WE hE d …sikapdaya.kemsos.go.id/uploads/downloadable_file/panduan...WE hE d

PANDUAN TEKNIS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 2017 1

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PEMBERDAYAAN SOSIAL NOMOR 04 TAHUN 2017

PANDUAN TEKNIS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN 2017

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL

PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN 2017

PANDUAN TEKNIS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 2017 i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita telah menyusun Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang Panduan Teknis

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Sosial Tahun 2017. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada

para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya,

sehingga peraturan ini ini siap untuk disosialisasikan.

Panduan Teknis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Direktorat

Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2017 ini merupakan pedoman umum pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Sosial di daerah (provinsi

dan kabupaten/kota) sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan

dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, tepat sasaran, tepat waktu,

transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan dan aturan yang berlaku. Semoga dapat bermanfaat dan

mendukung suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial Tahun 2017.

Jakarta, Februari 2017

Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial

Pepen Nazaruddin

PANDUAN TEKNIS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 2017 ii

DAFTAR ISI

PERATURAN DIRJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL NOMOR 04 TAHUN 2017… 1LAMPIRAN PERATURAN DIRJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL NOMOR 04

TAHUN 2017 …………………………………………………….………….…………….. 6

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………….………..........………… 6

A. LATAR BELAKANG …………………………....……….…….……………… 6

B. MAKSUD DAN TUJUAN ……………………………….……………………. 7

C. KETENTUAN UMUM ……………………...…………….…………………… 7

D. PENGERTIAN ……………………...………….………………………………. 8

E. PRINSIP PELAKSANAAN …………..……………………………………….. 10

F. SASARAN ………………………………………………………………………. 10

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI ………....……. 12

A. PROSEDUR PELAKSANAAN ……………………………………………….. 12

B. KEGIATAN DEKONSENTRASI …………………………………………….. 13

1. Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan

Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM)…………………………….. 13

2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT)………….…. 26

3. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (KKKRS)……………….. 31

4. Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS)…………. 35

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN…………. 42

A. PROSEDUR PELAKSANAAN………………………………………………… 42

B. KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL…………………………………………………………….. 44

BAB IV PENGELOLAAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS

PEMBANTUAN…………………………………………………………………………….. 48

A. PENGELOLA ANGGARAN…………………………………………………… 48

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB…………………………………………. 49

C. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN…………………………………….. 51

PANDUAN TEKNIS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 2017 iii

BAB V MEKANISME, PENCAIRAN, PELAPORAN DAN SANKSI………………… 53

A. MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN………………………………….. 53

B. PELAPORAN……………………………………………………………………. 55

C. SANKSI………………………………………………………………………….. 56BAB VI MONITORING DAM EVALUASI………………………………………………. 58

A. MONITORING………………………………………………………………….. 58

B. EVALUASI………………………………………………………………………. 58

BAB VII PENUTUP………………………………………………………………………… 59

LAMPIRAN………………………………………………………………………………..... 60


KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA JL. SALEMBA RAYA 28 JAKARTA PUSAT 10430

TELEPON (021) 3100436 LAMAN : http://www.kemsos.go.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

PANDUAN TEKNIS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN 2017

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program dekonsentrasi dan

tugas pembantuan diperlukan adanya panduan teknis sebagai landasan dan acuan serta petunjuk sekaligus rambu-rambu bagi semua pihak yang terlibat;

b. bahwa agar program dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel serta terciptanya kesamaan persepsi dan pemahaman, maka ditetapkan Panduan Teknis Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang Panduan Teknis Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);


Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);


Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);


Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);


12. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang

Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015

tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1088);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2016 tentang

Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Provinsi Dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1821);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN

SOSIAL TENTANG PANDUAN TEKNIS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN 2017.

Pasal 1

Panduan Teknis Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2017 merupakan acuan dan petunjuk sekaligus rambu-rambu bagi dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota agar pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel serta terciptanya kesamaan persepsi dan pemahaman dalam melaksanakan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan.


Pasal 2

Panduan Teknis Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

BAB IV PENGELOLAAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V MEKANISME PENCAIRAN, PELAPORAN DAN SANKSI

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

BAB VII PENUTUP

Pasal 3

Panduan Teknis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4 Sejak Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan, maka Panduan Teknis Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang ada dan berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAANSOSIAL, HARTONO LARAS NIP. 19630306 198503 1 005


LAMPIRAN


LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL NOMOR 04 TAHUN 2017 TENTANG PANDUAN TEKNIS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengacu pada PP No. 7 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang kemudian dituangkan dalan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan sub sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberian dana yang bersumber dari keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang dan tugas Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota sebagai kepala Daerah Otonomi. Pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut didanai oleh Pemerintah.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagai Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial melalui dekonsentrasi, sebagai berikut: 1. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan

Masyarakat; 2. Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; 3. Kegiatan Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan

dan Restorasi Sosial; serta 4. Kegiatan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial. Sedangkan kegiatan tugas pembantuan hanya dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.


B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud

Panduan Teknis Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan arah/ sebagai acuan bagi penanggungjawab, pelaksana program dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program pemberdayaan sosial di daerah (Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota) agar dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

2. Tujuan a. Tersusunnya Panduan Teknis Program dan Kegiatan Direktorat

Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2017.

b. Terfasilitasinya para penanggung jawab dan pelaksana program di daerah dengan adanya acuan pelaksanaan program dalam panduan teknis.

c. Terlaksananya program/kegiatan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. KETENTUAN UMUM Penggunaan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Revisi Anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada PMK No. 10

Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017; 2. Pencairan anggaran untuk kegiatan Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;

3. Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan WAJIB dilaporkan dalam Aplikasi Pelaporan SIMAK Barang Milik Negera (BMN) sesuai dengan PMK 248 Tahun 2014 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pelaporan dimaksud terutama yang terkait dengan aplikasi persedian yaitu akun 57 Bantuan Sosial diantaranya pembangunan gedung dan bangunan, jaminan hidup, peralatan dan mesin, akun 526112 Belanja Persedian Peralatan dan Mesin diantaranya pembangunan gedung dan bangunan, peralatan dan mesin yang diserahkan kepada masyarakat atau Pemda dan akun 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang diantaranya ATK yang disimpan.

4. Setiap kegiatan yang dibiayai ABPN melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan WAJIB dilaporkan melalui Aplikasi Pelaporan e-Kinerja UKE I dan UKE II (http://kinerjaku.kemsos.go.id) dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya;


5. Perlu ditetapkan SOP Tahapan Pelaksanaan Penganugerahan Pilar Berprestasi pada Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat agar bisa dipastikan semua proses dapat diselesaikan pada Bulan Agustus;

6. Pengalokasian anggaran tahun berikutnya akan memperhatikan realisasi penggunaan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2017.

D. PENGERTIAN

1. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut kementerian, adalah lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;

3. Lembaga adalah organisasi non kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya;

4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota;

7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu;

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang


disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang;

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

11. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah;

12. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan;

13. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa;

14. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;

15. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun;

16. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKAKL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;

17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah;

18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk


mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa;

20. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah Dekonsentrasi, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W Dekonsentrasi, adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya;

21. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W Tugas Pembantuan, adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya;

22. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

E. PRINSIP PELAKSANAAN

Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan prinsip: 1. Kehati-hatian; 2. Sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku; 3. Transparan; 4. Akuntabilitas; 5. Efisiensi; dan 6. Efektivitas.

F. SASARAN 1. Sasaran Kelembagaan

Sasaran kelembagaan dari petunjuk teknis ini adalah: a. Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Sosial Kementerian Sosial; b. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. c. Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Kabupaten dan Kota.


2. Sasaran Substansi a. Dekonsentrasi:

1) Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;

2) Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; 3) Kegiatan Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; 4) Kegiatan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

b. Tugas Pembantuan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

3. Sasaran Pelaksana (Operasional) a. Pimpinan Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial; b. Gubernur dan Bupati/Walikota; c. Kepala SKPD yang membidangi urusan bidang Kesejahteraan Sosial.


BAB II MEKANISME PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI

A. PROSEDUR PELAKSANAAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka diatur dalam mekanisme penganggaran pembangunan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi meliputi: 1. 6 (enam) urusan pemerintahan yang bersifat mutlak yang dilimpahkan

kepada instansi vertikal di daerah (Kanwil / Kandep); 2. Di luar 6 urusan pemerintahan yang bersifat mutlak yang dilimpahkan

kepada instansi vertikal tertentu di daerah (LPND); 3. Urusan pemerintahan (di luar huruf a dan b) yang dilimpahkan kepada

Gubernur selaku wakil Pemerintah. 4. Pendanaan Dekonsentrasi yang diatur dalam PP No. 7/2008 dan

Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 hanya terkait dengan pelimpahan urusan kepada Gubernur;

5. Urusan Pemerintahan yang akan dilimpahkan tertuang dalam program dan kegiatan melalui Renja-KL;

6. Dasar hukum pelimpahan urusan dituangkan dalam Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga setiap tahun setelah ditetapkannya RKA-KL;

7. Pelimpahan urusan dari K/L kepada Gubernur tidak boleh dilimpahkan lagi oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota;

8. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat dilakukan penarikan kembali.

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi meliputi : 1. Prinsip Pendanaan;

Pendanaan Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Kegiatan yang bersifat non-fisik sebagaimana dimaksud berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.

2. Perencanaan dan Penganggaran; a. Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L dan

sepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/L. b. Kementerian/Lembaga tidak diperkenankan mensyaratkan dana

pendamping c. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga

harus memperhitungkan kebutuhan anggaran:


1) Biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; 2) Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan

kegiatan yang belum dihibahkan; 3) Honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi; 4) Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan

kegiatan dekonsentrasi. 3. Penyaluran dan pelaksanaan;

a. Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara.

b. Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

c. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

4. Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi. a. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dana

Dekonsentrasi merupakan barang milik Negara; b. SKPD wajib melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Dalam hal barang sudah dihibahkan, penatausahaan, penggunaan

dan pemanfaatannya dilaksanakan oleh pemerintah Prov/Kab/Kota sebagai barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. KEGIATAN DEKONSENTRASI

Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Sosial yang pelaksanaannya melalui dana Dekonsentrasi, antara lain:

1. Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM)

Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat dilaksanakan pada 34 Provinsi yang terdiri dari 4 (Empat) Output kegiatan sebagai berikut:

a. PSKS Perorangan Yang Mendapatkan Pemberdayaan (2239.001)

1) TKSK Yang Ditingkatkan Kapasitas (2239.001.001) a) Bimbingan Teknis TKSK

(1) Kelompok Akun

521211 Belanja Bahan

522191 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi


524111 Belanja Perjalanan Biasa

524113 Belanja Dinas Dalam Kota (2) Sasaran

Diutamakan TKSK yang baru atau belum pernah mendapatkan bimbingan teknis.

