Top Banner
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2015 hal | 219 16. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL 16.1 PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan pembangunan dalam Urusan Wajib Penanaman Modal diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan investasi / penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah. Perkembangan penanaman modal suatu daerah selain ditentukan oleh kebijakan makro ekonomi dibidang keuangan baik kebijakan fiskal maupun moneter seperti tingkat suku bunga, inflasi maupun nilai tukar rupiah sehingga berpengaruh pada iklim usaha yang kondusif. Adapun pada tahun anggaran 2015 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Penanaman Modal adalah sebagai berikut : Program-program penunjang, yang meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program ini dilaksanakan untuk meningkatkan serta memperlancar tugas perkantoran sehingga berjalan dengan tertib dan lancar. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai penunjang kelancaran kegiatan perkantoran. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, program ini ditujukan untuk meningkatkan disiplin aparatur. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui capaian dan realisasi kinerja pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun. Program-Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi : 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan pengembangan potensi daerah serta peningkatan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha. 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program inidiarahkan untuk meningkatkan nilai investasi dan perekonomian daerah. 3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Program ini diarahkan untuk menyediakan hasil-hasil kajian potensi yang terkait dengan investasi di Kota Semarang yang selanjutnya ditawarkan kepada calon investor yang berminat, serta koordinasi pelaksanaan penyusunan program terpadu pemanfaatan potensi secara optimal, efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah.
140

satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

Jul 02, 2019

Download

Documents

vonguyet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 1 9

16. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

16.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan pembangunan dalam Urusan Wajib Penanaman Modal diarahkan pada

peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim

yang kondusif, peningkatan investasi / penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan

optimalisasi manajemen aset daerah. Perkembangan penanaman modal suatu daerah selain

ditentukan oleh kebijakan makro ekonomi dibidang keuangan baik kebijakan fiskal

maupun moneter seperti tingkat suku bunga, inflasi maupun nilai tukar rupiah sehingga

berpengaruh pada iklim usaha yang kondusif.

Adapun pada tahun anggaran 2015 program-program yang dilaksanakan pada Urusan

Wajib Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

Program-program penunjang, yang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program ini dilaksanakan untuk

meningkatkan serta memperlancar tugas perkantoran sehingga berjalan dengan tertib

dan lancar.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini dilaksanakan

dengan tujuan sebagai penunjang kelancaran kegiatan perkantoran.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, program ini ditujukan untuk meningkatkan

disiplin aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui capaian dan

realisasi kinerja pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun.

Program-Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan

pengembangan potensi daerah serta peningkatan koordinasi kerjasama dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program inidiarahkan untuk meningkatkan nilai investasi dan perekonomian daerah.

3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Program ini diarahkan untuk menyediakan hasil-hasil kajian potensi yang terkait

dengan investasi di Kota Semarang yang selanjutnya ditawarkan kepada calon investor

yang berminat, serta koordinasi pelaksanaan penyusunan program terpadu

pemanfaatan potensi secara optimal, efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah.

Page 2: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 2 0

16.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan Urusan Wajib

Penanaman Modal selama tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada beberapa indikator

sebagai berikut :

1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan promosi investasi sebanyak 13 kali

diantaranya dengan melakukan ekspo atau pameran, temu bisnis antara lain Semarang

Business Forum (SEMBIZ) dan Rapat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman

Modal Daerah (RKPPMD) serta Forum Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk :

1) Tersedianya Data Penanaman Modal di Kota Semarang.

2) Terjalinnya hubungan dan komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan

antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha.

3) Meningkatnya Penanaman Modal (PMA dan PMDN) di Kota Semarang.

4) TerciptanyaIklim Investasi yang kondusif

5) Peningkatan Realisasi Investasi.

Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan investasi kepada masyarakat dalam

mengakses pelayanan perijinan di Kota Semarang memberikan hasil yang positif dimana

pada tahun 2015, jumlah investor mengalami peningkatan, ditunjukkan dengan

meningkatnya jumlah proyek penanaman modal dalam negeri dan asing di mana pada tahun

2014 jumlah proyek penanaman modal dalam negeri dan asing sebanyak 4450 proyek dan

pada tahun 2015 meningkat menjadi 4817 proyek.

Peningkatan jumlah proyek tersebut berpengaruh terhadap peningkatan nilai investasi

penanaman modal dalam negeri dan asing dari Rp.7.924.515.849.925,- pada tahun 2014,

menjadiRp. 10.829.756.206.300,- di tahun 2015 atau sebesar 36,6 %. Dampak positif

lainnya adalah terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perusahaan

yang berinvestasi di Kota Semarang dari 39.505 orang menjadi 41.847 orang.

INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN

2014

REALISASI TAHUN

2015

1 Jumlah dan nilai penanaman modal daerah

(RPJMD) Rupiah 7.924.515.849.925 9.570.413.742.378

2 Jenis dan jumlah potensi investasi di Kota

Semarang

jumlah

potensi 22 22

3 Nilai potensi investasi di Kota Semarang Rupiah 4.907.000.000.000 8.117.054.179.000

4 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi % 100 100

5 Jumlah kegiatan dan jenis promosi untuk

mendatangkan investasi(Forum PPTSP,

RKPPMD, Sem BIZ, Temu Bisnis dll)

Jumlah ke

giatan 12 13

6 Laju pertumbuhan investasi % 48 63

7 Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA) Peru sahaan 111 138

8

Ada / tidaknya sistem informasi penanaman

modal Ada / Tidak Ada Ada

9 Ketersediaan pranata kerjasama antar

pemerintah daerah, antara lembaga / institusi Persen 100% 100%

Page 3: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 2 1

INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN

2014

REALISASI TAHUN

2015

10 Jumlah perjanjian/ kerjasama kemitraan

pemerintah kota di berbagai bidang

pembangunan

Kerjasama

80

89

Sumber Data : BPPT Kota Semarang Tahun 2015

2. Program Peningkatan Iklim Investasi

Kondisi iklim investasi tahun 2015 menunjukkan kegairahan pelaku usaha dalam

melakukan investasi, baik perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru.

Hal ini dapat ditunjukkan pada perkembangan Penanaman Modal dari tahun 2014 sampai

dengan akhir tahun 2015, dimana terjadinya peningkatan realisasi jumlah nilai investasi

PMDN, tahun 2014 sebanyak 4.405 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.

5.332.510.190.010,- dan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 5.432.000.000.000,-

sebanyak 4.773 proyek. Sedangkan laju pertumbuhan investasi tahun 2015 sebesar 63%,

lebih besar dari pada laju pertumbuhan investasi tahun 2014 sebesar 48 % dan dapat dilihat

pada beberapa indikator sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN

2014

REALISASI TAHUN

2015

1

Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk

jumlah pelaku investasi pembangunan daerah (RPJMD)

investor

4.450 4.817

2 Jumlahtenagakerja yang terserap (RPJMD) orang 39.505 41.847

3 Jumlah jenis perijinan yang mendapatkan

pengakuan ISO 9001 : 2008

Jumlah per

ijinan 29 29

4 Jumlah dan nilai persetujuan investasi selama

setahun Jumlah rupiah

- Penanaman Modal Asing (PMA) 1.210.904.761.000 1.398.793.197.537

- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 1.490.022.482.000 1.540.981.800.00

5 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN

(milyar rupiah) rupiah 2.552.351.168.084 3.729.340.088.650

6 Jumlah permohonan penanaman modal Permo honan

penanaman modal asing (PMA) 45 45

penanaman modal dalam negeri (PMDN) 4.405 4.773

7 Jumlah proyek penanaman modal asing (PMA) Proyek 45 45

8 Nilai investasi penanaman modal asing (PMA) Rupiah 2.592.005.659.915 5.397.756.206.300

9 Jumlah proyek penanaman modal dalam negeri

(PMDN) Proyek 4.405 4.773

10 Nilai investasi penanaman modal dalam negeri

(PMDN) Rupiah 5.332.510.190.010 5.432.000.000.000

11 Jumlah persetujuan investasi yang diterbitkan

(IKK) ijin 4.450 4.817

12 Jumlah Perijinan yang dilayani ijin

Investasi 15.130 16.721

Non Investasi 2.101 3.563

Sumber Data : BPPT Kota Semarang Tahun 2015

JUMLAH PELAYANAN PERIJINAN TAHUN 2015

NO INDIKATOR KINERJA

JUMLAH PERMOHONAN

PELAYANAN PERIJINAN

PELAYANAN PERIJINAN

YANG DITERBITKAN

TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2014 TAHUN

2015

TOTAL PERIJINAN 17.235 20.456 17.231 20.284

1. Ijin Lokasi 41 35 41 35

2. Persetujuan Pendirian Rumah Sakit 2 0 2 0

3. Persetujuan Penempatan dan Pengelolaan Tower

Bersama 27 42 29 42

4. Persetujuan Pendirian Hotel 31 8 31 8

5. Persetujuan Pendirian SPBU 7 4 7 4

Page 4: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 2 2

NO INDIKATOR KINERJA

JUMLAH PERMOHONAN

PELAYANAN PERIJINAN

PELAYANAN PERIJINAN

YANG DITERBITKAN

TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2014 TAHUN

2015

6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 2.656 2.946 2523 2915

7. Ijin Gangguan (HO) 704 742 675 712

8. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 805 854 805 854

9. Pendaftaran Penanaman Modal 0 0 0 0

10. Ijin Prinsip Penanaman Modal 3 8 3 8

11. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 0 0 0 0

12. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 0 0 0 0

13. Ijin Usaha Penanaman Modal 8 4 8 4

14. Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal 0 0 0 0

15. Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal

(Merger) 0 0 0 0

16. Ijin Perubahan Penanaman Modal 0 0 0 0

17. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 4749 5664 4.749 5.664

18. Ijin Usaha Industri (IUI) 3 9 3 9

19. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4980 5664 4.980 5.641

20. Tanda Daftar Gudang (TDG) 20 9 20 9

21. Tanda Daftar Industri (TDI) 6 5 6 5

22. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) 119 24 119 24

23. Ijin Waralaba 0 0 0 0

24. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman

Beralkohol (SIUP-MB) 23 21 23 21

25. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi 37 33 37 33

26. Ijin Usaha Angkutan 6 12 6 12

27. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 0 4 0 4

28. Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 0 0 0 0

29. Ijin Tenaga Kesehatan (AA, Perawat, Apoteker

kecuali dokter)

2.101 3.563 2101 3563

30. Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta 3 3 3 3

31. Ijin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat (TO) 9 7 9 7

32. Ijin Klinik Pratama 51 48 49 49

33. Ijin Klinik Utama 10 7 10 7

34. Ijin Optik 18 16 17 15

35. Ijin Usaha Apotek/Farmasi 71 94 68 97

36. Ijin Penyelenggaraan Reklame 377 173 424 158

37. Ijin Titik Reklame 324 482 481 381

Sumber Data : BPPT Kota Semarang Tahun 2015

3. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Dalam rangka fasilitasi penanaman modal telah disusun Peta Potensi Investasi

Daerah. Tersedianya peta tersebut diharapkan dapat sebagai acuan dalam pengamkbilan

kebijakan untuk berinvestasi, mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan

pertumbuhan investasi daerah, dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN 2014 REALISASI TAHUN 2015

1 Ketersediaan pranata investasi

(RPJMD) % 100% 100%

Dokumen Pemetaan Potensi dokumen 1 Dok.Peta Potensi Daerah

Sektor Infrastruktur dan SDM

1 Dok.Penyusu nan Profil

Potensi dan Peluang Inves tasi

Kota Smg.

2 Peningkatan prasrana investasi % Penataan Ruang Arsip dan

Ruangan Tuggu Pelayanan

(100%)

Penataan ruang arsip dan

pengadaan perlengkapan kantor

(100%)

3 PeningkatanProduk BUMD kegiatan 1 x kegiatan FGD revitalisasi

BUMD kota smg

1 x kegiatan Penyusunan

Kajian Pengembangan Bidang

Usaha BUMD Kota Semarang

Sumber Data : BPPT Kota Semarang Tahun 2015

Page 5: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 2 3

16.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu dan Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama dan Bagian Perekonomian).

16.4 JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai yang menangani Urusan wajib Penanaman Modal adalah sebanyak

87 orang terdiri dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 68 orang , Bagian Perekonomian

sebanyak 4 orang dan Bagian Kerjasama sebanyak 15 orang.

16.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan

Wajib Penanaman Modal pada tahun 2015 sebesarRp. 7.764.039.000,-dengan perincian

Rp.1.601.463.000,- untuk program penunjang dan Rp. 6.162.576.000,- untuk program

yang berkaitan dengan tugas teknis pada Urusan Penanaman Modal.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Penanaman

Modal adalah sebagai berikut :

Anggaran program penunjang Urusan Wajib Penanaman Modal

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BPPT

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 33.002.000 26.551.165 80.45

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 312.609.000 310.375.339 99.29

3 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 182.615.000 182.612.140 100.00

4 Penyediaan Makanan Dan Minuman 60.000.000 56.917.500 94.86

5 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 185.523.000 182.363.000 98.30

6 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 16.344.000 16.334.000 99.94

JUMLAH PROGRAM 790.093.000 775.153.144 98.14

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BPPT

1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 281.600.000 245.251.000 87,09

3 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 239.490.000 215.098.118

89,82

4 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 28.000.000 20.154.000

71,98

5 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 8.500.000 8.500.000 100

JUMLAH PROGRAM 557.590.000 489.003.118 87.70

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

Page 6: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 2 4

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BPPT

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 12.000.000 11.258.336 93.82

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.000.000 8.647.500 72.06

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 12.000.000 8.400.000 70.00

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000 11.988.320 99.90

5 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 20.000.000 17.632.000 88.16

6 Penyusunan LAKIP 12.000.000 11.941.520 99.51

7 Penyusunan Renstra SKPD 40.000.000 12.190.000 30.48

8 Penyusunan LKPJ SKPD 25.000.000 17.626.520 70.51

9 Penyusunan Renja SKPD 12.000.000 10.697.660 89.15

10 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara Dan Pembantu 96.780.000 96.720.000 99.94

JUMLAH PROGRAM 253.780.000 207.101.856 81.61

Anggaran program pelaksanaan Urusan Wajib Penanaman Modal

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BPPT

1 Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman

Modal 110.000.000 109.973.500 99.98

2 Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang

Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha

115.000.000 112.753.050 98.05

3 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 75.000.000 73.042.740 97.39

4 Penyelenggaraan Promosi Investasi 573.000.000 565.162.990 98.63

JUMLAH SKPD 873.000.000 860.932.280 98,62

SKPD : Setda (Bag. Kerjasama)

5 Pengawasan Dan Pengendalian Kerjasama Investasi 275.000.000 180.471.406 65,63

6 Peningkatan Kerjasama Regional, Nasional,internasional 850.000.000 638.313.010 75,10

7 Peningkatan Koordinasi Dan Optimalisasi Kerjasama Dengan

Pihak Ketiga 450.000.000 333.074.578 74,02

8 Evaluasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 390.000.000 331.897.878 85,10

9 Fasilitasi Seleksi Kerjasama 300.000.000 0 0

JUMLAH SKPD 2.300.000.000 1.483.756.872 64,51

SKPD : Setda (Bag. Perekonomian)

10 Fasilitas Penunjang Kegiatan Perekonomian Daerah 675.000.000 602.253.400 89,22

JUMLAH SKPD 675.000.000 602.253.400 89,22

JUMLAH PROGRAM 2.975.000.000 2.086.010.272 70,12

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BPPT

1 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan 498.000.000 464.374.300 93.25

2 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Kesra &

Lingkungan 148.000.000 147.959.700 99.97

3 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Perekonomian 200.000.000 199.991.800 100

4 Peningkatan Pelayanan Perijinan & Pelayanan Penanaman

Modal (Sertifikasi Iso 9001-2008) 160.076.000 157.964.000 98.68

5 Pengawasan Pelayanan Perijinan 98.000.000 97.181.910 99.17

6 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Dan

Pelayanan Perijinan 648.000.000 627.297.500 96.81

7 Pengelolaan Data Perijinan Dan Informasi Investasi 150.000.000 148.537.500 99.03

8 Profil Investasi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) 75.000.000 69.454.800 92.61

JUMLAH PROGRAM 1.977.076.000 1.912.761.510 96.75

Page 7: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 2 5

3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BPPT

1 Pemberdayaan BUMD 48.000.000 46.388.356 96.64

2 Peningkatan Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Pelayanan 224.500.000 211.783.859 94.34

3 Pengembangan Potensi Daerah 100.000.000 95.963.428 95.96

JUMLAH PROGRAM 372.500.000 354.135.643 95.07

16.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian

ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja

SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD.

Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

16.7 SARANA DAN PRASARANA

Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan

tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana

pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

16.8 PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan urusan ini masih ditemukan beberapa kendala diantaranya

adalah:

1. Peraturan-Peraturan Pusat tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan yang

masih sering berubah-ubah, menyulitkan daerah dalam pelaksanaannya.

2. Urusan Investasi menjadi tanggung jawab Lintas Sektoral bukan hanya Urusan BPPT.

3. Terjadi Tumpang Tindih / duplikasi Tupoksi BPPT dengan Bagian Lembaga Lain/

SKPD Lain.

16.9 TINDAK LANJUT

Hal-hal yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pada urusan ini di

antaranya adalah:

Page 8: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 2 6

1. Konsultasi dan Peningkatan Koordinasi terkait teknis pelaksanaan fungsi Penanaman

Modal dan Pelayanan Perijinan.

2. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat.

3. Perlu diadakan penataan Kelembagaan SKPD.

16.10 PRESTASI / PENGHARGAAN

1. Pada Tahun 2015 BPPT Kota Semarang mempertahankan Sertifikasi ISO 9001-2008

untuk proses pelayanan 29 perijinan.

2. Regional Marketing Awart 2015 Pemenang Gold, Kategori Kota Penilaian Angket

Kinerja Pemasaran Daerah.

17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

17.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan Program Pembangunan Kebudayaan Kota Semarang pada tahun 2015

dititik beratkan pada pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik wisata.

Guna menyelaraskan kebijakan pengembangan dibidang kebudayaan pada tahun

2015 program program yang dilaksanakan pada urusan wajib kebudayaan adalah sebagai

berikut ;

Program program penunjang yang meliputi ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan diperlukan

kegiatan pelayanan administrasi perkantoran agar dapat meningkatkan kinerja dan

pelayanan adiministrasi perkantoran

2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Guna menunjang aktifitas yang terkait dengan urusan budaya penyediaan sarana dan

prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan

pelayanan publik.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Guna memenuhi standar pelayanan yang baik maka perlu di dukung

denganpeningkatan disiplin aparatur

4. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja

danKeuangan .

