( UploadMB.com ) Buku_panduan Lokakarya Geofisika 20__update

8/10/2019 ( UploadMB.com ) Buku_panduan Lokakarya Geofisika 20__update

1/151

BUKU PANDUAN

LOKAKARYA NASIONALPENDIDIKAN TINGGI GEOFISIKA SE INDONESIA

Pengembangan Mutu Dan Kualitas Pendidikan Geofisika Melalui

Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI

Disusun Oleh : Panitia Lokakarya Nasional

HIMPUNAN AHLI GEOFISIKA INDONESIA

JURUSAN TEKNIK GEOFISIKA FTSP ITS SURABAYA


2/151

BUKU PANDUAN

LOKAKARYA NASIONALPENDIDIKAN TINGGI GEOFISIKA SE INDONESIA

Pengembangan Mutu Dan Kualitas Pendidikan Geofisika Melalui

Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI

Disusun Oleh : Panitia Lokakarya Nasional

HIMPUNAN AHLI GEOFISIKA INDONESIA

JURUSAN TEKNIK GEOFISIKA FTSP ITS SURABAYA


3/151

Buku Panduan Lokakarya Nasional 1

Daftar IsiBuku Panduan

Daftar Isi Buku Panduan ..................................................................................... 1Kata Pengantar..................................................................................................... 2

1.

Pendahuluan .............................................................................................................. 3

1.1.

Latar Belakang .................................................................................... 3

1.2.

Tujuan Lokakarya ............................................................................... 5

1.3. Outputdan OutcomeYang Diharapkan Lokakarya ............................ 6

2. Konsep Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) .................................... 7

3.

Ilustrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Geofisika Berbasis KKNI... 16

3.1.

Body Of Knowledge........................................................................... 163.2.

Tantangan Yang Dihadapi................................................................. 18

3.3. Visi dan Misi...................................................................................... 18

3.4. Tujuan Pendidikan............................................................................. 19

3.5. Atmosfer Akademik........................................................................... 20

3.6. Acuan Standar Kurikulum................................................................. 21

3.7.

Kompetensi........................................................................................ 21

3.8.

Struktur Kurikulum............................................................................ 23

3.9. Prosedur Penyusunan Kurikulum....................................................... 24

4.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) ........................... 36

5.Asosiasi Profesi (Himpunan Ahli Geofisika Indonesia) .......................................... 37

6.Penutup..................................................................................................................... 43

Lampiran............................................................................................................. 44

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran.

Perpres No 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Permen No. 49 Tahun 2014, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Surabaya City Guide & Tourism Map


4/151


Kata Pengantar

Assalaamualaikum Wr Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT sehingga Buku Panduan Lokakarya Nasional Pendidikan

Tinggi Geofisika Se Indonesia ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai salah satu bahan

berupa contoh penyusunan kurikulum 2014-2019 Program Sarjana Jurusan Teknik Geofisika,

Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang berbasis

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bagi peserta Lokakarya Pendidikan Tinggi

Geofisika se Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

(DIKTI) Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Himpunan Ahli Geofisika

Indonesia (HAGI), dan Program Studi Teknik Geofisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

pada tanggal 2627 Juni 2014 di Hotel Plaza Surabaya.

Isi buku ini adalah gambaran umum konsep KKNI yang disadur dari berbagai sumber serta

ilustrasi contoh proses penyusunan kurikulum berbasis KKNI yang dilakukan oleh jurusan

Teknik Geofisika ITS, serta gambaran umum kebijakan sistem penjaminan mutu internal

perguruan tinggi. Tim penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih belum sempurna,

Harapan tim penulis mendapatkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk

perbaikan selanjutnya.

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada;

1. Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Kementerian Pendidikan Nasonal Republik

Indonesia yang telah memberikan dukungan serta masukan bagi kegiatan lokakarya

pendidikan tinggi geofisika se Indonesia ini.

2. Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) sebagai sponsor utama sehingga kegiatan

lokakarya dapat dilaksanakan.3. Segenap dosen dan karyawan Teknik Geofisika FTSP ITS.

Semoga buku ini bermanfaat bagi yang membaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


5/151


I.

Pendahuluan

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju.

Keanekaragaman sumberdaya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang

unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor

kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional.

Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing tersebut tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam

hal mutu akan tetapi juga memerlukan upayaupaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan

sektorsektor yang relevan baik secara bilateral,regional maupun internasional.

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NO 8 TAHUN

2012, TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA, Bab III pasal 9,

bahwa Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau

lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan

kewenangannya serta mengacu pada deskripsi jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Peraturan Presiden, selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan

KKNI diatur oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan Menteri yang membidangi

pendidikan baik secara bersama-sama atau sendiri sendiri sesuai bidang tugasnya masing-

masing.

Perguruan Tinggi yang merupakan lembaga pendidikan yang berada dibawah

kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk memenuhi

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,

kuhususnya pendidikan Perguruan Tinggi diatur melalui PERATURAN MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, NO. 49 TAHUN 2014,

TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.

Pada Permen tersebut diatur mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang

meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria


6/151


minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.Standar Nasional Penelitian adalah kriteria

minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia.Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah

kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang

berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi

kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian

pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah salah satu rujukan nasional untuk

meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumberdaya manusia melalui

pencapaian kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan

dan sistem pelatihan kerja nasional, serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran

untuk menghasilkan sumberdaya manusia nasional yang bermutu dan produktif sekaligus

memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat

tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin

terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan

peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk

berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai

sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh banyak sektor termasuk sektor

tenaga kerja atau sumberdaya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, agar dalam jangka

pendek dan jangka panjang bangsa Indonesia mampu bertahan tetapi tetap bergerak maju di

arena ekonomi global, maka pengakuan timbal balik dan setara antara kualifikasi dan capaian

pembelajaran yang dimiliki tenaga kerja Indonesia dengan negara asing menjadi butirbutir yang

kritis dalam pengembangan suatu kerangka kualifikasi tenaga kerja nasional.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keselarasan mutu dan penjenjangan antara

produk lulusan perguruan tinggi dengan kriteria tenaga kerja yang diharapkan oleh masyarakat

pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera. Keluhan terhadap kesenjangan antara jumlah,


7/151


mutu, kemampuan lulusan terhadap kriteria yang dibutuhkan oleh dunia kerja sering

mengemuka. Perdebatan apakah gelar/ijasah atau sertifikat kompetensi yang lebih bermakna

untuk mencerminkan kualifikasi pencari kerja sering tidak menemui titik temu yang saling

menguntungkan. Beragamnya peraturan kualifikasi ketenagakerjaan yang ada di Indonesia dapat

pula menjadi hambatan bagi para pekerja untuk berpindah bidang pekerjaan atau berpindah kerja

ke negara lain. Oleh karena itu kebutuhan untuk membuat standar nasional tentang jenjang

kualifikasi dalam bentuk KKNI merupakan hal yang sangat penting, baik bagi pencari kerja yang

baru maupun pekerja lama.

Kurikulum merupakan salah satu bagian yang menjadi penilaian mutu penyelenggaran

pendidikan di sebuah perguruan tinggi. Wacana mengenail lembaga akreditasi mandiri yang akan

dilakukan oleh asosiasi profesi menyebabkan mendesaknya kebutuhan akan kebijakan dan

standar penjaminan mutu yang jelas bagi kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi geofisika

suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, termasuk strategi yang tepat untuk

mengimplementasikan KKNI dalam kurikulum perguruan tinggi sehingga dapat dinilai bermutu

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta memuaskan para pemangku kepentingan

internal dan eksternal Perguruan Tinggi.

1.2 Tujuan Lokakarya

Tujuan diselenggarakannya lokakarya nasional pendidikan tinggi Geofisika adalah

1. Mendapatkan persepsi dan standarisasi jaminan mutu pendidikan tinggi geofisika dengan

menerapkan kurikulum berbasis KKNI.