(3) Tujuan

Meningkatnya pemahaman, motivasi, serta kemampuan TKSK sebagai tenaga kesejahteraan sosial di masyarakat;

Optimalnya pelaksanaan tugas, fungsi serta peran TKSK dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Terwujudnya sinergi, koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peran TKSK melalui jejaring kerja dengan pilar-pilar partisipan lainnya termasuk dengan pembina fungsional TKSK (Dinas Sosial Propinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota serta Camat masing-masing wilayah);

Terjaring dan terjalinnya komunikasi dan informasi diantara TKSK.

(4) Hasil Yang Ingin Dicapai

Meningkatnya pemahaman TKSK tentang tugas dan fungsinya sebagai tenaga kesejahteraan sosial di masyarakat.

TKSK memahami perlunya jejaring kerja dengan instansi terkait baik di bidang kesejahteraan sosial maupun lainnya untuk kepentingan kemajuan masyarakat di wilayahnya.

TKSK dapat menyusun rencana program dan pelaporan Menjaring dan menjalin komunikasi, berkoordinasi

dengan PSKS, Pemda dan lainnya dalam melaksanakan aktifitas dan penyelenggaraan kesos.

b) Seleksi dan Orientasi Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi (1) Kelompok Akun


521213 Honor Output Kegiatan


524114 Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota (2) Sasaran

Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial dan TKSK berprestasi tingkat Kabupaten/Kota.


(3) Tujuan

Terselenggaranya seleksi dan orientasi Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Organisasi Sosial dan TKSK di tingkat provinsi sebagai perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan social;

Terbina dan terjalinnya peningkatan kerjasama/kemitraan antar pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial;

Terpilihnya Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial dan TKSK yang layak ditampilkan sebagai model dalam upaya meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


Terpilihnya pilar sosial berprestasi dari unsur Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial dan TKSK untuk mengikuti penilaian dan penghargaan Pilar-Pialr Sosial Berprestasi tingkat Nasional Tahun 2017;

Peserta mampu membangun komunikasi dan koordinasi dengan unsur PSKS lain untuk meningkatkan pelayanan kesejahteran sosial bagi warga miskin dan rentan.

c) Penyaluran Tali Asih TKSK (1) Kelompok Akun

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (2) Sasaran

TKSK yang telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial Provinsi

(3) Tujuan Memberikan dukungan operasional terhadap pelaksanan tugas dan fungsi TKSK dalam penyelengaraan kesejahteraan sosial di wilayah kerja kecamatan masing-masing.


Meningkatnya motivasi TKSK dalam menjalankan tugas dan fungsi serta aktifitasnya sebagai tenaga kesejahteraan sosial masyarakat di wilayahnya.

Meningkatnya peran TKSK dalam membangun jejaring kerja dengan instansi terkait baik di bidang kesejahteraan sosial maupun lainnya untuk kepentingan kemajuan masyarakat di wilayahnya.


d) Tali Asih Koordinator TKSK (1) Kelompok Akun


Koordinator TKSK yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan atau surat tugas dari Kepala Dinas Sosial Provinsi untuk Koordinator provinsi dan Dinas Sosial/Instansi Kabupaten/Kota untuk Koordinator TKSK Kabupaten/Kota.

(3) Tujuan Memberikan penguatan dan dukungan operasional terhadap Koordinator TKSK dalam menjaring dan menjalin komunikasi, informasi serta sinergitas dengan anggotanya maupun dengan Pemerintah Daerah setempat, dalam rangka penyelengaraan kesejahteraan sosial di provinsi/kabupaten/kota masing-masing. Disamping itu untuk menghimpun laporan kegiatan dan aktifitas TKSk di wilayahnya.


Meningkatnya motivasi TKSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai koordinator tenaga kesejahteraan sosial di masyarakat.

Meningkatnya peran koordinator TKSK dalam menjaring dan menjalin komunikasi dan informasi serta membangun jejaring kerja dengan instansi terkait baik di bidang kesejahteraan sosial maupun lainnya untuk kepentingan kemajuan penyelenggaraan kesos masyarakat di wilayahnya.

2) PSM Yang Ditingkatkan Kapasitas (2239.001.002) a) Bimbingan Teknis PSM

(1) Kelompok Akun


521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya


524111 Belanja Perjalanan Biasa

524113 Belanja Dinas Dalam Kota (2) Sasaran

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)


(3) Maksud Meningkatkan pengetahuan dasar tentang PSM yang meliputi pengenalan, pemahaman, dan pendalaman tentang informasi dasar yang berkaitan dengan Pekerja Sosial Masyarakat secara khusus dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada umumnya.

(4) Hasil Yang Ingin Dicapai Setelah dilakukannya Bimbingan Sosial Dasar PSM, keluaran yang diharapkan adalah peserta mampu menunjukkan kemantapan menjadi PSM, berkomitmen menjadi PSM dan membuat rencana kerja.

b) Pemberdayaan Kinerja IPSM Provinsi (1) Kelompok Akun


Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Provinsi (3) Maksud

Memberikan dukungan operasional bagi Ikatan Pekerja Sosial (IPSM) Provinsi sebagai bentuk penguatan kelembagaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

(4) Hasil Yang Ingin Dicapai (a) Tersalurkannya bantuan operasional IPSM. (b) Terfasilitasinya operasional IPSM dalam rangka

penyelenggaraan kesejahteraan sosial (c) Meningkatnya aktifitas IPSM sebagai wadah jejaring

kerja bagi PSM dalam mengembangkan kapasitas dan komunikasi sesama PSM di daerah.

c) Sosialisasi SLRT dan Puskesos (1) Kelompok Akun

(a) 521211 Belanja Bahan (b) 522151 Belanja Jasa Profesi (c) 524114 Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota

(2) Sasaran Kepala dinas sosial kabupaten/kota, Bappeda kabupaten/kota dan SKPD kabupaten/kota terkait.

(3) Maksud Menyamakan persepsi tentang pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) antara Kementerian Sosial RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota


(4) Hasil Yang Ingin Dicapai (a) Peserta mengetahui dan memahami tentang SLRT untuk

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (b) Peserta memiliki kesediaan dan komitmen untuk

membentuk SLRT di daerah masing-masing. (c) Peserta mengetahui tentang program perlindungan sosial

dan penanggulangan kemiskinan baik pusat maupun daerah

b. PSKS Lembaga Yang Mendapatkan Pemberdayaan (2239.002) 1) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Yang

Ditingkatkan Kapasitas (2239.002.001) a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis LK3

(1) Kelompok Akun (a) 521211 Belanja Bahan (b) 522151 Belanja Jasa Profesi (c) 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam

Kota (2) Sasaran

(a) Tim Profesi LK3 Kabupaten Kota dan BM/Perguruan Tinggi (Pekerja Sosial Profesional dan atau Psikolog / Sarjana Psikologi)

(b) Penyelenggara LK3 (Penanggungjawab dan Pengelola/Pengurus)

(c) Jejaring Kerja LK3 (Dinas tekait, Rumah Sakit, Kepolisian, LKS, P2TP2A, Bazis, LSM/LBH dll

(3) Maksud Mendukung peingkatan kinerja LK3 dan optimalisasi peran dan fungsi LK3 Kab/Kota, LK3 yang dikelola oleh masyarakat atau perguruan tinggi.

(4) Hasil Yang Ingin Dicapai (a) Peserta mampu mengetahui perkembangan mengenai

kebijakan pemberdayaan keluarga melalui LK3 (b) Peserta memahami konsep dan kompetensi dasar dalam

penanganan masalah psikososial keluarga (c) Petugas LK3 dalam melaksanakan tugas proses

pertolongan didasarkan proses Pekerjaan Sosial. (d) Petugas LK3 mampu memberikan pertolongan untuk

memulihkan masalah psikososial. (e) Petugas LK3 yang mampu menjalin relasi dengan klien

dan jaringan/stakeholder dengan baik


(f) Petugas LK3 yang mampu melaksanakan peran sebagai manager kasus, mengambil keputusan, merujuk kasus sesuai dengan permasalahan klien

b) Penyaluran Bantuan Operasional LK3 Kab/Kota (1) Kelompok Akun


LK3 Kab/Kota, LK3 Berbasis Masyarakat (BM)/LK3 Perguruan Tinggi

(3) Tujuan (a) Optimalisasi peran dan fungsi LK3 Kab/Kota, LK3

BM/LK3 Perguruan Tinggi (b) Meningkatnya kinerja LK3 Kab/Kota dan LK3 Berbasis

Masyarakat dan LK3 Perguruan Tinggi dalam penanganan Masalah Psikososial Keluarga.

(4) Hasil Yang Ingin Dicapai (a) Tersedia dokumen tentang LK3 yang telah menerima

bantuan operasional. (b) Tersedianya laporan tentang LK3 yang mengalami

peningkatan kinerjanya. (c) Tersedianya data penanganan masalah psikososial

keluarga oleh LK3. (d) Tersedianya data LK3 yang telah mendapatkan

anggaran APBD/APBK

2) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yang Ditingkatkan Kapasitas (2239.002.002) a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis LKS


Kota (2) Sasaran

Sasaran adalah pengurus LKS, diutamakan dari LKS/Orsos yang belum pernah mendapatkan bimbingan manajemen.

(3) Tujuan (a) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan

pengurus/ pengelola LKS baik manajerial maupun teknis fungsional pelayanan sosial.

(b) Meningkatnya profesionalisme kinerja pengurus LKS dalam pengelolaan lembaga.


(c) Terlaksananya program dan kegiatan LKS secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

(4) Hasil Yang Ingin Dicapai (a) Pengurus/petugas LKS/Orsos yang dapat mengelola

organisasi secara benar. (b) Adanya pemahaman yang sama antara Petugas

LKS/Orsos dan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(c) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan manajemen Pengurus/pengelola Orsos/LKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(d) Adanya kerjasama diantara pengurus/petugas pengelola LKS/Orsos.

b) Pelaksanaan Pemberdayaan LKS (1) Kelompok Akun


Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi. (3) Tujuan

Terfasilitasinya dukungan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan bagi LKS/Orsos Koordinatif (LKKS) di tingkat provinsi.

(4) Hasil Yang Ingin Dicapai (a) Terfasilitasinya operasional LKKS di setiap provinsi (b) Meningkatnya kinerja LKKS di setiap provinsi

3) Karang Taruna Yang Ditingkatkan Kapasitas (2239.002.003)

a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Karang Taruna

(1) Kelompok Akun (a) 521211 Belanja Bahan (b) 522191 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (c) 522151 Belanja Jasa Profesi (d) 524111 Belanja Perjalanan Biasa (e) 524113 Belanja Dinas Dalam Kota

(2) Sasaran Karang Taruna desa/kelurahan, pengurus Karang Taruna kecamatan, dan atau kabupaten/kota.