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan

laporan capaian kinerja yang akuntabel.

Program Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi ;

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

Page 9: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 2 7

Program ini diarahkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai budaya

sehingga nilai serta pesan moral yang termuat di dalam seni budaya tradisi luhur

masyarakat kota semarang tetap terjaga.

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Tradisi budaya kota Semarang yang beragam baik secara kualitas maupun

kuantitasnya memerlukan sentuhan tangan pemerintah. Program ini bertujuan agar

tradisi budaya dapat terus dilestarikan dan dikembangkan dengan diadakannya

sosialisasi dan saresehan budaya yang melibatkan masyarakat, Stakeholder,

Budayawan serta pemerhati seni budaya daerah.

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Penanaman pesan dan nilai moral yang luhur aplikatif perlu terus diterapkan,

dipelihara dan dikembangkan dalam menjaga keharmonisan hubungan dalam

masyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama. Program ini diarahkan sebagai

upaya untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya melalui kegiatan kegiatan atraksi

seni dan budaya sehingga pesan dan nilai moral tersebut tersampaikan kepada

masyarakat luas.Selain itu, melalui program ini upaya inventarisasi dan

pendokumentasian peninggalan sejarah dan purbakala dapat dilaksanakan secara

terarah dan komprehensif.

4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Potensi budaya yang ada di Kota Semarang perlu untuk dipelihara dan

dikembangkan. Program ini diarahkan sebagai upaya untuk memperkenalkan dan

melestarikan seni dan budaya Kota Semarang kepada masyarakat luas, baik yang ada

di Kota Semarang, maupun yang ada di kota-kota lainnya.

17.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada program ini adalah

meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Total target

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 15 kegiatan. Adapun target tahun 2015

adalah 3 kegiatan. Capaian kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan baik, karena

telah melebihi target. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 4 kegiatan pada program ini.

Adapun total kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah 18 kegiatan. 4

kegiatan yang dilaksanakan pada Program pengembangan nilai budaya pada tahun 2015

adalah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, pemberian dukungan, penghargaan

dan kerjasama di bidang budaya, penyelenggaraan upacara tradisional dugderan dan

penyelenggaraan simfoni kota lama.

Page 10: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 2 8

Selain target tersebut, target pada program ini adalah penyelenggaraan festival seni

dan budaya 54 kegiatan dan sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya 55 kegiatan.

Realisasi yang dicapai yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya 222 kegiatan dan

sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya 173 kegiatan. Apabila dibandingkan

dengan tahun 2014, jumlah penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni dan budaya juga

mengalami peningkatan, antara lain : wayang kulit, ketoprak, upacara tradisi, keroncong,

atraksi budaya dan band/vocal group.

Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut di atas, kegiatan kebudayaan yang

dilaksanakan di kota Semarang untuk memperingati hari-hari penting/besar/bersejarah

antara lain adalah Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah,penyelenggaraan upacara

tradisional dugderan, fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya,

pengembangan kebudayaan dan pariwisata, penyelenggaraan festival seni dan budaya

daerah, penyelanggaraan pentas seni, festival seni dan budaya rakyat.

Secara lebih rinci, Indikator kinerja pada Program Pengembangan Nilai Budaya dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA TARGET

TAHUN 2015 TAHUN 2014 TAHUN 2015

1. Meningkatkan pelestarian nilai tradisional adat

budaya sebesar 10% per tahun

3 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan

2. Jumlah penyelenggaraan pagelaran/ festival/ pentas seni dan budaya

Wayang kulit

28

28

29

Ketoprak 3 2 3

Upacara Tradisi 6 10 6

Keroncong 24 20 24

Atraksi Budaya 4 2 4

Wayang Orang 4 4 4

Band/Vocal Group 32 24 32

3. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 55 kegiatan 134 kegiatan 173 kegiatan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada program ini adalah

meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Total target

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 15 kegiatan. Adapun target tahun 2015

adalah 3 kegiatan. Capaian kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan baik, karena

telah melebihi target. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 5 kegiatan pada program ini.

Adapun total kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah 17 kegiatan. 5 kegiatan

yang dilaksanakan pada Program pengelolaan kekayaan budaya pada tahun 2015 adalah

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah,

Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah, Pengelolaan dan Pengembangan

Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air,

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, dan Pengembangan Nilai dan Geografi

Sejarah.

Page 11: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 2 9

Indikator Kinerja pada Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA TARGET

TAHUN 2015 TAHUN 2014 TAHUN 2015

1. Meningkatkan pelestarian kekayaan budaya

sebesar 10% per tahun

3 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan

2. Daftar Cagar Budaya di Kota Semarang 174 buah 174 buah 174 buah

3. Jumlah obyek Cagar Budaya 315 buah 315 buah 315 buah

4. Jumlah Obyek Cagar Budaya yang telah

memiliki sertifikat

0 0 0

5. Jumlah Obyek Cagar Budaya yang juga

merupakan obyek wisata

3 buah 3 buah 3 buah

6. Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang

dilestarikan

98 buah 98 buah 98 buah

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada program iniadalah

meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Total target

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 15 kegiatan. Adapun target tahun 2015

adalah 3 kegiatan.

Capaian kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan baik, karena telah

melebihi target. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 7 kegiatan pada program ini. Adapun

total kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah 34 kegiatan. 7 kegiatan yang

dilaksanakan pada Program pengelolaan keragaman budaya pada tahun 2015 adalah

pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, fasilitasi keragaman budaya daerah,

penyelenggaraan berbagai kegiatan kesenian daerah, penyelenggaraan apresiasi seni,

penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah, penyelenggaraan pentas seni dan festival

seni dan budaya rakyat.

Padaprogrampengelolaan keragaman budaya ini Pemerintah KotaSemarang

memfasilitasi Dewan Kesenian Semarang, komunitas seni budaya yang ada di Kota

Semarang, penyambutan tamu acara seremoni Pemerintah Kota Semarang, mengikuti

parade seni tingkat propinsi, mengisi acara hiburan di destinasi obyek wisata, baik yang

milik Pemerintah Kota Semarang, maupun di area publik untuk meningkatkan kunjungan

wisata.

Pada tahun 2015 ini tidak ada pemberian bantuan atau hibah untuk sanggar/kelompok

kesenian karena tidak ada yang memenuhi syarat hibah sesuai aturan yang berlaku, yaitu

bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,

Badan usaha milik negara atau BUMD dan Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum Indonesia.Adapun Indikator kegiatan untuk mengembangkan

kesenian dankebudayaan dilakukan dengan pembinaan terhadap potensi budaya yang ada di

Kota Semarang yaitu :

Page 12: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 3 0

INDIKATOR KINERJA TARGET

TAHUN 2015 TAHUN 2014 TAHUN 2015

1. Meningkatkan pelestarian kekayaan seni

budaya daerah sebesar 10% per tahun

(RPJMD)

3 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan

2. Jumlah sanggar seni dan Budaya di Kota

Semarang

364 sanggar 364 sanggar 415 sanggar

3. Jumlah Sanggar Seni dan Budaya di Kota

Semarang yang di bina

364 sanggar 364 sanggar 415 sanggar

4. Frekuensi pembinaan sanggar seni dan

budaya

12 12 12

5. Jumlah organisasi budaya 19 19 19

6. Jumlah grup kesenian 364 group 364 group 415 group

7. Jumlah gedung kesenian 14 gedung 14 gedung 14 gedung

8. Jumlah kegiatan untuk mengembangkan

kesenian dan kebudayaan

Sarasehan, Seminar

2

2

3

Diskusi, Bengkael seni & Budaya

(Workshop)

2 2 2

Penyerapan narasumber 1 1 1

Studi kepustakaan 0 0 0

Penggalian, Eksperimentasi 1 1 1

Rekonstruksi, Revitalisasi 0 0 0

Konservasi, Studi Banding 3 3 3

Inventarisasi, Dokumentasi 1 1 1

Pengemasan bahan kajian 0 0 0

9. Jumlah kegiatan fasilitas untuk

mengembangkan kesenian dan kebudayaan

Penyuluhan substansial maupun

teknikal

12

12

12

Pemberian bantuan 12 1 0

Bimbingan organisasi 12 12 12

Kaderisasi 1 1 1

Promosi 23 23 38

Penerbitan dan pendokumentasian 1 1 1

Kritik seni dan budaya 1 1 1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015

4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada program ini adalah

meningkatnya kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah sebesar 10%

per tahun. Total target dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 15 kegiatan.

Adapun target tahun 2015 adalah 3 kegiatan. Capaian kinerja berdasarkan target tersebut

dapat dikatakan baik, karena telah melebihi target. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 7

kegiatan pada program ini. Adapun total kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015

adalah 19 kegiatan.

Kegiatan pada program ini berupa promosi dan pameran seni dan budaya Kota Semarang di

berbagai kota, antara lain : Jakarta, Semarang dan Yogyakarta.

a) Promosi pentas seni di TMII Jakarta merupakan acara tahunan yang dihadiri

paguyuban Kota Semarang yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Acaranya berupa

suguhan pentas seni budaya Semarangan, pameran produk unggulan kepariwisataan

Page 13: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 3 1

dan makanan khas Semarangan yang bisa dinikmati oleh pengunjung di Anjungan

TMII Jakarta;

b) Pelaksanaan pameran di Yogyakarta. Pameran budaya ini merupakan acara tahunan

untuk mempromosikan destinasi wisata, kuliner dan produk unggulan yang ada di

Kota Semarang, sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisata yang ada di

Kota Semarang.

c) Pelaksanaan pameran di Semarang, merupakan pameran kepariwisataan yang

diselenggarakan di Kota Semarang bersamaan dengan SKPD Pemerintah Kota

Semarang.

d) Pelaksanaan pameran di Jakarta. Acara Gebyar Wisata Budaya Nusantara merupakan

acara rutin tahunan yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center yang diikuti

oleh Kabupaten/Kota/Propinsise Indonesia untuk mempromosikan seni budaya dan

pariwisata dari masing-masing Kabupaten/Kota/Propinsi. Kegiatan ini didukung oleh

Kementerian Pariwisata dan Badan Promosi Indonesia.

17.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

17.4. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Wajib Kebudayaan sebanyak 71 orang

17.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Program dan kegiatan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

Anggaran program penunjang Urusan Kebudayaan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 395.400.000 352.919.986 89,26

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 266.416.000 266.416.000 100,00

3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.150.000 3.926.000 94,60

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33.357.000 33.326.000 99,91

5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 43.000.000 43.000.000 100,00

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 19.200.000 19.200.000 100,00

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 118.147.500 110.777.400 93,76

8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 5.820.000 97,00

9 Penyediaan Makanan Dan Minuman 77.625.000 75.680.000 97,49

10 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 222.400.000 222.384.315 99,99

11 Menyediakan Keanekaragaman Hayati Makan Hewan/ternak/satwa 750.000.000 750.000.000 100,00

JUMLAH PROGRAM 1.935.695.500 1.883.449.701 97,30

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut ;

Page 14: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 3 2

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 404.200.000 396.454.000 98,08

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 280.000.000 209.940.500 74,98

3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 100.000.000 100.000.000 100,00

4 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 210.910.000 204.246.634 96,84

5 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000 19.700.000 98,50

6 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 8.000.000 7.381.800 92,27

7 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 6.000.000 6.000.000 100,00

JUMLAH PROGRAM 1.029.110.000 943.722.934 91,70

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan .

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut ;

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Skpd 16.600.000 16.555.000 99,73

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.565.000 3.550.000 99,58

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3.985.000 3.965.000 99,50

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.750.000 7.435.000 95,94

5 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 8.600.000 8.160.000 94,88

6 Penyusunan Lakip 15.500.000 15.490.000 99,94

7 Penyusunan Renstra Skpd 15.000.000 14.990.000 99,93

8 Penyusunan Lkpj Skpd 5.800.000 5.795.000 99,91

9 Penyusunan Renja Skpd 15.950.000 15.610.000 97,87

10 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 65.400.000 65.400.000 100,00

11 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan 8.750.000 7.910.000 90,40

JUMLAH PROGRAM 166.900.000 164.860.000 98,78

Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Kebudayaan

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut ;

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN(Rp

)

PERSEN

TASE

(%)

1 Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 787.500.000 762.780.000 96,86

2 Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama Di Bidang Budaya 195.000.000 182.589.700 93,64

3 Penyelenggaraan Upacara Tradisional Dugderan 460.000.000 456.000.000 99,13

4 Penyelenggaraan Simfoni Kota Lama 250.000.000 248.399.500 99,36

JUMLAH PROGRAM 1.692.500.000 1.649.769.200 97,48

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut ;

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 110.500.000 110.500.000 100,00

2 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah 70.000.000 70.000.000 100,00

3 Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah

Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air 65.000.000 62.135.000 95,59

4 Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata 450.000.000 447.953.000 99,55

5 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah 25.000.000 25.000.000 100,00

JUMLAH PROGRAM 720.500.000 715.588.000 99,32

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut ;

Page 15: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 3 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

1 Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 366.900.000 366.900.000 100,00

2 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 350.000.000 345.709.435 98,77

3 Penyelenggaraan Berbagai Kegiatan Kesenian Daerah 750.000.000 749.000.000 99,87

4 Penyelenggaraan Apresiasi Seni 1.605.000.000 1.553.498.000 96,79

5 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Daerah 800.000.000 800.000.000 100,00

6 Penyelenggaraan Pentas Seni 750.000.000 746.520.200 99,54

7 Festival Seni Dan Budaya Rakyat 395.000.000 372.700.000 94,35

JUMLAH PROGRAM 5.016.900.000 4.934.327.635 98,35

4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut ;

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

1 Promosi Pentas Seni Di Tmii Jakarta 100.000.000 99.549.400 99,55

2 Pelaksanaan Pameran Di Yogyakarta 100.000.000 88.134.600 88,13

3 Pelaksanaan Pameran Di Semarang 165.000.000 154.475.000 93,62

4 Pelaksanaan Pameran Di Jakarta 150.000.000 144.357.900 96,24

JUMLAH PROGRAM 515.000.000 486.516.900 94,47

17.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti

dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen

perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

17.7. SARANA DAN PRASARANA

Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan

tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana

pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti

17.8. PERMASALAHAN

1. Generasi muda lebih tertarik terhadap seni dan budaya asing dibanding budaya lokal.

2. Kemajuan dibidang teknologi dan komunikasi mempermudah masuknya budaya

asing yang lebih diminati generasi muda.

3. Kepedulian masyarakat terhadap pelestarian seni budaya tradisonal dan peninggalan

bersejarah masih kurang.

Page 16: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 3 4

17.9. TINDAK LANJUT

1. Berupaya untuk selalu melibatkan dan memperkenalkan budaya lokal kepada

generasi muda sesuai dengan perkembangan zaman dimasa sekarang.

2. Menumbuhkan minat generasi muda dengan kegiatan atraksi seni dan budaya yang

lebih atraktif serta kreatif melalui sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni

budaya.

3. Meningkatkan kegiatan pelestarian seni dan budaya tradisional di masyarakat

dengan memanfaatkan / mengoptimalkan tempat-tempat bersejarah.

17.10. PENGHARGAAN

1. Atraksi budaya (trutuk/tradisi lisan) Juara I tingkat Jawa Tengah.

2. Keroncong Juara I tingkat Jawa Tengah.

18. URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAH RAGA

18.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan pembangunan Urusan Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2015 diarahkan

pada peningkatan pembinaan dan pengembangan sikap perilaku yang baik di kalangan

generasi muda secara dini, terpadu dan berkelanjutan, peningkatan peran serta organisasi

pemuda sebagai pengembangan bakat, minat, kreatifitas dan ketrampilan pemuda dan

peningkatan peran organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga. Adapun

program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda diarahkan pada

meningkatnya kualitas kepemudaan melalui pembinaan ekstrakurikuler disekolah,

mengembangkan even-even kepemudaan berupa lomba wawasan wiyata mandala di

sekolah-sekolah, pengembangan organisasi kepramukaan, organisasi sosial

kepemudaan di masyarakat (karang taruna)

2. Program peningkatan peran serta kepemudaan diarahkan pada meningkatnya

partisipasi pemuda, melalui Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pendidikan dan

pelatihan dasar kepemimpinan, Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda,

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda, Lomba

kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda, Pembinaan PPAP, PPAN, Kapal

Pemuda Nusantara dan Pemuda Pelopor Pembangunan.

3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Pemuda diarahkan pada meningkatnya kreatifitas pemuda melalui pelatihan

Kewirausahaan bagi Pemuda.

Page 17: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 3 5

4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga diarahkan pada

peningkatan profesionalisme tenaga keolahragaan dan pemantapan kelembagaan

organisasi keolahragaan melalui Peningkatan Mutu Organisasi & Tenaga

Keolahragaan dan Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi

5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga diarahkan pada meningkatnya

prestasi olah raga melalui Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga,

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah, Penyelenggaraan

Kompetensi olah raga (POPDA SD, POPDA SMP dan POPDA SMA/SMK),

pemasyarakatan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat berupa penyediaan

sarana prasarana olah raga yang memadai dan Pemberian Penghargaan Bagi Insan

Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga diarahkan pada meningkatnya

kualitas sarana dan prasarana olahraga melalui perbaikan stadion, Gelanggang Olah

Raga, dan penyediaan ruang terbuka yang berfungsi untuk kepentingan olahraga.

18.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan Peringatan

Hari Sumpah Pemuda dan fasilitasi kegiatan kepemudaan serta pengkajian kegiatan

kebijakan kepemudaan. Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut:

INDIKATOR SATUAN TARGET 2015 REALISASI

TAHUN 2015

PERSEN

TASE

PERSENTASE JUMLAH PESERTA

DIHADAPKAN DENGAN JUMLAH

ANGGOTA ORGANISASI

KEPEMUDAAN DALAM RANGKA

PENINGKATAN PERAN SERTA

GENERASI MUDA DALAM

PEMBANGUNAN

% 16,66 16,66 100,00%

Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut:

INDIKATOR SATUAN TARGET 2015 REALISASI

TAHUN 2015

PERSENT

ASE

JUMLAH ORGANISASI

KEPEMUDAAN

% 16,66 16,66 100,00%

Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan

berikut:

- pembinaan organisasi kepemudaan;

- pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;

- pertukaran pemuda antar provinsi, negara, dan pemuda pelopor pembangunan;

- penyuluhan pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif bagi generasi muda

Page 18: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 3 6

- lomba tata upacara bendera dan baris berbaris

- lomba kreativitas pemuda

INDIKATOR SATUAN REALISASI

TAHUN 2014

REALISASI

TAHUN 2015

1. Jumlah organisasi kepemudaan

2. Jumlah warga yang mengikuti organisasi

kepemudaan

3. Jumlah kegiatan kepemudaan

4. Prosentase jumlah peserta dihadapkan dengan

jumlah anggota organisasi kepemudaan dalam

rangka peningkatan peran serta generasi muda

dalam pembangunan

Organisasi

Orang

Kgt

Persen

60

50.958

10

8,35%

94

235.000

15

10,15%

Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan

Hidup Pemuda

Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut:

INDIKATOR SATUAN TARGET

2015

REALISA

SI

TAHUN

2015

PERSENTASE

PERSENTASE PENINGKATAN

FASILITASI/

BANTUAN

KEPEMUDAAN/KARANG

TARUNA

% 16,66 16,66 100,00%

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pelatihan

kewirausahaan atau life skill bagi pemula sebanyak 8 kegiatan.

