Top Banner
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ( LAKIP ) 2015 PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : S-14/PW33/1/2015 TANGGAL 25 Januari 2015 KANTOR GUBERNUR MALUKU UTARA
57

( LAKIP ) 2015

Dec 31, 2016

Download

Documents

dangmien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ( LAKIP ) 2015

PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

( LAKIP )

2015

PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : S-14/PW33/1/2015

TANGGAL 25 Januari 2015

KANTOR GUBERNUR MALUKU UTARA

Page 2: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Ringkasan Eksekutif

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP

Provinsi Maluku Utara tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Surat Keputusan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret

2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri

PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran strategis dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2012-2014, yang ditetapkan dengan

Surat Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor 1890 tahun

2012 adalah 11 Sasaran dari 2 tujuan dan 2 Misi.

Jumlah rekomendasi strategis yang dilaksanakan dalam tahun 2015

sebanyak 11 sasaran dengan hasil 7 sasaran telah tercapai, 4 sasaran kurang

tercapai. Upaya untuk mewujudkan seluruh sasaran tersebut sesuai target dalam

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2014 telah diserap dana sebesar

Rp9.957.060.990,00 atau sebesar 97,37 % dari anggaran sebesar

Rp10.226.078.000,00.

Sasaran yang tercapai adalah :

1. Meningkatnya pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan Negara/Daerah

Sasaran ini memperoleh capaian kinerja sebesar 177,27%

2. Meningkatnya pelayanan atas permintaan dari stakeholders

Sasaran ini memperoleh capaian kinerja sebesar 254,55%

3. Meningkatnya LKPD, LK K/L & LK BUMD yang memperoleh opini WTP dan WDP

Sasaran ini memperoleh capaian kinerja sebesar 161,29%

4. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama BPKP dengan mitra kerja

Sasaran ini memperoleh capaian kinerja sebesar 200,00%

5. Meningkatnya kapasitas SDM Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Sasaran ini memperoleh capaian kinerja sebesar 100,00%

6. Terwujudnya pemenuhan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Page 3: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Ringkasan Eksekutif

v

Sasaran ini memperoleh capaian kinerja sebesar 114,06%

7. Meningkatnya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

Sasaran ini memperoleh capaian kinerja sebesar 100,00%

Demikian ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2015.

Kepala Perwakilan,

Roely Kadir NIP 19610323 198302 1 001

Page 4: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Pengantar

i

KATA PENGANTAR

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

tahun 2015-2019, yang selanjutnya dijabarkan setiap tahunnya dalam dokumen

Penetapan Kinerja (Tapkin).

Dokumen yang digunakan untuk menganal isa pencapaian

program atas kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara adalah

Rencana Ker ja T ahunan (RKT) yang didokumentasikan dalam Dokumen

Penetapan Kiner ja (Tapk in) menjadi capaian kinerja tahun 2015 yang

tertuang dalam LaporanKinerja.

Format dan substansi Tapkin serta LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Utara tahun 2015 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2015 merupakan

salah satu media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang

telah ditetapkan. Selain itu LAKIP tahun 2015 menjadi sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja serta sebagai bahan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja

pada masa yang akan datang.

Kepala Perwakilan,

RoelyKadir NIP 19610323 198302 1 001

Page 5: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab I - Pendahuluan

1

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Utara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang

mencerminkan transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik. Hal ini,

agar selaras dengan peraturan yang berlaku, yaitu setiap organisasi publik

diwajibkan menyusun suatu Rencana Stratejik (Strategic Plan), Rencana Kinerja

(Performance Plan), dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam

bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability

Report).

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara adalah unit organisasi yang berada di

daerah dan sebagai satuan kerja perwakilan yang bertanggung jawab langsung

kepada Kepala BPKP.

Dalam Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal

30 Mei 2001, yang terakhir telah diperbaharui dengan Peraturan Kepala BPKP

Nomor : 13 Tahun 2014 tanggal 3 September 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah

ditetapkan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, yaitu :

Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara adalah ;

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara

dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum Negara;

3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau

atas permintaan Kepala Daerah;

4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya dan;

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi yang diselenggarakan meliputi :

Page 6: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab I - Pendahuluan

2

1. Penyiapan rencana dan program;

2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;

3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan pengurusan barang milik/ kekayaan daerah atas permintaan

daerah;

4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat

strategis dan/ atau lintas kementerian/ lembaga/ wilayah;

5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum Negara di wilayah

kerjanya;

6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah;

7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;

8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan Negara/daerah,

BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;

9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di

dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri

yang diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas

permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak

kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah

pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan

akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang

di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah

atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara,

badan usaha milik negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran

pembangunan dan pemberian bantuan audit dalam rangka perhitungan

kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi

penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta

Page 7: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab I - Pendahuluan

3

pengendalian mutu pengawasan; dan

13. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP

B. Aspek Strategis Organisasi

Faktor lingkungan adalah hal yang strategis yang dapat mempengaruhi pada

pencapaian kinerja organisasi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Faktor-

faktor lingkungan ini diidentifikasi dengan maksud agar dapat mengambil

langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan organisasi. Faktor-faktor lingkungan

tersebut diantaranya adalah :

Lingkungan Internal

1. Komitmen yang Kuat dari Seluruh Pegawai

Capaian kinerja yang baik tidak akan terwujud tanpa komitmen dari seluruh

pegawai, mulai jenjang teratas sampai terbawah. Selain berdampak pada

capaian kinerja, komitmen yang kuat tersebut juga diyakini berpengaruh

terhadap pelaksanaan budaya kerja secara keseluruhan.

2. Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah auditor per 31 Desember 2015 sebanyak 48 orang termasuk 3 orang

calon auditor yang merupakan CPNS yang ditempatkan pada BPKP

Perwakilan Maluku Utara. Perbandingan antara ketua tim (Auditor Muda)

dengan anggota tim adalah 7 berbanding 32 atau memiliki rasio 1 : 4.57

dengan kata lain, rasio tersebut masih belum ideal (ideal 1 : 2,0) dalam

menentukan tim untuk melaksanakan penugasan audit dan penugasan

lainnya.

Jika dibandingkan dengan jumlah obyek pengawasan yang potensial, jumlah

tenaga yang ada masih kurang memadai. Peningkatan kualitas dan kuantitas

sumber daya manusia secara bertahap dan berkelanjutan akan diupayakan

karena dapat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas di

daerah secara lebih optimal. Permasalahan dalam pengelolaan SDM adalah

jumlah SDM yang ada saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan

jumlah obyek pengawasan dan komposisi SDM berdasarkan sertifikasi.

Page 8: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab I - Pendahuluan

4

3. Perubahan Kebijakan dan Dukungan BPKP di Tingkat Pusat

Adanya perubahan suatu kebijakan organisasi oleh BPKP Pusat yang

dilakukan pada perjalanan tahun jelas mempengaruhi capaian kinerja

perwakilan-perwakilan pada akhir tahun. Begitu juga halnya dengan

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai suatu organisasi di tingkat

perwakilan yang menginduk kepada organisasi tingkat pusat, tidak lepas dari

pengaruh kebijakan yang dibuat BPKP Pusat.

Sedangkan dukungan BPKP di tingkat pusat dapat berupa dana maupun

sistem dan metode kerja. Sistem dan metode kerja sangat bermanfaat

sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Lingkungan Eksternal

1. Tuntutan Masyarakat untuk Terbentuknya Aparatur yang Bersih dan

Bebas dari Praktik-Praktik KKN

Arah kebijakan Pemerintah yang menyatakan „perang‟ terhadap tindak pidana

korupsi dengan peningkatan program-program pemberantasan korupsi

sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat pada saat ini yaitu

makin tumbuhnya kesadaran terhadap bahaya praktik-praktik korupsi, kolusi,

dan nepotisme (KKN). Kesadaran masyarakat tersebut mempengaruhi

tuntutan terhadap kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai

lembaga pengawasan.

Tuntutan tersebut sudah selayaknya diantisipasi melalui program-program

audit investigasi atas indikasi penyimpangan yang merugikan negara/daerah ,

BUMN/D dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan

pemerintah serta pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi

pemerintah lainnya.