(3) Tujuan (a) Meningkatnya pengetahuan pengelolaan kelembagaan

dan organisasi Karang Taruna. (b) Meningkatnya kemampuan Karang Taruna dalam

pengelolaan penyelenggaraan Usaha Ekonomi Produktif


(c) Meningkatnya kemampuan Karang Taruna dalam pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(d) Berkembangnya jaringan kerja Karang Taruna (4) Hasil Yang Ingin Dicapai

(a) Peserta memahami pengelolaan kelembagaan Karang Taruna terutama manajemen organisasi, sebagai dasar dalam pelaksanaan di lapangan.

(b) Peserta memahami kegiatan Taruna selain Usaha Ekonomi Produktif dan UKS

(c) Peserta mengetahui posisinya sebagai lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

(d) Peserta memahmi stake holder atau lembaga lainnya sebagai jejaring kerja Karang Taruna

b) Pelaksanaan Pemberdayaan Karang Taruna (1) Kelompok Akun


Pengurus Karang Taruna Provins (3) Tujuan

Terfasilitasinya sekretariat Karang Taruna provinsi dalam rangka kemitraan dengan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(4) Hasil Yang Ingin Dicapai Terfasilitasinya operasional kinerja pengurus Karang Taruna provinsi dalam rangka mendukung pemberdayaan Karang Taruna untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

c) Bulan Bhakti Karang Taruna (1) Kelompok Akun


Karang Taruna desa/kelurahan dan pengurus Karang Taruna provinsi dan atau kabupaten/kota

(3) Tujuan (a) Sarana publikasi dan sosialisasi keberadaan lembaga

Karang Taruna kepada masyarakat. (b) Meningkatnya dukungan dan jaringan kerja Karang

Taruna terhadap kegiatan pemberdayaan Karang Taruna dari berbagai unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(c) Menguatnya kelembagaan Karang Taruna melalui fasilitasi sarana organisasi Karang Taruna.


(4) Hasil Yang Ingin Dicapai (a) Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna

yang dilaksanakan di provinsi atau kabupaten/kota. (b) Tersalurkanyan operasional kegiatan bagi 10 Karang

Taruna.

4) WKSBM Yang Ditingkatkan Kapasitas (2239.002.004) a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis WKSBM

(1) Kelompok Akun (a) 521211 Belanja Bahan (b) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (c) 522151 Belanja Jasa Profesi (d) 524111 Belanja Perjalanan Biasa (e) 524113 Belanja Dinas Dalam Kota

b) Sasaran

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

c) Tujuan (1) Memperkuat WKSBM di desa/kelurahan. (2) Mengoptimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di

tingkat akar rumput. (3) Meningkatkan kemampuan WKSBM di dalam

penyelenggaraan kesos di desa/kelurahan.

d) Hasil Yang Ingin Dicapai Setelah dilakukannya Bimbingan Kerjasama dan Penguatan Kelembagaan WKSBM, keluaran yang diharapkan adalah peserta mampu menunjukkan peran kelembagaan WKSBM.

5) Forum Coorporate Social Responsibility (CSR) Kesejahteraan Sosial (Kesos) Yang Ditingkatkan Kapasitas (2239.002.005) a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Potensi Dunia Usaha


Kota (2) Sasaran

Dunia usaha/Badan Usaha di provinsi atau di kabupaten/kota, Forum CSR Kessos, Dinas Sosial Provinsi.

(3) Tujuan Terinformasikannya dan terkoordinasi, program dan kegiatan Peningkatan Potensi Dunia Usaha antara


Pemerintah, Dunia Usaha/Badan Usaha dan Unsur Masyarakat melalui Forum CSR Kesos dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(4) Hasil Yang Ingin Dicapai (a) Meningkatnya kesadaran dan jumlah Badan

Usaha/Dunia usaha yang terlibat dalam pelaksaan CSR Kessos.

(b) Tersedianya data tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat provinsi, kab/kota.

(c) Tersedianya konsep pelaksanaan CSR Kesos (Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha/Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)

b) Pelaksanaan Pemberdayaan Potensi Dunia Usaha (1) Kelompok Akun

(a) 521211 Belanja Bahan (b) 522151 Belanja Jasa Profesi (c) 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam

Kota (2) Sasaran

Forum CSR Kesos provinsi, Badan Usaha/Dunia Usaha dan Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kab/Kota

(3) Tujuan Terinformasikannya dan terkoordinasi, program dan kegiatan Peningkatan Potensi Dunia Usaha antara Pemerintah, Dunia Usaha/Badan Usaha dan Unsur Masyarakat melalui Forum CSR Kesos dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(4) Hasil Yang Ingin Dicapai (a) Meningkatnya kesadaran dan jumlah Badan

Usaha/Dunia usaha yang terlibat dalam pelaksaan CSR Kessos.

(b) Tersedianya data yang lengkap dan akurat tentang PMKS, Badan Usaha, Pelaku Usaha/Badan Usaha/Dunia Usaha di Provinsi dan Kabupaten/Kota

(c) Tersedianya komitmen bersama dalam pelaksanaan CSR Kesos (Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha/Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) kepada Forum CSR Kesos.


6) Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (FCU) Yang Ditingkatkan Kapasitas (2239.002.006) a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Potensi Lembaga Konsultasi

Peduli Keluarga (1) Kelompok Akun

(a) 521211 Belanja Bahan (b) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (c) 522151 Belanja Jasa Profesi (d) 524111 Belanja Perjalanan Biasa (e) 524113 Belanja Dinas Dalam Kota

(2) Sasaran Pengelola Unit Peduli keluarga (Family Care Unit)sesuai dengan SK yang berlaku dan jumlah keluarga pionir yang sudah terdata, Dinas Sosial provinsi, Dinas Sosial Kab/Kota, LK3, Petugas Kecamatan, Perangkat Desa, TKSK, PSM,Karang Taruna, serta kelembagaan lain sebagai anggota aliansi Unit Peduli Keluarga yang berada di Desa/ Kelurahan.

(3) Tujuan (a) Mengenali konsep dasar sehat dan konsep dasar

kesehatan mental (b) Mengenali konsep psikososial dan kesejahteraan

psikososial keluarga (c) Mengenali tanda-tanda dampak psikososial keluarga (d) Mampu merujuk ke lembaga layanan sesuai kebutuhan

masyarakat (4) Hasil Yang Ingin Dicapai

(a) Peserta mampu memahami konsep dan keterampilan dasar mengenai masalah psikososial keluarga

(b) Peserta mampu melakukan rujukan ke lembaga layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

b) Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (1) Kelompok Akun


Unit Peduli keluarga (Family Care Unit/ FCU). (3) Tujuan

Terfasilitasinya kegiatan Unit Peduli keluarga (Family Care Unit/ FCU) dalam melaksanakan kegiatan secara terpadu bersama untuk mengatasi permasalahan psikososial keluarga yang ada di desa/kelurahan.


(4) Hasil Yang Ingin Dicapai (a) Tersalurkannya bantuan operasional Unit Peduli

Keluarga (FCU) dan terfasilitasinya operasional kegiatan Unit Peduli keluarga (FCU).

(b) Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan Unit Peduli keluarga (Family Care Unit)

c. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 1) Administrasi Kegiatan Program Pemberdayaan Sosial

Perorangan Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat a) Kelompok Akun

(1) 521115 Honor Operasional Satuan Kerja (2) 521211 Belanja Bahan

b) Sasaran Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

c) Tujuan 1) Terselenggaranya kegiatan administrative dalam

mendukung kelancaran Program Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat di masing-masing provinsi.

2) Terfasilitasinya pengelola dan pelaksana kegiatan program Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat di masing-masing provinsi dalam bentuk honoraium, alat tulis kantor dan dokumentasi kegiatan selama 12 bulan.

d) Indikator Capaian Terlaksananya kegiatan Program Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat dengan dukungan administrasi dengan dukungan adiministrasi kegiatan tahun 2017.

2) Honor Perbendaharaan Program Pemberdayaan Sosial a) Kelompok Akun

521115 Honor Operasional Satuan Kerja b) Sasaran

Administrator Program Pemberdayaan Sosial di Dinas/instansi Sosial provinsi

c) Tujuan (1) Terselenggaranya kegiatan administrasi dalam mendukung

kelancaran Program Pemberdayaan Sosial di masing-masing propinsi.


(2) Terfasilitasinya pengelola dan pelaksana kegiatan program pemberdayaan sosial di masing-masing Provinsi dalam bentuk honorarium bagi Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji Tagihan/penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Petugas SAI selama 12 bulan.

d) Indikator Capaian Terlaksananya kegiatan Program Pemberdayaan Sosial dengan baik karena adanya dukungan administrasi dengan output laporan menajerial dan laporan akuntabilitas tahun 2017 dengan penjelasan tersendiri.

2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) Kegiatan dan penjelasan secara lebih rinci mengenai kegiatan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil melalui Dana Dekonsentrasi sebagai berikut: Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (2240.002) 1) Tim Pelaksana Persiapan Pemberdayaan

a) Kelompok Akun (1) 521211 Belanja Bahan (2) 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

b) Tujuan (1) Terwujudnya pemahaman yang sama diantara para anggota

tim terhadap tujuan yang ingin dicapai pada setiap tahapan persiapan pemberdayaan KAT yang saling terkait satu sama lain.

(2) Tersusunnya pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota tim pada setiap kegiatan persiapan pemberdayaan KAT sesuai dengan kapasitas, kompetensi, serta tugas dan fungsi kelembagaan Dinas/Instansi masing-masing.

(3) Tersusunnya rencana jadwal / waktu pelaksanaan setiap tahapan kegiatan persiapan pemberdayaan KAT sehingga masing-masing anggota tim dapat mempersiapkan diri.

c) Sasaran (1) Peneliti dari Perguruan Tinggi (Ketua Tim). (2) Dinas Sosial Provinsi (Sekretaris Tim). (3) Dinas Kehutanan. (4) Dinas Sosial Kabupaten. (5) Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait lainnya yang

disesuaikan dengan permasalahan dan karakteristik lokasi, kebutuhan daerah dan alokasi anggaran yang disediakan.


d) Hasil yang Ingin Dicapai (1) Terbentuknya Tim Pelaksana Persiapan Pemberdayaan KAT

melalui Surat Keputusan. (2) Tersedianya Pedoman Teknis untuk pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Tim. (3) Tersedianya Rencana Kerja Tim.

2) Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan

a) Kelompok Akun (1) 521211 Belanja Bahan (2) 524111 Belanja Perjalanan Biasa (3) 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

b) Tujuan (1) Menetapkan prioritas lokasi pemberdayaan KAT. (2) Mengukur sejauhmana ciri-ciri dan karakteristik KAT. (3) Menetapkan kategorisasi KAT atau Non KAT. (4) Menghimpun daya dan informasi sosial budaya, lingkungan

dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). (5) Menghimpun data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)/ warga KAT. (6) Menghimpun kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan KAT.

c) Sasaran (1) Petugas dari Kementerian Sosial (Supervisor). (2) Peneliti dari Perguruan Tinggi (KETUA TIM). (3) Dinas Kehutanan. (4) BPN. (5) Bappeda Kabupaten. (6) Dinas Sosial Provinsi. (7) Dinas Sosial Kabupaten. (8) Pendamping Kecamatan/ Desa. (9) Unsur lain sesuai kebutuhan dan ketentuan RKA-KL.

d) Hasil yang Ingin Dicapai Tersusunnya laporan hasil Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan yang dilengkapi dengan data-data pendukung sebagai berikut :

(1) Data by name by address yang tersusun berdasarkan prioritas Kepala Keluarga (KK) prioritas yang akan diberdayakan untuk mengantisipasi tidak terpenuhinya jumlah KK yang akan diberdayakan di lokasi kajian.