INDIKATOR SATUAN REALISASI

TAHUN 2014

REALISASI

TAHUN 2015

1. Peningkatan pelatihan kewirausahaan / life

skill bagi pemuda

2. Jumlah peserta yang mengikuti

Kgt

Orang

4

240

8

460

Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pengkajian

kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga dan pemberian hibah. Adapun hasil kinerja

program ini sebagai berikut:

INDIKATOR SATUAN TARGET

2015

REALISASI

TAHUN 2015

PERSEN

TASE

JUMLAH ORGANISASI

OLAHRAGA organisasi 23 46 200,00%

Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah Pengkajian Kebijakan-Kebijakan

Pembangunan Olahraga serta Pengelolaa dana hibah.

5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan

berikut:

Page 19: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 3 7

- pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga;

- pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat;

- pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat;

- pengembangn olahraga rekreasi;

- penyelenggaraan kompetisi olahraga mahasiswa, karyawan, dan masyarakat;

- fasilitasi kegiatan keolahragaan masyarakat; dan

- Pekan Olahraga Pelajar Daerah (SD, SMP, SMA).

Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut:

INDIKATOR SATUAN TARGET 2015 REALISASI

TAHUN 2015

PERSENT

ASE

PENINGKATAN JUMLAH ATLET

YANG DIBINA

orang 48 49 102,08%

PERSENTASE JUMLAH MEDALI

YANG DIPEROLEH DIBANDINGKAN

CABANG OLAHRAGA YANG

DIPERTANDINGKAN

% 54,00 83,00 153,70%

Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan

berikut:

- pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga;

- rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana olahraga;

- pengembangan database kepemudaan dan olahraga;

- penyusunan FS dan DED Gedung Panti Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Gelanggang Manunggal Jati, Stadion Citarum, Trilomba Juang, Lapangan tenis

Tambora.

Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut:

INDIKATOR SATUAN TARGET 2015 REALISASI

TAHUN 2015

PERSEN

TASE

PERSENTASE JUMLAH

PEMBANGUNAN SARANA

OLAHRAGA PER 10.000 PENDUDUK

% 16,70 11,00 65,87%

Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, tahun 2015

18.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan

Olahraga.

18.4. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga adalah

sebanyak 50 orang

Page 20: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 3 8

18.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Pemuda dan

Olah Raga adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSENTASE

(%)

SKPD : DISOSPORA

1 Peringatan Hari Sumpah Pemuda 196.447.500 134.078.000 68,25

2 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan 29.950.000 29.950.000 100,00

JUMLAH PROGRAM 226.397.500 164.028.000 72,45

2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSENTASE

(%)

SKPD : DISOSPORA

1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 783.180.000 776.591.000 99,16

2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

(Pelatihan Paskibraka) 310.184.700 225.542.700 72,71

3 Pertukaran Pemuda antar Provinsi, Negara, dan Pemuda

Pelopor Pembangunan 40.000.000 40.000.000 100

4 Penyuluhan Pencegahan dan Perlindungan Bahaya

Distruktif bagi Generasi Muda

34.105.000 34.105.000 100

5 Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris bagi

Generasi Muda 82.501.500 82.501.500 100

6 Lomba Kreativitas di Kalangan Generasi Muda 50.000.000 50.000.000 100,00

JUMLAH PROGRAM 1.299.971.200 1.208.740.200 92,98

3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Pemuda

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : DISOSPORA

1 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda 783.465.000 401.128.500 51,20

JUMLAH PROGRAM 783.465.000 401.128.500 51,20

4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSENTASE

(%)

SKPD : DISOSPORA

1 Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Olahraga 150.000.000 141.400.000 94,27

2 Pengelolaan Dana Hibah 185.000.000 114.012.700 61,63

JUMLAH PROGRAM 335.000.000 255.412.700 76,24

5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

Page 21: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 3 9

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : DISOSPORA

1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam

Olahraga 75.000.000 75.000.000 100,00

2 Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat 165.000.000 163.750.000 99,24

3 Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang

Cacat 75.000.000 72.550.000 96,73

4 Pengembangan Olahraga Rekreasi 585.000.000 581.290.000 99,37

5 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Mahasiswa, Karyawan,

dan Masyarakat 775.000.000 773.824.375 99,85

6 Lomba Tri Lomba Juang 79.120.000 79.120.000 100,00

7 Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Masyarakat 801.997.350 715.869.350 89,26

8 Pekan Olahraga Pelajar Daerah SD, SMP, SMA (POPDA SD,

SMP, SMA) 850.000.000 847.755.000 99,74

JUMLAH PROGRAM 3.406.117.350 3.309.158.725 97,15

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSENTASE

(%)

SKPD : DISOSPORA

1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga 310.000.000 95.152.000 30,69

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olah

Raga 420.000.000 45.142.375 10,75

3 Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana dan Prasarana Olahraga 730.000.000 713.424.100 97,73

4 Pengembangan Informasi Data Base Bidang Sosial, Pemuda

dan Olahraga

362.000.000 59.829.700 16,53

5 Pembangunan Gedung Panti Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial (FS-DED) 375.000.000 80.425.000 21,45

JUMLAH PROGRAM 2.197.000.000 993.973.175 45,24

18.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti

dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen

perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

18.7. SARANA DAN PRASARANA

Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan

tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana

pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

Page 22: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 4 0

18.8. PERMASALAHAN

1. Pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga masih dilaksanakan bersamaan dengan

urusan sosial yang berbeda rumpun urusannya.

2. Sarana olahraga yang kurang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal

tersebut akibat dari jumlah penduduk yang semakin bertambah dengan ratio sarana

olahraga tetap, yaitu sarana olahraga per 10.000 penduduk, maka jumlah sarana

olahraga yang ada menjadi tidak signifikan.

3. Adanya ancaman perpindahan atlet berprestasi ke kabupaten/kota dan provinsi lain

karena masalah kesejahteraan dan bonus yang lebih baik.

4. Masih terbatasnya upaya peningkatan life skill para pemuda, yaitu hanya dalam

tataran pelatihan dan belum adanya evaluasi pasca pelatihan tersebut

18.9. TINDAK LANJUT

1. Dalampembahasanstrukturperangkatdaerahdisesuaikandengan UU Nomor 23

Tahun2014tentangPemerintahan Daerah, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang

tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2. Pelibatansecaraaktifperanmasyarakat, baikperseorangan, badan usaha, kelompok

masyarakat, dan pihak lain yang terkait dengan pengadaan sarana olahraga dan

pemeliharaan/perbaikannya baik secara swakelola maupun swadaya.

3. Perlu dibuat peraturan/kebijakan yang melindungi, mensejahterakan, dan mengikat

para atlet berprestasi agar tidak pindah

4. Perlu dilakukan kegiatan evaluasi dan monitoring pasca pelatihan serta fasilitasi dan

pelibatan secara aktif dalam kegiatan swakelola di lingkungan Pemerintah Kota

Semarang

18.10. PENGHARGAAN

Adapun prestasi / penghargaan yang telah diraih pada tahun 2015 antara lain adalah

sebagai berikut :

1. Juara I Tonis Nasional Perorangan dan Beregu 2015

2. Kehurda Judo tingkat Jawa Tengah di Semarang 2 emas

3. Juara 1 Atletik PON Remaja di Surabaya

4. Juara I Lomba Seleksi Pramuka Garuda Tingkat Nasional atas nama Ashari

Muhammad

5. Kejurda Atletik Remaja Tingkat Jawa Tengah perolehan medali 6 Emas, 2 perak 2

perunggu

6. Juara I SMP sederajat Liga Pendidikan Indonesia (LIPIO) Tingkat Jawa Tengah

diwakili SMPN 4

Page 23: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 4 1

7. Juara Umum I SD sederajat Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Jawa

Tengah. Perolehan 16 Emas, 7 Perak, 8 Perunggu

8. Juara Umum I SMP sederajat Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Jawa

Tengah. Perolehan 20 Emas, 17 Perak, 15 Perunggu

9. Juara Umum I SMA sederajat Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat

Jawa Tengah. Perolehan 26 Emas, 12 Perak, 6 Perunggu

10. Juara Umum III Kejurda Karate Tingkat Jawa Tengah. Perolehan 4 Emas, 5 Perak

dan 6 Perunggu.

11. Juara I Lomba Tata Upacara Bendera/Baris Berbaris Tingkat Jawa Tengah

12. Juara I dan Juara Favorit Lomba Band Pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda

ke 86 Tahun 2015 di Wonogiri. Perwakilan D’Spesial Band

13. Juara I Lomba Seleksi Pramuka Garuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah atas nama

Ashari Muhammad mewakili Jawa Tengah

14. Juara I Bidang Binawasa Lomba Administrasi Kwarcab Tingkat Jawa Tengah

15. Juara I dan Juara Umum Lomba Dewan Kerja Cabang Pramuka Tingkat Jawa Tengah

16. Juara I Putra dan Juara I Putri Pesta Siaga Binwil Tingkat Jawa Tengah

17. Juara I Jambore Saka Kalpataru Lomba LKTI Tingkat Jawa Tengah.

19. URUSAN PILIHAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

19.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah pada urusan wajib Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri di Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2015, dilaksanakan

melalui program penunjang dan program pelaksanaan urusan.

Adapun program penunjang tesebut adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Kebijakan program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi

perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Kebijakan program ini diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas.

3. Program peningkatan disiplin aparatur.

Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan kesadaran aparatur dalam

mematuhi ketentuan-ketentuan kepegawaian.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Page 24: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 4 2

Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan kemampuan atau kapabilitas

aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan.

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan akuntabilitas anggaran dan

pelaporan hasil kerja.

Sedangkan program pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

adalah sebagai berikut.

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Kebijakan program ini diarahkan kepada terciptanya kondusifitas wilayah, stabilitas

sosial politik dan keamanan wilayah.

2. Program pengembangan wawasan kebangsaan.

Kebijakan program ini diarahkan kepada pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan

peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila.

3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan peran serta masyarakat dalam

menjaga kondusifitas wilayah, stabilitas sosial politik dan keamanan wilayah.

4. Program pendidikan politik masyarakat.

Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan pemahaman masyarakat

terhadap etika berdemokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam bidang

politik termasuk penyampaian pendapat dimuka umum.

5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana.

Kebijakan program ini diarahkan kepada perlindungan kepada masyarakat dari

ancaman bencana dan pengurangan risiko bencana.

6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kebijakan program ini diarahkan kepadaKemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

19.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Dalam

Negeri adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan ini Pemerintah

Kota Semarang berupaya mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang

bersifat kolektif di seluruh wilayah Kota Semarang.

Program ini diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong

Praja, tujuan dari penyelenggaraan program ini adalah untuk menciptakan kondusifitas

wilayah, stabilitas sosial politik dan keamanan serta kenyamanan wilayah Kota Semarang.

Page 25: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 4 3

Untuk mewujudkan tujuan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh

Pemerintah Kota Semarang, adalah melaksanakan upaya-upaya preventif yaitu dengan cara

mencegah timbulnya instabilitas sosial politik, mencegah timbulnya kerawanan keamanan

dan ketidaknyamanan lingkungan secara fisik maupun sosial.

Dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan Badan Kesbangpol

menjalankan peran sebagai soft security dengan melaksanakan fungsi koordinatif vertikal

dan horizontal, kewaspadaan, pendeteksian, pencegahan, pengamanan tertutup, fasilitasi

dan pemberdayaan masyarakat sebagai soft security.Sedangkan Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja menjalankan peran sebagai hard security dengan melaksanakan fungsi

penegakan hukum tingkat daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota), penindakan

nonyustisial, pengamanan terbuka, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai hard

security.

Salah satu indikator kinerja dalam program ini adalah kejdian konflik sosial, definisi

konflik sosial yaitu perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua

kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak

luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu

stabilitas dan menghambat pembangunan. Berdasarkan definisi tersebut konflik yang terjadi

dimasyarakat dapat dikategorikan sebagai konflik sosial apabila terjadi secara komunal,

konflik orang per orang belum dapat dikategorikan sebagai konflik sosial.

Dengan penanganan konflik sosial yang dilakukan secara sistematis dan terencana

dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang

mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik maka

konflik sosial dalam bentuk perkelahian pelajar yang terjadi tidak sampai menyebabkan

gangguan stabilitas daerah dan menghambat pembangunan.

Indikator lainnya dalam program ini adalah kejadian unjuk rasa. Sebagai negara

demokrasi apabila ada kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan pikiran-pikiran

atau pendapat-pendapat yang berbeda, termasuk protes – protesnya di muka umum melalui

unjuk rasa di ruang publik maka haruslah dihormati. Akan tetapi apabila unjuk rasa

dilakukan secara anarkhis atau pada tingkatan ekskalasi yang tinggi dapat mengganggu

stabilitas Politik, Ekonomi dan Sosial serta ketentraman dan ketertiban umum.

Melalui program ini Pemerintah Kota Semarang melaksanakan penangangan secara

khusus terhadap unjuk rasa anarkhis dan eliminasi frekuensi yang ditempuh melalui upaya

pencegahan, yang dilakukan dengan metode deteksi dini dan cegah dini melalui kegiatan

Intelijen bersama dengan unsur Intelijen Daerah yang tergabung dalam Komunitas Intelijen

Daerah (Kominda).

Selama tahun 2015 unjuk rasa yang perlu mendapat perhatian adalah sebanyak 9

kejadian, baik yang ditujukan kepada Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif di level

Page 26: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 4 4

Provinsi maupun level Kota Semarang. Dari sekian kejadian unjuk rasa, yang paling

dominan adalah unjuk rasa kelompok buruh dalam menuntut Upah Minimum

Kabupaten/Kota.

Penanganan terhadap unjuk rasa dilakukan melalui penjelasan tentang latar belakang,

maksud dan tujuan suatu kebijakan atau keputusan diambil serta mengakomodir tuntutan

para pengujuk rasa yang disesuiakan dengan ketentuan peratuan perundang-undangan oleh

pejabat yang berkompeten. Dengan penanganan tersebut unjuk rasa yang terjadi selama

tahun 2015 tidak sampai terjadi tindakananarkis dan tidak melakukan pengerusakan

fasilitas umum sehingga tidak sampai mengganggu stabilitas sosial politik, keamanan,

ketentraman, dan ketertiban masyarakat

Melalui kegiatan pemantauan situasi dan kondisi daerah terhadap potensi kerawanan

sosial politik, Pemerintah Kota Semarang melaksanakan upaya deteksi dini dan cegah dini

terhadap ancaman dan gangguan stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan

Agama. Deteksi dini dan cegah dini adalah segala usaha/pekerjaan/kegiatan/tindakan dalam

menemukan dan menentukan indikasi kerawanan agar tidak timbul permasalahan secepat

atau seawal mungkin. Upaya ini dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu oleh

Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga

Negara yang berada di wilayah Kota Semarang.

Melalui usaha sistematis berlanjut dan terus menerus secara terbuka dan tertutup

dengan cara mencari, mengumpulkan bahan keterangan dari berbagai sumber, saling tukar

menukar informasi dan bahan keterangan mengenai potensi dan gejala gangguan. Kominda

telah mampu mengolah dan menganalisa bahan keterangan kemudian disajikan untuk bahan

pengambilan keputusan sekaligus memberikan saran cara bertindak sesuai dengan

kewengan yang dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut. Dengan adanya kegiatan

tersebut selama tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah mampu mengeliminasi

gangguan stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sehingga tidak

berdampak luas terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Indikator kinerja lainnya dalam program ini adalah terpenuhinya Anggota Satlinmas.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Masyarakat, pengertian Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan

dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan

untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil

akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat,

kegiatan sosial kemasyarakatan.

Organisasi yang menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat adalah Satuan

Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), sedangkan personil yang bertugas adalah anggota

Page 27: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 4 5

Satlinmas, yaitu Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara

sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Satlinmas mempunyai tugas:

1) Membantu dalam penanggulangan bencana;

2) Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

3) Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

4) Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam

penyelenggaraan pemilu; dan

5) Membantu upaya pertahanan Negara.

Jumlah anggota Satlinmas sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 7.470 orang

yang tersebar di 177 Kelurahan. Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan

lingkungan selain dari sisi jumlah Linmas, Pemerintah Kota Semarang memberikan

fasilitas dan memenuhi kebutuhan anggota Linmas melalui peningkatan pengetahuan

(knowledge) dan ketrampilan (skill) anggota Linmas, pemenuhan sarana prasarana dan

mengikutsertakan Linmas dalam kegiatan di Tingkat Kota Semarang melalui kegiatan

Pengerahan Linmas. Sampai dengan tahun 2015 anggota Linmas yang telah difasilitasi dan

dipenuhi kebutuhannya tersebut sebanyak 3.322 orang atau sebanyak 44,5% dari

keseluruhan anggota Linmas.

Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) telah diterapkan oleh anggota Linmas

untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan sarana pendukung

berupa Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang tersebar hampir di setiap RW di

seluruh Kota Semarang. Untuk mengendalikan operasionalisasi Poskamling tersebut telah

dibentuk Pos Komando Kewaspadaan Linmas di Tingkat Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah,

dicantumkan bahwa pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing merupakan

tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Ruang lingkup pemantauan orang asing dan

organisasi masyarakat asing meliputi:

1) Diplomat/tamu VIP asing;

2) Tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing;

3) Wartawan dan shooting film asing;

4) Peneliti asing;

5) Artis asing;

6) Rohaniawan asing;

7) Ormas asing.

Page 28: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 4 6

Pada tahun 2015 dari kegiatan pendataan dan pemantauan keberadaan Orang Asing di

wilayah Kota Semarang tidak ditemui adanya pelanggaran ketentuan aktivitas dan

keberadaan orang asing.