2. Setiap Jurusan Teknik Geofisika perguruan tinggi terdorong untuk terus-menerus melakukan

perbaikan serta mengembangkan unit penjaminan mutu internal menuju pencapaian standar

mutu Internasional

3. Tersusunnya Rancangan dan rencana tindak lanjut implementasi dokumen sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Geofisika


8/151


1.3 Outputdan OutcomeYang Diharapkan Lokakarya

Hasil yang diharapkan dan menjadi sasaran atas penyelenggaraan lokakarya ini adalah:

1. Rancangan Standarisasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Geofisika.

2.

Rencana Tindak Lanjut implementasi dokumen sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Geofisika.

Outcomeyang diharapkan pada lokakarya ini adalah:

1. Adanya kesamaan persepsi dan standarisasi tentang tata kelola pendidikan Geofisika melalui

penerapan kurikulum berbasis KKNI.

2. Pemanfaatan rancangan penjaminan mutu pendidikan Geofisika dalam melaksanakan proses

pembelajaran di masing-masing perguruan tinggi.


9/151


II.

Konsep Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 tahun 2012 menerangkan bahwa Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi

yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan

bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi

kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Gambar 1. Ilustrasi Penyusunan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi.

(Sumber: Sosialisasi KKNI oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen

Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)


10/151


Gambar 2. Ilustrasi KKNI Sebagai Penyetara Kualitas SDM.


Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Gambar 3. Ilustrasi Pencapaian Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur.




11/151


KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi terdiri atas:

a. Jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;

b. Jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;

c. Jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.

Gambar 4. Ilustrasi Hubungan level lulusan perguruan tinggi dengan Pasar Kerja.



Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran

yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Penyetaraan capaian

pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri

atas:

a. Lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;

b. Lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;

c. Lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;

d. Lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;

e. Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;


12/151


f. Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan

jenjang 6;

g. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;

h. Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;

i. Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;

j. Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Gambar 5. Unsur Deskripsi Umum KKNI.



Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem

pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level

kualifikasi mencakup proses yang menumbuhkembangkan afeksi sebagai berikut :

a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.

c) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung

perdamaian dunia.


13/151


d) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi

terhadap masyarakat dan lingkungannya.

e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta

pendapat/temuan original orang lain.

f) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan

kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Berdasarkan dokumen Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2012, Tentang Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI

untuk setiap jenjang kualifikasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI Level 1 & 2.




14/151






15/151






16/151






17/151


Tabel 4. Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI Level 9.




18/151


III.

Ilustrasi penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang

geofisika berbasis KKNI

Pada bagian 3 ini akan dibahas contoh atau ilustrasi penyelenggaraan pendidikan tinggi

bidang geofisika yang disusun berbasiskan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Sebagai contoh dipaparkan dokumentasi penyusunan kurikulum Jurusan Teknik Geofisika,

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Contoh dokumentasi penyusunan kurikulum Jurusan Teknik Geofisika ITS ini digunakan

hanya sebagai ilustrasi, sehingga dalam diskusi yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan

Lokakarya Nasional Pendidikan Tinggi Geofisika se Indonesia dengan tema besar

Pengembangan Mutu Dan Kualitas Pendidikan Geofisika Melalui Penerapan Kurikulum

Berbasis KKNImemiliki gambaran dan persepsi yang sama tentang penerapan konsep KKNIitu sendiri.

3.1 Body Of Knowledge

Keilmuan geofisika merupakan bagian dari ilmu kebumian yang memanfaatkan prinsip-

prinsip keilmuan dasar seperti fisika, matematika, serta pengetahuan geologi, dengan didukung

peralatan atau instrumentasi serta teknologi komputasi untuk mempelajari fenomena alam dan

permasalahan yang berkaitan dengan bumi.

Jurusan Teknik Geofisika FTSP ITS adalah program pendidikan yang dirancang untuk

menghasilkan lulusan di bidang ilmu dan teknologi geofisika yang kompeten, memiliki jaringan

sosial yang kuat dan sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM)

bangsa Indonesia untuk menjawab persaingan global sesuai dengan visi dan misi ITS dan

program studi/jurusan.

Bidang kajian yang dikembangkan di Jurusan Teknik Geofisika ITS secara umum lebih

menekankan pada bidang keteknikan atau aplikasi, yang disesuaikan dengan visi misi InstitusiITS dengan tidak melupakan dan tetap mempelajari dasar keilmuan geofisika secara umum.

Bidang-bidang geofisika yang lebih dekat kearah kelimuan dipelajari hanya sebagai dasar dalam

mempelajari aplikasi metoda-metoda geofisika terapan. Jurusan Teknik Geofisika ITS secara

khusus mengembangkan keilmuan dan teknologi geofisika pada bidang seperti geoteknik,

geofisika lingkungan, geofisika eksplorasi danpetrophysicsatau fisika batuan.


19/151


Pengetahuan dasar-dasar elektronika dan teknologi sensor geofisika dikenalkan kepada

mahasiswa, selain itu pengetahuan bidang komputasi, baik teknik pemrograman maupun

teknologi hardware komputasi juga dikenalkan kepada mahasiswa, sehingga diharapkan

lulusannya memiliki kompetensi yang lengkap. Disamping aspek teknis yang ditekankan,

Jurusan Teknik Geofisika ITS juga mengembangkan aspek menegerial dari peserta didik,

sehingga dapat mengintegrasikan antarasoft skilldan hard skill.

Gambar 6.GambaranBody of knowledgeJurusan Teknik Geofisika ITS.


20/151


3.2 Tantangan Yang Dihadapi

Seiring perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang pesat mengakibatkan banyaknya

tantangan yang akan dihadapi bagi lulusan Jurusan Teknik Geofisika ITS. Berikut beberapa

tantangan yang mungkin dihadapi kedepannya :

1. Perkembangan teknologi dan metoda geofisika yang semakin maju.

2. Pasar terbuka dan persaingan dunia kerja yang kompetitif sehingga menuntut kompetensi

unggulan.

3. Manajemen pengelolaan sumber daya alam yang masih belum optimal.

4. Upaya mitigasi bencana alam.

3.3 Visi dan Misi

VisiVisi Jurusan Teknik Geofisika adalah menjadi jurusan yang inovatif dengan reputasi

internasional dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni , terutama yang menunjang industri

dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Misi

Misi Jurusan Teknik Geofisika, yang diemban untuk mewujudkan visi tersebut diatas, adalah

sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis laboratorium dengan kurikulum, dosen,dan metode pembelajaran berkualitas internasional.

2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang akuntabel dan yang berdaya guna untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.3. Membekali lulusannya dengan pengetahuan technopreneurship.

4. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan

moral dan budi pekerti yang luhur.5. Menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran yang akuntabel sesuai dengan

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

6. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan

seni yang menunjang bidang kelautan, pemukiman dan energy yang berwawasanlingkungan.

7. Berperan secara aktif dalam melakukan publikasi riset baik di skala nasional maupun

internasional.

8. Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikanproblem-problem yang dihadapi oleh masyarakat (baik untuk industri, pemerintah, intansi

lain maupun masyarakat umum).


21/151


Visi dan misi jurusan serta Kebutuhan akan penyelesaian permasalahan di lapangan yang

membutuhkan kompetensi Geofisika yang menjadi acuan dasar body of knowledge struktur

kurikulum jurusan Teknik Geofisika ITS. Kurikulum baru 2014-2019 ITS ditetapkan dan

dilaksanakan berbasis capaian pembelajaran yaitu kemampuan yang diperoleh melalui

internalisasi dan integrasi pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Program studi merumuskan

capaian pembelajaran lulusannya mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan

visi-misi ITS yang bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa

yang akan datang dengan melibatkan asosiasi profesi, pengguna lulusan terkait dan kelompok

ahli yang relevan

Capaian pembelajaran lulusan program studi terdiri atas unsur:

a. Sikap dan tata nilai

b.

Kemampuan kerja

c. Penguasaan pengetahuan

d. Kemampuan managerial

Kurikulum pendidikan tinggi dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan

ekstrakurikuler Kurikulum dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan

kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills danketerampilan

kepribadian dan perilaku (soft skills)yangdapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

3.4 Tujuan Pendidikan

Tujuan sebagai pencapaian terhadap waktu, sekaligus sebagai tolok ukur kinerja Jurusan Teknik

Geofisika, disusun secara bersama melalui diskusi. Secara umum, tujuan yang hendak diraih

adalah:

1) Sarjana lulusan yang memiliki sikap dan tata nilai perilaku profesional, mampubekerja baik secara mandiri maupun kelompok, mampu mengaplikasikan teknologi

geofisika secara efektif, serta mampu membangun dan mengembangkan solusialternatif terhadap masalah yang dihadapinya.2)

Mengembangkan kerjasama penelitian dengan institusi mitra baik nasional, regional

maupun internasional.