(2) Rekomendasi program/kegiatan selama periode waktu proses pemberdayaan KAT, baik 1, 2, atau 3 tahun pemberdayaan.

(3) Rencana Anggaran Biaya yang diketahui Dinas PU. (4) Gambar Rencana Pemukiman yang diketahui Dinas PU. (5) Term of Reference (TOR) / Proposal.


(6) Peta lokasi berdasarkan rekomendasi Dinas Kehutanan setempat yang menunjukkan lahan / lokasi bukan daerah terlarang dan / atau tidak berada dalam posisi sengketa.

(7) Rekomendasi Bupati setempat.

3) Penyiapan Kondisi Masyarakat a) Kelompok Akun

(1) 521211 Belanja Bahan (2) 524111 Belanja Perjalanan Biasa (3) 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

b) Tujuan (1) Terwujudnya kesiapan calon warga binaan dan

lingkungannya untuk menerima dan terlibat aktif selama periode waktu pemberdayaan.

(2) Tersosialisasinya berbagai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program/kegiatan pemberdayaan KAT.

(3) Terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kesadaran warga KAT dan pihak-pihak terkait, khususnya di tingkat lokal untuk berperan aktif dalam proses pemberdayaan.

c) Sasaran Dinas/instansi Sosial Provinsi yang membidangi pemberdayaan KAT yang melibatkan unsur-unsur petugas dari :

(1) Petugas Dinas/instansi Sosial Provinsi. (2) Petugas Dinas/instansi Sosial Kabupaten. (3) Pendamping Kecamatan dan Desa. (4) Peserta dari calon lokasi Pemberdayaan KAT Tahun I, yaitu

Tokoh adat / Kepala suku dan warga KAT serta warga di sekitar lokasi KAT.

d) Hasil yang Ingin Dicapai (1) Persamaan persepsi dan kesiapan kondisi warga KAT dan

sekitarnya. (2) Tersosialisasikannya rencana program/kegiatan

pemberdayaan. (3) Tersedianya data dan informasi serta dokumen-dokumen

pendukung lainnya yang dibutuhkan sebelum proses pemberdayaan berlangsung.

4) Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadu a) Kelompok Akun

(1) 521211 Belanja Bahan (2) 524111 Belanja Perjalanan Biasa (3) 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota


b) Tujuan (1) Terwujudnya pemahaman warga KAT sebagai bagian dari

dinamika perubahan sistem sosial kemasyarakatan dan sistem wilayah admisistratif.

(2) Tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab warga KAT untuk turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang lebih luas.

(3) Terciptanya iklim yang kondusif warga KAT untuk membangun interaksi dan interelasi dengan masyarakat umum pada berbagai bidang kehidupan.

c) Sasaran (1) Supervisor pusat dari Direktorat Pemberdayaan KAT. (2) Tenaga ahli dari SKPD terkait (Dinas Pertanian, Pariwisata

dan lain-lain). (3) Petugas provinsi, yaitu dari instansi sosial dan instansi

terkait. (4) Petugas terpadu kabupaten dari instansi sosial dan instansi

terkait. (5) Pendamping Kecamatan/ Desa. (6) Peserta dari setiap lokasi.

d) Hasil yang Ingin Dicapai (1) Berjalannya bimbingan sosial dan motivasi secara berkala

dan terpadu di lokasi pemberdayaan KAT tahun I, II dan III. (2) Terlatihnya warga KAT sesuai dengan potensi-potensi yang

terdapat dilokasi masing-masing. (3) Tergalinya potensi dan sumber lokal yang ada di sekitar

lingkungan baik sumberdaya tumbuhan, hewan, alam/fisik, maupun buatan (budidaya) yang dapat dioptimalkan sebagai sumber mata pencaharian warga KAT.

(4) Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Sosial dan Motivasi.

5) Pendamping Sosial Kepada Warga Binaan KAT a) Kelompok Akun

(1) 521211 Belanja Bahan (2) 521213 Honor Output Kegiatan (3) 524111 Belanja Perjalanan Biasa

b) Tujuan (1) Membantu warga KAT menemukenali persoalan dan

mengembangkan kemampuannya dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi.

(2) Memfasilitasi warga KAT untuk memahami kondisi sosial budaya yang dihadapi warga KAT dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupannya.


c) Sasaran (1) Dinas/instansi Sosial Provinsi yang membidangi

pemberdayaan KAT. (2) Pendamping sesuai dengan jumlah pendamping yang ada

pada pagu anggaran yang disediakan. d) Hasil yang Ingin Dicapai

(1) KAT mampu menemukenali persoalan dan mengembangkan kemampuan serta motivasi dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi.

(2) Warga KAT mampu memahami kondisi sosial budaya yang dihadapi KAT dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan.

(3) Tersedianya laporan hasil kegiatan pendampingan sosial.

6) Administrasi Kegiatan Dekonsentrasi a) Kelompok Akun

(1) 521211 Belanja Bahan (2) 521213 Honor Output Kegiatan

b) Tujuan (1) Terwujudnya tata kelola administrasi pelaksanaan kegiatan

dekonsentrasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Tersusunnya laporan administrasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.

c) Sasaran Dinas/instansi Sosial Provinsi yang membidangi pemberdayaan KAT.

d) Hasil yang dicapai Tersusunnya laporan administrasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

7) Penyusunan Program Pemberdayaan KAT a) Kelompok Akun

(1) 521211 Belanja Bahan (2) 521213 Honor Output Kegiatan (3) 524111 Belanja Perjalanan Biasa

b) Tujuan (1) Tersusunnya rencana program/kegiatan Pemberdayaan KAT

tahun 2018 sesuai dengan dokumen perencanaan, kebijakan dan prioritas daerah dalam Pemberdayaan KAT.

(2) Terwujudnya kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan Pemberdayaan KAT sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan harapan warga lokasi Pemberdayaan KAT.


(3) Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dalam Pemberdayaan KAT sesuai dengan target yang tertuang dalam RKP tahun 2018.

c) Sasaran Dinas/instansi Sosial Provinsi yang membidangi pemberdayaan KAT.

d) Hasil Yang Dicapai (1) Tersedianya usulan kegiatan dan anggaran. (2) Tersedianya Program dan Rencana Kerja

3. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan

Restorasi Sosial (KKKRS) Pelaksanaan kegiatan di daerah lingkup Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial yang tersebar di 34 Satker Provinsi, dengan komponen kegiatan antara lain : a. Orang Atau Pihak Yang Mendapatkan Penghargaan Dan

Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial (2236.001) 1) Pengenalan Ziarah Wisata

a) Kelompok Akun (1) 521211 Belanja Bahan (2) 521213 Honor Output Kegiatan (3) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (4) 522151 Belanja Jasa Profesi (5) 524111 Belanja Perjalanan Biasa (6) 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

b) Tujuan Tersosialisasikannya Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial dikalangan para pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

c) Sasaran Pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

d) Hasil yang ingin dicapai (1) Terlaksananya kegiatan pengenalan ziarah wisata. (2) Tersampaikannya dan tertanamkannya nilai-nilai

Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial kepada seluruh peserta.


2) Bimbingan Nilai-Nilai Kepahlawanan a) Memperkuat Restorasi Sosial Melalui Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (1) Kelompok Akun

(a) 521211 Belanja Bahan (b) 521213 Honor Output Kegiatan (c) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (d) 522141 Belanja Sewa (e) 522151 Belanja Jasa Profesi (f) 524111 Belanja Perjalanan Biasa (g) 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

(2) Tujuan Tertanamnya Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial kepada masyarakat khususnya generasi muda dan pilar sosial.

(3) Sasaran Pilar Sosial, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh pendidikan, pelajar/mahasiswa, LSM, Orsos, Aktivis, dunia usaha, dll.

(4) Hasil yang ingin dicapai (a) Terlaksananya kegiatan Memperkuat Restorasi Sosial

Melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. (b) Tersampaikannya dan tertanamnya Nilai-nilai

Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial kepada seluruh peserta.

b) Olympiade Pahlawan Indonesia (1) Kelompok Akun

(a) 521211 Belanja Bahan (b) 521213 Honor Output Kegiatan (c) 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya (d) 522151 Belanja Jasa Profesi (e) 524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota

(2) Tujuan Melaksanakan kegiatan penanaman dan pelestarian nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial melalui kegiatan cerdas cermat, debat dan story telling.

(3) Sasaran Pelajar Sekolah Menengah Atas

(4) Hasil yang ingin dicapai


Terciptanya pemahaman dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial kepada generasi muda khususnya pelajar tinggat SMA.

3) Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial a) Kelompok Akun

(1) 521211 Belanja Bahan (2) 521213 Honor Output Kegiatan (3) 522141 Belanja Sewa (4) 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

b) Tujuan Terlaksananya serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terarah, terencana, dan berkelanjutan dari oleh dan untuk masyarakat guna memperkokoh dan mengembangkan Kesetiakawanan Sosial melalui “Sehari Berbagi Satu Orang Satu/One Day One Care”. Guna membangun ingatan kolektif kepada masyarakat dalam memutus masalah sosial.

c) Sasaran Organisasi Sosial (Orsos), Corporate Sosial Responsibility (CSR), Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial (Satgas KS) dan Masyarakat pada umumnya.

d) Hasil yang ingin dicapai (1) Terlaksananya kegiatan melalui penjangkauan seluruh

masalah kesejahteraan sosial. (2) Adanya kerjasama antara masyarakat dan pelaku sosial

dalam memutus masalah sosial.

4) Asistensi Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan a) Monitoring Bantuan Sosial, Identifikasi PK/JDPK dan

TMPN/MPN (1) Kelompok Akun

(a) 521211 Belanja Bahan (b) 522141 Belanja Sewa (c) 524111 Belanja Perjalanan Biasa (d) 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

(2) Tujuan Tersedianya data dan informasi tentang sasaran kegiatan pelestarian nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

(3) Sasaran Data sasaran/calon penerima bantuan sosial stimulus Kesetiakawanan Sosial Nasional di daerah, Warakawuri/keluarga Pahlawan Nasional dan Perintis


Kemerdekaan /Janda perintis Kemerdekaan di seluruh wilayah Provinsi, TMPN Provinsi, TMPN Kabupaten/ Kota dan MPN.

(4) Hasil yang ingin dicapai (a) Tersedianya data dan informasi tentang permasalahan,

kendala dan kinerja penyaluran bansos untuk PK/JDPK, TMPN dan MPN.