2. Tuntutan Terselenggaranya Kepemerintahan yang Baik (Good

Governance)

Tuntutan masyarakat atas kinerja pelayanan aparat birokrasi saat ini sudah

sangat tinggi. Sudah bukan zamannya aparat birokrasi „dilayani‟ tetapi

sekarang harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Page 9: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab I - Pendahuluan

5

Perubahan paradigma kepemerintahan menuju ke arah “ good governance ”

tersebut dan penciptaan administrasi pemerintah yang berdaya guna,

berhasil guna, dan berkeadilan telah membuka kesadaran bagi setiap orang,

terutama aparat pemerintah, untuk senantiasa tanggap akan tuntutan

lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik secara

transparan dan berakuntabilitas. Disamping tuntutan atas pelaksanaan “

Reformasi Birokrasi ” yang harus sudah ada dampaknya atas hasil dari

reformasi birokrasi tersebut.

Terhadap tuntutan ini, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah

mengantisipasi antara lain dengan melakukan sosialisasi, evaluasi dan

memberikan bimbingan teknis kepada Instansi Pemerintah Pusat, Daerah

maupun BUMD mengenai pentingnya membangun Good Governance (GG).

3. Tuntutan Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

secara Memadai.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP mengemban tugas yang sangat

strategis sebagai lembaga yang berperan sebagai Pembina terselenggaranya

SPIP di lingkungan Pemerintah.

Beberapa pasal dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan tugas

BPKP adalah:

1) Pasal 49 ayat (2): ”BPKP melakukan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

a) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan

c) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden”;

2) Pasal 54 ayat (3): “secara berkala BPKP menyusun dan menyampaikan

ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan

kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara”;

3) Pasal 57 ayat (4): “BPKP melakukan reviu atas LKPP (Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat) sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada

Presiden”;

Page 10: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab I - Pendahuluan

6

4) Pasal 59 ayat (2): “BPKP melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP

yang meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP,

sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan

konsultansi SPIP, dan peningkatan kompetensi auditor aparat

pengawasan intern pemerintah”.

Tugas-tugas tersebut pada akhirnya akan diturunkan dalam bentuk

pelaksanaan tugasnya kepada Perwakilan BPKP termasuk di dalamnya

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

4. Tugas BPKP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

Terbitnya Perpres Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan menjelaskan tugas BPKP yaitu

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, BPKP memiliki fungsi sebagaimana mana

dijabarkan dalam pasal 3 Perpres Nomor 192 Tahun 2014, yaitu:

a. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

b. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran

negara/daerah;

c. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan dan pelaksanaan

pemanfaatan aset negara/daerah;

d. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian

intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan

program pemerintahan yang strategis;

e. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program;

f. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern

terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan

nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah

lainnya;

Page 11: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab I - Pendahuluan

7

g. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja

pemerintah pusat;

h. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;

i. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah

sesuai peraturan perundang-undangan;

j. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi

jabatan fungsional auditor;

k. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di

bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;

l. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan

informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas

keuangan negara/daerah;

m. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksaan tugas dan fungsi

BPKP;

n. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan,

dan rumah tangga.

C. Kegiatan dan Layanan Produk

Sejalan dengan upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance), meningkatnya pelayanan publik, dan

terwujudnya iklim yang mencegah KKN, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Barat melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai berikut:

1. Pendampingan Penerapan Aplikasi SIMDA;

2. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

3. Pendampingan Penerapan SPIP;

4. Pendampingan Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah;

5. Pendampingan Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD);

6. Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

7. Pendampingan Peningkatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah;

Page 12: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab I - Pendahuluan

8

o. Sosialisasi, Asistensi dan Assessment Penerapan Good Corporate

Governance pada BUMD.

p. Asistensi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Berbasis

Komputer pada PDAM.

8. Pendampingan Penyiapan Administrasi RSUD menjadi Badan Layanan

Umum;

9. Pengawasan terhadap BUMD;

10. Pencegahan KKN;

a. Sosialisasi Program Anti Korupsi pada Suatu Organisasi;

b. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan yang Bernuansa KKN;

11. Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum;

a. Audit Investigasi.

b. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

c. Pemberian Keterangan Ahli.

12. Pelatihan dan Reviu Proses Pengadaan Barang/Jasa;

13. Pendampingan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil

Pengawasan (SIM-HP);

14. Sosialisasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan

Pengawasan;

a. Sosialisasi Pendidikan dengan Kurikulum Khusus di Bidang Akuntansi

dan Keuangan Daerah.

b. Sosialisasi Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Tingkat

Trampil dan Tingkat Ahli.

c. Sosialisasi Diklat Teknis Substansi Bagi Auditor dan Pegawai Lainnya.

15. Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

Page 13: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab I - Pendahuluan

9

D. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi

Maluku Utara memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkan terjadi sinergi antar

lini dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

E. Sistematika Penyajian

Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif Menyampaikan secara ringkas rencana dan capaian

kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun

2015.

Kepala

Perwakilan

Kelompok Jabatan

Fungsional

Koorwasbid Akuntabilitas

Pemda

Koorwasbid Akuntan

Negara

Koorwasbid Instansi

Pemerintah Pusat

Koorwasbid

Investigasi

Kasubbag

Keuangan

Kasubbag

Kepegawaian, & Umum

Kabag

Tata Usaha

Koorwasbid Program,

Pelaporan &

Pembinaan APIP

Page 14: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab I - Pendahuluan

10

Bab I Pendahuluan

Menyajikan data umum yang mencakup tugas pokok

dan fungsi, struktur organisasi Perwakilan BPKP

Provinsi Maluku Utara dan faktor-faktor lingkungan

yang berpengaruh kepada kinerja organisasi

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Menyajikan rencana stratejik BPKP dan rencana

kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun

2015.

Rencana stratejik mencakup visi, misi, tujuan, dan

program yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi.

Rencana kinerja menggambarkan kinerja yang ingin

dicapai pada tahun 2015 beserta indikator

keberhasilannya.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja dalam tahun 2015 yang

memuat hasil pengukuran kinerja dengan uraian

keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja.

Bab IV Penutup

Menyajikan simpulan atas capaian kinerja dalam tahun

yang bersangkutan.

Page 15: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

12

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah

(5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu

organisasi.Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai suatu instansi, yang

merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat, mempunyai tugas mewujudkan

Rencana Stratejik yang telah dirumuskan BPKP Pusat. Dalam implementasinya,

rencana stratejik 2015-2019 telah disusun Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Utaradengan seoptimal mungkin menjabarkan rencana stratejik BPKP Pusat.

A. Rencana Strategis 2015-2019

1. Pernyataan Visi

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai

hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di

Wilayah Maluku Utara”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten

dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan

nasional.

Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar

dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan

BPKP.

1. Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu

audit intern dan auditor pemerintah RI.

Page 16: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

13

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai Auditor Internal

Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan

prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua

instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah

daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari

proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif,

tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai

penegakan prinsip independensi.

2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor

internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek

produk.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi

manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua,

terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi

penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan

BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada

pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat

luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis.

Sebagai penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Perwakilan BPKP

Provinsi Maluku Utara.

2. Pernyataan Misi

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan

dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi

pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden

Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan

kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun

Page 17: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

14

2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Adapun misi Perwakilan

BPKP Provinsi Maluku Utara adalah:

1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung

Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di

Wilayah Maluku Utara;

2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang

Efektif di Wilayah Maluku Utara; dan

3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Maluku Utara.

Misi 1

Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung

Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di

Wilayah Maluku Utara”.

Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat

BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu

“mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.

Tugas Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan mengandung makna:

1) Akuntabilitas

Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon

pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan stakeholder lainnya tentang

pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan

kepada penyelenggara pemerintahan.

Page 18: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

15

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192

Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi

pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat selain menjadi

kepanjangan tangan BPKP Pusat dengan mitra kerja Menteri dan Kepala

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Korporasi (K/L/P/K) juga

dengan seluruh Kepala KLPK di wilayah Provinsi Sumatera Barat melalui

jasa assurance, jasa consultancy.

2) Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP

melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya

fokus pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan

keuangan antara lain meliputi: pelaporan keuangan, kebijakan fiskal,

kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada periode 2015 2019,

sesuai misi ini, sasaran program pengawasan intern BPKP termasuk

mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional

dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

3) Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorong

mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan

keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas

LK KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang

LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK.

Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada

penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang

diterapkan untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan

pembiayaan. Dalam kaitan ini pengawasan intern diarahkan untuk

menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum

Negara baik dari substansi formulasi maupun implementasi kebijakan

pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk korporasinya. Kegiatan

Page 19: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

16

pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan

mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan

Penerimaan Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b)

Kebijakan Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan

Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d)

Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan

Korporasi.

4) Pengelolaan Pembangunan Nasional

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan

secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara,

namun terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional.

Strategi pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan,

yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi

pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi

pemerataan dan kewilayahan.

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang

bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP

diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara

partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur

organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam

menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah dan pembangunan

termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap

informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan

pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana

tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka

transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan

capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan

pengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran

pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga

Page 20: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

17

partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan

tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

Misi 2

Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

yang Efektif di Wilayah Maluku Utara

Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan

seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu

organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan

suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai

bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan

keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang

dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat

untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan

untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat

program (prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK

memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing

KLPK. BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan

pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari

sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP,

menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan

utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan

membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel

dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam

kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan

evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan

sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan

pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan

meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK.

Page 21: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

18

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung

dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan

korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik

antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan

untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan

(pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber

daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam

hal ini Sistem Pengendalian Intern.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan pembinaan

penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI oleh BPKP

diamanatkan dalam pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008 yang mencakup:

a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP

b. Sosialisasi SPIP

c. Pendidikan dan pelatihan SPIP

d. Pembimbingan dan konsultansi SPIP

e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah

Misi 3

Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

yang Profesional dan Kompeten di wilayah Maluku Utara

Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting

SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi

pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang

menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya

pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya

kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat

pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran

APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk

menjalankan tugas dan fungsinya.

Page 22: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

19

Peraga 2. 1. Kaitan Antar Misi BPKP

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya,

tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut,

sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas

APIP. Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi

APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas

APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a)

peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c)

praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja

dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan

dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk

kualitas independensi APIP.

3. Tujuan Stratejik

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun

waktu Renstra dan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi misi.

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

menetapkan empat tujuan, yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Provinsi Maluku Utara;

b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) di Provinsi Maluku Utara;

Page 23: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

20

c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional

dan Kompeten di Provinsi Maluku Utara; dan

d. Terselenggaranya Dukungan Teknis Pengawasan BPKP di Provinsi

Maluku Utara.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan strategis.

Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan

dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian

dari tujuan. Adapun sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Utara untuk Tahun 2015-2019, adalah:

a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Maluku Utara

40%;

b. Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi serta

program prioritas pembangunan nasional di wilayah Maluku Utara50%;

c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pada kementerian, lembaga,

dan pemerintah daerah serta korporasi di wilayah Maluku Utara5%;

d. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan 70% dan kualitas

pengelolaan keuangan 100% .

Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis BPKP untuk Tahun 2015-2019

adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.

5. Indikator Kinerja Program

Untuk mencapai tujuan diperlukan strategimelalui berbagai program. Program

adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan

hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program

merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya

sasaran/outcome dari program yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja program sebagaimana disajikan dalamTabel 2.1.

Page 24: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

21

Tabel 2.1 – Indikator Kinerja Program Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

No Indikator Kinerja Program

Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Provinsi Maluku Utara

Sasaran Strategis 1.1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Maluku Utara 40%

Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) di Provinsi Maluku Utara

Sasaran Strategis 2.1: Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP) pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi

serta program prioritas pembangunan nasional di wilayah Maluku Utara 50%;

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional

dan Kompeten di Provinsi Maluku Utara

Sasaran Strategis 3.1: Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pada

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta korporasi di wilayah Sumatera

Barat 5%;

Tujuan 4: Terselenggaranya Dukungan Teknis Pengawasan BPKP di Provinsi

Sumatera Barat

Sasaran Strategis 4.1: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan dan

kualitas pengelolaan keuanga

6. Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan yang ingin dicapai berikut program dan kegiatan yang dilaksanakan

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dalam Tahun 2015, adalah

sebagaimana disajikan dalam table 2.2:

Tabel 2.2 – Tujuan, Program, dan Kegiatan Tahun 2015

Tujuan

1 :

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Provinsi Maluku Utara

1.1 Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan SPIP (Program 06)

1.1.1. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian

1.1.2. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam

1.1.3. Pengawasan Intern Regional Pemerintah Daerah

1.1.4. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP pada BUMN/D

1.1.5. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP terkait Kegiatan Investigasi

Tujuan : Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Page 25: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

22

2 Pemerintah (SPIP) di Provinsi Maluku Utara

2.1. Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan SPIP (Program 06)

2.1.1. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Regional Pemda

Tujuan

3 :

Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Provinsi Maluku Utara

3.1. Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan SPIP (Program 06)

3.1.1. Pembinaan Tata Kelola APIP Pemda

Tujuan

4 :

Terselenggaranya Dukungan Teknis Pengawasan BPKP di Provinsi

Maluku Utara

4.1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya-

BPKP (Program 01)

4.1.1. Penyelenggaraan dukungan manajemen Perwakilan BPKP

4.1.2. Pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana Perwakilan BPKP

B. Perjanjian Kinerja 2015

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra

dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini

pengukuran indikator kinerja program. Untuk menguatkan pencapaian

sasaran strategis di Tahun 2015, disusun perjanjian kinerja atau penetapan

kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian

kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu,

dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang

mencantumkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama organisasi

beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen

dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang

diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang

bersifat outcome.

Tabel 2.3 – Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 (Output)

No Indikator Kinerja Output Satuan Target

Sasaran Strategis 1.1: Meningkatnya kualitas akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih

dan efektif di wilayah Maluku Utara40%

1 Rekomendasi hasil pengawasan Rekomen

dasi

93

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pemerintah

(SPIP) pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi serta program

prioritas pembangunan nasional di wilayah Maluku Utara

Page 26: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

23

No Indikator Kinerja Output Satuan Target

2 Rekomendasi hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP/SPI Rekomen

dasi

2

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pada kementerian,

lembaga, dan pemerintah daerah serta korporasi di wilayah Maluku Utara

3 Rekomendasi hasil pembinaan kapabilitas APIP Rekomen

dasi

2

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan dan kualitas

pengelolaan keuangan 100%

4 Jumlah laporan layanan dukungan manajemen perwakilan

BPKP

Laporan 60

5 Tersedianya alat pengolah data perwakilan BPKP unit 13

6 Tersedianya alat rumah tangga perwakilan BPKP unit 30

Page 27: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

29

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2015 merupakan bagian dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi

Maluku Utara. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan

Tahun 2015 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam

dokumen penetapan kinerja 2015. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja

program (IKP) yang dinilai signifikan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Utara dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara

langsung dengan mengacu pada indikator capaian program BPKP Pusat.

Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan jumlah IKP

yang tercapai dibagi dengan jumlah IKP dominan yang ditetapkan (outcome).

Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja

sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

Capaian atas IKP yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis

secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana

dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 – Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Program

No INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN TARGET REALISASI %

CAPAIAN

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan

Efektif 70%

Sasaran Program: Perbaikan Pengelolaan Program Priorotas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

1 Persentase Perbaikan tata

kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan program

% 40

100 250

Page 28: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

30

No INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN TARGET REALISASI %

CAPAIAN

strategis

Sasaran Program: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan

2 Persentase Perbaikan tata

kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan program prioritas

nasional

% 40 75 187,50

Sasaran Program: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah

3 Persentase Perbaikan tata

kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan program prioritas

nasional

% 40 100,00 250

Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI Korporasi

4 Perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan program prioritas

nasional

% 40 61,76 154,41

Sasaran Program: Perbaikan Pengelolaan Program Priorotas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian

5 Penyerahan hasil pengawasan

keinvestigasian kepada aparat

penegak hukum

% 40 80,65 201,61

Page 29: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

31

No INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN TARGET REALISASI %

CAPAIAN

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada 70%

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah

6 Penerapan Unsur SPIP pada

K/L Pemda/Efektivitas SPI

Korporasi secara memadai

% 50 1000 200,00

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 85% Pemerintah

Daerah

Sasaran Program: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Daerah

7 Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota Level 3

% 2 0 0,00

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar

100%

Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis

Pengawasan dan Pemanmfaatan Sarana Prasarana BPKP

8 Persepsi kepuasan layanan

Bagian Tata Usaha

Skala

Likert

7 7 100

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis berserta

realisasi anggarannya sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis,

khususnya terhadap IKP dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis

juga dilakukan terhadap indikator yang tidak secara langsung mendukung

Page 30: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

32

capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran

strategis.