3) Membantu masyarakat dan industri dalam penerapan teknologi eksplorasi geofisika

secara efisien untuk mengelola sumber daya alam.


22/151


Secara khusus, tujuan tersebut dapat dibagi dalam tahapan waktu sebagai berikut:

1. Jangka pendek (20132014)

a. Peletakan sendi-sendi organisasi dan tata pamong pelaksanaan pendidikan tinggi di

tingkat Jurusan.

b.

Pembangunan budaya organisasi dan kepemimpinan yang efektif dan harmonis dalammenyelaraskan program dan langkah kerja organisasi dalam melaksanakan misinya.

c. Penyusunan kurikulum pendidikan Teknik Geofisika yang mampu beradaptasi dengan

kebutuhan dunia kerja serta mampu mengembangkan kapasitas intelektual institusi

sebagaiLearning Organization.

d. Pembukaan peluang kerjasama penelitian lintas laboratorium dan jurusan.

2. Jangka menengah (20152016)

a. Pembukaan peluang kerjasama industri untuk memperoleh keterkaitan yang lebih kuat

antara pendidikan tinggi Teknik Geofisika dengan kebutuhan pasar kerja.

b.

Peletakan budayaself assesmentuntuk penjaminan mutu pendidikan.

c. Pemetaan peluang dan tantangan kerjasama penelitian terapan dengan industri hulu

bidang energi dan lingkungan.

d. Pengembangan kerjasama penelitian lintas laboratorium dan jurusan yang mengarah

kepada rintisan kerjasama peneltian internasional.

3. Jangka panjang (20172018)

a. Pengembangan kerjasama kooperasi pendidikan dan pelatihan dengan industri pasar

tenaga kerja sarjana Teknik Geofisika agar mahasiswa mampu mengenali dan merasakan

kondisi dunia sebelum mereka lulus.b. Pengembangan kerjasama penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat untuk

mendekatkan pendidikan dengan problem nyata di masyarakat dan membantu

mengembangkan solusi alernatif terhadap problem aktual.

c. Peningkatan kualitas penelitian melalui kerjasama penelitian nasional dan internasional

dalam bidang lingkungan dan energi.

3.5 Atmosfer Akademik

Proses pembelajaran berbasis student centered learning, bagaimana mahasiswa bisa

belajar dengan baik dan berkelanjutan dan dosen menjadi fasilitator-mediator dalam proses

belajar sehingga penyampaian materi tidak hanya dalam bentuk ceramah tetapi juga dalam

bentuk kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan mahasiswa, interaktif/tanya jawab,

diskusi, melihat objek di lapangan/outdoor, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis,


23/151


memberikan gagasan/pendapat yang inspiratif melalui pengalaman, memotivasi mahasiswa

untuk berpartisipasi aktif, kreatif dan produktif/ melakukan eksperimen dengan memanfaatkan

berbagai macam media dan sumber yang mendukung tujuan pembelajaran serta komunikasi yang

hangat dan menyenangkan.

Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan

memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa),

sarana/media dan penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.

3.6 Acuan Standar Kurikulum

a.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi NasionalIndonesia (KKNI)

b. SK Menteri Pendidikan Nasional No 045/U/2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi

c. SK Rektor ITS No : 036439/IT2/HK.00.00.PP/2013 tentang Pedoman Penyusunan

Kurikulum 2014-2019

3.7 Kompetensi

Kompetensi utama lulusan Program Studi S1 Teknik Geofisika FTSP ITS sebagaimana

terlampir dalam dokumen penyusunan kurikulum jurusan secara ringkas ditetapkan sebagai

berikut:

1. Sikap Dan Tata Nilai

a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious

b) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme

serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa

c)

Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara berdasarkan Pancasila

d) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan

etika


24/151


e) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap

masyarakat dan lingkungan

f) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta

pendapat atau temuan orisinal orang lain

g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

h) Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik

i) Mampu menginternalisasi semangat kemandirian dan kejuangan

j) Memiliki kemampuan literasi yang memadai

2. Kemampuan kerja

a) Mampu memahami dan menerapkan desain akuisisi data geofisika di lapangan sesuai

tujuan eksplorasi yang terkait dengan bidang energi, kelautan, dan lingkungan, mampu

menggunakan alat ukur yang relevan dengan metoda geofisika yang digunakan,

melakukan pengolahan data dan meningkatkan kualitas data menggunakan perangkat

keras dan lunak sesuai metoda geofisika yang diterapkan, serta mampu melakukan

evaluasi dan menyajikan interpretasi data dalam bentuk laporan ilmiah dan

menyampaikannya secara lisan memakai Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

b) Mampu menerapkan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya

untuk menyelesaikan masalah lingkungan, pemukiman, kelautan, energi dan teknologi

informasi dan komunikasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable

development) serta menciptakan lapangan kerja sesuai bidang keahliannya

c) Lulusan program sarjana Teknik Geofisika ITS mampu mengimplementasikan ilmu

Geofisika dalam hal penemuan cadangan energi baru dan terbarukan seperti panas bumi,

CBM, Shale Gas, Gas Hydrate,dll, bidang gempa bumi, gunung api, mitigasi bencana

geologi serta bidang lain yang selalu berkembang setiap waktu

d) Mampu mengembangkan diri secara individu maupun team work

3. Penguasaan Pengetahuan

Menguasai konsep teoritis di bidangnya secara umum dan mendalam yaitu konsep

fisika dan matematika sebagai dasar metodologi pendekatan eksplorasi geofisika terhadap

sebuah fenomena alam yang spesifik, memiliki pengetahuan geologi, menguasai


25/151


metodologi statistika, Konsep perpetaan, teknologi informasi dan perangkat lunak yang

mendukung dalam perhitungan model fisika serta mampu menyelesaikan masalah

procedural.

4.

Kemampuan Managerial

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasar pada analisa informasi dan data

dengan berbekal wawasan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek energy,

lingkungan, pemukiman, dan kelautan, Mampu memberikan alternatif solusi berbekal

sikap kepemimpinan, kreatifitas dan kemampuan komunikasi serta bertanggungjawab

pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja

organisasi.

3.8 Struktur Kurikulum

SK Rektor ITS no.0366439/IT2/HK.00.00.PP/2013 tentang pedoman penyusunan

kurikulum 2014-2019 menerangkan bahwa kurikulum Program Sarjana memuat gugus mata

kuliah pembangun kemampuan umum muatan nasional yaitu Pendidikan Agama, Wawasan

Kebangsaan, serta gugus pembangun kemampuan khusus penciri perguruan tinggi, yaitu

Wawasan Teknologi dan Komunikasi Ilmiah, Pengantar Technopreneurship dan Bahasa Inggris.

Program Sarjana mempunyai beban studi 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan

dalam 8 (delapan) semester dan dibagi menjadi tahapan sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan, dengan beban studi 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan

dalam 2 (dua) semester.

2) Tahap Sarjana, dengan beban studi 108 (seratus delapan) sks yang dijadwalkan

dalam 6 (enam) semester.