(b) Tersedianya laporan perkembangan kegiatan pelaksanaan kegiatan KKKRS per triwulan.

b) Laporan Administrasi (1) Kelompok Akun

(a) 521115 Honor Operasional Satuan Kerja (b) 521211 Belanja Bahan

(2) Tujuan Terpenuhinya kebutuhan administrasi sebagai pendukung kegiatan dekonsentrasi.

(3) Sasaran Tim pelaksana kegiatan anggaran dekonsentrasi.

(4) Hasil yang ingin dicapai (a) Terdokumentasikannya pertanggungjawaban Kegiatan

(SPJ) (b) Tersedianya naskah laporan kegiatan

b. TMPN/TMP/MPN Yang Direhab dan Dipelihara (2236.002)

Pelestarian Bangunan Bersejarah 1) Kelompok Akun

a) 521211 Belanja Bahan b) 523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya

2) Tujuan Meningkatkan peran dan fungsi TPMN, MPN sebagai wahana pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

3) Sasaran Petugas pengelola TMPN provinsi/kabupaten/kota dan MPN, TMPN provinsi, TMPN kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat MPN, MPN di luar TMPN.

4) Hasil yang ingin dicapai Terjaganya kebersihan, kerapihan, keamanan TMPN dan MPN.


4. Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS) a. Pemantauan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Undian Gratis

Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Undian Berhadiah (PUB) (5872.001) 1) Laporan Penyelenggaraan Pemantauan dan Penyidikan

a) Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan UGB/PUB

(1) Kelompok Akun (a) 521211 Belanja Bahan (b) 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

(2) Tujuan (a) Terlaksananya penyelenggaraan UGB dan PUB yang

tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. (b) Terlaksananya pembinaan dan penindakan terhadap

para penyelenggara UGB dan PUB yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

(c) Terdeteksinya jumlah pemenang dan ketepatan penyerahan hadiah UGB kepada pemenang.

(d) Terpantaunya penyerahan bantuan hasil PUB. (e) Terinventarisasinya laporan penyelenggaraan UGB dan

PUB. (f) Teridentifikasinya barang HTT/HTDP.

(3) Sasaran Dinas/instansi Sosial Provinsi yang membidangi PSDBS.

(4) Hasil yang ingin dicapai Terciptanya ketertiban dalam penyelenggaraan UGB dan PUB sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

b) Administrasi Kegiatan (1) Kelompok Akun

(a) 521115 Honor Operasional Satuan Kerja (b) 521211 Belanja Bahan

(2) Tujuan (a) Terwujudnya tata kelola administrasi pelaksanaan

kegiatan dekonsentrasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(b) Tersusunnya laporan administrasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi

(3) Sasaran Dinas/instansi Sosial Provinsi yang membidangi program pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

(4) Hasil yang ingin dicapai


Tersusunnya laporan administrasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

c) Pelaksanaan Patroli UGB dan PUB (1) Kelompok Akun

(a) 521211 Belanja Bahan (b) 524111 Belanja Perjalanan Biasa

(2) Tujuan Meningkatnya pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara aktif terhadap penyelenggaraan UGB dan PUB yang dilakukan terintegrasi bersama pihak-pihak terkait.


(4) Hasil yang ingin dicapai Terjalinnya koordinasi dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan UGB dan PUB ditingkat Provinsi.

d) Penggandaan Kertas Segel (1) Kelompok Akun

521211 Belanja Bahan (2) Tujuan

(a) Terlaksananya penyelenggaraan UGB dan PUB yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

(b) Terlaksananya pembinaan dan penindakan terhadap penyelenggara UGB dan PUB yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


(4) Hasil yang ingin dicapai Adanya kesesuaian antara hadiah yang telah disediakan oleh penyelenggara serta menjaga kevaliditas data peserta yang ikut undia serta mengecek batas waktu data peserta yang masuk sesuai dengan jangka waktu periode pelaksanaan.

e) Tim Pelayanan Aplikasi Perizinan secara Online (1) Kelompok Akun

(a) 521211 Belanja Bahan (b) 521213 Honor Output Kegiatan

(2) Tujuan (a) Berkas pengajuan permohonan ijin sesuai dengan

mekanisme dan ketentuan.


(b) Penerbitan surat ijin UGB dan PUB dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu.

(3) Sasaran Dinas/Instansi Sosial provinsi yang membidangi PSDBS.

(4) Hasil yang ingin dicapai Terlaksananya mekanisme pelayanan ijin secara online dan manual dengan berkas permohonan yang telah terseleksi dan terverifikasi.

f) Sosialisasi Program PSDBS (1) Kelompok Akun

(a) 521211 Belanja Bahan (b) 522151 Belanja Jasa Profesi (c) 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting di Luar

Kota (2) Tujuan

(a) Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

(b) Terlaksananya penyelenggaraan UGB dan PUB yang dilakasanakan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

(c) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

(d) Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap tindak penipuan oknum yang tidak bertanggungjawab.

(3) Sasaran Dinas/instansi Sosial Provinsi yang membidangi PSDBS dan Kalangan Dunia Usaha

(4) Hasil yang Ingin Dicapai Tersampaikannya informasi kepada masyarakat tentang program pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

g) Sosialisasi UGB dan PUB Melalui Media Cetak (1) Kelompok Akun

(a) 521211 Belanja Bahan (b) 522191 Belanja Jasa Lainnya

(2) Tujuan (a) Meningkatnya tanggung jawab penyelenggara UGB dan

PUB terhadap ketataan peraturan dan hukum yang berlaku.

(b) Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap modus penipuan oknum berkedok UGB dan PUB.


(c) Tersebarluasnya informasi tindak penipuan oknum berkedok UGB dan PUB kepada masyarakat melalui Media Cetak Lokal.

(3) Sasaran Dinas/instansi sosial provinsi yang membidangi PSDBS

(4) Hasil yang Ingin Dicapai Terpublikasikannya informasi tentang dampak penipuan yang berkedok UGB dan PUB melalui media cetak lokal serta memperluas jangkauan infomasi kepada masyarakat secara luas.

h) Sosialisasi UGB dan PUB Melalui Talkshow (1) Kelompok Akun

(a) 521211 Belanja Bahan (b) 521213 Honor Output Kegiatan (c) 522151 Belanja Jasa Profesi (d) 522191 Belanja Jasa Lainnya (e) 524111 Belanja Perjalanan Biasa

(2) Tujuan (a) Meningkatnya tanggung jawab penyelenggara UGB

dan PUB terhadap ketataan peraturan dan hukum yang berlaku.

(b) Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap modus penipuan oknum berkedok UGB dan PUB.

(c) Tersebarluasnya informasi tindak penipuan oknum berkedok UGB dan PUB kepada masyarakat melalui Media Elektronik (Radio dan Televisi Lokal).

(3) Sasaran Dinas/instansi sosial provinsi yang membidangi PSDBS

(4) Hasil yang Ingin Dicapai Terpublikasikannya informasi tentang dampak penipuan yang berkedok UGB dan PUB melalui radio dan televisi lokal serta memperluas jangkauan infomasi kepada masyarakat secara luas.

i) Sosialisasi UGB dan PUB Melalui Media Elektronik Megatron (Running Text) (1) Kelompok Akun

522191 Belanja Jasa Lainnya (2) Tujuan

(a) Meningkatnyakewaspadaan masyarakat terhadap tindak penipuan berkedok Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).


(b) Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan UGB atau PUB yang secara langsung dapat terakses di tempat umum dan ruang public secara terbuka.

(3) Sasaran Masyarakat umum

(4) Hasil yang Ingin Dicapai Meminimalisir dampak negatif dan korban tindak penipuan berkedok penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).

j) Tim Pengkajian dan Verifikasi Permohonan Hibah (1) Kelompok Akun

(a) 521211 Belanja Bahan (b) 521213 Honor Output Kegiatan (c) 521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang

Konsumsi (d) 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar

Kota (2) Tujuan

(a) Mengetahui secara riil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan bantuan hibah langsung dalam negeri bentuk uang dan barang.

(b) Menghindari terjadinya penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai peruntukannya.

(c) Teridentifikasinya masalah yang muncul dan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

(3) Sasaran Dinas/Instansi Sosial provinsi yang membidangi PSDBS.

(4) Hasil yang Ingin Dicapai Terwujudnya penyaluran bantuan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang atau barang yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

k) Koordinasi Lintas Sektor (1) Kelompok Akun

(a) 521211 Belanja Bahan (b) 522151 Belanja Jasa Profesi (c) 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting

Dalam Kota (2) Tujuan

(a) Meningkatkan dan membangun koordinasi; dan (b) Terwujudnya sinergitas pelaksanaan pemantauan dan

pengawasan UGB dan PUB.


(3) Sasaran Instansi terkait (Korwas PPNS, Trantib dan penyelenggara UGB dan PUB

(4) Hasil yang Ingin Dicapai Kegiatan diharapkan dapat mencapai target sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dan menghasilkan suatu kesepakatan bersama yang ditandatangani pihak terkait dalam rangka penguatan koordinasi antar lintas sektor didalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan UGB/PUB.

l) Monitoring dan Evaluasi Bantuan (1) Kelompok Akun

524111 Belanja Perjalanan Biasa (2) Tujuan

(a) Mengetahui secara riil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan bantuan hibah langsung dalam negeri bentuk uang atau barang.

(b) Meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana bantuan yang tidak sesuai peruntukannya.

(c) Teridentifikasinya masalah dan kendala yang dihadapi penerima bantuan dalam pemnafaatan bantuan hibah dalam bentuk uang atau barang sebagai bahan evaluasi dimasa yang akan datang.

(3) Sasaran Penerima bantuan sosial yang bersumber dari hibahbentuk uang atau barang.

(4) Hasil yang Ingin Dicapai Terlaksananya pemanfaatan/penyaluran bantuan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang atau barang yang digunakan oleh penerima bantuan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

m) Bimtek Pelayanan Perizinan UGB/PUB Sistem Online (1) Kelompok Akun

(a) 521211 Belanja Bahan (b) 522141 Belanja Sewa (c) 511151 Belanja Jasa Profesi (d) 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam

Kota (2) Tujuan

Agar petugas online di daerah baik di dinas sosial provinsi, P2T dan penyelenggara UGB/PUB dapat memahami, mau dan mampu melaksanakan pelayanan perizinan UGB/PUB


secara onlineyang terintegrasisesuai tuntutan percepatan proses pelayanan perizinan kepada masyarakat.

(3) Sasaran Petugas operator system perizinan secara online pada dinas sosial provinsi, petugas Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dan petugas dari penyelenggara UGB/PUB.

(4) Hasil yang Ingin Dicapai Menyamakan persepsi antara petugas pusat dan daerah dalam rangka penataan dan operasionalisasi secara terintegrasi pelayanan perizinan online kepada petugas operator pelayanan perizinan pada dinas social provinsi, P2T dan penyelenggara UGB dan PUB.


