. Warahmattullahiberkas.dpr.go.id › armus › file › Lampiran › leg_1-20191021-100619-1222.pdfdan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 3. Nomor XVl/MPR/1998 tentang Politik

" 0

MENTERI PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INOONESIA

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh . .

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang .kami

hormati,

?ertama-tama marilah kita panjatk<;m pvji syukur kehadirat Tuhan

Yang Maha Esa, kc;1rena berkat perkenan-Nya pada hari ini kita dapat

menghadiri Sidang ~ aripurna OPR-RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat

II Peri 1bahasan Rancangan Undang-undang tentang Jasa . Konstruksi. '

Selanjut~ya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua1 para

Wakil _Ketua, dan para Anggota Dewan yang terhormat atas kesempatan

yang diberikan kepada kami mewakili Pemerintah untuk menyampaikan

jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Dewan Perwakilan

Raky~t yang berupa penilaian, tanggapan, saran, usulan, pendapat, per­

mintaan penjelasan dan pertanyaan yang telah disampaikan oleh wakil­

wakil Fraksi pada Sidang Paripurna, Pemandangan Umui;n. · tanggal 24

Maret 199~. Pemerintah berp~ndapat bahwa hal-hal yang telah disampai­

kan oleh para Anggota Oewan, yang mewakili fraksi-fraksi, merupakan

masukan yang sangat berharga bagi Pemerintah yang selanjutnya dapat

digunakan sebagai t;>ahan kajian bersama dalam pembahasan untuk

penyempurnaan materi Rancangan Vnd~ng-undang tentang Jasa

Konstruksi.

~ I.

Sebelum kami menyampaikan tanggapan secara rinci atas tanggap-.

an, saran, usulan, pendapat, permintaan penjelasan, dan pertanyaan dari

,.para Anggota Dewan, perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan

mengenai ·pokok-pokok pemikiran yang melandasi penyusunan

Rancangan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi.

Rancangan Undang-undang · tentang Jasa Konstruksi disusun

berdasarkan hal-h~I yang diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat di dalam Ketetapan-ketetapannya berikut ini :

1. Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Pikiran Reformasi

Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi

Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;

2. .Nomor Xl/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih.

dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Nomor XVl/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka

Demokrasi Ekonomi.

Berlandaskan pokok-pokok pikiran di dalam Ketetapan-ketetapan

tersebut, maka · materi rancangan undang-undang ini dijiwai oleh '

semangat melindungi kepentingan nasional dalam bentuk mendukur\g

peningkatan efisiensi dan efektivitas Pembangunan Nasional yang dapat

diwujudkan melalui upaya mendorong tumbuh dan bt:rkembangnya Jasa

Konstruksi. secara mantap, peningkatan keandalan dan daya saing Jasa

Konstruksi nasional, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dengan

kemampuan Jasa Konstruksi nasional diharapkan dapat terwujud pening-

. katan penggunaan barang dan jasa produksi nasional, sehingga mampu

mendukung upaya peningkatan . penghematan penggunaan dan

.' penerimaan devisa negara, serta mendukung perluasan lapangan usaha I

dan kesernpatan kerja.

0 0

Favtor kunci dalam pengembangan Jasa Konstruksi nasional

ad al ah, peningkatan kemampuan usaha, terwujudnya tertib penyelengga­

raan pekerjaan konstruksi, serta peningkatan peran masyarakat secara

aktif dan mandiri dalam melaksanakan kedua upaya tersebut. Peningkat­

an kemampuan usaha ditopang oleh peningkatan profesionalisme .dan

peningka'tan efisiensi usaha. Sedangkan terwujudnya tertib penyelengga­

raan pekerjaan konstruksi dapat dicapai antara lain melalui pemenuhan

hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan Para Pihak terkait.