Program Sarjana mempunyai beban studi 144 (seratus empat puluh empat) sks terdiri atas:

1) Mata kuliah umum muatan nasional dan penciri institusi adalah 14 (empat belas)

sks,


26/151


2) Mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan dan mata kuliah pendukung program studi

adalah 130 (seratus tiga puluh ) sks, termasuk skripsi/tugas akhir/karya

seni/bentuk lain yang setara 6 (enam) - 8 (delapan) sks

3) Jumlah sks untuk semester 1 dan 2 sebanyak 36 sks

4) Alokasi jumlah mata kuliah dalam setiap semester sebanyak-banyaknya 7 mata

kuliah untuk semester 1 sampai dengan 4 dan sebanyak-banyaknya 6 mata kuliah

untuk semester 5 sampai dengan 8

3.9 Prosedur Penyusunan Kurikulum

Tim kurikulum jurusan melakukan evaluasi dan rekonstruksi kurikulum yang meliputi

kegiatan:

a) Melakukan analisis SWOT dari kurikulum yang telah diimplementasikan;

b) Menyusun rumusan capaian pembelajaran program studi yang mengacu pada rumusan

capaian pembelajaran lulusan ITS dan visi program studi, kebutuhan profesi, industri

dan masyarakat;

c) Menyusun bahan kajian yang diperlukan untuk memenuhi capaian pembelajaran

program studi;

d)

Menyusun kerangka pohon kurikulum yang berisi susunan mata kuliah beserta skssetiap program studi berdasarkan matriks capaian pembelajaran dan bahan kajian;

e) Menyusun struktur kurikulum;

f) Menyusun silabus setiap mata kuliah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;

g) Menyusun rencana pembelajaran;

h) Menyusun rancangan tugas dan evaluasi;

i) Menyusun dan menetapkan kurikulum program studi;

j) Menyusun konsep ekivalensi


27/151


Gambar 7.Diagram alir proses penyusunan kurikulum ITS


28/151


Berikut beberapa dokumentasi penjabaran penyusunan kurikulum Jurusan Teknik

Geofisika ITS.

Tabel 5.ContohLearningOutcome(Capaian Pembelajaran 1 & 2).


29/151


Tabel 6.ContohLearningOutcome(Capaian Pembelajaran 3& 4).


30/151


Tabel 7.Contoh Matrik Capaian Pembelajaran Dan Profil Lulusan


31/151

Tabel 8.Contoh Kaitan Capaian Pembelajaran Dengan Bahan Kajian


32/151


Tabel 9.Contoh Capaian Pembelajaran Mata Kuliah


33/151


Tabel 10.Contoh Rumpun Mata Kuliah

Fisikadasar

kalkulus

K

imiadasar

PengantarIlmu

Elektronikadasar

Elekt

ronikaDigital

Geofisika

Perambatan

Termodinamika

SistemInformasi

Me

todaInversi

GeologiFisik

Geo

logiStruktur

Eksplorasi

MitigasiBancana

GeologiMinyak

Sedimentasidan

Geo

logiBencana

EksplorasiSeismik

Eksplorasi

Eks

plorasiGaya

Eksplorasi

Eksplorasi

Eksplorasi

Analisadatawell

log

Instrumentasi

Geofisika

Geofisika

Reservoir

G

eostatistik

A

kuisisidan

Pengolahandata

Ge

otomografi

AnalisaData

DigitalGeofisika

K

omputasi

Geofisika

Inte

rpretasiData

Seismik

P

emodelan

Seismik

Geodinamika

Ek

splorasiAir

Tanah

Geofisika

Pe

rtambangan

Geof

isikaKelauta

FisikaBatuan

M

anajemen

E

ksplorasi

Ka

pitaSelekta

Kul

iahLapanga

Terpadu

Seminar

T

ugasAkhir

1.1.1 Mampu Membaca peta

1.1.2mampu Membuat data

sheet

1.1.3

mampu menggunakan

alat ukur geofisika

sesuai dengan metode

geofisika yang dipakai

1.1.4

mampu menerapkan

metodologi geofisika

sesuai dengan tujuan

eksplorasi.

1.1.5

Mampu

mengkoordinasikan

pelaksanaan akuisisi

data

1.1.6

Memiliki kemampuan

dasar elektronika untuk

menyelesaikan

problem teknis di

lapangan secara tepat

dan cepat.

1.2.1

Mampu menjelaskan

parameter karakteristik

medan eksplorasi yang

berpengaruh terhadap

kualitas pengukuran

data.

Mata Kuliah

RMK 4 (GEOFISIKA TEKNIK

DAN LINGKUNGAN)RMK 3 (PETROFISIKA)

RMK 5 (MANAJEMEN DAN

PENELITIAN)RMK 1 (DASAR) RMK 2 (GEOFISIKA EKSPLORAS)

Rincian Capaian pembelajaran

KAITAN CAPAIAN PEMBELAJARAN DENGAN MATA KULIAHKURIKULUM 2014-2019


34/151


Tabel 11.Contoh Sebaran Mata Kuliah Dalam Kerangka Kurikulum.


35/151


No SEMESTER I SKS No SEMESTER II SKS SMT MATA KULIAH PILIHAN SKS

1 Fisika Dasar 1 4 1 Pendidikan Agama 2 V Mitigasi bencana alam 2

2 Kalkulus 1 4 2 Fisika Dasar II 4 V Geologi Minyak dan gas bumi 2

3 Bahasa Inggris 3 3 Kalkukus II 4 V Manajemen eksplorasi 2

4 Kimia Dasar 1 3 4 Kimia Dasar II 3 V Instrumentasi geofisika 35 Pengantar Ilmu Kebumian 3 5 Wawasan kebangsaan 3 V geostatistik 3

6 6 Geologi Fisik 3 VI Eksplorasi air tanah 3

17 19 VI sedimentasi dan stratigrafi 3

VI Akuisisi dan pengolahan data seismik 3

No SEMESTER III SKS No SEMESTER IV SKS VII Geologi bencana 3

1Wawasan Teknologi dan Komunikasi

Ilmiah3 1 Sistem Informasi Geografis 3 VII Pemodelan seismik 3

2 Elektronika Dasar 3 2 Elektronika Digital 3 VII Geofisika Reservoir 4

3 Geofisika Matematika I 3 3 Geofisika Matematika II 3 VIII Eksplorasi karbonat 2

4 Geodinamika 3 4 Geologi Struktur 3 VIII Geofisika kelautan 2

5 Perambatan Gelombang 3 5 Komputasi Geofisika 3 VIII Geofisika pertambangan 3

6 Fisika Batuan 4 6 Eksplorasi Gaya berat dan magnetik 4 VIII Interpretasi data seismik 3

TOTAL 19 TOTAL 19

TOTAL TOTAL

KURIKULUM BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN

SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER

JURUSAN TEKNIK GEOFISIKA- FTSP ITS

TAHUN 2014-2019


36/151


Tabel 11.Contoh Matrik Mata Kuliah Per Semester


37/151


Tabel 12.Contoh Matrik Mata Kuliah Per Semester


38/151

IV. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang

bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi

semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya

perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan

masyarakat mengakibatkan perlunya universitas untuk secara periodik dan terus menerus melakukan

evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum.

Penetapan Peraturan Presiden terkait dengan KKNI menyebabkan penyesuaian penjenjangan

kualifikasi pada sektor atau bidang pekerjaan yang telah ada dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)

tahun. Penjaminan mutu KKNI didasarkan atas kesesuaian, ketelusuran, dan peningkatan mutu

berkelanjutan dari penyelenggara pendidikan atau pelatihan, menggunakan instrumeninstrumen yang

dianggap mampu menilai dan mengevaluasi berbagai aspek yang terkait dengan capaian pembelajaran

yangditetapkan dalam deskripsi setiap jenjang kualifikasi. Dalam hal ini, penjaminan mutudiharapkan

terjadi pada institusi penyelenggara pendidikan atau pelatihan serta institusi yang memberikan

sertifikasi untuk setiap jenjang kualifikasi.

Proses penilaian kesetaraan capaian pembelajaran yang diakui dalam bentuk ijasah atau sertifikat

dengan deskripsi kualifikasi pada jenjang yang sesuai dilakukan oleh suatu badan penyetara yang

mencakup unsurunsur BAN, BNSP dan lembagalembaga sejenis yang otoritasnya diakui oleh

pemerintah Indonesia. Agar penjaminan mutu kurikulum melalui proses evaluasi, koreksi, dan

pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para

pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini

mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Evaluasi Kurikulum yang akan menjadi

tolok ukur baik bagi pimpinan fakultas, jurusan, maupun dosen yang bertanggungjawab dalamperannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang kurikulum.

Referensi yang dapat digunakan secara umum dalam merancang standar mutu kurikulum adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kepmendiknas

Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi,

masukan dan saran dari pemangku kepentingan eksternal PT yaitu pengguna lulusan, asosiasi profesi,

almuni, orang tua/wali mahasiswa, dan masyarakat luas, sebagai bahan pertimbangan dan penilaian

hasil belajar mahasiswa.