Analisis tentang empat sasaran strategis yang ditetapkan oleh BPKP sebagai

alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan

sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional yang Bersih dan Efektif 70%

Meningkatnya kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga dan

pemerintah daerah merupakan tekad Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

sebagai perwujudan fungsi consulting. Upaya strategis yang dilaksanakan

dalam pencapaian sasaran ini adalah pendekatan intensif kepada mitra kerja

yang memungkinkan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melakukan

pendampingan dalam penyusunan ataupun reviu atas Laporan Keuangan

sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah

laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan

opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP.

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif diindikasikan oleh capaian 5

(lima) Sasaran Program dengan Indikator Kinerja Program yang terkait

langsung dengan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Capaian enam indikator kinerja program di tahun 2015 disajikan dalam Tabel

3.2.

Page 31: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

33

Tabel 3.2 – Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1

Berdasarkan data tersebut, dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang

sama pada Tabel 3.2, terlihat bahwa Indikator Kinerja Program “Meningkatnya

Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang

Bersih dan Efektif Tahun 2015 tercapai melebihi 100% dengan uraian masing-

masing capaian program sasaran strategis ini, adalah:

No INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN

TARGET

TAHUN

2015

REALISASI

TAHUN

2015

%

CAPAIAN

1 Persentase perbaikan tata

kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan program

strategis Bidang

Perekonomian Kemaritiman

% 40 100 250

2 Persentase perbaikan tata

kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan program prioritas

nasional Bidang Polhukam,

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

% 40 75 187,50

3 Persentase perbaikan tata

kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan program prioritas

nasional Bidang Pengawasan

Keuangan Daerah

% 40 100 250

4 Persentase Perbaikan tata

kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan SPI Korporasi

% 40 61,76 154,41

5 Penyerahan hasil pengawasan

keinvestigasian kepada

aparat penegak hukum

% 40 80,65 201,61

Page 32: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

34

Sasaran Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman

Sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 tahun 2014, BPKP

diberi tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan Negara maupun daerah dan pembangunan nasional

bersama dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya. Dalam

pelaksanaan pembangunan saat ini, Pemerintah telah membagi program

prioritas nasional dalam beberapa kluster. Kluster I program prioritas nasional

terdiri dari bidang pangan, energi, maritim dan infrastruktur. Perwakilan BPKP

Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan berbagai macam kegiatan

pengawasan dalam mengawal pembangunan di bidang-bidang ini. Sehingga

diharapkan salah satu pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang

ingin dicapai dalam lima tahun ke depan berupa pertumbuhan ekonomi yang

inklusif untuk mendukung kemandirian ekonomi dan mengurangi kesenjangan

antar wilayah dapat direalisasikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perwakilan BPKP Maluku Utara telah

melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk audit, evaluasi, monitoring,

verifikasi dan sosialisasi terhadap program prioritas pembangunan nasional

yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara bidang perekonomian dan kemaritiman

dilengkapi dengan satu indikator program, yaitu perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program strategis.

Pencapaian sasaran program dilakukan melalui target capaian delapan output

rekomendasi dan terealisasi 100%. Realisasi rekomendasi/tindak lanjut

sebanyak delapan rekomendasi atau sebesar 100%.

Capaian tersebut terdiri dari:

1) Satuan Kerja (satker) agar mengefektifkan tugas dan fungsi Tim

pengendali dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi pengawasan;

2) Satker membuat laporan hasil pekerjaan sesuai ketentuan dan

didukung dokumen yang memadai;

Page 33: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

35

3) Satker agar membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik;

4) Satker agar melakukan pengawasan kepada fasilitator dalam kegiatan

pendampingan baik yang berupa pekerjaan fisik maupun non fisik

5) Satker bekerjasama dengan instansi teknis terkait untuk menyusun

peraturan mengenai organisasi, dan tata kelola, serta pelimpahan

kewenangan atas perizinan dan non perizinan serta penanaman modal

yang sesuai dengan peraturan,

6) Satker bekerjasama dengan kepala BKD untuk melakukan rotasi

pegawai sesuai dengan ilmu dan kopetensinya

7) Pembentukan Tim Koordinasi PPIP Provinsi Maluku Utara Tahun

Anggaran 2015

8) Mendorong satuan kerja untuk menyelesaikan laporan pada batas waktu

yang ditetapkan

Capaian indikator kinerja program berupa persentase perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program strategis

bidang perekonomian dan kemaritiman sebesar 250% didukung oleh capaian

indikator output (100%) dan outcome (100%) sebagaimana tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Pencapaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 1

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Sasaran Program 2 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

No INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN

TARGET

TAHUN

2015

REALISASI

TAHUN

2015

%

CAPAIAN

1 Persentase perbaikan tata

kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan program

strategis Bidang

Perekonomian Kemaritiman

% 40 100 250

Page 34: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

36

Sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 tahun 2014, BPKP

diberi tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan Negara maupun daerah dan pembangunan nasional

bersama dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya. Dalam

pelaksanaan pembangunan saat ini, Pemerintah telah membagi program

prioritas nasional dalam beberapa kluster. Kluster II program prioritas nasional

terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan kemiskinan. Perwakilan BPKP

Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan berbagai macam kegiatan

pengawasan dalam mengawal pembangunan di bidang ini. Sehingga

diharapkan salah satu pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang

ingin dicapai dalam lima tahun ke depan berupa keberlanjutan kehidupan

sosial dan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perwakilan BPKP Maluku Utara telah

melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk audit, monitoring, bimbingan

teknis dan pemetaan terhadap program prioritas pembangunan nasional yang

dilaksanakan di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Sasaran program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan dilengkapi dengan satu indikator program, yaitu Perbaikan

tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program

prioritas nasional.

Pencapaian sasaran program dilakukan melalui target capaian delapan output

rekomendasi dan terealisasi 100%. Realisasi rekomendasi/tindak lanjut

sebanyak delapan rekomendasi atau sebesar 100%.

Capaian tersebut terdiri dari:

Pemantauan atas penyerapan anggaran Satker pada Kementerian/Lembaga

secara maksimal sampai akhir tahun telah dilaksanakan;

1) Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam menangani fasilitas

kesehatan, ketersedian obat, dan tenaga kesehatan;

2) Dinas Kesehatan Kabupaten agar melakukan koordinasi antara Dinas

Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan dalam upaya penyediaan

fasilitas, dan set peralatan kesehatan, tenaga kesehatan, ketersediaan

Page 35: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

37

obat dan vaksin;

3) Melakukan pemantauan atas penyerapan anggaran Satker pada

Kementerian/Lembaga secara maksimal sampai akhir tahun;

4) Menyusun laporan hasil inventarisasi BMN dan diserahkan kepada kepada

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku UPPB (Unit Penatausahaan

Pengguna Barang) dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah selaku

UPPBE1(Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Eselon 1);

5) Satker membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan

mendokumentasikan sesuai ketentuan serta didukung dokumen yang

memadai;

6) Menyurati Kepala Dinas terkait di Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara

untuk segera menyelesaikan kegiatan pengembangan optimalisasi lahan

dan pengembangan aringan irigasi sesuai target yang ditetapkan dan

mengoptimalkan fungsi dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian

untuk mengatasi keterbatasan jumlah petugas pelaksana kegiatan;

7) Memastikan pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang

terdapat dalam petunjuk teknis pekerjaan;

8) Melakukan penyusunan anggaran penggunaan PNBP sesuai dengan

peraturan yang berlaku

Capaian indikator kinerja program berupa persentase perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas

nasional bidang pohukam, pembangunan manusia dan kebudayaan sebesar

187,50% didukung oleh capaian indikator output (100%) dan outcome (100%)

sebagaimana tabel 3.4 berikut:

Page 36: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

38

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 1

Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sehubungan dengan kegiatan perekonomian dan polsoskam dilaksanakan oleh

Bidang Instansi Pemerintah Pusat maka dana yang digunakan tergabung

secara total sebagai berikut, realisasi indikator kinerja program menggunakan

dana sebesar Rp 1.129.100.100,00 dari anggaran sebesar 1.438.889.000,00

atau terealisasi sebesar 78,47%.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program persentase

perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan

negara bidang perekonomian dan bidang polhukam telah efisien. Kondisi ini

terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran tahun 2015 sebesar 250% dan

187,50% lebih tinggi dari capaian dana sebesar 78,47%. Untuk capaian

output rekomendasi juga sudah cukup efisien karena capaian output

rekomendasi lebih besar dari capaian dana sebesar 78,47%.