Sesuai qengan tuntutan reformasi, maka peran masyarakat, baik

kelomr,')k masyarakar yang berperan langsung dalam penyelenggaraan

jasa konstruksi maupun masyarakat pada umumnya, pe'rlu senantJasa

didorong dalam rangka meningkatkan masukan tentang arah pengem­

bangari jasa konstruksi nasional kepada Pemerintah, termasuk mendo ..

tong pengawasan masyarakat yang konstruktif. Di samping itu, perlln·

dungan terhadap para pekerja konstruksi, pengguna Jasa, serta

masyarakat pada umumnya mendapat p.erh~tlan· yang cukup untqk

mendukung terwujudnya rasa aman yang selamjutnva dapat mendukung

peningkatan produktivitas kerja. ·

Sebagaimana telah kami sampaikan dalam Keterangan Pemerintah

rmaa Rapat Pembicaraan Tingkat I pada ~a~ggal 16 Maret 1999 yang

iall.1, telah diuraikan asas yang melanda$i Ranca.n9an Undang·unqang

tefit~flg Jasa Konstruksi. · $alah satu aaas ctatam Rancangan Undang.:

UR8~R9i ie.rsebut adalah as·as kemifraan vaoa mengandung pengertian J\r\-.:-~.~~F\~"':i.Q."J-:!,"--: ', .. , · 1, '. .-.:· • • '· •••• : ', , , •

tersele.ng'garanya hubungan kerja para· pUlaf( vang tiarmonls, ierl>ui<a,

3

sinergis yang saJ.ing menguntungkan. Dengan asas tersebut dapat diwu­

judkan keterkaitan yang makin erat dalam satu kesatuan proses produksi

yang efisien dan efektif antar Penyedia Jasa. Kemitraan yang sedemikian

sekaligus berarti memberikan peluang usaha yang semakin besar tanpa

mengabaikan kaidah-kaidah efisiensi dan efektivitas serta kemanfaatan.

Dalam rangka menghapuskan inefisiensi , monopoli, dan praktek­

praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kegiatan Jasa Konstruksi,

telah dirumuskan asas keterbukaan secara lebih rinci dalam pasal-pasal

pengaturan yang diharapkan dapat mewujudkan tertib penyelenggaraan

dalam kegiatan jasa konstruksi yang bernuansakan tersedianya

kesempatan atau peluang yang adil bagi masyarakat untuk berperanserta

dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi, persaingan yang sehat

antar para Penyedia Jasa, kesetaraan kedudukan an·tara Pengguna Jasa

dengan Penyedia Jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan

kepatuha·n akan peraturan perundang-undangan.

S.audara Pimpinan dan Sidang. Dewan yang terhormat, r·

Per-kenankanlah sekarang kami menyampaikan tanggapan dan

jawaban terhadap beberapa ha! yang te!ah dikemukakan oleh masing­

masing Fraksi melalui para Anggota Dewan yang terhormat yaitu saudara­

saudara · Ors. Ngatmin Nanto, MBA, mewakili Fraksi ABRI, saudara

Ir. Suhardi D. Pranoto, mewakili Fraksi Persatuan Pembangunan, saudara

Butu Hutapea, mewakili Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dan saudara

Ir. H. Soeharsojo, mewakili Fraksi Karya Pembangunan

Sebelum menyampaikan tanggapan secara keseluruhan, perkenan­

kanlah kami menyampaikan terima kasih kepada para Anggota Dewan

yang terhormat karena menurut penangkapan kami semua Fraksi

mempunyai semangat yang sama untuk mendukung niat pemerintah

dalam rangka melaksanakan salah sat(i misi konstitusional yaitu

menyempurnakan perangkat peraturan pe~undang-undangan di bidang !

Jasa Konstrusi. Kami menyadari bahwa s¢cara substan,si .. materi Ran-

canga.: Undang-undang tersebut dalam beberapa hal masih memerlu­

kan penajaman dan penyempurnaan. Kami sependapat dengan para

Anggota.. Dewan yang mulia bahwa dalam kaitannya dengan upaya

penyempurnaan perangkat peraturan . perundang-undangan di bidang

Jasa Konstruksi kita harus tetap berpedoman pada asas yang terkandung

di dalam Rancangan Undang-undang te'rsebut untuk tujuan kesejahteraan

mpsya,.-akat. ·

Saudc_,·a Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Dewan yang kami

hormat1,

Selanjutnya. perkenankanlah kami menyampaikan tanggapan atas

saran. usulan ataupun pertanyaan dari Fraksi ABRI.

Pertama-tama Pemerintah menyampaikan terima kasih dan

penghargaan kep~da Fraksi ABRI yang menyetujui agar Rancangan

Undan.g.:undang tentang Jasa Konstruksi dibahas dalam pembicaraan

Tingkat Ill. Secara umum Pemerintah sependapat dengan pokok-pokok

pemikiran yang disampaikan oleh Fraksi ABRI terutama bahwa pelbagai

peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bag,i tumbuh dan

berkembangnya Jasa Konstruksi Nasional masih didasarkan atas produk

5

... -··

perundang-undangan dari zaman Belanda yang sudah tidak sesuai lagi

dengan tuntutan perkembangan nasional dewasa ini seperti ICW dan AV.