BAB III MEKANISME PELAKSANAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

A. PROSEDUR PELAKSANAAN 1. Penyelenggaraan Dana Tugas Pembantuan (TP) mencakup :

a. TP dari Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah dan Desa (APBN) b. TP dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa (APBD) c. TP dari Kabupaten/Kota ke Desa (APBD) Urusan Pemerintahan yang

ditugaskan dari Pemerintah tertuang dalam program dan kegiatan K/L

d. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan dari Provinsi/Kabupaten/ Kota tertuang dalam program dan kegiatan SKPD.

e. Penugasan urusan dari K/L kepada Gubernur tidak boleh ditugaskan lagi kepada Bupati/Walikota;

f. Penugasan urusan dari K/L kepada Bupati/Walikota tidak boleh ditugaskan lagi kepada Kepala Desa;

g. Dasar hukum penugasan urusan dituangkan dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga setiap tahun setelah ditetapkannya RKA - KL;

h. Penyelenggaraan TP dari Pemerintah kepada Desa dilakukan dengan persetujuan Presiden;

i. Urusan pemerintahan yang ditugaskan dapat dihentikan oleh K/L pemberi tugas.

2. Pengelolaan dana Tugas Pembantuan meliputi: a. Prinsip pendanaan;

Pendanaan dalam rangka TP dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran menambah nilai aset pemerintah; Kegiatan fisik tersebut, antara lain kegiatan pengadaan barang seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, dan irigasi, serta kegiatan yang bersifat fisik lainnya.Kegiatan bersifat fisik lainnya menghasilkan keluaran berupa barang habis pakai seperti kegiatan vaksinasi dan imunisasi, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat.

b. Perencanaan dan penganggaran; 1) Program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang akan

ditugaskan harus sesuai dengan Renja-KL dan RKP. Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

2) Penganggaran dana tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.


3) Penganggaran dana tugas pembantuan dituangkan dalam penyusunan RKA-KL. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara Kementerian/Lembaga dengan komisi terkait di DPR, disampaikan kepida Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dilakukan penelaahan.

4) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK). RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada Kementerian/Lembaga. Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada gubernur atau bupati/walikota untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi atau Kabupaten/kota pada saat pembahasan RAPBD.

5) Setelah menerima RKA-KL, Gubernur atau bupati/walikota menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan tugas pembantuan untuk ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.

3. Penyaluran dan pelaksanaan dana Tugas Pembantuan a. Penyaluran dana tugas pembantuan dilakukan oleh Bendahara

Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara. b. Tata cara penyaluran dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, c. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan tugas pembantuan

merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuaidengan peraturan perundangundangan.

d. Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan terdapat saldokas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

4. Pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi. a. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dana

Dekonsentrasi merupakan barang milik Negara. b. SKPD wajib melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Dalam hal barang sudah dihibahkan, penatausahaan, penggunaan

dan pemanfaatannya dilaksanakan oleh pemerintah Prov/Kab/Kota sebagai barang milik daerah.


B. KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Pemberdayaan KAT dilakukan selain melalui mekanisme Dekonsentrasi dilaksanakan juga dengan mekanisme Tugas Pembantuan pada tahun 2017, yaitu: Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Diberdayakan (2240.001) 1. Bahan Bangunan Rumah (BBR) KAT

a. Kelompok Akun 573112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa

b. Tujuan : 1) Terwujudnya rasa memiliki dan tanggung jawab tiap KK warga

KAT untuk menyediakan kebutuhan tempat tinggal yang lebih baik.

2) Terwujudnya kebersamaan dan tanggung jawab sosial diantara sesama warga KAT untuk saling membantu dalam membenahi kondisi rumah masing-masing.

3) Terwujudnya suasana yang kondusif bagi peningkatan kualitas kehidupan warga KAT yang lebih baik, aman, dan sehat.

c. Sasaran Warga KAT Kategori III dan Tahun Pemberdayaan I (Pertama)

d. Hasil Yang Ingin Dicapai 1) Terselenggaranya proses lelang yang transparan dan akuntabel. 2) Terselenggaranya pemberian bantuan secara tertib dan lancar. 3) Tersedianya laporan pertanggung jawaban yang akuntabel.

2. Pembangunan Rumah Bagi Warga KAT

a. Kelompok Akun 1) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2) 573112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial

Dalam Bentuk Barang/Jasa b. Tujuan

1) Terwujudnya suasana yang kondusif bagi peningkatan kualitas kehidupan warga KAT yang lebih baik, aman dan sehat.

2) Terciptanya iklim / suasana yang kondusif bagi warga KAT untuk lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat di luar lingkungannya.

3) Terwujudnya pengembangan pemukiman dasar warga KAT yang secara bertahap dapat menjangkau aksesibilitas pelayanan sosial dasar sehingga secara bertahap pula terlepas dari keterpencilan.

c. Sasaran Warga KAT Kategori I dan II untuk Tahun Pemberdayaan I (Pertama)


d. Hasil Yang Ingin Dicapai 1) Terselenggaranya proses lelang yang transparan dan akuntabel 2) Terselenggaranya pemberian bantuan secara tertib dan lancar 3) Tersedianya laporan pertanggung jawaban yang akuntabel.

3. Warga KAT Yang Mendapat Bantuan Jaminan Hidup a. Kelompok Akun

573112 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa

b. Tujuan 1) Tersedianya kebutuhan pangan warga KAT yang

berkesinambungan selama proses pemberdayaan sehingga kondisi dan ketahanan fisik dapat terjaga untuk beraktifitas sehari-hari.

2) Terwujudnya rasa aman bagi KK untuk mencukupi kebutuhan pangan anggota keluarganya sehingga mereka terlibat aktif selama proses pemberdayaan berlangsung.

c. Sasaran Warga KAT Tahun Pemberdayaan I, II dan III

d. Hasil Yang Ingin Dicapai 1) Tersalurkannya bantuan jaminan hidup warga KAT secara

berkesinambungan pada lokasi-lokasi pemberdayaan selama proses pemberdayaan berlangsung.

2) Terjaminnya kesinambungan proses pemberdayaan KAT di lokasi pemukiman.

4. Warga KAT Yang Mendapat Bantuan Peralatan Kerja, Peralatan Rumah Tangga, Bibit Tanaman Keras, dan Sertifikasi Lahan a. Kelompok Akun

573112 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa

b. Tujuan 1) Terwujudnya pemahaman warga KAT untuk tumbuh dan

berkembang secara mandiri melalui pengembangan potensi dirinya sendiri.

2) Meningkatkan motivasi dan kemauan warga KAT untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di lokasi pemukiman.

3) Terciptanya rasa aman warga KAT untuk melakukan aktifitas sehari-hari, terutama aktifitas rumah tangga dan produksi mata pencaharian.

c. Sasaran Warga KAT Tahun Pemberdayaan I


d. Hasil Yang Ingin Dicapai 1) Tersalurkannya bantuan sarana dan prasarana yang menunjang

aktifitas dan produktivitas warga KAT. 2) Terjaminnya kesinambungan proses pemberdayaan KAT di lokasi

pemukiman.

5. Infrastruktur Lingkungan Warga KAT Berupa Sarana Air Bersih/MCK, Sarana Ibadah dan Balai Sosial a. Kelompok Akun

1) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2) 573112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam

Bentuk Barang/Jasa b. Tujuan

1) Terwujudnya pemahaman warga KAT untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri melalui pengembangan lingkungan pemukiman.

2) Meningkatkan motivasi dan kemauan warga KAT untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di lokasi pemukiman.

3) Terciptanya interaksi dan aktifitas sosial bersama sebagai wahana warga KAT untuk merumuskan kebutuhan dan tujuan bersama.

c. Sasaran Warga KAT Tahun Pemberdayaan I dan II

d. Hasil Yang Ingin Dicapai Tersedianya sarana dan prasarana umum yang menunjang aktifitas dan interaksi sosial warga KAT di lokasi pemukimannya sendiri.Terjaminnya kesinambungan proses pemberdayaan dan pengembangan pemukiman di lokasi pemberdayaan KAT.

6. Monitoring Program Dan Kegiatan PKAT a. Kelompok Akun

1) 521211 Belanja Bahan 2) 524111 Belanja Perjalanan Biasa

b. Tujuan 1) Diketahuinya tingkat kemajuan dalam pelaksanaan

program/kegiatan pemberdayaan KAT. 2) Terdeteksinya sedini mungkin adanya penyimpangan, hambatan,

kendala untuk pencegahan dan perbaikan. 3) Mengetahui ketepatan atau kesesuaian antara rencana awal

dengan pelaksanaan di lapangan. c. Sasaran

Dinas/instansi Sosial Provinsi yang membidangi pemberdayaan KAT.


d. Hasil Yang Dicapai 1) Tersedianya data dan informasi tentang permasalahan, kendala

dan kinerja pemberdayaan KAT. 2) Tersedianya laporan perkembangan kegiatan pelaksanaan Tugas

Pembantuan per triwulan.

7. Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan a. Kelompok Akun

1) 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 2) 521211 Belanja Bahan

b. Tujuan 1) Terwujudnya tertib administrasi kegiatan 2) Terwujudnya tertib operasional 3) Tercapainya indikator kinerja kegiatan

c. Sasaran Dinas/instansi Sosial Provinsi yang membidangi pemberdayaan KAT.

d. Hasil Yang Dicapai 1) Terdokumentasikannya pertanggungjawaban kegiatan (SPJ). 2) Tersedianya naskah laporan kegiatan.


BAB IV PENGELOLAAN ANGGARAN

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

A. PENGELOLA ANGGARAN

Pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan di daerah untuk kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial terutama lingkup bidang pemberdayaan sosial harus mengacu pada kaidah-kaidah pengguna keuangan Negara yaitu sebagai berikut: 1. Dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan, taat pada peraturan

perundang-undangan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan jika biaya pengeluaran tersebut tidak dialokasikan.

3. Kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Setiap pengguna keuangan dilarang melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan berdampak pada kerugian Negara.

5. Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan baik dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan harus dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara.

6. Administrasi keuangan dan rekening bendahara satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah, serta untuk pembukaan dan penggunaannya harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI.

7. Pelaksana dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut di atas, dijelaskan dalam pasal (4) bahwa, Menteri Keuangan/Pimpinan Lembaga/Satuan Kerja menetapkan para pejabat perbendaharaan yang ditunjuk sebagai : 1. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang; 2. Pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah membayar

(PPSPM); 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4. Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan

dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja.