Sasaran Program 3 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan

Keuangan Daerah

Sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 tahun 2014, BPKP

diberi tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan Negara maupun daerah dan pembangunan nasional

bersama dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya. Dalam

pelaksanaan pembangunan saat ini, Pemerintah telah menetapkan bidang-

No INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN

TARGET

TAHUN

2015

REALISASI

TAHUN

2015

%

CAPAIAN

1 Persentase perbaikan tata

kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan program prioritas

nasional Bidang Polhukam,

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

% 40 75 187,50

Page 37: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

39

bidang yang menjadi prioritas nasional. Kluster III program prioritas nasional

diisi oleh bidang reformasi birokrasi dan kluster IV diisi oleh bidang pariwisata

serta sejumlah bidang lainnya seperti desa, perdagangan, dan kawasan

perbatasan. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan

berbagai macam kegiatan pengawasan dalam mengawal pembangunan di

bidang-bidang ini. Sehingga diharapkan salah satu pengarusutamaan

pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan

berupa membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang tercermin

pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta

menurunnya tingkat korupsi dapat direalisasikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perwakilan BPKP Maluku Utara telah

melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk audit, monitoring, reviu, evaluasi,

asistensi, bimbingan teknis dan pemetaan terhadap program prioritas

pembangunan nasional yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara bidang pengawasan keuangan daerah dilengkapi

dengan satu indikator program, yaitu Perbaikan tata kelola, manajemen risiko

dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional.

Pencapaian sasaran program dilakukan melalui target capaian 12 output

rekomendasi dan terealisasi 100%. Realisasi rekomendasi/tindak lanjut

sebanyak 12 rekomendasi atau sebesar 100%.

Capaian tersebut terdiri dari:

1) Meningkatkan kapabilitas SDM pengelolaan keuangan dan APIP Pemda

melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis

dan asistensi/pendampingan;

2) Menyelesaian Temuan BPK RI tentang Penyetoran ke Kas Daerah/Negara,

mengintensifkan penyelesaian melalui Majelis TP/TGR, serta menyerahkan

penyelesaian ke Aparat Hukum untuk kondisi tertentu.;

3) Memerintahkan SKPD untuk segera membuat RUP setelah RKA disetujui

DPRD (pada tahun sebelumnya) dan memantau pengumuman RUP oleh

SKPD melalui ULP;

Page 38: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

40

4) Pemerintah Daerah menyusun Prosedur Operasional Baku (SOP) untuk

menetapkan target PAD berdasarkan potensi pendapatan yang riil;

5) Melakukan monitoring dan evaluasi pinjaman daerah secara berkala dan

mengambil langkah-langkah antisipatif terkait risiko keterlambatan

penyelesaian pekerjaan;

6) Pemerintah Daerah membuat Dokumen strategi penyelenggaraan

Penanggulangan Penyakit Menular secara memadai (melibatkan peran

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota);

7) Pemerintah daerah membuat kebijakan implementasi Sistem Kesehatan

Nasional (SKN) di daerah, yang didalamnya mengatur antara lain tentang

penyediaan obat publik;

8) Mengoptimalkan pengalokasian dan realisasi APBD dalam rangka

peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan pengendaliaan atas

realisasi pos-pos pendapatan dan belanja.;

9) Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

olehKepala SKPD melalui verifikasi, peninjauan langsung ke lapangan, dan

memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada petugas/pihak

terkait atas kelalaian dalam pelaksanaan DAK;

10) Pemerintah Daerah memerintahkan kepada SKPD dalam melaksanakan

tupoksinya supaya berdasarkan Standar Operating Procedures;

11) Agar proses penyusunan dan penetapan APBD dilakukan sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

12) Mendorong pemerintah daerah membangun data basis potensi PAD,

mengoptimalkan pemungutan potensi PAD untuk meningkatkan derajat

kemandirian keuangan daerah.

Capaian indikator kinerja program berupa persentase perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas

nasional bidang pengawasan keuangan daerah sebesar 250% didukung oleh

Page 39: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

41

capaian indikator output (100%) dan outcome (100%) sebagaimana tabel 3.5

berikut:

Tabel 3.5

Pencapaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 1

Bidang Pengawasan Keuangan Daerah

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar

Rp989.057.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1.012.164.000,00 atau terealisasi

sebesar 97,72%. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program

persentase perbaikan pengelolaan program program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara bidang pengawasan keuangan daerah telah

efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran tahun 2015

sebesar 250% lebih tinggi dari capaian dana sebesar 97,72%. Untuk capaian

output rekomendasi juga sudah cukup efisien karena capaian output

rekomendasi sebesar 100% lebih besar dari capaian dana sebesar 97,72%.

Sasaran Program 4 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI Korporasi

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah

struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi untuk

meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai

perusahaan bagi seluruh stakeholders, berlandaskan peraturan perundang-

undangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya

merupakan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban

menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan.

No INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN

TARGET

TAHUN

2015

REALISASI

TAHUN

2015

%

CAPAIAN

1 Persentase perbaikan tata

kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan program prioritas

nasional Bidang Pengawasan

Keuangan Daerah

% 40 100 250

Page 40: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

42

Sebagai salah satu unit kerja BPKP yang terkait dengan peran BPKP dalam

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BUMN/BUMD, Perwakilan BPKP

Provinsi Maluku Utara mendorong BUMN/BUMD menerapkan GCG.

Pencapaian sasaran program dilakukan melalui target capaian 34 output

rekomendasi dan terealisasi 100%. Dari realisasi rekomendasi tersebut, telah

ditindaklanjuti sebanyak 21 rekomendasi atau sebesar 61,76%.

Capaian tersebut tampak dari:

1) Memperbaiki catatan dan pelaporan yang terkait dengan kapasitas

distribusi berdasarkan data-data yang telah valid dan akurat tersebut;

2) meningkatkan pendapatan usaha dengan meningkatkan produksi,

meningkatkan penjualan, dan menurunkan tingkat kebocoran (NRW

Distribusi)

3) Membuat laporan kinerja tahunan masing-masing bidang diluar laporan

bulanan yang telah dibuat;

4) Membuat RKAP setiap tahunnya;

5) seluruh sambungan rumah telah memenuhi persyaratan untuk

mendapatkan rekomendasi pencairan;

6) Melakukan pembahasan draft dan dilanjutkan dengan finalisasi dokumen

Pedoman Aturan Perilaku serta menetapkan dkumen tersebut sebagai

Pedoman Aturan Perilaku PD Kie Raha Mandiri, Ternate;

7) Melengkapi pedoman/Standard Operating Procedure/SOP yang

mendasari tata kelola RSUD Chasan Boesoirie;

8) Melengkapi pedoman/Standard Operating Procedure/SOP yang

mendasari tata kelola KPHP;

9) Melakukan pembahasan dan Finalisasi dokumen/ pedoman

penatausahaan keuangan PPK-BLUD;

10) Melengkapi pedoman/Standard Operating Procedure (SOP) diperlukan

guna mendasari pedoman tata kelola RSD Kota Tidore Kepulauan

11) Menetapkan bidang tugas masing-masing unit dan bagian berdasarkan

struktur organisasi BLUD yang akan diterapkan;

Page 41: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

43

12) Menyelesaikan dokumen LK Neraca prognosis per 31 Desember 2015

dan dokumen RSB Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI dan Bab VII;

13) Membuat pedoman/Standard Operating Procedure (SOP) diperlukan

guna mendasari pedoman Pola Tata Kelola RSUD Tobelo Kabupaten

Halmahera Utara;

14) agar melakukan pembahasan dan finalisasi dokumen SPM antar Pokja

dan Kepala RSD Kota Tidore Kepulauan;