Selama tahun 2015 stabilitas bidang sosial politik tetap terjaga dengan seimbang, baik

dan normal, salah satunya dibuktikan dengan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Semarang tahun 2015 dapat berjalan secara aman dan lancar sesuai dengan

tahap – tahap yang direncanakan. Polarisasi masyarakat dalam kelompok pendukung calon

tertentu tidak menjadikan lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa, artinya setiap aktivitas

dan kegiatan para pendukung calon tertentu tetap menjaga toleransi dengan kepentingan

kelompok lain maupun kepentingan masyarakat yang lebih luas.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tujuan dari program ini adalah untuk mengoptimalkan pengembangan nilai

kebangsaan guna penguatan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang

mengutamakan persatuan dan kesatuan tanpa meninggalkan ciri khas masing-masing. Hal

ini dikarenakan Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai

macam perbedaan, keanekaragaman, kemajemukan atau pluralitas baik suku,agama, ras,

kelompok, golongandan budaya.

Dari sudut agama pengembangan Wawasan Kebangsaan telah mampu memberikan

jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, tanpa adanya diskriminasi,

dominasi mayoritas atau tirani minoritas. Pemerintah Kota Semarang juga telah mampu

mewujudkan Kerukunan umat beragama yaitu keadaan hubungan sesama umat beragama

yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan

dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

Kerukunan umat beragama tercipta berkat komunikasi yang intens antar tokoh dari

enam agama yang terwadahi dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan

komunikasi berkelanjutan antara tokoh agama, tokoh masyarakat dengan pemerintah yang

terwadahi dalam Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Petamas).

Pada tahun 2015 tidak terjadi konflik sosial/komunal yang berlatar belakang agama

baik intern umat beragama maupun antar umat beragama. Hal yang paling menonjol yang

perlu mendapat perhatian adalah tentang keberadaan tempat ibadah dan aktivitas-

aktivitasnya, pengaturan tentang pendirian tempat ibadah telah dituangkan dalam Peraturan

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahDalam

PemeliharaanKerukunanUmatBeragama,Pemberdayaan ForumKerukunan Umat Beragama,

dan Pendirian Rumah Ibadat.

Page 29: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 4 7

Pengembangan wawasan kebangsaan dari sudut suku bangsa, telah mampu

mewujudkan kerukunan antar suku bangsa yang tinggal di Kota Semarang. Warga Kota

Semarang baik yang tinggal menetap maupun tinggal sementara memiliki keberagaman

suku, sebagian besar adalah suku Jawa, kemudian China, sebagian Sunda, Madura, Batak,

Minang, Bugis, Dayak, Maluku, Papua bahkan suku dari Timor Leste yang memilih

menjadi WNI.

Pengelolaan kerukunan suku bangsa diwadahi dalam Forum Persaudaraan Bangsa

Indonesia (FPBI) yang anggota-anggotanya adalah tokoh-tokoh dari masing-masing suku

bangsa yang tinggal di Kota Semarang. Melalui forum ini apabila terjadi persoalan dalam

interaksi sosial antar suku secara komunal dapat dideteksi secara dini diselesaikan secara

dini pula, sehingga pada tahun 2015 tidak terdapat konflik sosial yang bersifat komunal

yang berlatar belakang suku/etnis.Program Pengembangan wawasan kebangsaan dari sudut

golongan mempunyai tujuan agar golongan-golongan masyarakat yang terwadahi dalam

Organisasi Kemasyarakatan keberadaanya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara

serta mengeliminir OrganisasiKemasyarakatan yang keberadaanya meresahkan masyarakat.

Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berorganisasi dijamin oleh UUD 1945, oleh

karena itu setiap Warga Negara Indonesia memiliki kemerdekaan untuk membentuk,

mendirikan dan menjadi anggota Organisasi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyaratan,

peran pemerintah adalah pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan keberadaan dan

aktivitas Ormas. Sampai dengan tahun 2015 Organisasi Kemasyarakatan yang tidak

berbadan hukum yang telah mendaftarkan diri kepada Pemerinah Kota Semarang sebanyak

205 organisasi. Sedangkan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum

pendaftarannya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

secara Nasional melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Arah kebijakan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah Kota

Semarang adalah menggeser peran Organisasi Kemasyarakatan sebagai pengawas

pembangunan menjadi pelaku pembangunan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui

kemitraan antara Ormas yang bergerak dalam bidang tertentu dengan SKPD teknis yang

membidangi untuk bekerja sama merencanakan dan menjalankan kegiatan pemerintah

sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan klasifikasi terhadap

kompetensi Ormas kedalam beberapa rumpun kegiatan, melalui klasifikasi ini diharapakan

terjalin kemitraan antara Ormas rumpun kegiatan tertentu dengan SKPD teknis yang

membidangi untuk bekerja sama menyelenggarakan pembangunan melalui kegiatan SKPD.

Adapun hasil klasifikasi rumpun kegiatan Ormas dan SKPD yang membidangi adalah

sebagai berikut :

Page 30: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 4 8

DATA KLASIFIKASI RUMPUN KEGIATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

KOTA SEMARANG TAHUN 2015

NO RUMPUN KEGIATAN SKPD MEMBIDANGI

1. Keagamaan Bagian Kesra Setda / Badan Kesbangpol

2. Pendidikan Dinas Pendidikan

3. Kesehatan Dinas Kesehatan

4. Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia Disnakertrans

5. Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam BLH / Dinas Kelautan & Perikanan / Dinas

Pertanian

6. Seni dan Budaya Diparbud

7. Sosial Kemanusiaan Dinsospora / BPBD

8. Kepemudaan dan Olahraga Dinsospora

9. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak

Bapermasper KB

10. Demokrasi dan Kebangsaan Badan Kesbangpol

11. Hukum dan Pemerintahan Badan Kesbangpol, Bagian Hukum Setda

12. Ekonomi dan UKM Dinkop UKM, Dinas Pasar

13. Keamanan dan Ketertiban. Satpol PP / Badan Kesbangpol

Sumber : Badan Kesbagpol Kota Semarang Tahun 2015

Sedangkan pengawasan Ormas dilakukan dengan melakukan monitoring aktivitas

eksternal Ormas, monitoring ini dijadikan sebagai sarana pengendalian terhadap

keberadaan dan aktivitas ormas agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan. Pengawasan Ormas difokuskan terhadap keberadaan Ormas yang diduga

menyimpang dari Ideologi Negara dan memiliki aliran kepercayaan yang sesat atau

menyesatkan.

Pengawasan terhadap Ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) telah dilakukan oleh

Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Dirjen Kesbangpol

Kementerian Dalam Negeri Nomor 220/3957 D.III tanggal 30 Nopember 2012 perihal

Penjelasan Status Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Melalui surat tersebut disampaikan

bahwa Pengurus dan anggota Ormas Gafatar pernah terlibat dalam Gerakan Al-Qiyadah Al-

Islamiyah yang telah dinyatakan sebagai Aliran Ajaran terlarang oleh Jaksa Agung melalui

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 116/A/J.A/11/2007 tentang Larangan

Kegiatan Aliran Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

merupakan salah satu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar sesuai kewenangan dan tugas fungsinya.

Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban

umum (trantibum) yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib,

Page 31: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 4 9

dan teratur dan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yaitu

suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasarat terselenggaranya proses

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh

terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan

masyarakat dalam menangkal, mencegah, menanggulangi segala bentuk pelanggaran

hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut perlu melibatkan peran serta masyarakat secara

aktif dan reaktif melalui program pemberdayaan masyarakat, yang dimaksud aktif adalah

berusaha mewujudkan Kamtibmas, sedangkan reaktif adalah tanggap atau segera bereaksi

terhadap munculnya atau timbulnya gangguan kamtibmas.

Melalui program ini telah dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat

dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kota Semarang, wujud kesadaran tersebut dalam

bentuk memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Upaya tersebut ditempuh melalui

kegiatan sosialisasi, patroli wilayah, pembinaan dan penindakan pelanggaran peraturan.

Dalam rangka penegakan Peraturan tingkat daerah yaitu Peraturan Daerah dan

Peraturan Walikota, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Satuan Polisi

Pamong Praja, berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja diberi kewenangan antara lain :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur,

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala

daerah;

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan

hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala

daerah;

5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan

hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Salah satu indikator program ini adalah rasio jumlah Polisi Pamong Praja yaitu

jumlah dari pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai

penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentaraman

masyarakat diluar tenaga administrasi/kesekretariatan. Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan

jumlah Polisi Pamong Praja, bahwa penetapan jumlah ideal Polisi Pamong Praja dilakukan

dengan penghitungan kriteria umum dan kriteria teknis.

Page 32: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 5 0

Berdasarkan penghitungan kriteria umum dan kriteria teknis tersebut, jumlah ideal

Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diluar tenaga administrasi /kesekretariatan di

Pemerintah Kota Semarang adalah 450 orang, namun pada tahun 2015 hanya tersedia 106

orang sehingga secara kwantitas belum ideal.

Penegakan produk-produk hukum daerah dilaksanakan melalui kegiatan Penegakan

Hukum dan HAM serta penyelidikan dan penyidikan terdahap pelanggaran Perda yang

mengandung sanksi. Kota Semarang memiliki Perda yang mengandung sanksi sebanyak 64

buah, 23 buah diantaranya telah dilakukan penegakan selama tahun 2015. Penegakan Perda

tersebut difokuskan kepada perda dengan jumlah pelanggaran dominan dan bersifat

strategis atau berdampak kepada kepentingan umum.

Personil yang menangani penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda

adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari anggota Satpol PP yang telah dididik,

dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Dari hasil penyelidikan dan

penyidikan pelanggaran Perda apabila ditemukan tindak pidana ringan maka PPNS

meneruskan kepada penuntut umum untuk dilanjutkan dengan persidangan di Pengadilan

atau sidang di tempat kejadian.

Pada tahun 2015 tercatat kegiatan penegakan perda sebanyak 233 operasi penertiban,

penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda yang dilanjutkan dengan persidangan di

pengadilan dan sidang di tempat kejadian perkara.

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program pendidikan politik masyarakat pada tahun 2015 diwujudkan berupa

sosialisasi, penyuluhan, forum diskusi dan seminar dengan sasaran aparatur pemerintah,

tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar sebagai pemilih pemula, pengurus ormas dan

pengurus parpol sebanyak 12 kegiatan. Kegiatan tersebut telah dapat memberikan

pemahaman secara komprehensif tentang budaya politik bangsa Indonesia dan pentingnya

etika berpolitik dengan kebebasan dan keterbukaan yang bertanggungjawab.

Tahun 2015 adalah tahun penyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara

serentak di beberapa Kabupaten/Kota termasuk Kota Semarang, pendidikan politik bagi

masyarakat yang dilaksanakan selama tahun 2015 telah dapat memberikan kontribusi

terhadap stabilitas sosial politik pada saat tahap-tahap Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Semarang dilaksanakan. Selain itu pendidikan politik kepada masyarakat

menjelang pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Semarang Tahun 2015 dapat memberikan kontribusi angka partisipasi pemilih yaitu sebesar

65,95% meningkat lebih besar dibandingkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Semarang tahun 2010 sebesar 60,06%.

Page 33: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 5 1

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun

2015, Pemerintah Kota Semarang turut serta memberikan dukungan dalam bentuk

sosialisasi secara visual dan verbal, penertiban atribut partai politik/calon Walikota dan

Wakil Walikota yang tidak sesuai ketentuan. Dengan upaya tersebut Pemerintah Kota

Semarang telah mampu memberikan fasilitas untuk suksesnya Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Semarang secara serempak tahun 2015.

Partai Politik sebagai infrastruktur politik yaitu sebagai bangunan bawah, atau mesin

politik informal atau mesin politik masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang

dibentuk atas dasar kesamaan social, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya.

Pemerintah Kota Semarang melaksanakan monitoring terhadap keberadaan Partai Politik

level Kota Semarang, yang termonitor adalah sebanyak 12 (dua belas) partai, 9 (sembilan)

partai politik diantaranya mendapatkan kursi di DPRD Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012, kemudian

ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik. Bahwa Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD diberikan Bantuan

Keuangan. Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik tersebut sebesar 60% harus

digunakan untuk pendidikan politik. Pada tahun 2015 menyalurkan bantuan keuangan

partai politik diberikan sebagai berikut :

DAFTAR BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

KOTA SEMARANG TAHUN 2015

No Partai Politik Perolehan

Suara

Nilai

per Suara

Tatacara penghitungan

bantuan keuangan

Besarnya

Bantuan (Rp)

1. PDIP 234.227 1.325 nilai per suara x Σ suara 310.350.775

2. GERINDRA 96.419 1.325 nilai per suara x Σ suara 127.755.175

3. DEMOKRAT 88.946 1.325 nilai per suara x Σ suara 117.853.450

4. PKS 64.485 1.325 nilai per suara x Σ suara 85.442.625

5. PKB 66.430 1.325 nilai per suara x Σ suara 88.019.750

6. PAN 55.614 1.325 nilai per suara x Σ suara 73.688.550

7. NASDEM 47.206 1.325 nilai per suara x Σ suara 62.547.950

J U M L A H 653.327 865.658.275

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Semarang Tahun 2015.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 213/2186/Polpum tanggal 1

September 2015 perihal penyaluran bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2015,

bahwa Partai Golkar dan PPP tidak diberikan Bantuan Keuangan Partai Politik mengingat

masih terdapat perselisihan internal di dalam Partai tersebut sampai dengan menunggu

putusan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pada tahun

2015 Bantuan Keuangan untuk Partai Golkar dan PPP untuk sementara tidak diberikan.

Page 34: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 5 2

Pelaksanaan program pendidikan politik masyarakat lainnya adalah kegiatan

Pengamanan Tidak Langsung (Pamtaksung) pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Semarang Tahun 2015. Pengamanan dilakukan terhadap personil, tempat,

dokumen dan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi

penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan tingkat Kota. Pelaksanaan pengamanan

tersebut melibatkan secara aktif anggota Linmas yang ditempatkan pada 2.465 TPS, Kantor

Kelurahan dan Kantor Kecamatan sebagai sekretariat Panitia Pemungutan Suara dan Panitia

Pemilihan Kecamatan.

Hasil yang dicapai dalam kegiatan Pamtaksung ini adalah telah terwujud keamanan

dan kelancaran personil penyelenggara, dokumen, tempat dan kegiatan pemungutan dan

penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015

sehingga tidak ditemui adanya gangguan yang menghambat proses pemungutan dan

penghitungan suara.

5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana secara terintegrasi

meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Untuk mencapai tujuan

tersebut dilaksanakan kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi

dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Melaksanakan mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana,

melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Mitigasi bencana dilakukan dengan menyebarluaskan informasi potensi bencana,

gladi lapang penanganan bencana, pembentukan kelurahan siaga bencana,

penambahan sarana dan prasarana penangangan bencana, penyiapan logistik berupa

bahan makanan dan obat-obatan serta pembentukan Forum Pengurangan Resiko

Bencana.

2) Melaksanakan kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana melaluipengorganisasian serta melalui langkah yang tepat

guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan dilaksanakan dengan mengoperasionalkan

posko penanggulangan bencana yang bersiaga 24 jam untuk memantau dan menerima

laporan masyarakat.

3) Melaksanakan tanggap darurat bencana, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

dengan segera pada saat kejadian bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan

pengungsi dan penyelamatan.

Page 35: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 5 3

4) Dalam masa tanggap darurat bencana melibatkan berbagai unsur baik dari

pemerintahan maupun masyarakat, dari unsur pemerintahan selain tim rescuer yang

dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang adalah TNI, Polri, Basarnas, Linmas,

Satgana dan PMI. Sedangkan dari unsur masyarakat selaku relawan tergabung dalam

organisasi sosial seperti Ubaloka,Semargana, Granat Recue, Bankom dan sebagainya.

Dengan dilaksanakannya tanggap darurat bencana ini telah mampu mengurangi

dampak buruk yang ditimbulkan pada saat bencana terjadi.

5) Melaksanakan rehabilitasi, yaitu serangkaian kegiatan perbaikan dan pemulihan

aspek kebutuhan dasar masyarakat korban bencana sampai tingkat yang memadai

pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau

berjalannya secara wajar aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rehabilitasi dilakukan dengan memberikan bantuan sosial baik berupa uang maupun

barang kepada para korban bencana, dengan bantuan ini masyarakat korban bencana

telah mampu bangkit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan diharapkan secara

bertahap mampu untuk kembali berjalan secara wajar dalam segala aspek

kehidupannya. Salah satu upaya rehabilitasi adalah pemberian bantuan sosial kepada

korban bencana. Pada tahun 2015 bantuan sosial berupa uang yang telah diberikan

kepada para korban bencana adalah sebesar Rp. 568.500.000,- (lima ratus enam puluh

delapan juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada 100 Kepala Keluarga.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah memetakan daerah rawan bencana

dan juga telah memetakan daerah resiko bencana tanah lonsor dimana peta tersebut adalah

peningkatan dari peta rawan bencana.

Peningkatan yang dimaksud adalah menyajikan informasi secara detail dengan resiko

bencana tanah longsor. Peta tersebut mencakup 29 kelurahan yang memiliki resiko tinggi

bencana tanah longsor.

Guna mengurangi resiko akibat bencana maka pada tahun 2015 telah dilaksanakan

beberapa kegiatan sebagai berikut :

1) Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana (KSB).

Pembentukan Keluarahan Sadar Bencana (KSB) sebagai tindak lanjut dari Peraturan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 tahun 2012

tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Sistem yang digunakan

dalam kelurahan sadar bencana ini adalah menerapkan manajemen bencana berbasis

komunitas masyarakat yaitu sebuah pendekatan yang mendorong komunitas

masyarakat dalam mengelola resiko bencana.

Upaya tersebut dilaksanakan dengan melakukan inteprestasi sendiri atas ancaman dan

resiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi

kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan bencana. Pendekatan ini juga

Page 36: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 5 4

dilaksanakan dengan memaksimalkan penggunaan sumberdaya lokal, termasuk

tenaga kerja, material dan organisasi. Praktek manajemen bencana ini telah berhasil

melibatkan kerjasama antara komunitas dengan instansi yang terkait. Sampai dengan

saat ini telah terbentuk 22 Kelurahan Siaga Bencana.

2) Pelatihan/simulasi manajemen bencana.