Penetapan para pejabat perbendaharaan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Penerimaan atau

Bendahara Pengeluaran; b. Tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

yang sekaligus menerangkan pula sebagai PPSPM. c. Boleh merangkap sebagai PPK dan/atau sebagai PPSPM (hanya

merangkap salah satu jabatan). 2. Pejabat Penguji Tagihan Penerbit SPM (PPSPM)

a. Tidak boleh dirangkap oleh PPK b. Tidak boleh dirangkap oleh Bendahara (Penerima atau Pengeluaran) c. Boleh dirangkap oleh KPA.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. Tidak boleh dirangkap oleh PPSPM b. Tidak boleh dirangkap oleh Bendahara (Penerima atau Pengeluaran) c. Boleh dirangkap oleh KPA.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sebagai penyelenggara perbendaharaan keuangan di daerah baik yang bersumber dari dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan tentu saja penggunaannya harus dikontrol, dikelola dan dilaporkan oleh masing-masing pejabat pengelola keuangan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bentuk pertanggunjawaban sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sejalan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka para penyelenggara anggaran memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak

penagih; b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/

kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang / jasa;

c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran

pengeluaran yang bersangkutan; dan e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN.


2. Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. Melaksanakan tugas dan/atau kegiatan sesuai dengan batas yang

diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. b. Menandatangani surat tugas/surat perjanjian/surat perintah

kerja/surat-surat lainnya yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja negara.

c. Menandatangani Berita Acara yang berkaitan dengan pekerjaan/pengadaan barang atau jasa pemerintah.

d. Menyusun paket-paket pengadaan berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

e. Menandatangani surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran belanja negara.

f. Melakukan pengujian terhadap kesesuaian surat-surat bukti yang akan disahkan;

g. Melakukan pemantauan dan penilaian pelaksanaan atas tindakan yang menyebabkan tagihan kepada Negara.

3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak

penagih; b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi kelengkapan persyaratan

pengeluaran keuangan termasuk dokumen pengadaan barang/jasa; c. Meneliti ketersediaan dana dan kesesuaian penggunaannya; d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan akun/mata anggaran

yang tertuang dalam RKA-KL; e. Memerintahkan pembayaran atas pengeluaran yang dibebankan pada

dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

4. Bendahara Pengeluaran a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam

perintah membayar. c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. d. Menerima, menyimpan membayarkan/menyerahkan,

mengadministrasikan dan mempertanggung jawabkan setiap pengeluaran keuangan serta menyetorkan jasa giro yang bersumber dari dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan;

e. Memungut pajak terhadap pengeluaran atau pembiayaan yang menurut undang-undang dikenakan pajak untuk segera disetorkan ke kas Negara; dan

f. Menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau PPK tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.


5. Petugas Akuntansi (Aplikator) a. Memelihara DS dan dokumen akuntansi; b. Membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi sistem akuntansi

keuangan; c. Menerima data BMN dari petugas akuntansi barang; d. Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi

sistem akuntansi keuangan dengan DS; e. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan

laporan barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

f. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulannya; g. Menyiapkan konsep pertanyaan tanggung jawab; h. Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK); i. Menyusun laporan keuangan dana dekonsentrasi maupun tugas

pembantuan; j. Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap

akhir tahun anggaran.

C. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN, Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara di lingkungan kantor/satuan kerja, mengangkat para pejabat perbendaharaan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, yang antara lain adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebagai penerima pendelegasian kewenangan pengguna anggaran pada kantor/satuan kerja, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja negara, yang selanjutnya menurut Peraturan Direktur Jenderal Anggaran PER-66/PB/2005, disebut Penanggungjawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen yang kemudian dikenal dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, yang selanjutnya disebut dengan PPSPM, diberi kewenangan untuk melakukan penelitian dan pengujian atas setiap tindakan Pejabat Pembuat Komitmen, agar setiap pengeluaran belanja negara sesuai dengan anggaran rencana yang ditetapkan dalam dokumen anggaran, berupaya agar setiap pembebanan anggaran tidak menyebabkan pemborosan dan penyimpangan anggaran, serta tidak mengakibatkan penyelewengan dan penyahgunaan wewenang yang dapat mengabikatkan pemborosan anggaran dan kerugian negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN, merupakan petunjuk pelaksanaan yang harus dipedomani oleh para pihak yang terkait dalam


pelaksanaan anggaran. Dan untuk memudahkan pelaksanaan, secara teknis ditegaskan lagi dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.


BAB V MEKANISME PENCAIRAN, PELAPORAN DAN SANKSI

A. MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN

Mekanisme pencairan anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan kegiatan sesuai dengan

rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam RKA-KL selama satu tahun untuk mengetahui rencana penyerapan anggaran yang diakibatkan untuk membayar pengeluaran/tagihan kegiatan yang dilaksanakan.

2. Pimpinan Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat keputusan dan/atau mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atau tagihan atas beban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berkaitan dengan pelaksanaan DIPA, substansi tugas pokok dan fungsi, serta pengadaan barang/jasa.

3. Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM melakukan uji kebenaran SPP yang telah diajukan oleh PPK, mengisi check list kelengkapan berkas SPP, mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan menandatangani tanda terimanya, memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP, dan menandatangani SPM.

4. Bendahara pengeluaran membuat dan menghimpun SPP dan SPM yang telah ditandatangani untuk disetorkan ke KPPN untuk segera diterbitkan SP2D sesuai permintaan.

Pelaksanaan pembayarannya dapat dilakukan melalui mekanisme penerbitan SPM sebagai berikut: 1. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM–UP) mekanismenya

sebagai berikut: a. Bendahara mengajukan pembukaan rekening atas nama satker yang

bersangkutan dan mencermati DIPA yang telah diterimanya dari KPA;

b. Pejabat Pembuat Komitmen membuat dokumen yang diperlukan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya diserahkan kepada Penguji Tagihan melalui bendahara;

c. Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM melakukan pengujian terhadap keabsahan SPP dan menerbitkan SPM untuk ditandatangani oleh pejabat yang diberikan wewenang;

d. Bendahara menyetorkan SPM kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D; e. Bendahara mencairkan anggaran sesuai SP2D yang diterbitkan ke

Bank persepsi dimana bendahara membuka rekening satker.


2. Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan (SPM–GU) dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kepala Dinas/Instansi Sosial

selaku Kuasa Pengguna Anggaran di satuan kerjanya membuat dan mengajukan SPM-GU yang telah dilengkapi persyaratan diserahkan kepada bendahara;

b. Bendahara setelah meneliti kelengkapan berkasnya menyampaikan dokumen dimaksud kepada Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM untuk diterbitkan SPM-GU;

c. Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM menerbitkan SPM-GU untuk disetorkan ke KPPN pembayar untuk diterbitkan SP2D;

d. Bendahara mencairkan dana sesuai yang tertulis dalam SP2D di Bank tempat membuka rekening.

3. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) dengan mekanisme sebagai berikut: a. Bendahara mengajukan tambahan uang persediaan setelah

mendapatkan persetujuan dari KPPN atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat;

b. Bendahara mengajukan SPP-TUP kepada Penguji Tagihan; c. Penguji Tagihan setelah melakukan pengujian kemudian

menerbitkan SPM-TUP dan menyerahkan kembali ke bendahara; d. Bendahara menyerahkan SPM-TUP ke KPPN untuk segera

diterbitkan SP2D dan selanjutnya mencairkan dananya di bank sesuai jumlah yang tertulis dalam SP2D dimaksud.

4. Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan (SPM-GU) Nihil dengan mekanisme sebagai berikut: a. PPK mengajukan SPP-GU nihil yang telah lengkap berkasnya

diserahkan kepada bendahara; b. Bendahara meneliti pengajuan SPP-GU Nihil tersebut dan

selanjutnya disampaikan ke pejabat Penguji Tagihan; c. Penguji Tagihan menerbitkan SPM-GU Nihil untuk disetorkan ke

KPPN melalui bendahara; d. Bendahara menyerahkan SPM-GU Nihil ke KPPN untuk diterbitkan

SP2D Nihil. 5. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) non belanja pegawai

dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pembayaran Langsung dilakukan oleh KPPN kepada pihak ketiga

yang berhak berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM;

b. Pembayaran Langsung dilakukan untuk keperluan pembayaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga/rekanan dan atas pembayaran dalam rangka pekerjaan pengadaan barang/jasa


(belanja modal), termasuk biaya langganan daya dan jasa, serta belanja perjalanan dinas.

B. PELAPORAN

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan fungsi manajemen yang berisi penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan secara hirarki atau horisontal sebagai bahan pertanggungjawaban atas hasil pekerjaannya yang telah dilaksanakan atau digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya. Penyusunan dan pertanggungjawaban atas kegiatan maupun keuangan yang dihimpun dalam pelaporan dilaksanakan oleh masing-masing Eselon III di dinas Sosial, diketahui Kepala Sub Bidang/Dinas Sosial Sistem pelaporan adalah sebagai berikut : 1. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilaporkan secara berjenjang ditujukan kepada Unit Eselon I terkait dengan tembusan kepada Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.

2. Laporan Kegiatan Laporan pelaksanaan program/kegiatan ditujukan kepada Unit Eselon I terkait dengan tembusan kepada Biro Perencanaan Kementerian Sosial dan masing-masing Unit Teknis Eselon II jenis, substansi dan waktu penyampaian laporan antara lain : a. Laporan Bulanan

1) Realisasi Keuangan 2) Realisasi Fisik Pelaporan bulanan dilakukan dengan mengikuti format 1 (lampiran 1.a).

b. Triwulan 1) Arsip Data Komputer (ADK) 2) Laporan realisasi belanja 3) Laporan pengembalian belanja 4) Laporan pengembalian pendapatan Waktu pengiriman laporan baik laporan bulanan maupun laporan triwulan dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulan berikutnya dan dikirim ke alamat email [email protected].

c. Laporan Semester 1) Laporan Keuangan Semester I, meliputi:

a) Arsip Data Komputer (ADK) b) Laporan realisasi semester I c) Laporan realisasi belanja d) Laporan realisasi pengembalian belanja


e) Laporan realisasi pendapatan f) Laporan realisasi pengembalian pendapatan g) Laporan SIMAK BMN h) Catatan Laporan Keuangan (CaLK) i) Neraca Percobaan j) Rincian Saldo Awal BMN k) Laporan Kondisi Barang Lampiran: a) B.A. Rekonsiliasi dengan KPPN b) SSBP Tahun lalu

2) Laporan Keuangan Semester II/Tahunan, meliputi: a) Arsip Data Komputer (ADK) b) Laporan realisasi tahunan c) Laporan realisasi belanja d) Laporan realisasi pengembalian belanja e) Laporan realisasi pendapatan f) Laporan realisasi pengembalian pendapatan g) Catatan Laporan Keuangan (CaLK) h) Laporan Neraca Percobaan i) Laporan BMN j) Rincian Saldo Awal BMN k) Laporan Kondisi Barang Lampiran: a) SSBP untuk penyerahan setelah tanggal neraca tahunan

berakhir b) B.A. Rekonsiliasi dengan KPPN c) Daftar Persediaan

C. SANKSI

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Pasal 48, SKPD penerima Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada kementerian/lembaga dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan. 1. Sanksi penundaan pencairan dikenakan kepada SKPD apabila tidak

melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pengenaan sanksi penundaan pencairan dimaksud tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan.