15) Menyelesaikan dokumen LK Neraca prognosis per 31 Desember 2015

dan dokumen RSB Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI dan Bab VII;

16) Melakukan pembahasan dan finalisasi draft peraturan Bupati tentang

standar akuntansi keuangan PPK-BLUD dan draft kebijakan akuntansi

PPK-BLUD RSUD Labuha;

17) Menyelesaikan penyusunan Renstra, RPJMD, Struktur Organisasi, Visi

Misi dan SOP yang diperlukan dan penyusunan proyeksi laporan

keuangan

18) Segera menetapkan rencana struktur organisasi RSUD Tobelo

Kabupaten Halmahera Utara setelah penerapan BLUD

19) Melakukan reklasifikasi aset rusak ringan, rusak berat dan aset yang

tidak ditemukan fisiknya;

Capaian indikator kinerja program berupa persentase perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan pengendalian intern SPI Korporasi sebesar 154,41%

didukung oleh capaian indikator output (100%) dan outcome (61,76%)

sebagaimana tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6

Pencapaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis 1

Korporasi

Page 42: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

44

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar

Rp646.213.000,00 dari anggaran sebesar Rp738.863.000,00 atau terealisasi

sebesar 87,46%. Dari capaian indikator kinerja sasaran tahun 2015 sebesar

250% lebih tinggi dari capaian dana sebesar 87,46%. Dilihat dari capaian

output rekomendasi menunjukkan sudah efisien karena capaian output

rekomendasi sebesar 100% lebih besar dari capaian dana sebesar 87,46%.

Sasaran Program 5 : Persentase Penyerahan Hasil Pengawasan

Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan

menengah. Visi jangka panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan

Bangsa yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang

Berintegritas”.

Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu:

1) Pencegahan tindak pidana korupsi;

2) Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi;

3) Harmonisasi peraturan perundang-undangan;

4) Kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor;

5) Pendidikan dan budaya anti korupsi; serta

6) Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

No INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SATUAN

TARGET

TAHUN

2015

REALISASI

TAHUN

2015

% CAPAIAN

1 Persentase perbaikan

tata kelola, manajemen

risiko dan pengendalian

intern SPI Korporasi

Bidang Akuntan Negara

% 40 100 250

Page 43: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

45

Terkait dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Perwakilan

BPKP Provinsi Maluku Utara telah mengambil peran untuk mendukung ke-

enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut melalui

Implementasi Fraud Control Plan (FCP). Terkait dengan penegakan hukum atas

tindak pidana korupsi, BPKP telah melakukan audit investigasi, perhitungan

kerugian keuangan negara serta sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus

tindak pidana korupsi.

Sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Keinvestigasian” dilengkapi dengan satu

indikator kinerja program yaitu persentase capaian penyerahan hasil

pengawasan keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang diukur

dari jumlah hasil pengawasan keinvestigasian yang telah diserahkan kepada

stakeholder dibagi dengan jumlah hasil pengawasan keinvestigasian.

Pencapaian sasaran program dilakukan melalui target capaian 31 (lima puluh

sembilan) output rekomendasi dan terealisasi 26 (dua puluh enam )

rekomendasi atau 89,58%. Dari realisasi rekomendasi tersebut telah ditindak

lanjuti (outcome) sebanyak 17 (tujuh belas) rekomendasi atau sebesar

65,38%.

Capaian tersebut tampak dari:

1) Telah diserahkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

(PKKN) ke APH sebanyak sembilan laporan;

2) Telah diselesaikan tugas Pemberian Keterangan Ahli (PKA) sebanyak 26

laporan kepada APH;

3) Telah dilaksanakan program Sosialisasi Anti Korupsi di Universitas Khairun

Ternate

4) Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Fraud Control Plan

(FCP) di RSUD Chasan Boesoirie Ternate

5) Telah terjalin komunikasi dalam penanganan kasus berindikasi tindak

pidana korupsi dengan APH di Provinsi Maluku Utara.

Belum tercapainya target output rekomendasi sebanyak 5 rekomendasi karena

terdapat penugasan tidak terealisasi yaitu:

Page 44: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

46

1) Rencana audit investigasi tidak terealisasi sebanyak 2 rekomendasi;

2) Rencana evaluasi HKP tidak terealisasi sebanyak 1 rekomendasi

3) Rencana Audit penyesuaian harga tidak terealisasi sebanyak 1 rekomendasi

4) Rencana Kajian hasil pengawasan tidak terealisasi sebanyak 1 rekomendasi

Selain itu, bidang Investigasi telah melaksanakan penugasan non-pkpt yaitu

audit PKKN (4 PP) dan PKA (13 PP).

Capaian indikator kinerja program berupa persentase capaian penyerahan hasil

pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum sebesar 223,96%

didukung oleh capaian indikator output (89,58%) dan outcome (80,65%)

sebagaimana tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7

Pencapaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis 1

Keinvestigasian

Realisasi 80,65% adalah sebanyak 26 penugasan yang sudah diselesaikan dari

target 31 penugasan.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar

Rp607.131.000,00 dengan realisasi sebesar Rp469.406.000,00 atau 77,32%.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja program persentase capaian

penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

menunjukkan telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian

indikator kinerja sasaran tahun 2015 sebesar 223,96% lebih tinggi dari

capaian dana sebesar 77,32%. Dilihat dari capaian output rekomendasi,

menunjukkan sudah efisien karena capaian output rekomendasi sebesar

89,65% lebih besar dari capaian dana sebesar 77,32%.

No INDIKATOR KINERJA

PROGRAM SATUAN

TARGET

TAHUN

2015

REALISASI

TAHUN

2015

% CAPAIAN

1 Persentase capaian

penyerahan hasil

pengawasan

keinvestigasian kepada

aparat penegak hukum

% 40 89,58 201,61

Page 45: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

47

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah

Daerah

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Perwakilan BPKP Provinsi

Maluku Utara sebagai pembina SPIP di Provinsi Maluku Utara terus berperan

aktif dalam peningkatan kualitas SPIP di lingkungan instansi, pemerintah

daerah dan korporasi di Maluku Utara. Tujuan dari meningkatnya kualitas SPIP

bermuara pada peningkatan 1) efektifitas dan efisiensi operasi, 2)

pengamanan aset, 3) kualitas laporan keuangan dan 4) ketaatan terhadap

peraturan peruandangan.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas

SPIP di tingkat K/L/P/K bahkan hingga tingkat program (prioritas)

pembangunan nasional dengan Sasaran Program Meningkatnya Kualitas SPIP

pada Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan SPIP K/L/P/K merupakan tanggung

jawab masing-masing K/L/P/K. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai

pembina penyelenggaraan SPIP di Maluku Utara diarahkan untuk

meningkatkan kualitas pembinaan mulai dari pelaksanaan tugas penyusunan

pedoman dan pelatihan SPIP sampai pada pengawalan implementasi seluruh

elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen K/L/P/K .

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, dan

diklat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP); probity audit;

penataan sistem dan prosedur; serta penilaian risiko pada 10 kabupaten/kota

dan Provinsi Maluku Utara.

Sasaran program “Meningkatnya Kualitas SPIP pada Pemerintah Daerah”

dilengkapi dengan satu indikator yaitu Pembinaan Penyelengggaraan SPIP/SPI.

Page 46: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

48

Pencapaian sasaran program telah dilakukan dengan dua capaian output

rekomendasi:

1) Komitmen Kepala Daerah dan Kepala SKPD pada pemerintah daerah dalam

pelaksanaan SPIP;

2) Memfungsikan Inspektorat dalam pengadaan barang dan jasa melalui

probity audit, reviu atas pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP),

reviu atas pembuatan PHO pengadaan barang/konstruksi tertentu..

Meskipun masih berupa kegiatan pembinaan SPIP, namun telah dapat

membantu pemerintah daerah dalam menyusun RTP pada beberapa kabupaten

kota

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten pada 85% Pemerintah Daerah

Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan

setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif

untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya

pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui

perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif.

Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan

kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen

kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola

pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern;

(d) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan

Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f)

struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.

Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Daerah” dilengkapi dengan satu indikator yaitu Persentase Kapabilitas APIP

Page 47: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

49

Pemerintah Kabupaten/Kota pada Level 3 yang diukur dari jumlah APIP

pemerintah kabupaten/kota dengan level 3 dibagi dengan jumlah pemerintah

kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.