Pelatihan/simulasi manajemen bencana yang dilaksanakan selama tahun 2015

bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada masyarakat bagaimana sebaiknya

bertindak saat terjadi bencana. Masyarakat wilayah rawan bencana diberikan

pemahaman dan pengalaman tentang perilaku bencana yang kemungkinan terjadi,

pola pikir dan tindakan yang perlu atau tidak perlu dilakukan saat terjadi bencana,

pemanfaatan jalur-jalur evakuasi, memanfaatkan sistem informasi bencana tradisional

dan modern. Dan yang paling penting adalah memutuskan tindakan yang harus

diambil dalam waktu singkat dengan mental yang baik apabila bencana terjadi.

Simulasi melibatkan berbagai unsur baik dari pemerintahan maupun masyarakat, dari

unsur pemerintahan selain tim rescuer yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang

adalah TNI, Polri, Basarnas, Pol PP dan Linmas, Taruna Tanggap Bencana (Tagana)

dan PMI. Sedangkan dari unsur masyarakat selaku relawan tergabung dalam

organisasi kemasyarakatan sosial seperti Ubaloka,Semargana,Granat Recue, Bankom

dan sebagainya.

3) Penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana

Forum Pengurangan Resiko Bencana sebagai suatu paguyuban pemangku

kepentingan dan para pihak bersama-sama berbagi kepentingannya dalam

mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Forum Pengurangan Resiko

Bencana bertujuan untuk membangun suatu rasa kesatuan, tanggung jawab bersama

dan mengkoordinasikan program-program pengurangan risiko bencana melalui

berbagai aspek yang dibangun melalui proses inklusif yang melibatkan semua pihak.

Pembetukan Forum Pengurangan Resiko Bencana diamanatkan oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana pasal 8 yang mendorong pelibatan forum dalam penyusunan Rencana Aksi

Daerah – Pengurangan Riskio Bencana (RAD-PRB). Didalamnya diatur bahwa

anggota forum ini meliputi unsur dari pemerintah dalam hal ini Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, Palang Merah Indonesia, lembaga

ilmiah dan akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang

Lingkungan dan Penanggulangan Bencana.

Page 37: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 5 5

19.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Pemerintah Kota Semarang

dilaksanakan oleh beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) antara lain : Badan

Kesatuan Bangsa Politik Kota Semarang (Badan KesbangPol), Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kota Semarang, Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang.

19.4. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

adalah sebanyak 349 orang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak

59 orang,Badan Kesatuan Bangsa Politik sebanyak 36 orang,Satuan Polisi Pamong Praja

sebanyak 248 orang dan Bagian Otonomi daerah sebanyak 6 orang

19.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Adapun anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan adalah sebagai berikut :

Anggaran penunjang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO

KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: Badan Kesbangpol

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 26.000.000 13.985.529 53,79

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional 10.000.000 6.153.000 61,53

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 54.000.000 52.410.000 97,06

4. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 35.000.000 27.300.000 78,00

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 2.450.000 49,00

6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000 3.000.000 100

7. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 13.000.000 12.330.000 94,85

8. Penyediaan Makanan Dan Minuman 35.000.000 33.917.600 96,91

9. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 180.000.000 125.441.482 69,69

10. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 16.344.000 16.344.000 100

JUMLAH SKPD 377.344.000 293.331.611 77,74

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 217.200.000 194.530.522 89,56

2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 48.000.000 48.000.000 100,00

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000 60.000.000 100,00

4. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 55.000.000 54.999.945 100,00

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 15.000.000 100,00

6. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 15.000.000 15.000.000 100,00

7. Penyediaan Makanan Dan Minuman 75.000.000 75.000.000 100,00

8. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 330.000.000 330.000.000 100,00

9. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 27.000.000 26.650.000 98,70

10. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 88.950.000 82.140.000 92,34

JUMLAH SKPD 931.150.000 901.320.467 96,80

JUMLAH PROGRAM 1.308.494.000 1.194.652.078 91,30

2. Programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

Page 38: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 5 6

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: Badan Kesbangpol

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 300.000.000 286.244.403 95,41

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 70.000.000 57.320.000 81,89

3. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 170.840.000 286.244.403 95,41

4. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 290.310.000 167.410.000 57,67

JUMLAH SKPD 5.033.854.000 4.140.618.676 82,26

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.457.600.000 1.440.781.000 98,85

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 896.095.000 231.153.500 25,80

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 365.470.000 304.420.000 83,30

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 125.000.000 111.058.555 88,85

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1.395.617.000 1.309.795.820 93,85

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 60.000.000 47.971.000 79,95

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 12.000.000 12.000.000 100

8. Pembuatan Gudang Kantor 694.772.000 656.325.381 94,47

9. Pengelolaan Web Site 27.300.000 27.084.545 99,21

JUMLAH SKPD 5.033.854.000 4.140.618.676 82,26

JUMLAH PROGRAM 5.865.004.000 4.819.003.079 82,17

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD:Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 342.375.000 340.151.000 99,35

JUMLAH PROGRAM 342.375.000 340.151.500 99,35

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: Badan Kesbangpol

1. Pembinaan Sumber Daya Aparatur 208.401.000 189.616.200 90,99

2. Perubahan Pola Kerja Pegawai melalui Implementasi Tehnologi

Informasi 255.810.000 216.546.000 84,65

JUMLAH SKPD 464.211.000 406.162.200 87,50

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja

1. Bimbingan Teknis / Pembinaan Sumber Daya Manusia 190.000.000 181.061.000 95,30

2. Pembinaan Fisik Pegawai 312.115.000 310.790.000 99,58

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 118.580.000 117.255.000 98,88

4. Pengiriman Peningkatan Kemampuan Khusus SDM Satpol PP 85.000.000 69.093.000 81,29

JUMLAH SKPD 705.695.000 678.199.000 96,10

JUMLAH PROGRAM 1.169.906.000 1.084.361.200 92,69

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: Badan Kesbangpol

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.137.000 7.137.000 100,00%

2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.137.000 7.137.000 100,00%

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 11.261.000 11.261.000 100,00%

4. Penyusunan Lakip 10.000.000 9.829.000 98,29%

5. Penyusunan Renstra Skpd 14.308.000 13.120.000 91,70%

6. Penyusunan Lkpj Skpd 14.569.000 13.818.000 94,85%

7. Penyusunan Renja Skpd 10.000.000 9.768.000 97,68%

Page 39: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 5 7

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

8. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 105.356.000 105.025.500 99,69%

9. Penyusunan Profil Skpd 3.000.000 3.000.000 100,00%

10. Penyusunan Program Kerja Skpd 3.000.000 3.000.000 100,00%

11. Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Serta Perubahan 17.338.000 17.307.500 99,82%

Jumlah SKPD 203.106.000 200.403.000 98,67%

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.000.000 10.000.000 100,00%

2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 10.000.000 10.000.000 100,00%

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000 10.000.000 100,00%

4. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Skpd 79.571.000 76.271.000 95,85%

5. Penyusunan Lakip 15.100.000 15.100.000 100,00%

6. Penyusunan Renstra Skpd 17.450.000 17.000.000 97,42%

7. Penyusunan Lkpj Skpd 16.040.000 16.040.000 100,00%

8. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 76.620.000 72.764.000 94,97%

9. Penyusunan Rka Dan Dpa 9.450.000 9.450.000 100,00%

10. Penyusunan Anggaran Dan Perubahan Anggaran 9.450.000 9.450.000 100,00%

11. Penyusunan Profil Skpd 10.225.000 10.225.000 100,00%

12. Penyusunan Laporan Renja /Rencana Kerja 16.040.000 16.040.000 100,00%

JUMLAH SKPD 279.946.000 272.340.000 97,28%

JUMLAH PROGRAM 483.052.000 472.743.000 97,87%

ANGGARAN PROGRAM PELAKSANAAN URUSAN

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: Badan Kesbangpol

1. Peningkatan Pemantauan Situasi Dan Kondisi Daerah Terhadap

Potensi Kerawanan Sosial Politik 164.142.000 164.142.000 100,00%

2. Pemantauan / Pengawasan Terhadap Kepatuhan Norma-norma Dan

Aturan Bagi Wna 234.449.000 201.487.750 85,94%

3. Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan Tempat Hiburan Dan

Keramaian Umum 135.328.000 134.949.000 99,72%

4. Peningkatan Kesadaran Bela Negara 198.793.600 162.275.550 81,63%

5. Fasilitasi Optimalisasi Stabilitas Keamanan Daerah Melalui Kominda 371.549.000 346.879.400 93,36%

6. Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda 110.900.500 101.531.000 91,55%

7. Pengamanan Tertutup Pejabat Negara Dan Tamu Negara 207.670.000 134.245.000 64,64%

8. Pengamanan Tertutup Hari Jadi Kota Semarang, Hari Besar Nasional

Dan Event-event Lainnya

238.707.000 228.242.000 95,62%

9. Pendidikan Penanganan Konflik Bagi Tokoh Masyarakat 39.021.900 37.429.900 95,92%

10. Pemantapan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan 47.599.000 45.568.500 95,73%

11. Kewaspadaan / Intelijen Terhadap Gangguan Stabilitas Sosial Politik

Penyelenggaraan Pilwakot 350.000.000 237.844.000 67,96%

JUMLAH SKPD 2.098.160.000 1.794.594.100 85,53%

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengerahan Linmas 75.000.000 69.285.000 92,38%

2. Fasilitasi Pelatihan Linmas Yang Diselenggarakan Propinsi 25.000.000 20.600.000 82,40%

3. Peningkatan Pemantauan Situasi Dan Kondisi Daerah Terhadap

Potensi Kerawanan Sosial Politik 90.147.500 87.423.500 96,98%

4. Posko Kewaspadaan Linmas 1.060.842.000 970.036.000 91,44%

5. Data Base Dan Aplikasi Linmas 93.520.000 80.723.100 86,32%

6. Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Pos Kamling 100.000.000 93.696.800 93,70%

7. Pembinaan Dan Peningkatan Sdm Linmas 150.000.000 132.840.000 88,56%

JUMLAH SKPD 1.594.509.500 1.454.604.400 91,23%

JUMLAH PROGRAM 3.692.669.500 3.249.198.500 87,99%

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

Page 40: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 5 8

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: Badan Kesbangpol

1. Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 526.673.000 465.417.240 88,37%

2. Kemah Kebangsaan Generasi Muda Pembauran 230.000.000 210.774.500 91,64%

3. Pemeliharaan Solidaritas Dan Kesatupaduan Masyarakat Serta

Akulturasi Budaya 120.000.000 118.165.000 98,47%

4. Fasilitasi Kegiatan Paguyuban Petamas 420.000.000 358.989.100 85,47%

5. Pendayagunaan Potensi Ormas / Lsm 241.000.000 199.397.500 82,74%

6. Peningkatan Ketahanan Bangsa Bagi Masyarakat 80.000.000 66.203.000 82,75%

7. Pembinaan Organisasi Kepemudaan / Okp 160.000.000 132.775.000 82,98%

8. Sosialiasasi Perundang-undangan Bidang Organisasi

Kemasyarakatan 110.000.000 81.953.100 74,50%

9. Pendaftaran, Pembinaan Dan Pemantauan Organisasi

Kemasyarakatan/lembaga Swadaya Masyarakat 90.000.000 68.600.000 76,22%

10. Peningkatan Pembauran Kebangsaan 100.000.000 86.810.200 86,81%

11. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal 70.000.000 59.760.000 85,37%

12. Sinergitas Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Bagi Generasi Muda 75.000.000 54.666.000 72,89%

Jumlah SKPD 2.222.673.000 1.903.510.640 85,64%

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya

Bangsa 150.000.000 146.250.000 97,50%

JUMLAH SKPD 150.000.000 146.250.000 97,50%

JUMLAH PROGRAM 2.372.673.000 2.049.760.640 86,39%

3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja

1. Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Gangguan

Trantibmas Dan Terjadinya Bencana 1.925.927.500 1.925.277.500 99,97%

2. Dukungan Sarana Dan Prasarana Pemakaman Anggota Linmas Non

Pns 36.766.500 31.291.000 85,11%

3. Hut Linmas 60.000.000 59.610.000 99,35%

4. Pengawasan Pelangaran Perda Dan Trantibum 439.436.000 439.389.000 99,99%

5. Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota Semarang 796.835.000 796.835.000 100,00%

6. Penertiban Dan Penindakan Perda 1.651.914.000 1.472.814.000 89,16%

7. Penyidikan Dan Sidang Ditempat 384.218.100 328.781.200 85,57%

8. Pengamanan Kegiatan Penting Dan Hari Besar Nasional/ Keagamaan 394.186.000 388.745.000 98,62%

9. Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok Dan Cukai Ilegal 500.000.000 493.730.000 98,75%

JUMLAH PROGRAM 6.189.283.100 5.936.472.700 95,92%

4. Program pendidikan politik masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: Badan Kesbangpol

1. Pengelolan Bantuan Parpol 90.000.000 67.787.250 75,32%

2. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat 180.000.000 149.803.550 83,22%

3. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Parpol 90.000.000 87.044.000 96,72%

4. Penguatan Budaya Dan Etika Politik Bagi Aparatur Dan Elemen

Masyarakat 100.000.000 85.436.900 85,44%

5. Peningkatan Dan Penguatan Peran Politik Ormas / Lsm / Toga Dan

Toma 100.000.000 84.618.900 84,62%

6. Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Bagi Partai Politik 100.000.000 78.888.650 78,89%

7. Fasilitasi Pemasangan Atribut / Baliho Pilwakot 150.000.000 144.346.800 96,23%

8. Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Pilwakot 400.000.000 339.650.850 84,91%

9. Pengelolaan Dana Hibah Pilwakot 75.000.000 43.237.250 57,65%

10. Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilwakot 345.000.000 272.762.400 79,06%

11. Koordinasi Dan Monitoring Pelaksanaan Pilwakot 300.000.000 180.692.920 60,23%

Page 41: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 5 9

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

12. Pemilihan Osis (pemilos) Kota Semarang 150.000.000 101.997.600 68,00%

13. Penertiban Dan Monitoring Atribut Parpol/ Ormas/ Lsm 50.000.000 48.783.250 97,57%

JUMLAH SKPD 2.130.000.000 1.685.050.320 79,11%

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pam Taksung (perlindungan Masyarakat) 3.257.620.000 2.440.869.000 74,93%

SKPD: Sekretariat Daerah

1. Fasilitasi Dan Sinkronisasi Hubungan Antar Lembaga, Refleksi Hari

Otda Dan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah 183.025.000 147.480.000 80,58%

JUMLAH SKPD 183.025.000 147.480.000 80,58%

JUMLAH PROGRAM 5.570.645.000 4.273.399.320 76,71%

5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 100.000.000 99.986.400 86,98%

2. Pengadaan Logistik Dan Obat-obatan Bagi Penduduk Di Tempat

Penampungan Sementara 259.440.000 58.962.600 22,73%

3. Gladi Lapang Penanganan Bencana 100.000.000 86.983.400 86,98%

4. Operasional Posko Dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang 600.000.000 581.190.804 96,87%

5. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana 552.451.000 547.467.900 99,10%

6. Pengkajian Dan Verifikasi Serta Evaluasi Rekonstruksi Pra, Pasca

Bencana Di Wilayah Rawan Bencana 150.000.000 140.920.000 93,95%

7. Pengelolaan Bantuan Korban Bencana 59.209.000 55.209.000 93,24%

8. Percepatan Penanganan Bencana Oleh Tim Reaksi Cepat Dan Tim

Kaji Cepat 132.150.000 110.567.000 83,67%

9. Penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana (fprb) Kota

Semarang 150.848.000 122.535.000 81,23%

10 Pelatihan Teknik Perhitungan Kerusakan Dan Kerugian (damage

And Losses) 150.000.000 128.611.800 85,74%

11. Koordinasi Penanggulangan Bencana 125.000.000 119.375.000 95,50%

12. Sosialisasinya Peraturan Perundang-undangan Kebencanaan 75.000.000 69.375.000 92,50%

13. Bimbingan Dan Peningkatan Ketrampilan Sar 85.000.000 83.684.000 98,45%

14. Pemetaan Rawan Bencana 150.000.000 146.248.645 97,50%

15. Peningkatan Sumber Daya Manuasia Kelurahan Siaga Bencana 150.000.000 149.446.300 99,63%

16. Pembangunan Ruang Pusat Data Dan Informasi (pusdatin) 100.000.000 98.677.000 98,68%

JUMLAH PROGRAM 2.939.098.000 2.499.253.449 85,03%

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : Badan Kesbangpol

1 Pengelolaan Bantuan Hibah Untuk Organisasi

Kemasyarakatan/lembaga Nirlaba Lainnya

50.000.000 41.495.000 82,99%

2 Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Organisasi

Kemasyarakatan/lembaga Nirlaba Lainnya Dalam

Penyelenggaraan Urusan Kesbangpoldagri

90.000.000 88.176.000 97,97%

3 Fasilitasi Kegiatan Forum Komunikasi Ormas/lsm

Semarang Bersatu

120.000.000 105.445.200 87,87%

JUMLAH PROGRAM 260.000.000 235.116.200 90,43%

6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : Badan Kesbangpol

1 Pengelolaan Bantuan Hibah Untuk Organisasi 50.000.000 41.495.000 82,99%

Page 42: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 6 0

Kemasyarakatan/lembaga Nirlaba Lainnya

2 Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Organisasi

Kemasyarakatan/lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Penyelenggaraan

Urusan Kesbangpoldagri

90.000.000 88.176.000 97,97%

3 Fasilitasi Kegiatan Forum Komunikasi Ormas/lsm Semarang Bersatu 120.000.000 105.445.200 87,87%

JUMLAH PROGRAM 260.000.000 235.116.200 90,43%

19.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan Kota Semarang dijabarkan dalam RKPD dan Renja

SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD.

Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

19.7. SARANA DAN PRASARANA

Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan

tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana

pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

19.8. PERMASALAHAN

1. Upaya-upaya peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dalam rangka

menanamkan nilai-nilai ideologi dan kebangsaan serta nilai-nilai budaya lokal telah

dilaksanakan, namun kurang sebanding dengan besarnya pengaruh keterbukaan dan

globalisasi. Kuatnya pengaruh tersebut terindikasi dalam sikap dan perilaku

masyarakat yang mengarah makin turunnya nilaimoral, nilai etika dan perilaku yang

berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara.

2. Bahwa saat ini setiap warga negara memiliki hak kemerdekaan/kebebasan berserikat,

berkumpul, berorganisasi dan keterbukaan akses terhadap informasi publik. Kondisi

tersebut oleh sebagian kelompok masyarakat yang berorganisasi dimanfaatkan untuk

melakukan pengawasan yang berlebihan, tuntutan yang irasional dan intimidasi

terhadap penyelenggara pembangunan yang bertujuan untuk mendapatkan

keuntungan secara pribadi atau kelompoknya. Perilaku Organisasi Kemasyarakatan

seperti ini memiliki kecenderungan menghambat proses-proses pembangunan.