39/151


V.

Asosiasi Profesi (Himpunan Ahli Geofisika Indonesia)

Tentang HAGI

Menyadari akan pentingnya ilmu geofisika untuk menyingkap rahasia apa yang terkandung di

dalam bumi Indonesia, maka beberapa orang yang menamakan dirinya ahli geofisika memandang

perlu mendirikan suatu asosiasi geofisika. Dengan demikian pada pada tanggal 11-12 Februari tahun

1975 beberapa orang yang terdiri dari fisikawan, geologiawan, geofisikawan berkumpul di Hotel

Prapancha, Jakarta.

Fasilitas ruangan di hotel tersebut adalah atas jasa Lemigas yang pada waktu itu Direkturnya

ialah Bapak Ir. Syarif A. Loebis. Dengan cuma-cuma para peserta rapat dapat tinggal di hotel tersebut

selama dua hari pertemuan termasuk makan dan makanan kecil. Pengambil prakarsa utama untuk

pertemuan tersebut di atas ialah ialah Profesor Mugiono almarhum dari jurusan Fisika Universitas

Gajah Mada dan Mohamad Untung (kini Dr. dan APU) dari Direktorat Geologi.

Kesimpulan pertemuan ini ialah sangat perlu dan mutlak untuk didirikan suatu asosiasi. Maka

dibentuklah panitia pendiri himpunan yang dimaksud dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : R. Mugiono (Geofisika, FIPA UGM)

Anggota:

M. Barmawi ( Fisika , ITB)

Moh. Untung (Direktorat Geologi)

Iwan Tachyudin (Geologi, ITB)

Susilo Prawirowardoyo (Geofisika dan Meteorologi, ITB).


40/151


Terbentuknya HAGI

Pertemuan ilmiah pertama dilakukan di gedung auditorium Direktorat Geologi, Jl. Diponegoro

57 pada tanggal 9-10 Oktober 1976. Jumlah peserta berkisar antara 60 orang yang terdiri dari

geofisikawan, fisikawan, geologiawan dan beberapa orang geodesi. Panitia pertemuan ini ialah Panitia

pendiri himpunan yang disebut terdahulu. Dalam pertemuan ini di samping presentasi hasil karya juga

diadakan rapat untuk mensyahkan himpunan yang akan dibentuk.

Kesimpulan rapat para peserta setuju untuk didirikan suatu himpunan atau asosiasi. Soal nama

menjadi perdebatan yang lumayan seru. Tetapi akhirnya disetujui HAGI (Himpunan Ahli Geofisika

Indonesia) atau Inggrisnya yang semula ialah Indonesian Association Of Geophysicists yang

kemudian bermetamorfosa menjadi Association Of Indonesian Geophysicists sebagai himpunan

profesi dengan A.D. dan A.R.T. dan nama yang sah yang berdiri pada tanggal 9 Oktober 1976.

Pertemuan ini juga disyahkan sebagai Pertemuah Ilmiah Tahunan (PIT) pertama. Sebagai ketua

HAGI pertama secara aklamasi dipilih R. Mugiono, sedangkan sebagai wakil ketua M. Untung.

Anggota pengurus lain ialah Bendahara, Neni Srie Utami (sekarang Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Departemen Eksplorasi dan Sumberdaya Mineral, EDM), Sekretaris dan Redaksi,

Iwan Tahjuddin Taib. Kantor HAGI berada di sebuah kamar di Direktorat Geologi, Jl. Diponegoro 57.

Pada tahun-tahun berikutnya kantor masih berada di Direktorat Geologi sampai suatu saat dipandangperlu untuk berpindah-pindah sesuai dengan domisili pengurus.

Bentuk kegiatan yang dilakukan olehHAGI

1. Pertemuan Ilmiah Tahunan dan Joint Convention

2. Publikasi & Kegiatan Ilmiah

3.

Kegiatan Sosial


41/151


Daftar Ketua sejak berdirinya HAGI

1.

Prof. R. Mugiono periode 1976-1978

2. Ir. J. Rainir Dhadar periode 1978 -1980

3. Ir. Hariadi periode 19801982

4. Dr. Muhamad Untung periode1982-1984

5. Ir. A.M. Naim periode 1984-1986

6.

Ir. Soetedjo Soeyitno periode 1986-1988

7.

Ir. Gatot Karyoso periode 1988-1990

8. Ir. Sudharmono periode 1990-1992

9. Dr. Herry Haryono periode 1992-1994

10.Ir.Pertangkuhen Manik periode 1994-1996

11.Prof. Djoko Santoso periode 1996-1998

12.

Dr. Basuki Puspoputro periode 1998-2000

13.Ir. Eko Widianto MT periode 2000-2002

14.Ardiansyah,Ph.d periode 2002-2004

15.Dr. Wawan Gunawan periode 2004-2006

16.Abdul Mutalib Masdar, M.Ba, periode 2006-2008

17.

Elan Biantoro, periode 2008-2010

18.Yosi Hirosiadi, 2010-2012

19.

Prof. Dr. Sri Widiyantoro, 2012-2014


42/151


Pengurus HAGI 2012-2014

Executive AdvisorsHAGI

o Prof. Dr. Djoko Santoso (DIKTI)

o Prof. Dr. Hery Hardjono (LIPI)

o Dr. Andi Eka Sakya (BMKG)

o Dr. R. Sukhyar (Badan Geologi)

o Adriansyah, PhD (Pertamina)

AdvisorsHAGI

o Prof. Dr. Wawan G.A. Kadir (ITB)

o Dr. Eko Widianto (Univ. Trisakti)

o Abdul Mutalib Masdar (PHE)

o Elan Biantoro (BPMIGAS)

o

Yosi Hirosiadi (Pertamina EP)

Executi ve Commi tteeHAGI 2012-2014

President: Prof. Sri Widiyantoro, PhD (ITB)

General Secretary: Mailendra (Kreasindo)

Scientific Secretary: Dr. Andri D. Nugraha (ITB)

Deputy : Zulfakriza Zulhan (ITB)

Treasury: Rusalida Raguwanti (Pertamina UTC)

Deputy : Andi M. Adiwiarta (PHE)

VP Membership and Continui ng Education:Arii Ardjuna (BPMIGAS)

Madong Mangku Hutahaen (Schlumberger)


43/151


Sheila Anastasia (Chevron)

Fahdi Maula (Schlumberger)

Farid Rochmadianto (PHE)

Miranthi C. Dewi (Paradigm)

VP Scienti fi c and Tech Program and Review:Dr. rer.nat. Awali Priyono (ITB)

Dr. Rahmat Sule (ITB)

Tommy A. Jusri (Pertamina UTC)

M. Yunan (MIGAS)

Danang Eko (BMKG)

Dr. rer. nat. Wiwit Suryanto (UGM)

VP Meeting and Conference :Edwin Trisnohadi (Paradigm)

Befriko Murdianto (Chevron)

Abdullah Nurhasan (Pertamina EP)

Angke Nuraini (BP)

Randy Condronegoro (PetroChina)

Agung Adi Susanto (Pertamina UTC)

Asnidar (BPMIGAS)

VP External and Capacity Bui lding:Dr. Widya Utama (ITS)

Khairul Rizal (Quest)

Andy Manappiang (Lemigas)

Ginanjar (Chevron)

Boko Nurdiyanto Suwardi (BMKG)

VP Focus Group Fascili tator :Dr. Susilo Hadi (P3GL)


44/151


Dr. Udrekh (BPPT)

Dr. Tri Wahyu Hadi (ITB)

Lukman Arifin (P3GL)

Hafzal Hanief (Pertamina UTC)

Dr. Adi Susilo (Universitas Brawijaya)

Editori al Board Chief:Dr. Irwan Meilano (ITB)

Dr. rer. nat Abdul Haris (UI)

Dr. Hamzah Latief (ITB)

Phill Cummins, PhD (ANU)

Erdinc Saygin, PhD (ANU)

Dr. rer. nat. Makky Jaya (GFZ Postdam)

Dr. Eddy Arus Sentani (PND)

Cecep Rudiana (HESS)


45/151


VI.