Selain itu pada saat ini belum terbentuk lembaga yang secara nasional

menangani pembinaan usaha jasa konstruksi.

Ketiadaan kepranataan hukum di sektor ini sebagaimana kita telah

maklum bahwa usaha jasa konstruksi yang pengembangannya melalui

hubungan transaksional telah mengalami ketidakpastian hukum yang

pada umumnya berdampak sangat kurang menguntungkan bagi Penyedia

Jasa Konstruksi 'yang pada gilirannya mempengaruhi efisiensi dan

efektivitas investasi nasional. Di sisi lain kurang terbinanya usaha jasa I

konstruksi telah ;mengakibatkan daya saing nasional di bidang jasa

konstruksi berkembang tidak secara optimal dan hal ini akan semakin

berat pada waktu Indonesia dituntut untuk membuka diri dalam

perdagangan jasa, termasuk jasa konstruksi di forum Regional maupun

lnternasional.

Menanggap'i pertanyaan dan saran dari Fraksi ABRI perihal !

pencantuman ke'tentuan tentang pengertian Perencana Konstruksi,

Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi dalam Ketentuan Umur:n I

pada dasarnya dapat dipertimbangkan. Namun demikian, · mengingat

bahwa dalam naskah RUU Jasa Konstruksi secara khusus diatur Bab

tentang

bentuk,

I

usaha jaba konstruksi yang i

dan bidang usaha beserta

meliputi psngaturan tentang jenis,

persyaratan dan tanggung jawab

profesionalnya, maka seyogyanya pengertian Penyedia .Jasa ini

merupakan bagian integral dari Bab ini.

Selanjutnya perkenankanlah karni menyampaikan terima kasih atas

saran Fraksi ABRI untuk menambahkan Asas kearnanan dan

: I

keselamatan. Keamanan dan keselamatan ini perlu dilihat, baik dalam

persyaratan l)saha maupun persyaratan kemampuan profesional agar

berkembang pengµsaha yang profesional yang mampu mewuj.udkan tertib

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan menghasilkan bangunan

yang berkualitas. Selanjutnya aspek keamanan dan keselamatan ini

diuraikar · pula dalam Bab Pengikatan Pekerjaan Konstruksi dan ·Bab

Penyel~mggaraan Pekerjaan Konstruksi yang antara lain mempersyarat­

kan ad_anya perlindungan dan keselamatan kerja t;>aik bagi Penyedia Jasa,

Pengguna Jasa, maupun masyarakat disertai dengan tuntutan 1,mtuk

menurr:ibuhkan budaya sadar lingkungan yang keseluruhan ketentua.n

tersebut akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menjamin

keselamatan bagi para pihak.

Jaminan terwujudnya keamanan qan keselamatan masih perlanjut

pada tahapan pasca Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi sebagai­

mana dituangkan dalam Bab tentang Kegagalan Bangunan yang me­

nuntut terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab dalam hat keamanan

dan keselamatan dalam pemanfaatan bangunan yang merupakan bagian

integral dari pembangunan nasional.

Usaha jasa konstruksi pengembangannya sangat tergantung dari

pelbagai industri hulu, baik industri barang dan jasa termasuk jasa

keuangan (permodalan dan asuransi), mengingat bahwa usaha jasa

konstruksi ini mempunyai karakteristik, yakni usaha yang harus mampu

memenuhi demand dan sekaligus menciptakan peluang bagi industri hilir

yang terkait. Bidang usaha yang memiliki kedudukan yang strategis ini

dalam pengembangannya perlu memperoleh dukungan dari lembaga­

lembaga keuangan yang persyaratannya selaras dengan kar~kteristik dari

7

usaha jasa konstruksi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kelayakan usaha

dan kelayakan pembiayaan.