3. Dalam Penanggulangan Bencana, khususnya dalam penanganan tanggap darurat

diperlukan kecepatan dan ketepatan untuk memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa

kepada para korban bencana. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Semarang

belum memiliki instrument yang mengatur secara khusus tentang mekanisme

Page 43: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 6 1

penyediaan anggaran dan mekanisme pembelanjaan Dana Siap Pakai untuk

pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.

4. Arus urbanisasi ke Kota Semarang semakin kencang ditandai dengan besarnya

jumlah pendatang baru untuk tinggal menetap atau tinggal sementara di wilayah Kota

Semarang.

5. Penyelenggaraaan pencegahan gangguan Trantibum dan Kamtibmas pada dasarnya

adalah tugas bersama antara Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda),

namun sampai dengan saat ini belum ada Sistem Terpadu yang memungkinkan antara

Pemerintah Kota Semarang, Polrestabes Semarang dan Kodim 0733 Kota Semarang

secara rutin dan berkelanjutkan bersama-sama melaksanakan kegiatan lapangan

pencegahan gangguan Trantibum dan Kamtibmas.

19.9. TINDAK LANJUT

1. Dalam rangka mengeliminasi pengaruh negatif dari pesatnya arus informasi yang

dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, maka perlu dilaksanakan

pendidikan karakter yang berkelanjutan khususnya kalangan generasi muda sebagai

penerus bangsa. Mengingat pendidikan karakter di lingkungan pendidikan formal

masih sangat terbatas, maka akan dilakukan upaya – upaya pembentukan karakter

melalui kegiatan pemerintah dan atau kerjasama dengan masyarakat yang

berorganisasi.

2. Merubah mind set dan culture setOrganisasi Kemasyarakatan sebagai pengawas

proses pembangunan oleh Pemerintah menjadi pelaksana proses pembangunan oleh

Pemerintah bekerjasama dengan Ormas, kebijakan yang akan ditempuh adalah

menyuntikkan persaingan kepada Kelompok Masyarakat atau Organisasi

Kemasyarakatanuntuk berperan aktif secara langsung dalam proses pembangunan

sejak perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan hasil pembangunan

melalui kemitraan antara Ormas dengan SKPD teknis.

3. Menyusun instrumen peraturan perundang-undang tingkat daerah secara khusus

yang mengatur tentang mekanisme penyediaan anggaran dan mekanisme

pembelanjaan dana siap pakai untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat

tanggap darurat bencana. Sehingga pemenuhan kebutuhan barang dan/atau jasa

kepada para korban bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat tanpa melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan daerah secara langsung maupun tidak

langsung kepada masyarakat khususnya pendatang baru, agar memahami ketentuan

dalam peraturan daerah sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran

hukum. Sosialiasi langsung dilaksanakan melalui patroli wilayah sesuai Standart

Page 44: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 6 2

Pelayanan Minimal (SPM) tiga kali dalam satu hari. Sosialisasi tidak langsung

melalui pemasangan papan larangan di lokasi rawan pelanggaran. Selain itu upaya

lain akan ditempuh melalui pemberdayaan masyarakat agar turut serta mengawasi

dan aktif melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang terjadi disekitarnya untuk

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang.

5. Menyusun Sistem Pengamanan Kota (SisPamKot) melalui kegiatan posko

statis/mobile yang memungkinkan secara rutin, berkelanjutan dan terpadu antara

Pemerintah Kota Semarang, Polrestabes Semarang dan Kodim 0733 Semarang

bersama-sama menyelenggarakan pencegahan dan penindakan non yustisial

terhadap gangguan Trantibum dan Kamtibmas. Kegiatan Sistem Pengaman Kota

kemudian diturunkan menjadi Sub Sistem Pengamanan Kecamatan yang

memungkinkan personil Kecamatan, Polsek dan Koramil untuk bersama-sama

secara rutin, terpadu dan berkelanjutan menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan

penindakan non yustisial terhadap gangguan Trantibum dan Kamtibmas yang

penangananya memungkinkan ditangani di tingkat Kecamatan. Melalui sistem ini

diharapkan upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan Trantibum dan

Kamtibmas dapat terwujud secara komprehensif dan tuntas.

19.10. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaa yang diperoleh selama tahun 2015 antara lain :

1. Juara Umum Lomba Dalam Rangka HUT Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

2. Juara I Lomba Parade dan Defile Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

3. Juara I Lomba Kawasan Tertib Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

4. Juara II Lomba Penegakan Perda Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

5. Juara I Lomba Kegiatan Peningkatan Keterampilan Penyelamatan di Air Tingkat

Provinsi Jawa Tengah.

20. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.

20.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diarahkan pada

peningkatan kualitas produk hukum daerah, kualitas sarana dan prasarana pelayanan

publik, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Selain

Page 45: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 6 3

itu, kebijakan urusan wajib ini juga diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah.

Program- program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian adalah sebagai berikut :

a. Program Program Penunjang, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi

perkantoran, termasuk peningkatan kualitas pelelangan dengan sistem E

procurement.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik,

seperti pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional, pengadaan

dan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, serta rehabilitasi dan

pemeliharaan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

Program ini diarahkan pada peningkatan kedisiplinan penggunaan pakaian

dinas bagi aparatur pemerintah dan Anggota DPRD Kota Semarang.

4. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

Program ini diarahkan pada pemberian santunan kematian bagi ahli waris PNS

yang meninggal dunia.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur

Pemerintah dan DPRD dalam menunjang tugas – tugas kedinasan melalui

pelaksanaan bintek dan diklat serta pengiriman peserta bintek / diklat /

workshop, termasuk bintek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan ;

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas akuntabiltas keuangan

terutama dalam penyusunan perencanaan anggaran, penyusunan laporan

kinerja dan penyusunan laporan keuangan daerah.

b. Program – Program Pelaksanaan Urusan :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas lembaga perwakilan rakyat

daerah dalam melaksanakan tugas tugas kedewanan, seperti penetapan Raperda

menjadi Perda dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Page 46: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 6 4

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Program ini diarahkan pada peningkatan kepastian hukum di daerah melalui

penetapan produk hukum daerah, publikasi dan sosialisasi produk hukum

daerah, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah.

pemberian fasilitasi penanganan permasalahan hukum bagi SKPDdan

masyarakat kurang mampu di Kota Semarang, serta pembinaan keluarga sadar

hukum di daerah.

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala

Daerah.

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daerah melalui peningkatan silaturahmi, dialog, audensi dan

koordinasi dengan masyarakat, Muspida, serta dengan pemerintah lain, baik

pemerintah daerah lainya, pemerintah pusat, dan pemerintah negara lain.

4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

Program ini diarahkan pada peningkatan kerjasama antara pemerintah Kota

Semarang dengan daerah lain baik di dalam maupun diluar negeri, seperti

kerjasama Kedungsepur, APEKSI, Citynet Indonesia, Citynet Asia Pasifik,

Sister City, dll.

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitaspelayanan penanganan

pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Kota Semarang.

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Program ini diarahkan pada upaya – upaya meminimalkan terjadinya

pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Selain itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan

kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan

pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.

7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur

pengawas intern pemerintah.

8. Program OptimalisasiPemanfaatan Tehnologi Informasi.

Program ini diarahkan padapenyempurnaan sistem informasi penyusunan

APBD dan peningkatan data base kepegawaian melalui pemanfaatan tehnologi

informasi. Disamping itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan

kualitas data/ informasi tentang perangkat kelurahan.

Page 47: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 6 5

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

melalui upaya upaya intensifikasi / ekstensifikasi sumber-sember pendapatan

asli daerah, dan peningkatan kualitas pelaksanaan APBD seperti peningkatan

kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, peningkatan kualitas

pengelolaan barang daerah , serta penetapan standarisasi harga satuan, bahan

dan upah.Selain itu, program ini juga diarahkan pada upaya peningkatan

penyehatan BUMD melalui penyertaan modal BUMD.

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota .

Program ini diarahkan pada peningkatan asistensi penyusunan laporan

keuangan daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

11. Program Pengelolaan Aset Daerah.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah yang

meliputi pengadaan tanah, pengadministrasian dan pensertifikatan,

pemanfaatan, pengendalian dan pengamanan, serta penghapusan aset daerah.

12. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas organisasi perangkat daerah

melalui peningkatan kualitas administrasi ketatalaksanaan, kajian penataan

kelembagaan perangkat daerah, dan peningkatan kualitas analisa jabatan.

Selain itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas penyusunan

indek kepuasan masyarakat (IKM) dan kualitas akuntabilitas pemerintah Kota

Semarang.

13. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Program ini diarahkan peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian seperti

data kepegawaian, pengembangan karier PNS, rekruitmenCPNS, pembinaan

disiplin PNS, serta pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG).

Selain itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan

aparatur kelurahan melalui pemberian penghargaan bagi lurah yang berprestasi.

20.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam penyelenggaraan urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, hasil

yang di capai pada tahun 2015 di kelompokkan dalam 3 sub urusan wajib, yaitu Sub

Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Sub Urusan Wajib Administrasi

Keuangan Daerah, dan Sub Urusan Wajib Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Page 48: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 6 6

1) SUB URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN

UMUM

Pembangunan hukum daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib otonomi

daerah dan pemerintahan umum adalah merupakan suatu yang sangat diperlukan guna

menciptakan adanya kepastian hukum di daerah. Keberhasilan dalam menciptakan

kepastian hukum daerah ini akan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam

mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Beberapa upaya yang

yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan terciptanya

kepastian hukum di daerah diantaranya adalah dengan mengeluarkan berbagai produk

hukum daerah baik yang berupa Peraturan Daerah, Keputusan DPRD, Peraturan Kepala

Daerah maupun Keputusan kepala Daerah.

Pada tahun 2015, beberapa produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD berupa

Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD adalah sebagai berikut : jumlah Raperda yang

masuk dalam prolegda sebanyak Raperda 45 ditetapkan jadi Perda 12 Atau sekitar 26.67

%. Sedangkan pada tahun 2014, dari 42 Raperda yang masuk Prolegda telah berhasil

ditetapkan oleh DPRD menjadi perda sebanyak 11 Perda, atau sekitar 26%.

Terkait keputusan yang dikeluarkan DPRD, pada tahun 2015 DPRD telah

mengeluarkan keputusan sebanyak 36 keputusan dan semuanya telah ditindaklanjuti.

Sedangkan pada tahun 2014, keputusan yang telah dikeluarkan DPRD sebanyak 35

keputusan.

JUMLAH PERDA DAN KEPUTUSAN DPRD

TAHUN 2014 DAN 2015

NO URAIAN 2014 2015

1 Raperda yang masuk Prolegda 42 45

2 Perda Yang ditetapkan 11 12

3 Keptusan DPRD yang ditetapkan 35 36

Sumber data : Sekretariat Dewan dan Bagian Hukum Setda tahun 2015

Dalam rangka menunjang proses penetapan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD

tersebut di atas, DPRD telah melakukan kegiatan sidang/rapat seperti Paripurna, Komisi,

Pansus, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan

sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

JUMLAH KEGIATAN SIDANG/RAPAT DPRD

TAHUN 2014 DAN 2015

NO NAMA SIDANG/RAPAT JUMLAH KEGIATAN

2014 2015

1 Rapat Paripurna 25 23

2 Rapat Komisi 147 139

3 Rapat Pansus 38 197

4 Rapat Badan Musyawarah 17 25

5 Rapat Badan Anggaran 18 18

6 Rapat Badan Legislasi 5 30

7 Rapat Badan Kehormatan 0 1

Sumber data : Sekretariat Dewan Tahun 2015

Guna meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam

menghasilkan produk – produk hukum daerah, selama tahun 2015 DPRD telah dilakukan

Page 49: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 6 7

kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 118 kali, dengan perincian, kunjungan

kerja sebanyak 50 kali, konsultasi ke pemerintah pusat sebanyak 58 kali, bimbingan teknis

sebanyak 8 kali dan menghadiri undangan sebanyak 2 kali. Sedangkan pada tahun 2014

DPRD telah melakukan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 75 kali, dengan

perincian, kunjungan kerja sebanyak 31 kali, konsultasi ke pemerintah pusat sebanyak 37

kali, bimbingan teknis sebanyak 6 kali dan workshop sebanyak 1 kali.

JUMLAH PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA,

KONSULTASI, BINTEK DAN WORSHOP TAHUN 2014 DAN 2015 NO NAMA KEGIATAN PERJALANAN

DINAS

JUMLAH KEGIATAN

2014 2015

1 Kunjungan Kerja 31 50

2 Kunsultasi ke Pemerintah Pusat 37 58

3 Bintek 6 8

4 Workshop 1 -

5 Undangan 1 2

Jumlah 75 118

Sumber data : Sekretariat Dewan Tahun 2015

Terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat, penyerapan aspirasi masyarakat

oleh DPRD dilakukan melalui reses dan hearing, penerimaan unjuk rasa dari masyarakat

dan penerimaan pengaduan masyarakat. Untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui

kegiatan reses, pada tahun 2015 DPRD telah melakukan reses dan hearing sebanyak 3 kali.

Sedangkan pada tahun 2014 penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan hearing

telah dilakukan sebanyak 2 kali. Adapun penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan

melalui unjuk rasa. Pada tahun 2015, DPRD tidak menerima aspirasi masyarakat melalui

unjuk rasa, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 3 kali.

Terkait dengan pengaduan masyarakat, pada tahun 2015 jumlah pengaduan

masyarakat yang masuk ke DPRD sebanyak 12 pengaduan, dan telah berhasil

ditindaklanjuti sebanyak 12 pengaduan. Adapun pada tahun 2014, jumlah pengaduan

masyarakat yang masuk ke DPRD sebanyak 29 pengaduan, dan telah berhasil

ditindaklanjuti sebanyak 17 pengaduan.

Disamping produk hukum daerah yang telah dikeluarkan oleh DPRD sebagaimana

tersebut diatas, Produk hukum daerah juga dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Beberapa produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang pada

tahun 2015 berupa Peraturan Walikota sebanyak 30 peraturan dan untuk Keputusan

Walikota sebanyak 375 keputusan. Sedangkan pada tahun 2014, Pemerintah Kota

Semarang telah menerbitkan Peraturan Walikota sebanyak 45 peraturan dan Keputusan

Walikota sebanyak 604 keputusan.

JUMLAH PRODUK PERATURAN WALIKOTA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA

TAHUN 2014 S/D 2015 NO NAMA PRODUK HUKUM 2014 2015

1 Peraturan Walikota 45 30

2 Keputusan Walikota 604 375

Sumber data : bagian Hukum Setda Tahun 2015

Page 50: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 6 8

Sosialisasi Produk Hukum Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang-

undangan melalui kegiatan pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan,

Himpunan Keputusan Walikota, Lembaran Daerah (LD) lepas atas Peraturan Daerah dan

Berita Daerah (BD) lepas atas Peraturan Walikota, CD Paparan Himpunan Peraturan

Daerah, Leaflet Produk Hukum dan pembelian buku-buku hukum untuk Pustaka Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan penyebarluasan Produk Hukum kepada

setiap SKPD, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain se-Jawa Tengah. Sedangkan

dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(JDIH) telah dilakukan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

kepada semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Evaluasi terhadap 32 Unit

Penunjang Jaringan (UPJ) di Kecamatan/Kelurahan sebanyak masing-masing 1 (satu) kali

kegiatan. Melalui program pencarian hukum yang kegiatannya guna mempercepat dan

mempermudah dalam pencarian informasi Produk Hukum selain itu ada juga Kegiatan

yang dilakukan meliputi Sosialisasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

(DBHCHT) yang dilaksanakan di Tingkat Kota Semarang dan diikuti 200 peserta.

Terkait dengan bantuan hukum pada Pemerintah Kota Semarang, bantuan hukum

diberikan kepada semua unsur Pemerintah Kota Semarang dari Tingkat Kelurahan dalam

rangka penyelesaian permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas baik di

dalam maupun di luar Pengadilan. Penanganan perkara di lembaga Peradilan dalam tahun

2015 sebanyak 23 perkara baik Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi maupun

Peninjauan Kembali. Sedangkan pendampingan penghadapan kepada aparat yang

berurusan dengan hukum dan aparat penegak hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun

Pengadilan untuk dimintai keterangan maupun sebagai saksi atas permasalahan yang timbul

dalam pelaksanaan tugas sebanyak 98 orang. Selain itu masih ada kegiatan Pembinaan

Keluarga Sadar Hukum dengan tujuan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Semarang pada masyarakat, kegiatan yang dilakukan meliputi Pembinaan

Kadarkum di 16 Kecamatan dan Lomba Kadarkum Tingkat Kota

JUMLAH KEGIATAN FASILITASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM,

DAN JUMLAH PERKARA HUKUM TAHUN 2014 DAN 2015

NO URAIAN TAHUN

2014

TAHUN

2015

1 Pendampingan Penghadapan kepada Aparat Pemerintah Kota Semarang

yang Terkena Masalah Hukum 81 97

2 Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan 157 127

3 Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum di Luar

Pengadilan 1 0

4 Jumlah Perkara hukum Pemerintah Kota Semarang :

a. Sudah Keputusan Akhir (Incrahf)

b. Yang masih ditangani

17

3

14

23

8

15

Sumber data : Bagian Hukum Setda tahun 2015

Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan

publik, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusanWajib Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Page 51: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 6 9

dan Persandian, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan

pemeliharaan pada kelurahan-kelurahan, dengan perincian sebagai berikut :

REKAPITULASI PEMELIHARAAN KELURAHAN

TAHUN 2014 dan TAHUN 2015 No Keterangan 2014 2015

1 Pemeliharaan dan Pemasangan Instalasi Air 6 Kelurahan 14 Kelurahan

2 Pemeliharaan dan Pemasangan Instalasi Listrik 5 Kelurahan 9 Kelurahan

3 Tambah Daya Listrik 78 Kelurahan 49 Kelurahan

Sumber data : Tata Pemerintahan Tahun 2015

Pelaksanaan kegiatan lain pada tahun 2015 yang telah dilakukan Pemerintah Kota

Semarang dalam menjaga sarana dan prasarana pendukung kenyamanan pelayanan publik

adalah melakukan pemeliharan Gedung dilingkungan Balaikota, Gedung Juang, Gedung

Pandanaran, Gedung PKK, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota salah satunya

berupa tersedianya ruang laktsasi dan jalur khusus difabel di lingkungan Balaikota .