Penutup

Demikian buku panduan lokakarya ini kami susun, semoga pelaksanaan lokakarya berjalansebagaimana mestinya dan dalam pelaksanaan lokakarya nanti tujuan dan harapan dari

penyelenggaraan lokakarya ini bisa tercapai.


46/151


Lampiran

1.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 11 TAHUN 2014, TENTANGKEINSINYURAN.

2.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NO 8 TAHUN 2012, TENTANG

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA.

3.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

NO. 49 TAHUN 2014, TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.

4. Surabaya City Guide & Tourism Map


47/151

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

KEINSINYURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa keinsinyuran merupakan kegiatan

penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

memajukan peradaban dan meningkatkan

kesejahteraan umat manusia sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa upaya memajukan peradaban dan

meningkatkan kesejahteraan umat manusia dicapai

melalui penyelenggaraan keinsinyuran yang andal

dan profesional yang mampu meningkatkan nilai

tambah, daya guna dan hasil guna, memberikan

pelindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan;

c. bahwa untuk ketahanan nasional dalam tatanan

global, penyelenggaraan keinsinyuran sebagaimana

dimaksud dalam huruf b memerlukan peningkatan

penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi melalui pendidikan, pengembangan

keprofesian berkelanjutan dan riset, percepatan

penambahan jumlah insinyur yang sejajar dengan

negara teknologi maju, peningkatan minat pada

pendidikan teknik, dan peningkatan mutu insinyur

profesional;


48/151

- 3 -

3.

Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar

profesi di bidang Keinsinyuran.

4.

Insinyur Asing adalah Insinyur yang

berkewarganegaraan asing.

5.

Program Profesi Insinyur adalah program pendidikantinggi setelah program sarjana untuk membentuk

kompetensi Keinsinyuran.

6.

Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi

Keinsinyuran yang secara terukur dan objektif

menilai capaian kompetensi dalam bidang

Keinsinyuran dengan mengacu pada standar

kompetensi Insinyur.

7.

Sertifikat Kompetensi Insinyur adalah bukti tertulisyang diberikan kepada Insinyur yang telah lulus Uji

Kompetensi.

8.

Surat Tanda Registrasi Insinyur adalah bukti tertulis

yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia

kepada Insinyur yang telah memiliki Sertifikat

Kompetensi Insinyur dan diakui secara hukum untuk

melakukan Praktik Keinsinyuran.

9.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalahupaya pemeliharaan kompetensi Insinyur untuk

menjalankan Praktik Keinsinyuran secara

berkesinambungan.

10.

Pengguna Keinsinyuran adalah pihak yang

menggunakan jasa Insinyur berdasarkan ikatan

hubungan kerja.

11.

Pemanfaat Keinsinyuran adalah masyarakat yang

memanfaatkan hasil kerja Keinsinyuran.

12.

Dewan Insinyur Indonesia adalah lembaga yang

beranggotakan pemangku kepentingan dalam

penyelenggaraan Keinsinyuran yang berwenang

membuat kebijakan penyelenggaraan Keinsinyuran

dan pengawasan pelaksanaannya.


49/151

- 4 -

13.

Persatuan Insinyur Indonesia, yang selanjutnya

disingkat PII, adalah organisasi wadah berhimpun

Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan

Keinsinyuran di Indonesia.

14.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Keinsinyuran berdasarkan Pancasila dan

berasaskan:

a.

profesionalitas;

b.

integritas;

c.

etika;

d.

keadilan;

e.

keselarasan;

f.

kemanfaatan;

g.

keamanan dan keselamatan;

h.

kelestarian lingkungan hidup; dan

i.

keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Keinsinyuran bertujuan:

a.

memberikan landasan dan kepastian hukum bagi

penyelenggaraan Keinsinyuran yang bertanggung

jawab;

b. memberikan . . .


50/151

- 5 -

b.

memberikan pelindungan kepada Pengguna

Keinsinyuran dan Pemanfaat Keinsinyuran dari

malapraktik Keinsinyuran melalui penjaminan

kompetensi dan mutu kerja Insinyur;

c.

memberikan arah pertumbuhan dan peningkatanprofesionalisme Insinyur sebagai pelaku profesi yang

andal dan berdaya saing tinggi, dengan hasil

pekerjaan yang bermutu serta terjaminnya

kemaslahatan masyarakat;

d.

meletakkan Keinsinyuran Indonesia pada peran

dalam pembangunan nasional melalui peningkatan

nilai tambah kekayaan tanah air dengan menguasai

dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologiserta membangun kemandirian Indonesia; dan

e.

menjamin terwujudnya penyelenggaraan

Keinsinyuran Indonesia dengan tatakelola yang baik,

beretika, bermartabat, dan memiliki jati diri

kebangsaan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Keinsinyuran meliputi:

a.

cakupan Keinsinyuran;

b.

standar Keinsinyuran;

c.

Program Profesi Insinyur;

d.

registrasi Insinyur;

e.

Insinyur Asing;

f.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;

g.

hak dan kewajiban;

h.

kelembagaan Insinyur;

i. organisasi profesi Insinyur; dan

j.

pembinaan Keinsinyuran.


51/151

- 6 -

BAB III

CAKUPAN KEINSINYURAN

Pasal 5

(1)

Keinsinyuran mencakup disiplin teknik:

a.

kebumian dan energi;

b.

rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;

c.

industri;

d.

konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;

e.

pertanian dan hasil pertanian;

f. teknologi kelautan dan perkapalan; dan

g.

aeronotika dan astronotika.

(2)

Keinsinyuran mencakup bidang:

a.

pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi;

b.

penelitian, pengembangan, pengkajian, dan

komersialisasi;

c.

konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi;

d.

teknik dan manajemen industri, manufaktur,

pengolahan, dan proses produk;

e.

ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral;

f.

penggalian, penanaman, peningkatan, dan

pemuliaan sumber daya alami; dan

g.

pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan

pemeliharaan aset.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan disiplin

teknik Keinsinyuran dan cakupan bidang

Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV . . .


52/151

- 7 -

BAB IV

STANDAR KEINSINYURAN

Pasal 6

(1)

Untuk menjamin mutu kompetensi dan

profesionalitas layanan profesi Insinyur,

dikembangkan standar profesi Keinsinyuran yang

terdiri atas:

a.

standar layanan Insinyur;

b.

standar kompetensi Insinyur; dan

c.

standar Program Profesi Insinyur.

(2)

Standar layanan Insinyur ditetapkan oleh menteri

yang membina bidang Keinsinyuran atas usul PII.

(3)

Standar kompetensi Insinyur ditetapkan oleh Dewan

Insinyur Indonesia bersama menteri yang membina

bidang Keinsinyuran.

(4)

Standar Program Profesi Insinyur ditetapkan oleh

Menteri yang disusun atas usul perguruan tinggi

penyelenggara Program Profesi Insinyur bersama

dengan menteri yang membina bidang Keinsinyuran

dan Dewan Insinyur Indonesia.

BAB V

PROGRAM PROFESI INSINYUR

Pasal 7

(1)

Untuk memperoleh gelar profesi Insinyur, seseorang

harus lulus dari Program Profesi Insinyur.

(2)

Syarat untuk dapat mengikuti Program Profesi

Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:


53/151

- 8 -

a.

sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang

teknik, baik lulusan perguruan tinggi dalam

negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang

telah disetarakan; atau

b.

sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjanabidang sains yang disetarakan dengan sarjana

bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik

melalui program penyetaraan.

(3)

Program Profesi Insinyur dapat diselenggarakan

melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 8

(1)

Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh

perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian

terkait, PII, dan kalangan industri dengan mengikuti

standar Program Profesi Insinyur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

(2)

Seseorang yang telah memenuhi standar Program

Profesi Insinyur, baik melalui program profesi

maupun melalui

mekanisme rekognisi pembelajaranlampau, serta lulus Program Profesi Insinyur berhak

mendapatkan sertifikat profesi Insinyur dan dicatat

oleh PII.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Profesi

Insinyur diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1)

Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) disingkat dengan Ir. dan

dicantumkan di depan nama yang berhak

menyandangnya.