Dalam menghadapi kompetisi lnternasional, maka yang harus

ditempu~ yakni mewujudkan kemampuan profesionalisme dan daya saing

usaha j;lsa konstruksi yang sejajar dengan pelaku-pelaku di pasar • 0

lnternasional. Dari sisi dunia -usaha jasa konstruksi diharapkan tumbuh

kesadaran akan peningkatan kemampuan usaha, keahlian dan keteram-

: i pilan melalui penataan dan upaya-upaya yang mandiri. Sedangkan

Pemehntah memberikan dukungan daram bentuk pernberdayaan dan

regul2si ataupun· memanfaatkan proyek-proyek Pemerintah se~agai

wahana· untuk meningkatkan kemampuan usaha keahlian dan keteram­

pilan kerja. Langkah-langkah Pemerintah tersebut adalah sejalan dengan

berbagai kesepakatan lnternasional dan Regional yang telah diratifikasi.

Fraksi ABRI telah meminta penjelasan tentang konsekwensi hukum

bagi ·xang perorangan yang dirugikan dalam konteks pekerjaan

konstruksi. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam · Kitab Ungang­

undang Hukum Perdata telah mengatur dan membuka peluang untuk

semua pihak termaSuk orang perorangan untuk . mengajukan gugatan . .

apabira merasa dirugikan, yang berlaku pula bagi jasa konstruksi. Bahkan

dengan rancangan l,mdang-undang ini melalui keteiituan gugatan

perwakilan, Pemerintah mengusulkan kemudahan-kemudahan dalam

mengajukan gugatan perdata bagi masyarakat atau ketom..P0k masyarakat

yang dirugikan dalam kaitan dengan penyelenggaraan pekerjaan

konstruksi, namun yang tidak memiliki kemampuan maupun akses serta

pengetahuan mengenai hukum keperdataan. Hal ini merupakan tanggung

jawab Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan

masyarakat.

8

Kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi pada dasarnya sudah ditampung keseluruhannya

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sejauh ini belum ditemui

adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak

memiliki kekhususan yang di luar cakupan Kitab Undang-undang hukum

Pidana. Dengan demikian rumusan pasal 42 Rancangan Undang-undang

tentang Jasa Konstruksi dinilai sudah cukup memadai menampung

kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Pemerintah tnenghargai pandangan Fraksi ABRI untuk memberikan

perhatian secara khusus dalam masalah kegiatan jasa konstruksi yang

berskala kecil. Usaha berskala kecil ini pada umumnya hanya

memerlukan teknologi yang bersifat sederhana dan tidak rumit, dengan

biaya yang relatif kecil, ~·erta lingkup pekerjaan dengan jumlah tenaga

kerja yang terbatas.

Usaha semacam ini umumnya dilC1ksanaka.n secara swakelola atau

s·ecara gotong royong sehingga tidak memerlukan p~:ngaturan hubungan

transaksional dengan Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam RUU ini.

Namun .rJemikian dalam rancangan undang-undang ini Pemerintah

diamanatkan untuk mengatur peningkatan kemampuan seluruh lapisan

tenaga kerja konstruksi termasuk usaha kecil yang pelaksanaannya

dilakukan secara bertahap oleh masyarakat jasa konstruksi itu sendiri.

Berkenaan dengan pertanyaan Fraksi ABRI mengenai banyaknya

pasal yang mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut dalam

Peraturan Pemerintah kami sependapat bahwa substansi materi yang

akan diatur dalam Peraturan Pemerintah perlu diperjelas dan diberikan

arahan dalam Pasal-pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan.

')

Saudara Pimpin·an dan Anggota Dewan yang -rerhormat,

Dalam kesempatan ~erikut ini per~ena.t1kanlah ka.mi .m~nyampaika.n.

jawab<...1, penjelasan dan tanggapan dari Fraksi Persatuan Pembangunan

dengan terlebih dahulu mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas

saran dan tanggapan yang disampaikan t~rsebut. Pemerintah sangat

menghar9ai dukungan dan pandangan yang sejalan dengan Pemerintah

terhadap materi-materi Rancangan Undang-undang tentang jasa

Konstruksi. Penghargaan ini kami sampaikan pula terhadap l,lpaya Fraksi

P~rsatt.ian Pembangunan dalam memahami latar belakang permasalahan

dalam · penyelenggaraan jasa konstruksi, sebagai titik tolak dalam

menelz,Jh rancangan undang-undang dan sekaligus menetapl<an ·

pandar.Jan ke depan yang diperlukan dalam pengaturan jasa konstruksi.