Disisi lain, guna memenuhi kebutuhan kendaraan dinas dalam rangka mendukung

pelaksanaan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, pada tahun 2015 telah

diadakan pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 27 unit, dan Roda 2 (dua)

sebanyak 295 unit dengan perincian sebagai berikut:

JUMLAH PENGADAAN KENDARAAN TAHUN 2015 No SKPD RODA 4 RODA 2

1 Sekretariat Daerah 16 230

2 DPKAD 5 60

3 Inspektorat - 5

4 Sekretariat Dewan 6

Sumber data : Sekda, DPKAD, Inspektorat, Setwan 2015

Pengadaan sarana pelayanan publik lainnya guna mendukung pelaksanaan Urusan

Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilakukan tahun 2015 adalah berupa peralatan

komputer, yang meliputi pengadaan Note Book, PC dan Printer sebagaimana tersaji dalam

tabel berikut :

JUMLAH PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER TAHUN 2015

NO SKPD JUMLAH PENGADAAN

KET NOTE BOOK PC PRINTER

1 Sekretariat Daerah 15 13 188

2 DPKAD 2 10 5

3 Inspektorat 4 - 1

4 Sekretariat Dewan 5 5 5

5 Kec. Semarang Tengah 16 1 3

6 Kec. Semarang Timur 10 - -

7 Kec. Semarang Selatan - - -

8 Kec.Semarang Utara 13 1 10

9 Kec. Semarang Barat 19 - -

10 Kec. Tembalang 13 15 14

11 Kec. Tugu 13 - -

12 Kec. Ngaliyan 10 2 -

13 Kec.Banyumanik 14 2

14 Kec. Gajahmungkur 8 10 11

15 Kec. Pedurungan 12 2 2

16 Kec. Candisari 11 2 4

17 Kec. Gunung Pati 19 3 -

Page 52: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 7 0

NO SKPD JUMLAH PENGADAAN

KET NOTE BOOK PC PRINTER

18 Kec. Gayamsari 7 1 2

19 Kec. Genuk 15

20 Kec. Mijen 14 - 3

Sumber data : Sekda, DPKAD, Inspektorat, Setwan dan Kecamatan tahun 2015

Selain itu menjaga tata tertib administrasi kepemilikan kendaraan dinas, pada tahun

2015 telah dilakukan pengurusan perizinan surat-surat kendaraan sebagai berikut :

PENGURUSAN PERIJINAN KENDARAAN

TAHUN 2015 NO SKPD JUMLAH KENDARAAN

1 Sekretariat Daerah 255

2 DPKAD 114

3 Inspektorat 23

4 Sekretariat Dewan

5 Kec. Semarang Tengah

6 Kec. Semarang Timur 28

7 Kec. Semarang Selatan 26

8 Kec.Semarang Utara 11

9 Kec. Semarang Barat 62

10 Kec. Tembalang 48

11 Kec. Tugu 12

12 Kec. Ngaliyan 12

13 Kec.Banyumanik 42

14 Kec. Gajahmungkur 27

15 Kec. Pedurungan 2

16 Kec. Candisari 10

17 Kec. Gunung Pati 22

18 Kec. Gayamsari 9

19 Kec. Genuk

20 Kec. Mijen 53

Sumber data : Sekda, DPKAD, Inspektorat, Setwan dan Kecamatan tahun 2015

Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat, pada

tahun 2014 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan perubahan organisasi yang

bertugas mengelola penanganan pengaduan masyarakat dari yang semula dengan nama

Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) menjadi Pusat Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat (P3M) yang telah diresmikan bersamaan dengan peresmian Pusat Informasi

Publik (PIP) Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 28 Oktober 2014. Berdasarkan data

dari Bagian Organisasi, pada tahun 2014 terdapat pengaduan masyarakat yang masuk ke

Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) dan Pusat Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat (P3M) sebanyak 389 pengaduan. Dari jumlah tersebut yang telah selesai

ditindaklanjuti sebanyak 389 pengaduan atau 100 %. Adapun pada tahun 2015, Pusat

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M) Pemerintah Kota Semarang telah menerima

pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pelayanan publik sebanyak 455 pengaduan. Dari

455 pengaduan tersebut yang telah ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan sebanyak

455 pengaduan atau 100%. Terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang, diantaranya dapat dilihat dari

besaran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Semarang

telah melakukan survey untuk mengukur Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) atas

pelayanan publik Pemerintah Kota Semarang, yang hasilnya telah dituangkan dalam

Page 53: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 7 1

bentuk dokumen tentang Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Dari dokumen ini dapat

diketahui bahwa besaran Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2014 sebesar 73,738

sedangkan pada tahun 2015 Indek Kepuasan Masyarakat sebesar 75,642. Hal tersebut

menunjukkan adanya peningkatan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota

Semarang.

PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

YANG DISAMPAIKAN MELALUI PUSAT PENANGANAN

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK (P5) / PUSAT PENGELOLAAN PENGADUAN

MASYARAKAT (P3M) TAHUN 2014 DAN TAHUN 2015

NO URAIAN TAHUN 2014 TAHUN 2015

JUMLAH PERSEN JUMLAH PERSEN

1 Jumlah Pengaduan yang masuk ke P5/P3M 389 455

2 Jumlah Pengaduan yang diteruskan ke SKPD untuk

diproses tindaklanjutnya

389 100 % 455 100%

3 Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti oleh

SKPD

389 100% 455 100%

4 Jumlah pengaduan yang masih dalam proses

tindaklanjut oleh SKPD

0 0% 0 0%

Sumber data : Bagian Organisasi Tahun 2015

Dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi sekaligus untuk menyerap aspirasi

seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat ditingkat kelurahan, telah dilakukan

dialog/audensi antara Walikota Semarang beserta jajaran dengan para tokoh masyarakat

dan pimpinan organisasi ditingkat kelurahan yang pelaksanaanya bersamaan dengan

kegiatan jalan sehat bersama Walikota dan masyarakat di tingkat kelurahan.

Pada tahun 2015 dialog/audensi ditingkat kelurahan tersebut telah dilakukan di 31

Kelurahan. Sedangkan pada tahun 2014 dialog/audensi telah dilaksanakan di 36 kelurahan

yang pelaksanaannya bersamaan dengan pelaksanaan jalan sehat. Selain itu, pada tahun

2015, hubungan silaturahmi antara Walikota beserta jajarannya juga dilakukan melalui

kegiatan kerja bakti massal di tingkat Kecamatan di 16 Kecamatan dan kerja bakti massal

ditingkat kelurahan di 22 kelurahan. Sedangkan untuk kegiatan resik-resik kali, pada tahun

2015 telah dilakukan kegiatan resik-resik kali bersama Walikota sebanyak 7 kegiatan.

Untuk mempublikasikan dan mempromosikan kegiatan-kegiatan yang telah dan akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang telah dilaksanakan dialog interaktif melalui

media TV lokal sebanyak 9 kegiatan. Selain itu juga dilakukan penayangan spot melalui

TV lokal sebanyak 24 kali. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain adalah siaran langsung

melalui TV lokal sebanyak 5 kali penayangan. Untuk mempromosikan dalam tingkat

nasional telah dilakukan dialog interaktif melalui TV nasional sebanyak 1 kali serta

pembuatan dan penayangan spot melalui TV nasional tentang pemasaran Kota Semarang

sebanyak 1 kali.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi antara para pemangku wilayah kecamatan

dengan seperti Camat dan Lurah, serta seluruh SKPD, pada tahun 2015 telah dilakukan

Page 54: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 7 2

Rapat Kerja Camat Lurah sebanyak 8 kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2014 Rapat Kerja

Lurah Camat telah dilakukan sebanyak 9 kegiatan.

Sehubungan dengan kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat di Kota

Semarang, pada tahun 2015 menunjukkan Iklim yang kondusif yang tidak lepas dari adanya

koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Pemerintah Kota Semarang dengan jajaran

Muspida yang dilakukan melalui rapat koordinasi dengan Muspida sebanyak 46 kegiatan.

Sedangkan pada tahun 2014 Rapat koordinasi dengan Muspida juga dilakukan sebanyak

43 kegiatan.

Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi selain dilakukan dengan Muspida juga

dilakukan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pada tahun 2015 telah

dilakukan perjalanan dinas dalam rangka komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya sebanyak 529 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2014,

perjalanan dinas dalam rangka komunikasi dan koordinasi telah dilakukan sebanyak 522

kegiatan .

Dalam rangka mengamankan aset-aset Pemerintah Kota Semarang terutama pada

hari-hari libur termasuk hari libur nasional seperti pada saat cuti bersama hari raya Idul

Fitri, Natal, dan Tahun Baru, serta pengamanan kunjungan Presiden dan pejabat tinggi

lainnya, pada tahun 2015 telah dilakukan 21 kegiatan pengamanan. Sedangkan pada tahun

2014 telah dilakukan 36 kegiatan pengamanan.

Terkait dengan kunjungan kerja dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya

yang berkunjung ke Kota Semarang. Pemerintah Kota semarang berusaha untuk

memberikan kenang-kenangan berupa cindera mata (plakat). Pada tahun 2015 telah

dilakukan pengadaan 150 buah plakat Tugu Muda dan 300 buah plakat kecil. Sedangkan

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pengadaan 100 buah plakat Tugu Muda dan 200 buah

plakat kecil.

Adapun terkait dengan pelayanan surat menyurat, pada tahun 2015 telah ditangani

surat masuk sebanyak 12.120 surat dan surat keluar sebanyak 6.735 surat. Sedangkan pada

tahun 2014 telah ditangani sejumlah surat masuk ke Pemerintah Kota Semarang sebanyak

13.043 surat, sedangkan penanganan surat keluar sebanyak 7.388 surat.

Terkait dengan pembinaan wilayah kecamatan, Pemerintah Kota Semarang melalui

Bagian Tata Pemerintah Semarang terus mendorong Camat dan lurah untuk selalu

meingkatkan kinerjanya di bidang pemerintahan. Untuk itu, pada tahun 2015 telah

dilakukan kegaiatan penilaian kinerja Camat dan Lurah, yang hasilnya adalah diberikanya

penghargaan kepada 3 Camat berprestasi / kinerja terbaik yaitu Camat Gunungpati, Camat

Pedurungan, dan Camat Tembalang.

Adapun lurah yang mendapat penghargaan pada tahun 2015 karena prestasi /

kinerjanya sebanyak 6 Lurah yaitu Lurah Peterongan, Lurah Patemon, Lurah Tlogosari

Page 55: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 7 3

Kulon, Lurah Sarirejo, Lurah Purwodinatan, dan Lurah Kuningan. Sedangkan pada tahun

2014 pemberian penghargaan penilaian kinerja ini telah diberikan kepada 3 Camat dengan

kinerja terbaik yaitu Camat Gunungpati, Camat Pedurungan, dan Camat Tembalang, serta

6 Lurah dengan kinerja terbaik yaitu Lurah Mangunharjo, Lurah Tanjungmas, Lurah

Cepoko, Lurah Purwoyoso, Lurah Karangkidul, dan Lurah Wonotingal.

Dalam rangka memperoleh gambaran tingkat keefektifan pelaksanaan Peraturan

Walikota di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Pemerintah Kota Semarang melalui Bagian

Tata Pemerintahan telah melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Peraturan

Walikota Semarang tentang Pedoman Administrasi Kecamatan di 16 Kecamatan. Adapun

dalam rangka peningkatan kualitas administrasi pendataan pertanahan, pada tahun 2015

telah dilakukan penyusunan data administrasi pertanahan di 86 kelurahan.

Terkait dengan penyelesaian kasus yang muncul dalam penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kelurahan dan kecamatan termasuk masalah pertanahan, pada

tahun 2015 jumlah pengaduan masyarakat terkait dengan kasus pertanahan sebanyak 20

kasus, dan telah berhasil ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi fasiltasi penyelesaian

permasalahan pertanahan, termasuk cek lapangan permasalahan pertanahan sebanyak 20

kasus. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah kasus pertanahan yang diadukan masyarakat

sebanyak 20 kasus. Atas pengaduan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan memberikan

fasilitasi penanganan konfik pertanahan sebanyak 20 kasus.

Berkaitan dengan kewajiban pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada

tahun 2015 telah disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota

Semarang Akhir Masa Jabatan yang telah disetuhui oleh DPRD dan Laporan keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Kota Semarang akhir tahun 2014 dan telah

disampaikan dengan tepat waktu kepada DPRD serta telah dilakukan pembahasan,

sedangkan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), telah disampaikan

kepada Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kewajiban pelaporan lain yang telah

berhasil dilaksanakan adalah terkait dengan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

dimana pada tahun 2015 telah berhasil disusun dan disampaikan 1 dokumen Laporan

Akuntabilitas Instansi pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015 ke

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mendorong dan menentukan tingkat pencapai kinerja pada tingkat

SKPD maupun tingkat Pemerintah Kota Semarang, pada tahun 2015 telah dilakukan

penetapan kinerja (PK) yang ditandatangani antara Kepala SKPD dengan Walikota dan

antara Walikota dengan Gubernur, yang terdokumen dalam bentuk buku penetapan kinerja.

Agar penetapan kinerja tersebut mempunyai ukuran yang jelas atau terukur, maka

diperlukan adanya indikator kinerja. Sedangkan dalam rangka mengevaluasi keefektifan

pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Semarang, telah dilakukan monitoring dan

Page 56: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 7 4

evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peratauran Walikota tentang kewenangan

Pemerintah Kota, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk 1 dokumen laporan hasil

monitoring dan evaluasi.

Mengingat berbagai keterbatasan yang ada di setiap daerah maka hubungan

kerjasama antar daerah menjadi sangat penting. Kerjasama antar daerah yang baik

merupakan prasyarat untuk terbentuknya sinergitas dan sinkronisasi program-program

pembangunan secara menyeluruh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerja sama dilakukan antar pemerintah daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan beberapa kerjasama seperti

kerjasama antar Pemerintah Daerah Anggota Kedungsepur, Anggota Apeksi, serta

kerjasama City Net, City Net – Indonesia, dan Sister City.

Hasil yang dicapai dalam kerjasama Kedungsepur pada tahun 2015 antara lain :

1. Merevisi kembali Draft Promosi, Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan se Wilayah

KEDUNGSEPUR

2. Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Bidang Pariwisata Tingkat

BAKORWIL I Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Demak, dengan hasil yaitu telah

ditandatangani 1 naskah Perjanjian Kerjasama tentang Promosi, Pemasaran

Pariwisata Dan Kebudayaan Se wilayah KEDUNGSEPUR

3. Pada bulan Oktober 2015 Dinas Pariwisata se wilayah Kedungsepur mengikuti

pameran di Kabupaten Demak

Adapun terkait dengan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

(APEKSI), pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah mengikuti kegiatan APEKSI

sebagai berikut :

1. Rakerkomwil III APEKSI Tahun 2015 di Kota Bandung pada tanggal 23-25 April

2015 dengan tema “ Inovasi Daerah Sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Dan

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2015 tentang Pemerintahan”

2. Rakernas APEKSI Tahun 2015 di Kota Ambon pada tanggal 5 – 7 Mei 2015 dengan

tema “Optimalisasi Kemaritiman Nasional Dalam Rangka Mendorong

Pembangunan Infrastruktur Kota dan Kota Pantai”

3. Rapat Kerja Teknis Apeksi Tahun 2015 di Jakarta Barat pada tanggal 21 – 23

Oktober 2015 dengan tema “ Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Daerah”

4. Rapat Teknis Komwil III Apeksi Tahun 2015 di Kota Cirebon, Jawa Barat pada

tanggal 24 November 2015 dengan acara membahas rencana pelaksanaan Rakor

Komwil III Apeksi tahun 2015 sebagai salah satu program kerja Komwil III Apeksi

tahun 2015.

Page 57: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 7 5

Sehubungan dengan program Citynet, Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu

anggota CITYNET pada tahun 2015 menghadiri the 33rd

Executive Committee and

International Seminar pd tgl 5 – 7 Oktober 2015 dan the 3rd

CityApp pd tgl 7 – 8 Oktober

2015 di Kab. Sidoarjo.

CITYNET-Indonesia merupakan wahana jejaring antar stakeholder pembangunan

perkotaan yang bertujuan untuk membangun komunikasi dan pertukaran best practices

dalam proses pembangunan daerah. Adapun kegiatan Citynet Indonesia tahun 2015 ini

yaitu Short Course & Study Visit on Healthy Cities and Hospital Management yang

diselenggarakan pada tanggal 16 – 26 Oktober 2015 di beberapa Negara Eropa seperti

Belanda, Belgia, Perancis dan Swiss hasil kerjasama Citynet-Idonesia dengan Erasmus

University Rotterdam dengan peserta para pejabat kota-kota anggota CITYNET-Indonesia

termasuk Pemerintah Kota Semarang.

Adapun terkait dengan Sister City, pada tanggal 9–14 Agustus 2015 Pemerintah Kota

Semarang mengadakan kunjungan kerja ke Kota Jung-Gu, Kota Metropolitan Ulsan, Korea

Selatan. Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari Dinas Bina Marga Kota Semarang,

Bappeda Kota Semarang dan Bagian Kerjasama Setda Kota Semarang berkunjung untuk

belajar, saling bertukar pengalaman dan alih pengetahuan dalam bidang perencanaan

pembangunan perkotaan dan pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan

serta variable pengikutnya. Selain itu turut serta dalam rombongan, unsur legislatif yang

diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang untuk berdiskusi dengan DPRD Kota

Jung-Gu terkait sinkronisasi dan harmonisasi unsur legislatif dengan unsur eksekutif

utamanya dalam membahas kepentingan dan kebutuhan Kota Semarang dalam

pengalokasian anggaran dan pengawasan kinerja pemerintah.

Dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang

– undangan, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan

Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap semua

SKPD yang ada di Pemerintah Kota Semarang.

Pada tahun 2015, Inspektorat kota Semarang telah melakukan pemeriksaan reguler

terhadap 161 obyek pemeriksaan (obrik) yang terdiri Asisten, Setwan, Badan, Satpol PP,

Dinas, Kantor, BUMD, Kecamatan (termasuk Kelurahan), Puskesmas, SMA, SMK, SMP

dan UPTD Pendidikan (termasuk sekolah dasar negeri dan swasta), serta Sanggar Kegiatan

Belajar. Jumlah pemeriksaan reguler pada tahun 2015 sama dengan jumlah pemeriksaan

tahun 2014, yaitu 161 obyek pemeriksaan.

Berkaitan dengan pengaduan masyarakat, pada tahun 2015, jumlah pengaduan yang

masuk ke Inspektorat sebanyak 25 pengaduan dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 25

pengaduan, dengan perincian, 20 pengaduan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa

Inspektorat, dan sisanya yang 5 kasus merupakan kasus indisipliner dan ancaman

Page 58: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 7 6

hukumanya tingkat ringan diteruskan ke SKPD yang bersangkutan untuk dilakukan

pemeriksaan oleh atasan langsung.