54/151

- 9 -

(2)

Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan oleh perguruan tinggi

penyelenggara Program Profesi Insinyur yang bekerja

sama dengan kementerian terkait dan PII.

BAB VI

REGISTRASI INSINYUR

Pasal 10

(1)

Setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik

Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat

Tanda Registrasi Insinyur.

(2)

Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh PII.

Pasal 11

(1)

Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seorang

Insinyur harus memiliki Sertifikat Kompetensi

Insinyur.(2)

Sertifikat Kompetensi Insinyur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus Uji

Kompetensi.

(3)

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Surat Tanda Registrasi Insinyur paling sedikit

mencantumkan:

a. jenjang kualifikasi profesi; dan

b.

masa berlaku.


55/151


56/151

- 11 -

Pasal 16

(1)

Dalam hal Insinyur yang telah mendapatkan Surat

Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 melakukan kegiatan Keinsinyuranyang menimbulkan kerugian materiil, Insinyur

dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda;

c. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;

d. pembekuan Surat Tanda Registrasi Insinyur;

dan/atau

e. pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Insinyur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan

Pasal 14 dan tata cara pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

INSINYUR ASING

Pasal 18

(1)

Insinyur Asing hanya dapat melakukan Praktik

Keinsinyuran di Indonesia sesuai dengan kebutuhan

sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan

teknologi pembangunan nasional yang ditetapkan


57/151

- 12 -

(2)

Insinyur Asing yang melakukan Praktik Keinsinyuran

di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.(3)

Untuk mendapat surat izin kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Insinyur Asing harus

memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur dari PII

berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat

kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya.

(4)

Dalam hal Insinyur Asing tidak memiliki surat tanda

registrasi atau sertifikat kompetensi Insinyur

menurut hukum negaranya sebagaimana dimaksudpada ayat (3), Insinyur Asing harus memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 19

(1) Insinyur Asing wajib melakukan alih ilmu

pengetahuan dan teknologi.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmupengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Insinyur

Indonesia.

Pasal 20

Insinyur Asing yang memberikan jasa Keinsinyuran

dalam penanganan bencana atau konsultasi yang bersifat

insidental tidak memerlukan surat izin kerja, tetapi harus

memberitahukan kepada kementerian terkait.

Pasal 21 . . .


58/151

- 13 -

Pasal 21

(1)

Insinyur Asing yang melakukan kegiatan

Keinsinyuran di Indonesia tanpa memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;

c. pembekuan izin kerja;

d. pencabutan izin kerja; dan/atau

e. tindakan administratif lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Insinyur Asing yang dalam kegiatannya menimbulkan

kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa

denda.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Insinyur Asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan

Pasal 20 serta tata cara pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 23

(1)

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bertujuan:

a.

memelihara kompetensi dan profesionalitas


59/151

- 14 -

b.

mengembangkan tanggung jawab sosial Insinyur

pada lingkungan profesinya dan masyarakat di

sekitarnya.

(2)

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

diselenggarakan oleh PII dan dapat bekerja samadengan lembaga pelatihan dan pengembangan profesi.

(3)

Standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

disusun dan ditetapkan oleh Dewan Insinyur

Indonesia sesuai dengan perkembangan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4)

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan

syarat untuk perpanjangan Surat Tanda Registrasi

Insinyur.

(5)

PII melakukan pemantauan dan penilaian atas

pelaksanaan Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Insinyur

Pasal 24

Insinyur dan Insinyur Asing berhak:

a.

melakukan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan

standar Keinsinyuran;

b.

memperoleh jaminan pelindungan hukum selama

melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik

insinyur dan standar Keinsinyuran;

c. memperoleh . . .


60/151

- 15 -

c.

memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang

lengkap dan benar dari Pengguna Keinsinyuran

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d.

menerima imbalan hasil kerja sesuai denganperjanjian kerja; dan

e. mendapatkan pembinaan dan pemeliharaan

kompetensi profesi Keinsinyuran.

Pasal 25

Insinyur dan Insinyur Asing berkewajiban:

a.

melaksanakan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengankeahlian dan kode etik Insinyur;

b.

melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian

dan kualifikasi yang dimiliki;

c. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar

Keinsinyuran;

d.

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian

kerja dengan Pengguna Keinsinyuran;

e.

melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku,

agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial,

politik, dan budaya;

f.

memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta mengikuti Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan;

g.

mengutamakan kaidah keselamatan, kesehatan kerja,

dan kelestarian lingkungan hidup;

h.

mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam

kegiatan Keinsinyuran secara berkesinambungan;

i.

menerapkan keberpihakan pada sumber daya

manusia Keinsinyuran nasional, lembaga kerja

Keinsinyuran nasional, dan produk hasil

Keinsinyuran nasional dalam kegiatan Keinsinyuran;


61/151

- 16 -

j.

melaksanakan secara berkala dan teratur kegiatan

Keinsinyuran terkait dengan darma bakti masyarakat

yang bersifat sukarela; dan

k.

melakukan pencatatan rekam kerja Keinsinyuran

dalam format sesuai dengan standar Keinsinyuran.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengguna Keinsinyuran

Pasal 26

Pengguna Keinsinyuran dalam menerima hasil kerja

Insinyur berhak:

a.

mendapatkan cakupan dan mutu pelaksanaan

kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan perjanjian

kerja;

b.

mendapatkan informasi secara lengkap dan benar

atas jasa dan hasil kegiatan Keinsinyuran;

c.

memperoleh pelindungan hukum sebagai konsumen

atas jasa dan hasil kegiatan Keinsinyuran;

d.

menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan

atas pelaksanaan kegiatan Keinsinyuran;

e.

menolak hasil kegiatan Keinsinyuran yang tidak

sesuai dengan perjanjian kerja; dan

f.

melakukan tindakan hukum atas pelanggaran

perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 27

Pengguna Keinsinyuran berkewajiban:

a. memberikan informasi, data, dan dokumen yang

lengkap dan benar tentang kegiatan Keinsinyuran

yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

dan ketentuan peraturan perundang-undangan;


62/151

- 17 -

b.

mengikuti petunjuk Insinyur atas hasil kegiatan

Keinsinyuran yang akan diterima;

c.

memberikan imbalan yang setara dan adil atas jasa

yang diterima kepada Insinyur dan Insinyur Asing

sesuai dengan jenjang kualifikasi; dand.

mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat

pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemanfaat Keinsinyuran

Pasal 28

Pemanfaat Keinsinyuran berhak:

a. mendapatkan informasi atas keselamatan hasil

kegiatan Keinsinyuran;

b.

memanfaatkan hasil kegiatan Keinsinyuran secara

aman dan nyaman sesuai dengan standar

Keinsinyuran; dan

c.

mendapatkan pelindungan hukum dari malapraktikKeinsinyuran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 29

Pemanfaat Keinsinyuran berkewajiban mengikuti

ketentuan standar penggunaan hasil kegiatan

Keinsinyuran.

BAB X . . .


63/151

- 18 -

BAB X

DEWAN INSINYUR INDONESIA

Pasal 30

(1) Untuk mencapai tujuan pengaturan Keinsinyuran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk

Dewan Insinyur Indonesia.

(2) Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Dewan Insinyur Indonesia berkedudukan di ibu kota

Negara Republik Indonesia.

(4) Dewan Insinyur Indonesia beranggotakan paling

sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:

a.

Pemerintah;

b.

industri;

c.

perguruan tinggi;

d.

PII; dan

e.

Pemanfaat Keinsinyuran.

(5) Keanggotaan Dewan Insinyur Indonesia ditetapkan

oleh Presiden atas usul Menteri.

(6) Keanggotaan Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 5 (lima) tahun

dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan berikutnya.

Pasal 31

Dewan Insinyur Indonesia mempunyai fungsi perumusan

kebijakan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan

Praktik Keinsinyuran.

Pasal 32 . . .