Pencapaian sasaran program dilakukan melalui 1 capaian output rekomendasi:

1) Meningkatkan frekuensi keikutsertaan Auditor dalam kegiatan pelatihan dan

pengembangan kemampuan, serta pemberian reward dan program insentif

bagi auditor yang berkompeten dan profesional;

Namun demikian dari terget indikator kinerja program (outcome) berupa

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota pada Level 3 sebanyak 2% atau

satu pemerintah kabupaten/kota, menunjukkan belum tercapai (0%)

sebagaimana tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9

Pencapaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis 3

Self Improvement yang dilaksanakan di tahun 2015 menunjukan bahwa dari

11 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota hanya terdapat 2 APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota yang mencapai level 2, sedangkan yang lain masih level 1.

Diharapkan pada akhir tahun 2024, seluruh APIP telah mencapai level 3

(integrated), yaitu APIP telah mampu memberikan layanan assurance dan

consulting sesuai standar yang berlaku, untuk meningkatkan kinerja (ekonomis,

efisensi dan efektivitas) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar

Rp144.827.000,00 dari anggaran sebesar Rp163.692.000,00 atau terealisasi

sebesar 88,48%. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program

Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3 menunjukkan

belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja

No INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN

TARGET

TAHUN

2015

REALISASI

TAHUN

2015

% CAPAIAN

1 Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota Level 3

% 2 0 0,00

Page 48: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

50

sasaran tahun 2015 sebesar 0% lebih rendah dari capaian dana sebesar

88,48%. Namun dari capaian output rekomendasi menunjukkan sudah efisien

karena capaian output rekomendasi sebesar 100% lebih besar dari capaian

dana sebesar 88,48%.

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Efektivitas Perencanaan

Pengawasan dan Kualitas Pengelolaan

Keuangan

Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar

sesuai dengan peran dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara,

sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Selain itu, perencanaan juga terkait

langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan

penganggaran. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan

disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik

sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang

terbaik pula.

Sasaran Strategis “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan dan

Kualitas Pengelolaan Keuangan” didukung dengan pencapaian Sasaran

Program Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan dan

Pengadaan Penyaluran Sarana Prasarana BPKP. Pencapaian indikator kinerja

program diindikasikan dari indikator kinerja program yang terkait langsung

dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan

keuangan sebagaimana tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10

Pencapaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis 4

Page 49: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

51

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran terlihat

bahwa indicator kinerja program tahun 2015 tercapai 100%. Selain itu capaian

indikator tersebut juga ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja kegiatan

(output) sebesar 100% sebagaimana tabel 3.11

Tabel 3.11

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 4

Indikator kinerja kegiatan Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

tercapai 110,45%. Capaian ini diperoleh dari pemenuhan penyusunan

laporan/dokumen.

Sedangkan indikator kinerja kegiatan pengadaan alat pengolah data tercapai

sebesar 115%, yaitu dari 13 unit komputer yang direncanakan telah terealisasi

sebanyak 15 unit, sedangkan pengadaan alat rumah tangga juga tercapai

488% yang diperoleh dari pengadaan 30 (tiga puluh) unit/jenis menjadi 140

unit. Ini terjadi karena adanya penambahan/revisi DIPA sehingga menambah

jumlah pengadaan yang ada.

No INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN

TARGET

TAHUN

2015

REALISASI

TAHUN

2015

% CAPAIAN

1 Persepsi kepuasan layanan

Bagian Tata Usaha

Skala

Likert

7 7 100

No INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN

TARGET

TAHUN

2015

REALISASI

TAHUN

2015

% CAPAIAN

1 Laporan dukungan

manajemen Perwakilan BPKP

Dok/

Lap

60 67 110,45

2 Tersedianya alat pengolah

data

Unit 13 15 115

3 Tersedianya alat rumah

tangga

Unit 30 140 488

Page 50: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

52

C. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2015 secara total sebesar

Rp13.467.906.000,00 atau mencapai 94% dari anggaran sebesar sebesar

Rp14.327.026.000,00 (revisi terakhir). Jumlah tersebut merupakan capaian

netto setelah diperhitungkan dengan pengembalian belanja. Capaian tersebut

dapat dirinci berdasarkan jenis belanja maupun berdasarkan program, sebagai

berikut:

1) Capaian per jenis belanja

Rincian capaian per jenis belanja, sebagai berikut:

No Jenis

Belanja Anggaran Realisasi Sisa Anggaran

Capaian

(%)

1 Belanja

Pegawai

2 Belanja

Barang

3 Belanja

Modal

Jumlah

2) Capaian per program

Pada tahun 2015 terdapat dua program dengan rincian capaian per

program, sebagai berikut:

Kode Program

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Sisa Anggaran

(Rp)

Capaian

(%)

01

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya BPKP

10.366.287.000,00 10.089.303.500,00 276.983.500,00 97,32

Page 51: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

53

06

Program

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan

Negara dan

Pembinaan

Penyelenggar

aan Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

3.960.739.000,00 3.378.603.444,00 582.135.556,00 85,30

Jumlah 14.327.026.000,00 13.467.906.944,00 859.119.056,00 94,00

Page 52: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab IV – Penutup

58

BAB IV

PENUTUP

apaian kinerja selama tahun 2015 menunjukan bahwa Perwakilan BPKP

Provinsi Maluku Utara telah mencapai target indikator sebesar 96,97%.

Pencapaian ini tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antar

bidang/bagian dan kesiapan penyediaan sarana prasarana penunjang

tercapainya tujuan dan sasaran.

Permasalahan dan Strategi

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 ini telah membuat

LAKIP yang ke empat kali. Dalam rangka merealisasikan target-target dalam

RKT tahun 2015 terdapat permasalahan dan kendala.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan upaya pencapaian kinerja adalah :

1. Kurangnya pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

Jumlah pegawai pada Bagian Tata Usaha sebanyak 2 orang pejabat

fungsional umum jauh dari memadai. Selain itu jumlah dan komposisi Auditor

yang didominsai Auditor dengan masa kerja kurang dari 4 tahun sangat

berpengaruh pada capaian mutu tugas pengawasan.

2. Kondisi eksternal.

Beberapa target dalam kinerja Perwakilan BPKP dipengaruhi oleh instansi

lain, yaitu capaian maturitas kapabilitas APIP yang sebagian besar berada

pada level 1 sangat menyulitkan untuk mencapai target maturitas kapabiltas

APIP pada level 3. Selain itu target kinerja Bidang Pengawasan Ke-

investigasia-an tidak tercapai karena tidak adanya permintaan audit

investigasi dari APH.

Solusi dan strategi pemecahan masalah telah dilakukan meskipun masih

diperlukan peningkatan strategi pemecahan masalah. Solusi dan strategi

pemecahan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Pemanfaatan pegawai.

C

Page 53: ( LAKIP ) 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab IV – Penutup

59

Pemanafaat pegawai mencakup pemberian beberapa tugas pada saat yang

bersamaan dan pemberian peran ketua tim pada beberapa auditor pertama.

2. Peningkatan kerja sama dengan instansi lain.

Perwakilan BPKP telah melakukan pembimbingan pada APIP Kota Ternate

untuk meningkatkan maturitas kapabilitas APIP menuju level 3. Selain itu juga

meingkatkan kerja sama dengan APH untuk menunjang pencapaian kinerja.