Berkenaan dengan tanggapan Fraksi · Persatuan Pembanguna·n

bahwa pengaturan jasa konstruksi harus berlandaskan pada asas

kejujuran dan pemc ~~taan di samping asas-asas lain yang tercantum

dalam ·Rancangan Unc;Jang-undang tentang Jasa Konstn.iksi, Pemerintah

dapat mi::mahami mengenai hal ini. Oapat dikemukakan di sini bahwa

kejujurqn merupakan sikap moral yang mendasar,, yang telaM menjiwai

norma~norma pengaturan yang oituangkan dalam Rancangan Undang­

undang tentang Jasa Konstruksi ini. Sedangkan mengenai asas

pemer<?taan, Pemerintah sependapat dengan Fraksi i?ersatuan Pemba­

ngunan bahwa hal tersebut merupakan salah satu aspirasi yang

berkembang sejalan dengan de.mokratisasi ekonomi sehingga · telah pula

dipertimbangkan sebagai salah satu dimensi dari asas keseimbangan

dalam ~ancangan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi.

10

Selanjutnya sehul;>ungan dengan penjabaran tujuan-tujuan dari

pengaturan jasa konstruksi sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi

Persatuan Pembangunan, Pemerintah tidak melihat adanya perbedaan

yang mendasar dari rumusan-rumusan sebagaimana tercantum dalam

Pasal 3 Rancangan Undang-undang teritang Jasa Konstruksi ini. Secara

khusus dapat kami kemukakan bahwa tujuan yang diusulkan oleh Fraksi

Persatuan Pembangunan "meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta

mengurangi hambatan· birokrasi", lebih men.,pakan upaya dalam mencapai

tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf a, yaitu :

"a. Memberikan arah pertvmbuhan dan perkembangan jasa konstruksi

nasional . untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal,

berdaya saing yang tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang

berkilalitas".

Sedangkan tujuan · yc;lng dikemukakan oleh Fraksi Persatl!an Pemba­

ngunan yaitu "meningkatkan kemampuan dan budaya kerja SIJmberdaya

manusia serta kelembagaan pendukung pengembangan jasa konstruksi

nasional", pada dasarnya lebih merupakan Lipaya vntuk mencapai tujuan

sebagaimana terse but dalam Pasal 3 huruf b :dan c, yaitu : ·

"b. .~.1ewujudkan tertib penyelenggaraan.' pekerjaan kpn_$fruksi yan,g

inenjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dengan

· Penyedia Jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan

kepatuhan akan peraturan perundang-undangan ini dan yang

bertaku lainnya;

c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bic:Jang jasa

konstruksi nasional".

Masalah lai!l yang mendapat tanggapan dari Fraksi Persatuan

Pemb<.., igunan adalah perlunya pengaturan jasa konstruksi mempertim-

11

bangkan kerJlampuan dan karakteristik Penyedia Jasa Konstruksi di

daerah. Pemerintah menghargai pendapat Fraksi Persatuan Pemba­

ngunan, dan dapat dikemukakan bahwa hal ini telah mendapat perhatian.

sehingga dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d diamanatkan kepada

masyarakat jasa konstruksi bahwa dalam upaya menumbuhkembangkan

usaha jasa konstruksi nasional antara lain dibentuk lembaga pengem­

bangan jasa konstruksi di daerah sehingga dapat menampung aspirasi

Para Penyedia Jasa Konstruksi di daerah sesuai dengan karakteristiknya.

Saudara Pimtpinan dan anggota Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya perkenankanlah kami memberikan tanggapan dan ',!

jawaban terhadap pelbagai permasalahan yang disampaikan oleh yar1g

terhormat Fraksi POI. J

Pelbagai pandangan, saran, dan pertanyaan yang disampaikan oleh t

Fraksi POI fangat kami hargai dan Pemerintah secara umum dapat

merigerti da)l memahaminya. Dalam menyusun Rancangan Undang-·r­~!

undang tentC!ng Jasa Konstruksi ini Pemerintah telah menampung seluas­

luasnya aspirasi dari pelbagai pihak yang berkaitan langsung ataupun

tidak langsung dengan dunia jasa konstruksi termasuk observasi atas t '

praktek-prak!ek yang kurang menguntungkan, yang mengandung unsur-

unsur inefisiensi ataupun yang mengandung indikasi korupsi, kolusi. dan ;

· nepotisme. bengan demikian seluruh mater·i dari rancangan undang­

undang ini .9iorientasikan terhadap jiwa dan semangat TAP MPR No.