64/151

- 19 -

Pasal 32

Dewan Insinyur Indonesia mempunyai tugas:

a.

menetapkan kebijakan sistem registrasi Insinyur;

b.

mengusulkan standar Program Profesi Insinyur;

c.

menetapkan standar Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan;

d.

melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik

Keinsinyuran oleh PII;

e.

menetapkan kebijakan sistem Uji Kompetensi;

f.

menetapkan standar kompetensi Insinyur;

g.

melakukan perjanjian kerja sama Keinsinyuran

internasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

h.

mengesahkan perjanjian kerja sama Keinsinyuran

internasional yang dilakukan oleh PII sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32, Dewan Insinyur Indonesia mempunyai

wewenang:

a.

mengesahkan sistem registrasi Insinyur;

b.

mengesahkan sistem Uji Kompetensi;

c.

melakukan pencatatan terhadap Insinyur yang

dikenai sanksi karena melanggar ketentuan kode etik

Insinyur; dan

d.

membuat peraturan pelaksanaan mengenai fungsi,

tugas, dan kewenangan Dewan Insinyur Indonesia.

Pasal 34 . . .


65/151

- 20 -

Pasal 34

(1) Pendanaan Dewan Insinyur Indonesia bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pendanaan Dewan Insinyur Indonesia sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan

dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Dewan Insinyur Indonesia dapat membiayai tugasnya

yang dilaksanakan oleh PII.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur

organisasi, rekrutmen dan jumlah anggota, serta

pendanaan Dewan Insinyur Indonesia diatur dengan

Peraturan Presiden.

BAB XI

PERSATUAN INSINYUR INDONESIA

Pasal 36

(1) Insinyur Indonesia berhimpun dalam wadah

organisasi PII.

(2) Kekuasaan tertinggi PII berada pada kongres.

(3) Pimpinan PII dipilih oleh kongres.

(4) PII berkedudukan di ibu kota Negara Republik

Indonesia.

Pasal 37

PII mempunyai fungsi pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.


66/151

- 21 -

Pasal 38

PII mempunyai tugas:

a.

melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan

standar;b.

melaksanakan Program Profesi Insinyur bersama

dengan perguruan tinggi sesuai dengan standar;

c.

melaksanakan Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan;

d.

melakukan pengendalian dan pengawasan bagi

terpenuhinya kewajiban Insinyur;

e.

melaksanakan registrasi Insinyur;

f.

menetapkan, menerapkan, dan menegakkan kode etik

Insinyur;

g.

menjalin perjanjian kerja sama Keinsinyuran

internasional; dan

h.

memberikan advokasi bagi Insinyur.

Pasal 39

PII mempunyai wewenang:

a.

menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan

registrasi Insinyur sesuai dengan jenjang kualifikasi

Insinyur;

b.

menerbitkan, memperpanjang, membekukan, dan

mencabut Surat Tanda Registrasi Insinyur;

c.

menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sesuai

dengan jenjang kualifikasi Insinyur;

d.

menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran

kode etik Insinyur berdasarkan hasil investigasi;

e.

menjatuhkan sanksi terhadap Insinyur yang tidak

memenuhi standar Keinsinyuran;


67/151

- 22 -

f.

menjatuhkan sanksi terhadap Insinyur yang

melakukan pelanggaran kode etik Insinyur;

g.

memberikan akreditasi keprofesian pada himpunan

keahlian Keinsinyuran; dan

h.

melakukan perjanjian kerja sama Keinsinyuraninternasional.

Pasal 40

(1) Untuk menegakkan kode etik Insinyur, PII

membentuk majelis kehormatan etik.

(2) Struktur, fungsi, dan tugas majelis kehormatan etik

diatur dalam suatu anggaran dasar dan anggaranrumah tangga PII.

Pasal 41

(1) Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan Insinyur

dalam melaksanakan Praktik Keinsinyuran,

ditetapkan kode etik Insinyur sebagai pedoman tata

laku profesi.

(2) Kode etik Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disusun oleh PII.

(3) Seseorang yang akan menjadi Insinyur wajib

menyatakan kesanggupan untuk mematuhi kode etik

Insinyur.

Pasal 42

Kode etik Insinyur harus dijadikan pedoman dan

landasan tingkah laku setiap Insinyur dalam

melaksanakan Praktik Keinsinyuran.

Pasal 43 . . .


68/151

- 23 -

Pasal 43

(1)

Pendanaan PII bersumber dari:

a. iuran anggota; dan

b. sumber pendanaan lain yang sah menurutketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pendanaan PII sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikelola secara transparan dan akuntabel serta

diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 44

Struktur, tata kerja, rekrutmen pengurus, kode etik, dan

pendanaan PII diatur dalam suatu anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga PII.

BAB XII

PEMBINAAN KEINSINYURAN

Pasal 45

(1)

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan

Keinsinyuran.

(2)

Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Menteri dan menteri yang terkait.

Pasal 46

Pembinaan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 dilaksanakan dengan:

a menetapkan


69/151

- 24 -

a.

menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas

Keinsinyuran berdasarkan rekomendasi Dewan

Insinyur Indonesia;

b.

melakukan pemberdayaan Keinsinyuran;

c.

meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan,dan kemampuan perekayasaan;

d.

mendorong industri yang berkaitan dengan

Keinsinyuran untuk melakukan penelitian dan

pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai

tambah produksi;

e.

mendorong Insinyur agar kreatif dan inovatif untuk

menciptakan nilai tambah;

f.

melakukan pengawasan atas penyelenggaraan

Keinsinyuran;

g.

melakukan pembinaan dalam kaitan dengan

remunerasi tarif jasa Keinsinyuran yang setara dan

berkeadilan;

h.

mendorong peningkatan produksi dalam negeri yang

berdaya saing dari jasa Keinsinyuran;

i.

meningkatkan peran Insinyur dalam pembangunan

nasional; dan

j.

melakukan sosialisasi dan edukasi guna menarik

minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan di

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta

berprofesi sebagai Insinyur.

Pasal 47

(1)

Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur,

dan kriteria untuk Praktik Keinsinyuran.

(2)

Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk dapat

memenuhi syarat pemerolehan asuransi profesi bagi

Insinyur


70/151

- 25 -

(3)

PII membina anggotanya untuk menerapkan norma,

standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46, Pemerintah dapat melakukan audit kinerja

Keinsinyuran.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan

Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

(1)

Setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan

Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai Insinyur

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau pidana denda paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2)

Setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan

Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai insinyur

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang inisehingga mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya

nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran,

dan/atau hilangnya harta benda dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak

Rp1 000 000 000 00 (satu miliar rupiah)


71/151

- 26 -

Pasal 51

Setiap Insinyur atau Insinyur Asing yang melaksanakan

tugas profesi tidak memenuhi standar Keinsinyuran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c sehinggamengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa

seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau

hilangnya harta benda dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a.

Setiap orang yang telah mendapatkan gelar Insinyur

sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berhak

menggunakan gelarnya.

b.

Setiap Insinyur, sarjana teknik, sarjana teknik

terapan yang telah tersertifikasi dinyatakan sebagai

Insinyur teregistrasi dan harus menyesuaikannya

dengan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga)

tahun terhitung sejak Undang-Undang ini

diundangkan.

c.

Setiap Insinyur yang telah melakukan Praktik

Keinsinyuran dengan memiliki izin kerja, tetapi belum

tersertifikasi sebelum Undang-Undang ini

diundangkan dinyatakan sebagai Insinyur teregistrasi

dan harus menyesuaikannya dengan Undang-Undang

ini paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak

Undang-Undang ini diundangkan.


72/151

- 27 -

Pasal 53

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PII harus

disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang inidan mendapatkan persetujuan dari Menteri paling lambat

2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini

diundangkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak

Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 55

Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun

terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 56

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .


73/151

- 28 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaga Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd..

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 61


74/151

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11TAHUN 2014

TENTANG

KEINSINYURAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan bahwa setiap orang dalam mengembangkan dirinya

memerlukan pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi,seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan

kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan

kesejahteraan umum tersebut, salah satunya dapat dicapai dengan

tersedianya sumber daya manusia yang andal dan profesional yang

mampu melakukan rekayasa teknik guna meningkatkan nilai tambah,

daya saing, daya guna, efisiensi dan efektivit

( UploadMB.com ) Buku_panduan Lokakarya Geofisika 20__update

Documents