Page 54: ( LAKIP ) 2015

Lampiran 1/1 -2

ANGGARAN

(Rp000)

REALISASI

(Rp000)%

1 Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional

dan Pengelolaan Keuangan

Negara Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman

Perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan program

strategis

8 8 % 40,00 100,00 250,00

2 Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional

dan Pengelolaan Keuangan

Negara Bidang Polhukam dan

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

Perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan program

prioritas nasional

8 6 % 40,00 75,00 187,50

3 Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional

dan Pengelolaan Keuangan

Negara Bidang Pengawasan

Keuangan Daerah

Perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan program

prioritas nasional

12 12 % 40,00 100,00 250,00 1.012.164 989.057 97,72

4 Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPI Korporasi

Perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan program

prioritas nasional

34 21 % 40,00 61,76 154,41 738.863 646.213 87,46

5 Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional

dan Pengelolaan Keuangan

Negara Bidang Pengawasan

Keinvestigasian

Penyerahan hasil pengawasan

keinvestigasian kepada aparat

penegak hukum

31 26 % 40,00 89,58 223,96 607.131 469.406 77,32

78,47 1 Peningkatan

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan dan

Pembangunan

Nasional yang

Bersih dan Efektif

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan

Negara dan

Pembinaan

Penyelenggar

aan Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

1.438.889 1.129.100

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2015

PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

NoSASARAN

STRATEGISSASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

TARGET

RS

RS

SUDAH

DI TL

SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN PROGRAM

KEUANGAN

Keterangan

Page 55: ( LAKIP ) 2015

Lampiran 1/2 -2

ANGGARAN

(Rp000)

REALISASI

(Rp000)%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2015

PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

NoSASARAN

STRATEGISSASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

TARGET

RS

RS

SUDAH

DI TL

SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN PROGRAM

KEUANGAN

Keterangan

2 Peningkatan

Efektivitas

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

7 Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP pada

Pemerintah Daerah

Pembinaan Penyelenggaraan

SPIP/SPI

2 2 % 50,00 100,00 200,00 - -

Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (Level 3)

% 0,00 0 -

Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 3)

% 5,00 0 -

Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (Level 2)

% 0,00 0 -

Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 2)

% 0,00 0 -

Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (Level 1)

% 0,00 0 -

Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 1)

% 0,00 0 -

9 Meningkatnya Kualitas

Layanan Dukungan Teknis

Pengawasan

9.378.642 9.144.218 97,50

97 75 14.327.026 13.467.906 94,00 Jumlah

Program

dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya

10 Pengadaan dan Penyaluran

Sarana dan Prasarana BPKP

987.645 945.085 95,69

4 Meningkatnya

efektifitas

perencanaan

pengawasan

sebesar 90% dan

kualitas

pengelolaaan

keuangan

sebesar 100%.

Persepsi kepuasan layanan

kesetmaan (skala likert 1-10)

SL 7,00 7,00 100,00

3 Peningkatan

Kapabilitas

Pengawasan

Intern

Pemerintah yang

Profesional dan

Kompeten

8 Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern

Pemerintah Daerah

2 0 163.692 144.827 88,48

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan

Negara dan

Pembinaan

Penyelenggar

aan Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

Page 56: ( LAKIP ) 2015

Lampiran 3/ 1 - 2

Rencana

(Rp000)

Realisasi

(Rp000)

%

Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN RS 4 4 0Evaluasi Easy of Doing Business: Trading Accroes

Borders

RS 2 2 0

Pengawasan Program PPIP RS 1 1 0Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan RS 1 1 0

8 8 100,00Audit Kinerja Program Pengendalian Penduduk pada

BKKBNRS 1 1 0

Audit Kinerja Aksesibilitas Standar Pelayanan

Kesehatan Primer pada FKTPRS 1 1 0

Evaluasi Penyerapan Anggaran, Pendampingan

Penyusunan Laporan Keuangan K/L, Evaluasi RS 1 1 0

Audit Kinerja Pengelolaan KIP Kemendikbud dan

Kemenag

RS 1 1 0

Audit Kinerja Penyelenggaraan Pengawasan

Pemilukada

RS 1 1 0

Penilaian Risiko/Penyusunan RTP/Monitoring dan

Evaluasi pada 9 K/L di Lingkungan Direktorat PLP

RS 1 1 0

Audit Operasional DSP dan DRR BNPB, BOS Kemenag

dan PTNRS 1 1 0

Audit Pengelolaan PNBPRS 1 1 0

8 8 100,00

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan RS 1 1 0

Asistensi/Bimtek : Penyusunan Action Plan Temuan

BPK atas LKPD

RS 1 1 0

Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi atas

Pengelolaan APBD Bidang PBJRS 1 1 0

Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi atas

Pengelolaan APBD Bidang PendapatanRS 1 1 0

Evaluasi Pengelolaan PinjamanRS 1 1 0

Evaluasi Lintas Sektoral Penanggulangan Penyakit

MenularRS 1 1 0

Evaluasi Lintas Sektoral Penyediaan Obat PublikRS 1 1 0

Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan DaerahRS 1 1 0

Pengawasan atas DAK, DAU dan DBH RS 1 1 0Evaluasi Kinerja Pemda dan Audit Kinerja Bidang

Kesehatan dan PendidikanRS 1 1 0

Evaluasi : Penyusunan dan Penetapan APBD dan

Penyerapan AnggaranRS 1 1 0

Pengawasan Optimalisasi PAD RS 1 1 012 12 100,00

1 Peningkatan Kualitas Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih

dan Efektif

Laporan Hasil Pengawasan Intern

Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman

Laporan Hasil Pengawasan Intern

Bidang Polhukam dan Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

97,72 989.057 Laporan Hasil Pengawasan Intern

Bidang Pengawasan Keuangan

Daerah

1.012.164

1.129.100 78,47

Realisasi

RS

RS

Tambahan

Capaian

(%)

1.438.889

CAPAIAN KINERJA OUTPUT

PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN 2015

No. SASARAN STRATEGIS Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Target RS Dana

Page 57: ( LAKIP ) 2015

Lampiran 3/ 2 - 2

Rencana

(Rp000)

Realisasi

(Rp000)

% Realisasi

RS

RS

Tambahan

Capaian

(%)No. SASARAN STRATEGIS Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Target RS

Dana

Audit/Evaluasi Kinerja PDAM RS 7 7 0

Evaluasi SPI PDAM RS 1 1 0

Reviu laporan keuangan PDAM/RSUD/BUMD RS 6 6 0

Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG

PDAM

RS 2 2 0

Asistensi/Bimtek Penyusunan: Dokumen/Pedoman

BLUD

RS 12 12 0

Asistensi/Bimtek program kerja, Inventarisasi

piutang,Manajemen Aset

RS 6 6 0

34 34 100,00

Laporan Hasil Audit Investigatif Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD RS 3 1 -

Laporan Audit Dalam Rangka PKKN Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara

RS 5 5 4

Laporan Pemberian Keterangan Ahli Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD RS 13 13 13

Laporan Evaluasi HKP Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan RS 1 0 -

Laporan Hasil Audit Penyesuaian

Harga

Audit Penyesuaian Harga RS 1 0 -

Laporan Kajian Hasil Pengawasan Kajian Hasil Pengawasan RS 1 0 -

Laporan Sosialisasi Program Anti

Korupsi

Sosialisasi Program Anti Korupsi RS 1 1 -

Laporan Bimbingan Konsultansi

Fraud Control Plan

Bimtek FCP RS 1 1 -

Laporan Koordinasi Hasil

Pengawasan

Koordinasi Hasil Pengawasan RS 4 4 -

Forum Investigasi Forum Investigasi RS 1 1 -

31 26 17 89,58

Penilaian Maturitas dan Penyusunan RTP Penilaian

RisikoRS 1 1 0 100,00

Survey Sisdur Kajian PBJ danPenyusunan Kebijakan

Probity AuditRS 1 1 0 100,00

3 Peningkatan Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah yang Profesional

dan Kompeten

Laporan Hasil Pembinaan Tata

Kelola APIP Pemda

Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP RS 2 1 1 66,67 163.692 144.827 88,48

Hasil penyelenggaraan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 60 67 7 110,45 662.637 617.733 93,22

Tersedianya anggaran Pembinaan Administrasi,

Pengelolaan Perlengkapan, serta Pembayaran

Gaji/Tunjangan

Rp 8.716.005 8.526.485 97,83

Tersedianya Alat Pengolah Data BPKP unit 13 13 100

Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP unit 30 30 10096,97 14.327.026 13.467.906 94,00 Jumlah

Catatan:

Uraian Indikator Output (IOP) disesuaikan dengan Tapkin masing-masing unit kerja.

4 Meningkatnya efektifitas perencanaan

pengawasan dan kualitas pengelolaaan

keuangan

Hasil Pengadaan dan penyaluran

Sarana dan Prasarana Perwakilan

BPKP

987.645 945.085 95,69

469.406 77,32

2 Peningkatan Efektivitas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

Laporan Hasil Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP Regional

Pemda

1 Peningkatan Kualitas Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih

dan Efektif

607.131

Laporan Hasil Pengawasan

Korporasi

738.863 646.213 87,46

Laporan Hasil Pembinaan Korporasi