Xl/MPR/1998 tentang Pe_nyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas :!.:

Korupsi, Kol'tisi, dan Nepotisme. i ' .:.,• ~;;.

·~ ·~

12

Pemerintah menghargai kesepahaman Fraksi POI atas pelbagai

materi muatan Rancangan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi

mengenai registrasi dan kelembagaannya yang diharapkan dapat membe­

rikan penilaian yang obyektif. atas kualifikasi keahlian dan usaha, muatan

mengenai keseimbangan ·antara hak dan kewajiban dalam lkatan Kerja

Konstruksi, menghindari terjadinya conflict of interest dalam penye­

lenggaraan pekerjaan konstruksi, serta menghindari kemungkinan

terjadinya pemusatan usaha pada satu kelompok tertenttJ.

Dalam Rancangan Undang-1.mdang tentang Jasa Konstruksi diatur

tentang upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik melalui

sertifikasi keahlian bagi tenaga-tenaga Perencana dan Pengawas

Konstruksi ataupun Sertifikasi keterampilan bagi Tenaga Kerja Keteknikan

pada Pelaksana Konstruksi antara lain mandor. Upaya sertifikasi keteram­

pilan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi tenaga kerja

konstruksi nasional dan tingkat kemampuan serta kemandirian lembaga

pengembangan jasa konstruksi nasionat dengan "bantuan" l?emerintah

selaku pemberc;laya.

Dengan upaya sertifikasi keterampilan ini akan memberikan peluang I

usaha .yang lebih baik dan. peningkatan.. imb~I jasa ses1Jai_. d~nga~ ting~?t keterampilannya. Di sisi lain, bagi Peng~)'una Jasa dengan adanya

sertifikasi keterampilan akan menjamin efisiensi dan mutu has ii kerja.

fPemerintah memahami kehawatiran Fraksi POI atas kemungkinan

terjadinya kolusi dan kecurangan dalam proses penetapan Penyedia Jasa

melalui cara Pemilihan Langsung. Oleh karena itu Pemerintah sangat

b~rha ·. 1 p bahwa ketentuan dalam Pasal. 11 Rancangan Undang-undang

tentang Jasa Ko~struksi meng·enai tanggung jawab profesional yang

13

dilandasi prinsip-pririsip yang sesuai dengan kaidah dan kejujuran

intelektual betul-betul dilaksanakan di dalam menjalankan profesi para

Penyedia Jasa. Di samping itu masyarakat konstruksi sebagaimana

diamanatkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi

ini harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan dalam ten , .

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta menerapkan ketentuan­

ketentuan sanksi yang seharusnya, apabila terjadi penyimpangan.

Meskipun demikian apabila dipandang perlu maka pengaturan lebih lanjut

tentang hal itu akan dituangkan dalam peraturan pelaksanaan dengan

menampung pemikiran-pemikiran Dewan, agar dapat dihindari sejauh

mungkin peluang timbulnya inefisiensi dan terjadinya kolusi.

Pemerintah dapat memahami harapan Fraksi POI bahwa sejalan dengan

adanya kesetaraan antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa, maka

dalam lkatan Kerja1 Konstruksi perlu pula diatur secara seimbang '

mengenai kewajiban dan sanksi berupa ganti rugi di antara kedua pihak.

Seyogyanya hal inl dapat dibahas secara 1.ebih mendalam pada

Pembicaraan Tingkat Ill agar diperoleh rumusan yang paling sesuai dah

menguntungkan bagi, pelaku Pekerjaan Jasa Konstruksi.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Oalam kesempatan berikut ini kami akan menyampaikan jawaban

atas penjelasan dan tanggapan dari Fraksi Karya Pembangunan.

Pertama-tama perkenankanlah kami menyampaikan rasa gembira

serta mengucapkan .terima kasih dan pernghargaan atas penyampa1an

pokok-pokok pikiran Fraksi Karya Pembangunan yang secara keseluruhan

sejalan dengan tuntutan reformasi, bersifat konseptual dan komprehensif,

serta visioner dalam arti tidak hanya berorientasi pada kebuluhan yang

1-l

bersifat kekinian. Pokok-pokok pikiran Fraksi Karya Pembangunan

tersebut sepenuhnya menjiwai rumusan pengaturan dalam rancangan

undang-undang · ini, antara lain berupa

• tuntutan demokratisasi yang membawa konsekuensi logis berupa

upaya mewujudkan secara optimal

- peranserta aktif masyarakat · dalam penyelenggaraan Jasa

Konstruksi;