2. Sanksi penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila: a. SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan kepada

kementerian/lembaga yang memberikan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal kementerian/ lembaga yang bersangkutan, atau aparat pemeriksa fungsional lainnya.

Kementerian Sosial RI khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial akan memberikan sanksi administratif kepada Dinas/Instansi Sosial yang menerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan antara lain dengan menurunkan alokasi anggaran atau tidak memberikan alokasi anggaran untuk tahun berikutnya apabila Dinas/Instansi Sosial tersebut : 1. Tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran sebelumnya. 3. Terdapat penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan, baik hasil

audit pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI maupun hasil audit pihak internal dan eksternal pemerintah.


BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Tujuan monitoring adalah mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya, sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi.

A. MONITORING

Monitoring melibatkan semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yaitu Kementerian Sosial RI, Dinas/ Instansi Sosial Provinsi, Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa. Monitoring dilaksanakan berdasarkan instrumen monitoring yang telah disiapkan oleh masing-masing pelaksana baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

Monitoring penyelenggaraan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan antara lain pada mekanisme perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban anggaran.

B. EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun penyelenggaraan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dengan evaluasi akan dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mencapai tujuan atau tidak. Hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki proses prencanaan dan penyelenggaraan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sama seperti variabel-variabel pada monitoring, evaluasi juga melihat sejauh mana proses penyelenggaraan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan antara lain mekanisme perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban anggaran.


BAB VII PENUTUP

Demikian Panduan Teknis Program dan Kegiatan pada lingkup Direktorat

Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2017 ini ditetapkan dengan harapan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PAND

UAN

TEKNIS D

EKON

SENTRASI D

AN TU

GAS PEM

BANTU

AN 2017

60

LA

PO

RA

N R

EA

LIS

ASI P

RO

GR

AM

KE

GIA

TA

N D

EK

ON

SE

NT

RA

SI D

AN

TU

GA

S P

EM

BA

NT

UA

N

DIN

AS S

OSIA

L P

RO

VIN

SI ......................

TA

HU

N 2

017

Lam

pira

n Ia

: Lapora

n R

ealisa

si Keu

an

gan

dan

Fisik

Bu

lan

............

NO

K

EG

IAT

AN

A

NG

GA

RA

N

(Rp

.) K

EW

EN

AN

GA

N

RE

ALIS

AS

I BU

LAN

LALU

R

EA

LISA

SI B

ULA

N IN

I JU

MLA

H R

EA

LISA

SI

KE

UA

NG

AN

(R

p.)

KE

U

%

FISIK

%

K

EU

AN

GA

N

(Rp

.) K

EU

%

FIS

IK

%

KE

UA

NG

AN

(R

p.)

KE

U

%

FISIK

%

1

Pengelolaan Sum

ber Dana

Bantuan Sosial …

……

……

……

…

Dekonsentrasi

……

……

……

…

…

……

…

……

……

…

……

…

…

……

……

……

…

…

……

2 Pem

berdayaan Kom

unitas Adat Terpencil

……

……

……

……

D

ekonsentrasi …

……

……

…

……

…

…

……

……

……

…

…

……

…

……

……

…

……

…

…

……

……

……

……

Tugas

Pembantuan

……

……

……

…

…

……

…

……

……

…

……

…

…

……

……

……

…

…

……

3 Pem

berdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelem

bagaan Sosial M

asyarakat

……

……

……

……

D

ekonsentrasi …

……

……

…

……

…

…

……

……

……

…

…

……

…

……

……

…

……

…

…

5 Pelestarian N

ilai Kepahlaw

anan, Keperintisan, Kesetiakaw

anan dan R

estorasi Sosial

……

……

……

……

D

ekonsentrasi …

……

……

…

……

…

…

……

……

……

…

…

……

…

……

……

…

……

…

…

JU

MLA

H

……

……

……

……

……

……

……

…

…

……

…

……

……

…

……

…

…

……

……

……

…

…

……

Mengetahui

Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial

Provinsi ................... ,

Pejabat Pembuat Kom

itmen (PPK)

(……

……

……

……

……

……

……

…)

(…

……

……

……

……

……

……

……

……

……

.)

PAND

UAN

TEKNIS D

EKON

SENTRASI D

AN TU

GAS PEM

BANTU

AN 2017

61

Lampiran Ib : Laporan realisasi kegiatan bulan …

……

……

NO

K

EG

IATA

N

KE

WE

NA

NG

AN

T

AR

GE

T SA

SA

RA

N

RE

ALIS

AS

I FISIK

S

AS

AR

AN

%

1

Pengelolaan Sumber D

ana Bantuan Sosial

Dekonsentrasi

Jumlah pem

anfaatan sumber dana bantuan

sosial Rp. …

….

……

……

. …

……

…

2 Pem

berdayaan Komunitas Adat

Terpencil

Tugas Pem

bantuan

Bantuan Bahan Bangunan Rum

ah .............. Unit

……

……

. …

……

…

Pembangunan R

umah Bagi W

arga KAT ................ U

nit …

……

….

……

……

Pembangunan Infrastruktur Sosial ............ U

nit …

……

….

……

……

Bantuan Jam

inan Hidup Bagi W

arga KAT ............ KK

……

……

. …

……

…

Bantuan Peralatan Rum

ah Tangga, Peralatan Kerja dan Bibit Tanam

an Bagi Warga KAT

........... KK

……

……

. …

……

…

Bimbingan Bagi Pendam

ping KAT ……

……

orang …

……

….

……

……

3

Pemberdayaan Sosial

Perorangan, Keluarga dan Kelem

bagaan Masyarakat

Dekonsentrasi

Bhakti sosial keluarga ……

….. O

rang …

……

….

……

……

Bantuan operasional …

……

.. LK3 …

……

….

……

……

Peningkatan kem

ampuan TKSK …

……

.. Orang

……

……

. …

……

…

Peningkatan kemam

puan ……

….. O

rsos …

……

….

……

……

Peningkatan kem

ampuan PSM

……

……

orang …

……

….

……

……

Peningkatan kem

ampuan …

……

.. KT …

……

….

……

……

Peningkatan kapasitas …

……

.. WKSBM

…

……

….

……

……

Terbentuknya …

……

.. Forum CSR

…

……

….

……

……

4

Pelestarian Nilai Kepahlaw

anan, Keperintisan, Kesetiakaw

anan dan R

estorasi Sosial

Dekonsentrasi

Pem

eliharaan ……

….. TM

PN

……

……

. …

……

…

Pemeliharaan …

……

.. MPN

…

……

….

……

……

…

……

…, …

……

……

……

……

…. 2017


LAMPIRAN II : Glosary dalam Pemberdayaan Sosial

1. DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran lainnya adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan dengan DIPA dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

2. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

4. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara.

5. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Belanja ini antara lain digunakan untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, lembur dan kontribusi sosial, namun tidak termasuk pemberian honorarium dalam rangka pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6. Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja ini antara lain digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, dan perjalanan.

7. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal. Belanja ini termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya.

8. Bantuan sosial (melalui dekonsentrasi) adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk terminasi kegiatan pemberdayaan. Bantuan sosial berbentuk uang dapat diberikan pada saat pengakhiran kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila disekitar lokasi kegiatan terdapat jenis barang yang

diperlukan oleh kelayan dan mudah dijangkau menggunakan sarana transportasi.


b. Terdapat pendamping yang dapat membimbing kelayan dalam menggunakan dan membelanjakan uang tersebut.

c. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan tentang tata cara transfer uang kepada kelayan.

9. Bantuan sosial berbentuk barang dapat diberikan pada saat pengakhiran kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila disekitar lokasi kegiatan tidak terdapat jenis barang yang

diperlukan sehingga dinas sosial dapat memberikan dan mengirimkan barang kepada kelayan.

b. Terdapat pendamping yang dapat membimbing kelayan dalam menggunakan barang tersebut.

c. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan tentang pengadaan dan pengiriman barang kepada kelayan.

d. Kebijakan dan tata cara pemilihan bantuan sosial ini sepenuhnya diserahkan kepada dinas sosial sesuai dengan kondisi wilayahnya.

10. Bantuan sosial (melalui pusat) diatur secara tersendiri dan umumnya digunakan untuk penguatan/pengembangan sasaran yang telah ada, contohnya bantuan sosial untuk Karang Taruna/PSM berprestasi atau BLPS-KUBE.

11. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, kemudian ditetapkan dalam APBN.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

13. Penganggaran Perspektif Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) adalah sistem penganggaran yang memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran serta mengarahkan alokasi sumberdaya secara rasional dan strategis.

14. Penganggaran Terpadu (Unified Budget) adalah sistem yang memuat semua kegiatan instansi pemerintah dalam APBN yang disusun secara terpadu termasuk pengintegrasian anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.

15. Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Budget) adalah sistem yang memperjelas tujuan dan indikator kinerja yang akan mendukung serta memperbaiki pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.

16. Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-KL) adalah penjabaran perencanaan strategis kementerian/lembaga dan sudah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah serta menjadi landasan/acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satu tahun dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).


17. Indikator Hasil (Outcome) mencakup segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

18. Indikator Keluaran (Output) merupakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan program dan kebijakan, terdiri dari : a. Biaya/harga yaitu jumlah biaya yang dibutuhkan untuk

menghasilkan suatu tingkat keluaran tertentu. b. Kuantitas dari sejumlah unit barang/jasa yang akan dihasilkan. c. Kualitas dari mutu barang/jasa yang dihasilkan berdasarkan

kepuasan penerima manfaat dan ketepatan waktu. 19. Indikator keluaran adalah yang dihasilkan dari suatu kegiatan,

belanja pegawai, barang/jasa dan bantuan sosial, memiliki indikator keluaran sebagai berikut : a. Untuk indikator keluaran fisik yang sudah ada standard kualitas

maupun biaya satuannya dapat digunakan ukuran ; buah, m2, m’ (meter).

b. Untuk indikator keluaran fisik yang jelas kualitasnya dan sudah ada pembakuan komponen/prototipe kegiatan dan harga satuannya dapat dipergunakan ukuran ; unit, set, paket.

c. Untuk indikator keluaran fisik yang tidak jelas baik kualitas maupun biaya satuannya digunakan ukuran ; m2, m, buah, km atau ukuran kuantitatif lainnya.

d. Untuk indikator keluaran non fisik yang telah memiliki standard indikator keluarannya dan telah ada pembakuan pada kegiatannya digunakan ukuran angkatan, paket, unit.

e. Untuk indikator keluaran yang relatif sulit dinyatakan hasil produksinya seperti bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dapat digunakan satuan keluaran dalam bentuk OH (orang hari), OB (orang bulan), OK (orang kegiatan).

WE hE d …sikapdaya.kemsos.go.id/uploads/downloadable_file/panduan...WE hE d

Documents