4. Nomor Pokok Wajib Pajak;5. Susunan pengurus;6. Surat keterangan domisili.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk orang perseorangan meliputi :a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan

batubara:1. Surat permohonan;2. Surat keterangan domisili.

17

b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :1. Surat permohonan;2. Kartu Tanda Penduduk;3. Nomor Pokok Wajib Pajak;4. Surat keterangan domisili.

(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer.a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan

batubara :1. Surat permohonan;2. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;3. Surat keterangan domisili.

b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:1. Surat permohonan;2. Profil perusahaan;3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak dibidang usaha

pertambangan;4. Nomor Pokok Wajib Pajak;5. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;6. Surat keterangan domosili.

Pasal 40(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b untuk :

a. untuk IUP Eksplorasi :1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan

dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang

dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. IUP Operasi Produksi meliputi :1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan

bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;

2. Laporan lengkap eksplorasi;3. Laporan studi kelayakan;4. Rencana reklamasi dan pasca tambang;5. Rencana kerja dan anggaran biaya;6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan

operasi produksi;7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang

18

berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.Pasal 41

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 c meliputi :a. pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup;b. untuk IUP Operasi Produksi, meliputi :

1. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d untuk :a. IUP Operasi Produksi, meliputi :

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi lelang WIUP

mineral logam dan batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi :1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran

lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Pasal 43(1) Pemenang lelang WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.

(2) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagimana dimaksud pada ayat (2) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.

(4) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP apabila

19

peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.Pasal 44

(1) Pemenang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

(3) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.

(4) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

Pasal 45(1) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam diberi WIUP paling sedikit

500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.(2) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam diberi WIUP dengan

luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.(3) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan diberi WIUP dengan luas paling

sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.(4) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan diberi WIUP dengan luas paling

banyak 1.000 (seribu) hektar.

Bagian KeempatKomoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 46(1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang

bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

(2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.

(3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kesempatan pengusahaan diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.

(4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.

20

Bagian KelimaPerpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 47(1) Permohonan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati sesuai dengan

kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

(2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :1. peta dan batas koordianat wilayah;2. bukti pelunasan iuran tetap dan produksi 3 (tiga) tahun terakhir;3. laporan akhir kegiatan operasi produksi;4. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;5. rencana kerja dan anggaran biaya;6. neraca sumberdaya dan cadangan.

(3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi pemegang IUP Operasi Produksi dalam hal tidak menunjukan kinerja operasi produksi yang baik.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

(5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

(6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengajukan WIUP Operasi Produksi baru kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.

(2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.

21

(3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

BAB VIIZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 49(1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan oleh Bupati

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh masyarakat setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok dan atau koperasi.

(2) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR

Pasal 50(1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila

telah mendapatkan IPR.(2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan :

a. persyaratan administrasi;b. persyaratan teknis;c. persyaratan finansial.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :a. orang perseorangan meliputi paling sedikit :

1. Surat permohonan;2. Kartu Tanda Penduduk;3. Komoditas tambang yang dimohon;4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

b. kelompok masyarakat paling sedikit meliputi :1. Surat permohonan;2. Komoditas tambang yang dimohon;3. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi :1. Surat permohonan;2. Nomor Pokok Wajib Pajak;3. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang;4. Komoditas tambang yang dimohon;5. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan

jumlah maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR;c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c berupa laporan

22

keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 51(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :

a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hekta areb. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hekta are; dan/atauc. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hekta are

(2) IPR diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 52Pemegang IPR berhak :a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan

kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari pemerintah daerah;

b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 53Pemegang IPR wajib :a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR

diterbitkan;b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan

kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;

c. mengelola lingkungan hidup bersama dengan pemerintah daerah;d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dane. menyampaikan laporan pelaksanaan kegatan usaha pertambangan rakyat

secara berkala kepada pemberi IPR.

BAB VIIPENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISEKITAR IUP

Pasal 54(1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat di sekitar WIUP.(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan

Pemerintah Kabupaten dan masyarakat setempat.(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan

program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.

(4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

23

ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.

(5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat dengan kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan atau kabupaten.

(6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.

(7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakart sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

(8) Setiap masyarakat yang mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang pertambangan dapat dilibatkan dalam kegiatan pertambangan tersebut.

Pasal 55

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.

Pasal 56

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIIIPENYIDIKAN

Pasal 57(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai

Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga

melakukan tindak pidana dam kegiatan usaha pertambangan.c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar

24

dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.

f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti.

g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

BAB IXSANKSI ADMINISTRASI

Pasal 58(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administrasi

kepada pemegang IUP, IPR atas pelanggaran ketentuan dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau

operasi produksi;c. pencabutan IUP dan IPR.

BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 59Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

25

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru

pada tanggal 14 April 2011

BUPATI SIGI

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru

pada tanggal 14 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ANDIWAN P. BETHALEMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2011 NOMOR 1

26

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGINOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

1. UMUMDalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Daerah secara proporsional dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan. Secara proporsional dalam hal ini bukan berarti semua kewenangan pengelolaan pertambangan umum akan diserahkan kepada daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu meliputi perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan.

2. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup JelasPasal 2

Cukup JelasPasal 3

Cukup JelasPasal 4

Cukup JelasPasal 5

Cukup JelasPasal 6

Huruf aCukup Jelas

Huruf bCukup Jelas

Huruf cSebaran Litologi adalah sebaran batu-batuan yang teridentifikasi mengandung bahan mineral.

Pasal 7Cukup Jelas

27

Pasal 8Ayat (1)

Data dan informasi diolah dan dituangkan menjadi peta potensi mineral menggunakan standar nasional pengelolahan data geologi.

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas

Pasal 9Huruf a

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Pasal 10Cukup Jelas

Pasal 11Cukup Jelas

Pasal 12Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan “tepi dan tepi sungai” adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (pay streak).

Huruf bCukup Jelas.

Huruf cCukup Jelas.

Huruf dCukup Jelas.

Huruf eCukup Jelas.

Huruh fCukup Jelas.

Pasal 13Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor Desa atau Kelurahan dan kantor Instansi terkait dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas dan batas serta daftar koordinat dan dilengkapi dengan daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

28

Pasal 14Cukup Jelas.

Pasal 15Cukup Jelas.

Pasal 16Cukup Jelas.

Pasal 17Huruf a

Yang dimaksud dengan mineral radioaktif dalam ketentuan ini termasuk bahan galian nuklir.

Huruf bCukup Jelas.

Huruf cCukup Jelas.

Huruf dCukup Jelas.

Huruf eCukup Jelas.

Pasal 18Cukup Jelas

Pasal 19Cukup Jelas

Pasal 20Cukup Jelas

Pasal 21Cukup Jelas

Pasal 22Cukup Jelas

Pasal 23Cukup Jelas

Pasal 24Cukup Jelas

Pasal 25Cukup Jelas

Pasal 26Mengumumkan WIUP secara terbuka dalam ketentuan ini dilakukan :a. Paling sedikit di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media

cetak nasional;b. Di kantor Pemerintah Kabupaten.

Pasal 27Cukup Jelas.

Pasal 28Cukup Jelas.

Pasal 29Cukup Jelas.

Pasal 30Cukup Jelas.

29

Pasal 31Ayat (1)

Huruf aPengumuman prakualifikasi dilakukan :1. Paling sedikit di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau

1 (satu) media cetak nasional;2. Di kantor Pemerintah Kabupaten.

Huruf bCukup Jelas.

Huruf cCukup Jelas.

Huruf dCukup Jelas.

Huruf eCukup Jelas.

Huruf fCukup Jelas.

Huruf gCukup Jelas.

Huruf hCukup Jelas.

Huruf iCukup Jelas.

Huruf jCukup Jelas.

Huruf kCukup Jelas.

Huruf lCukup Jelas.

Huruf mCukup Jelas.

Huruf nCukup Jelas.

Huruf oCukup Jelas.

Ayat (2)Huruf a

Cukup Jelas.Huruf b

Cukup Jelas.Huruf c

Cukup Jelas.Huruf d

Cukup Jelas.Huruf e

Cukup Jelas.Huruf f

Status lahannya misalnya berada pada kawasan hutan dan kawasan perkebunan.

30

Pasal 32Cukup Jelas

Pasal 33Cukup Jelas

Pasal 34Cukup Jelas

Pasal 35Cukup Jelas

Pasal 36Cukup Jelas

Pasal 37Cukup Jelas

Pasal 38Cukup Jelas

Pasal 39Cukup Jelas

Pasal 40Cukup Jelas

Pasal 41Cukup Jelas

Pasal 42Cukup Jelas

Pasal 43Cukup Jelas

Pasal 44Cukup Jelas

Pasal 45Cukup Jelas

Pasal 46Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komoditas tambang lainnya” dalam ketentuan ini adalah antara lain apabila dalam WIUP komoditas tertentu terdapat mineral lain atau batubara.

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Pihak lain dalam ketentuan ini adalah badan usaha, koperasi, atau perseorangan selain pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang tidak berminat atas komoditas tambang tersebut

Ayat (4)Cukup Jelas

Pasal 47Cukup Jelas

Pasal 48Cukup Jelas

Pasal 49Cukup Jelas

31

Pasal 50Cukup Jelas

Pasal 51Cukup Jelas

Pasal 52Cukup Jelas

Pasal 53Cukup Jelas

Pasal 54Cukup Jelas

Pasal 55Cukup Jelas

Pasal 56Cukup Jelas

Pasal 57Cukup Jelas

Pasal 58Cukup Jelas

Pasal 59Cukup Jelas

Pasal 60Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 8

32