- kesetaraan kedudukan antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa

dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta

- jaminan perlindungan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi dan dalam menikmati manfaat hasil pekerjaan

konstruksi;

• mengokohkan agar kedaulatan hukum, yang membawa konsekuensi

logis diberlakukannya keseluruhan pengaturan yang tercantum di

ran~angan undang-undang ini tanpa kecuali terhadap :

- Penyedia Jasa nasional dan asing yang beroperasi di Indonesia,

- Pengguna Jasa nasional, baik instansi Pemerintah, SUMN dan

SUMO, maupun lembaga/perusahaan asing yang beroperasi di

Indonesia.

Dalarr. Rancangan Undang'.'"undang .. tentang Jasa .. Konstruksi ini,

pengertian Bangunan sebagai salah satu wujud hasil pekerjaan konstruksi

meliputi · pula segala aspek yang melekat dan terkait dengan bangunan,

termasu~ arsitektural dan tata ruang dalam (interior? serta tata ruang luar

(extenbrj. Oleh karena itu, kami sependapat dengan Fraksi Karya. Pem­

bangunan.

15

Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, maka hasil peker­

jaan yang berpotensi mengandung risiko tinggi dalam kaitan dengan

fungsi dan kemanfaatannya terkait terutama adalah bangunan. Risiko ini

terkait dengan Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, Investor, dan Masyarakat

pada umumnya. Prinsip-prinsip tanggung jawab profesi ini sudah tercan­

tum dalam AV-41 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun

belum operasional karena tidak didukung oleh sistem pertanggung­

jawa ban profesi dan sistem pertanggungan terhadap resiko yang harus

dikenakan kepada Penyedia Jasa.

Rancangan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi rrtengamanat­

kan agar Asosiasi Profesi harus mengembangkan standar-standar

kompetensi keahlian kerja secara mandiri dan selanjutnya tingkat keahlian ..

tersebut kompatibel dengan standar-standar yang berlaku secara lnter-1

nasional. Sejalan dengan saran Fraksi K~irya Pembangunan, kiranya

mulai sekarang usaha.:.usaha yang· teHah dir4.ntis oleh Asosiasi Profesi

antara lain IAI dan Pll, dapat diikuti oleh disiplin-disiplin keahlian lainnya

dan teruJ ditingkatkan serta dikembangkan secara terintegrasi.

• 0

Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya Pembangunan bahwa

pengPmbangan usaha jasa konstruksi t~rsebut ~arus dilakukan oleh suatu

lembaga yang independen yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil

asosi2'.:;i perusahaan dan asosiasi profesi. Tugas dari lembaga ini

melak~kan penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber(Jaya

manusia, sertifikasi keahlian, registrasi perusahaan, promosi, dan sistem

informasi jasa konstruksi nasional.

16

Mengingat bahwa pengembangan usaha jasa konstruksi ini sangat

tergantung dari tuntutan berbagai . pengguna ataupun pemanfaat jasa

konstruksi serta dalam memenuhi tuntutan tersebut Penyedia Jasa sangat

tergantung juga dari berbagai faktor dan penyedia masukan-masukan

yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi,

maka dalam rancangan undang-undang ini diusulkan adanya forum yang

dapat menampung pelbagai aspirasi ter$ebut. Forum ini berperan untuk

memberikan masukan berbagai rumusan berupa visi, misi, arah

pengembangan, dan kebijaksanaan baik kepada lembaga independen

maupun Pemerintah.

Terwujudnya pengawasan jasa konstruksi tidak semata-mata meru­

pakan kepentingan Para Pihak yang secara langsung terkait dengan

pekerjaan konstruksi, namun juga merupakan kepentingan masyarakat

pada umumnya terutama dalam proses penyelenggaraan pekerjaan

k.onstruksi dan pemanfaatannya. Dengan demikian masyarakat didorong

untuk berperan aktif dan turut bertanggung jawab menciptakan tertib

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, melalui penyampaian informasi

dan saran-saran yang konstruktif kepada Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pernbi­

naan dan penertiban. Pengawasan masyarakat ini tidak dimaksudkan

untuk menciptakan rnekanisme intervensi langsung masyarakat dalam

proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Selanjutnya . mengenai kekhawatiran Fraksi Karya Pembangunan

bahwa dalam pekerjaan engineering, procurement, construction (EPC),

design & build (D&B), dan build, operate, transfer (BOT) akan terjadi

conflict of interest dan bertentangan dengan undang-undang lainnya,

17

misalnya Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Hal . tersebut tidak akan terjadi karena Penyedia Jasa yang memperoleh

pekerjaan EPC. 0 & B, dan BOT tetap harus memenuhi persyaratan

pengif 1tan Para Pihak, persyaratan usaha maupun tanggung jawab

profesirnal. . .

. . P.emilihan Penyedia Jasa untuk pekerjaan E,PC, O & B, dan BOT

tetap ~arus dilakukan sesvai dengan prinsip persaingan yang sehat

sebagaimana diatur dalarn Rancangan Undang-undang tentang Jasa

Konstruksi. Oleh karena itu, maka dalam rancangan undang-undang ini

pelayanan Perenc~naan, Pelaksanaan, dan Pengawasan yang dilakukan

secara terintergrasi d-il~kukan hanya untuk pekerjaan yang spesifik karena

memer1ukan tingkat spesifikasi teknologi tinggi, bersifat .kompleks dan

memerlut--.an biaya besar yang pelaksanaannya memerlukan penanganan

secara .terintegrasi.

Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya pembangunan bahwa

Rancar:'gan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi mengat~r mengenai

pelayanan Sub Penyedia Jasa yang diarahkan kepada spesialisasi, agar

penyelenggaraan jasa konstruksi t>erskala kecil, menengah, qan spesialis

dapat tumbuh dan berkembang sesvai dengan kaedah persaingan sehat

dan pemerataan kesempatan berusaha. Mengenai sanksi administratif

yang diberikan baik kepada Penggvna Jasa maupun Penyec;Ha Jasa yang

harus setara sebagaimana disampaikan Fraksi Karya Pembangunan

dapat diterima Pemerintah.

Perarturan tata lingkungan setempat yang mengikat dan harus

diperhatikan di samping ketentuan-ketentuan tentang keteknikan,

keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerj.a, serta perlindungan tenaga

18

I •. I

kerja dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diusul­

kan Fraksi Karya Pembarigunan dapat diterima Pemerintah. Kemudian

mengenai perlunya suatu standar kontrak yang berlaku pada semua

sektor pembangunan yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi telah

diamanatkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi

ini untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang meliputi

antara lain penerbitan dokumen Pengikatan dan lkatan Kerja Konstruksi

sebagai model dan acuan bagi Para Plhak.

Penerbitan sertifikasi keahlian di bidang jasa konstruksi yang dilaku­

kan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tanpa harus campur

tangan Pemerintah dan mengenai asuransi agar diberi peran untuk turut

serta menjamin perlindungan terhadap resiko-resiko yang tidak diinginkan

dan timbul dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, termasuk untuk

'mampu memenuhi persyaratan usaha dengan pihak asing, sebagaimana

diusulkan Fraksi Karya Pembangunan pada prinsipnya sudah diamanat­

kan dalam rancangan undang-undang ini.

Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang kami hormati,

Demikian jawaban Pemerintah sehubungan de.ngan Pemandangan

Umum Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Rancangan Undang-undang

tentang . !asa Konstruksi. Pemerintah dengan sungguh-sungguh dan

dalam batas kemampuan yang ada telah berusaha untuk menjawab,

menjelaskan dan menanggapi secara keseluruhan pertanyaan, usul,

dan saran serta pendapat yang dikemukakan oleh para Anggota

Dewan yang terhormat atas nama Fraksi-fraksi. Pemerintah berharap

~ahan dan keterangan yang disampaikan dalam jawaban ini akan dapat

] ')

··,...._~····

,.

memper'1ncar pembahasan-pembahasan selanjutnya. Apabila masih

terdapat·· pertanyaan, saran dan lain-lain · yang belum termuat pada . " jawaban ini dapat didiskusikan pada rapat-rapat Pembicaraan Tingkat Ill

yang akan datang.

kkhirnya atas nama l?emerintah, perkenankanlah kami mengu~p­

kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada O~wan

yang terhormat.

Semoga Tl,Jhan Yang Maha Esa senantiase> melimpahkan rahrnat

dan karuflia-Nya kepada kita semua.

Seki an dan terirna kasih.

Wassalainu'a~aikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

RUU\Ja-ban Pemrintah-3.doc\29 .03.llll

20