Dalam rangka memberikan dorongan peningkatan kualitas pelayanan publik

kepada SKPD pelaksana pelayanan publik untuk, pada tahun 2015 Inspektorat telah

melakukan pemeriksaan khusus pelayanan publik terhadap 72 Obrik (SKPD) yang

melakukan pelayanan publik. Selain itu, sebagai upaya pengendalian dan pencegahan

perilaku korupsi, khususnya dalam bentuk gratifikasi yang diterima oleh aparatur di

lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Sebagai langkah menuju pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Kota

Semarang khususnya Inspektorat Kota Semarang membentuk Unit Pengendali Gratifikasi

(UPG) sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Sesuai tujuan yang

tertuang dalam Perwal tersebut, maka diharapkan sebagai Aparat Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) daerah dapat mengantisipasi pencegahan adanya tindak gratifiksasi,

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Adapun

laporan penerimaan gratifikasi tahun 2015 yang masuk ke Inspektorat sebanyak 69 laporan,

dan semuanya telah ditindaklanjuti dengan melaporkan/ mengirimkannya ke KPK .

Disisi lain, terkait dengan pemeriksaan secara eksternal yang dilakukan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2014,

Pemerintah Kota Semarang belum mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Untuk LKPD tahun 2014 Pemerintah Kota Semarang mendapat opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) .

Terkait dengan peningkatan kualitas pengawasan secara internal, salah satunya

dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM pengawas intern

melalui Diklat, Bintek, dan Pelatihan di Kantor Sendiri, sebanyak 86 personil. Jika

dibandingkan dengan jumlah personil Inspektorat yang berjumlah 51 orang, menunjukkan

bahwa pada tahun 2015, banyak PNS Inspektorat yang telah mengikuti Diklat, Bintek, dan

Pelatihan di Kantor Sendiri lebih dari satu kali. Sedangkan Pada tahun 2014 Pemerintah

Kota Semarang telah mengikutkan 84 orang aparat pengawas fungsional untuk mengikuti

Diklat dan Bintek pengawasan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa

Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

2) SUB URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Kota Semarang

terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pengadaan melalui peningkatan

keterbukaan/transparansi dalam pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi

informasi melalui pengadaan barang/jasa sistem E – Procurement sebagaimana

Page 59: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 7 7

diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang

dan Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.

Penggunaan sistem E – Procurement ini juga dimaksudkan untuk menghindari kontak

langsung antara Pokja ULP dengan rekanan yang mengikuti lelang dilingkungan

Pemerintah Kota Semarang sehingga diharapkan mampu meminimalisir terjadinya

kecurangan/permasalahan yang mungkin muncul dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah.

Pada tahun 2015, pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

yang untuk Pengadaan Jasa Konsultan dengan nilai HPS diatas Rp. 50.000.000,-

sedangkan Konstruksi, Pengadaan Barang dan Pengadaan Jasa Lainnya dengan nilai HPS

diatas Rp.200.000.000,- dilakukan dengan menggunakan sistem E – Procurement melalui

LPSE yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Jumlah

SKPD yang melakukan pelelangan melalui ULP pada tahun 2015 sebanyak 35 SKPD

dengan jumlah paket yang dilelangkan sebanyak 396 paket. Dari 396 paket tersebut yang

berhasil dilelangkan sebanyak 355 paket dan 13 paket mengalami gagal lelang. Sisanya

sebanyak 28 paket tidak memenuhi syarat administrasi.

Ke-13 Paket yang mengalami gagal lelang disebabkan karena waktu pelaksanaan

lelang yang tidak mencukupi (merupakan anggaran perubahan). Selain itu, paket yang

mengalami gagal lelang ini juga disebabkan karena tidak ada peserta yang mengajukan

penawaran serta tidak adanya peserta yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam

dokumen lelang. Sedangkan pada tahun 2014 Jumlah SKPD yang melakukan pelelangan

melalui Unit Layanan pengadaan (ULP) sebanyak 31 SKPD dengan jumlah yang

dilelangkan sebanyak 430 paket, dengan perincian bahwa 417 paket selesai lelang, dan

sisanya yang sebanyak 13 paket mengalami gagal lelang.

Sebagai sarana pendukung dalam peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa, pada

tahun 2015 telah disusun buku pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah di

lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebanyak 60 buku yang didistribusikan kepada

semua SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dan 150 buku Analisa Harga

Satuan Bahan dan Upah untuk kegiatan pembangunan (Konstruksi).

Untuk meningkatkan ekonomi masayarakat Bagian Perekonomian telah

melaksanakan Rapat Koordinasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 1 kegiatan dan

Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

sebanyak 1 kegiatan. Selain itu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah telah

dilaksanakan sarana promosi perekonomian antar guna meningkatkan PAD Kota

Semarang dan perekonomian masyakarat Kota Semarang sebanyak 8 kegiatan.

Page 60: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 7 8

Penyertaan modal yang digulirkan pada tahun 2015 sebesar Rp.41.686.000.000,- .

sampai dengan tahun 2015 penyertaan modal yang telah digulirkan kepada BUMD dan

PT.Bank Jateng sebesar Rp. 174.794.225.264,- (77,15%).

Adapun PAD yang berasal dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah Kota Semarang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pendapatan ini dikelola dan diterima melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah

sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 SELISIH PERSEN

TASE REALISASI 2014

1 Perusahaan

Daerah RPH & BHP

99.057.023 0 (99.057.023) 0,00 40.263.443

2 Perusahaan

Daerah

Percetakan

181.627.616 69.361.514 (112.266.102) 38,19 186.582.943

3 Perusahaan Daerah Bank

Pasar

339.229.079 91.006.744 (248.222.335) 26,83 191.206.550

4 Perusahaan

Daerah Bpr / BKK

1.186.984.282 1.035.606.835 (151.377.447) 87,25 934.594.286

5 Bank Jateng

Cabang

Semarang

7.500.000.000 9.334.601.607 1.834.601.607 124,46 6.683.452.338

JUMLAH 9.306.898.000 10.530.576.700 1.223.678.700 113,15 8.036.099.560

Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2015

Berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja daerah

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.3.612.894.506.000,- .

Adapun pendapatan daerah ditarget sebesar Rp.3.263.824.536.000 dan realisasinya

sebesar Rp. 3.390.172.448.717 atau sekitar 103,87 persen. Jika dibandingkan pendapatan

daerah tahun 2014 yang sebesar Rp.3.185.786.667.455, maka realisasi pendapatan daerah

tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 6,35 persen.

Salah sumber Pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2015

(PAD) Kota Semarang adalah sebesar Rp. 1.244.594.020.738, dengan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sebesar itu, maka tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kota Semarang

Tahun 2015 sebesar 36,35 persen. jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) tahun 2014 yang sebesar Rp.1.158.137.854.383,- maka Pendapatan Asli Daerah

tahun 2015 ini mengalami peningkatan sebesar 7,31 persen.

Pajak daerah adalah merupakan penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Pada tahun 2015 Pajak Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah sebesar

Rp. 816.208.853.784,- atau sekitar 66,30 persen dari PAD. Penerimaan pajak daerah tahun

2015 ini jika dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah tahun 2014 yang sebesar

Rp.791.764.929.686,- mengalami kenaikan sebesar 4,08 persen.

Terkait dengan objek pajak PBB. Pada tahun 2015 jumlah objek PBB sebanyak

496.716 objek pajak . Sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 490.305 objek pajak. Adapun

Terkait dengan wajib pajak, jumlah wajib pajak daerah tahun 2015 sebanyak 881.469

Page 61: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 7 9

(belum termasuk BPHTB) wajib pajak. Adapun pada tahun 2014 jumlah wajib pajak

daerah sebanyak 921.313 wajib pajak. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak sesuai

dengan ketentuan waktu pembayaran yaitu sebelum jatuh tempoadalah sebanyak 439.527

wajib pajak, atau sekitar 49,4 persen.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah, pada tahun 2014 Pemerintah

Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi pajak daerah, penerapan

sistem online dalam pembayaran pajak terutama pajak restoran dan hiburan, pelaksanaan

pekan panutan PBB dan operasi bhakti PBB, pemberian penghargaan (reward) kepada

wajib pajak daerah berprestasi yang patuh membayar pajak hotel, restoran,hiburan , parkir

serta pengundian bagi masyarakat wajib PBB yang membayar PBB tepat waktu. Selain itu,

upaya peningkatan penerimaan pajak daerah juga dilakukan melalui pendekatan secara

langsung dengan wajib pajak potensial, percepatan proses administrasi penerbitan

SKPD/SKPDKB, pemeriksaan pajak daerah secara berkala yang di lakukan 3 (tiga) kali

setahun, serta pelaksanaan operasi yustisi bagi pelanggaran kewajiban perpajakan.

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, pada tahun 2015

jumlah wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan daerah sebanyak 1.063 wajib

pajak. Sedangkan jumlah wajib pajak daerah yang melakukan pelanggaran perpajakan

daerah pada tahun 2014 sebanyak 656 wajib pajak.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 dalam

rangka mengurangi terjadinya pelanggaran perpajakan daerah oleh wajib pajak adalah

dengan melakukan 28 kegiatan operasi yustisi bagi pelanggar kewajiban perpajakan daerah.

Adapun hasil dari operasi yustisi tersebut berupa pemberian hukuman (punishment) bagi

656 wajib pajak daerah yang melakukan pelanggaran perpajakan daerah. Sedangkan pada

tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan operasi yustisi bagi pelanggaran

kewajiban perpajakan sebanyak 56 operasi yustisi. Dari operasi yustisi tersebut, jumlah

wajib pajak daerah yang mendapat hukuman (punishment) sebanyak 1063 wajib pajak.

Sebaliknya terhadap wajib pajak daerah yang karena kepatuhannya membayar pajak

daerah, maka pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah memberikan penghargaan

(reward) kepada 67 wajib pajak daerah.

Sumber APBD yang lain selain Pendapatan Asli Daerah adalah bersumber dari dana

perimbangan. Pada tahun 2015. Dana perimbangan ditargetkan sebesar

Rp.1.306.428.964.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.270.371.271.674,-, yang terdiri dari

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.126.847.634.000,- Dana Alokasi Khusus (DAK)

sebesar Rp.46.661.150.000, dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 95.124.155.500,- dan dana

bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.1.738.332.174,-.

Page 62: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 8 0

JUMLAH DANA PERIMBANGAN TAHUN 2014 DAN 2015

NO URAIAN ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 PERSEN

TASE REALISASI 2014

1. Bagi Hasil Pajak 125.281.000.000 95.124.155.500 75,93 137.759.893.153

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya

Alam

2.200.000.000 1.738.332.174 79,02 3.031.059.126

3. Dana Alokasi

Umum.

1.126.847.634.000 1.126.847.634.000 100,00 1.104.739.473.000

4. Dana Alokasi Khusus

52.100.330.000 46.661.150.000 89,56 29.236.965.000

Dana Perimbangan 1.306.428.964.000 1.270.371.271.674 97,24 1.274.767.390.279

Sumber data : DPKAD Kota Semarang

Adapun pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah pada tahun

2015 sebesar Rp. 875.207.156.305,- ,yang terdiri dari bagi hasil pajak provinsi dan pemda

lain sebesar Rp. 432.645.344.655,- , dana penyesuaian dan dana dana otonomi khusus

sebesar Rp. 355.298.952.000,- , bantuan keuangan provinsi sebesar Rp. 66.532.836.650,-

serta dana insentif daerah sebesar Rp.20.730.023.000,-. Adapun pada tahun 2014,

pendapatan yang bersumber bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar sebesar

Rp.752.881.422.793,- ,yang terdiri dari bagi hasil pajak provinsi dan pemda lain sebesar

Rp. 399.557.971.017,- , dana penyesuaian dan dana dana otonomi khusus sebesar

Rp.283.917.499.000,- , serta bantuan keuangan provinsi sebesar Rp.69.405.952.776,-

JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

TAHUN 2014 dan 2015

NO URAIAN ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 PERSENTASE REALISASI 2014

1. Bagi Hasil Pajak

dari Propinsi dan

Pemda Lainnya

392.158.000.000

432.645.344.655 110,32 399.557.971.017

2. Dana Penyesuaian

dan Otonomi

khusus

355.298.952.000 355.298.952.000 100,00 283.917.499.000

3. Bantuan Keuangan

dari Propinsi

82.155.340.000 66.532.836.650

80,98 69.405.952.776

4 Dana Insentif

Daerah

20.730.023.000 20.730.023.000 100,00 -

Lain – lain

Pendapatan

Daerah Yang Sah

850.342.315.000 875.207.156.305 102,92 752.881.422.793

Sumber data : DPKAD Kota Semarang

Terkait dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, baik dari segi

perencanaan maupun dari segi pelaksanaan anggaran, Pemerintah Kota Semarang telah

menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD

maupun pelaksanaan APBD. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Anggaran

Belanja Daerah, pada tahun 2015 telah diterbitkan 500 buku Standar Satuan Harga (SSH)

tahun 2016, 500 buku Standar Satuan Harga (SSH) perubahan pertama tahun 2015, dan

500 buku Standar Satuan Harga (SSH) perubahan kedua tahun 2015 .

Disisi lain, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD, pada tahun 2015

telah diterbitkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun 2015. Adapun untuk meningkatkan

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) telah disusun dan diterbitkan 1

Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Semarang. Terkait

Page 63: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 8 1

dengan pemanfaatan teknologi informasi, dalam pengelolaan APBD dan Aset Daerah,

Pemerintah Kota Semarang telah memanfaatkan tehnologi informasi seperti Aplikasi SIM

APBD dan SIMPERDA, SIM SPP-SP2D, SIMBADA Aset, e-reporting, dan SIMPAD.

Terkait dengan pendataan aset Pemerintah Kota Semarang terutama aset tanah, pada

tahun 2015 aset tanah yang terdata sebanyak 3.813 bidang. Dari jumlah tersebut yang sudah

bersertifikat sebanyak 2.079 bidang atau sekitar 64,22%,. Adapun pada tahun 2014, aset

tanah yang terdata sebanyak 3.794 bidang, dari jumlah tersebut yang telah bersertifikat

sebanyak 2.076 bidang atau sekitar 63,8%.

Terkait dengan penghapusan aset, jumlah aset yang dihapus pada tahun 2015 terdiri

dari kendaraan operasional dinas sejumlah buah ,asset gedung sejumlah 62 buah serta

peralatan mesin dan kantor sejumlah 3.847 buah penghapusan asset tersebut dilakukan

karena sudah tidak dapat digunakan untuk mendukung operasional dinas pada SKPD.

Terkait dengan pengelolaan barang milik daerah (BMD), pada tahun 2015 telah

dilaksanakan kegiatan survey kebutuhan barang milik daerah (BMD) dan cheking

distribusi barang milik daerah (BMD) yang hasilnya berupa 15 buku survey kebutuhan

barang milik daerah (BMD) dan 15 buku cheking distribusi barang milik daearh (BMD).

Sebagai tindaklanjut atas kegiatan survey kebutuhan barang milik daerah (BMD), pada

tahun 2015 telah dilakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja

dilingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Pimpinan Daerah yang tertuang dalam

dokumen berupa 25 buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun

2016.

Adapun untuk meminimalisasi terjadinya resiko atas penggunaan kendaran dinas,

pada tahun 2015 semua kendaraan dinas dan asset gedung kantor roda 4 dan asset gedung /

kantor milik pemerintah Kota Semarang telah diasuransikan kepada penjamin asuransi

yang tertuang dalam 2 dokumen perjanjian asuransi.

3) SUB URUSAN WAJIB PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN.

a) PERANGKAT DAERAH (ketatalaksanaan – kelembagaan)

Dalam rangka meningkatkan kualitas penataan kelembagaan perangkat daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tahun 2015 telah dilakukan penyusunan kajian

penataan kelembagaan perangkat daerah yang hasilnya meliputi Naskah Akademik Dinas

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 2 (dua) dokumen, Rancangan Peraturan Daerah 2

(dua) dokumen, Rancangan Peraturan Walikota 4 (empat) dokumen, dan Kajian

Pengembangan Kelembagaan Sanitasi 1 (satu) dokumen (realisasi 100%). Adapun terkait

dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, Pada tahun 2015 dilakukan penyusunan

analisis jabatan dan analisis beban kerja sejumlah 2.275 jabatan yang ada di 19 SKPD

dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Page 64: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 8 2

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi ketatalaksanaan, pada tahun 2015

telah dilakukan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar

Pelayanan Publik (SPP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. SPP sejumlah 4, dan SOP

sejumlah 7. Sedangkan dalam rangka pengelolaan dan peningkatan tertib administrasi

kepegawaian di lingkungan Skretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilaksanakan

penyusunan formasi, peta jabatan, pelayanan pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji

berkala, penyusunan DUK PNS dan lainya yang berkaitan dengan administrasi

kepegawaian sebanyak 42 dokumen (realisasi 100%.)

Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2015 Pemerintah Kota

Semarang melaksanakan riview Road Map Reformasi Birokrasi untuk persiapan

penyusunan Road Map 2015-2019 yang disesuaikan dengan RPJM 2015-2020 sebagaimana

diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Melaksanakan sosialisasi budaya kerja

terhadap Pejabat Eselon III.A pada 50 SKPD, Perumusan nilai-nilai budaya kerja,

Penyusunan konsep Peraturan Walikota Semarang tentang Budaya Kerja dilingkungan

Pemerintah Kota Semarang Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota

Semarang, pada tahun 2015 telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) secara on line oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah pada tahun

2015, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan antara lain regulasi

pedoman penyusunan standar operasional prosedur, Study penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat, analisis beban kerja SKPD, optimalisasi penyusunan road map Reformasi

Birokrasi, pembinaan kinerja unit pelayanan publik.

Dalam rangka pelayanan pengaduan berupa ketidakpuasan/keluhan/saran dari

masyarakat atas kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan jasa, administrasi

dan barang maupun kebijakan publik, Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M)

telah menangani pengaduan masyarakat secara transparan dan akuntabel secara online

maupun manual atau secara langsung. Tahun 2015 pengaduan yang ditujukan terhadap

kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Kelurahan dan Puskesmas sejumlah 455

pengadu dan dapat terselesaikan pengaduan masyarakat sejumlah 455 pengadu.

b) KEPEGAWAIAN

Di bidang kepegawaian, hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang tahun

2015 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :

1) Penyusunan Formasi

Page 65: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 8 3

Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri

Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan

tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor

54 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil,Pemerintah Kota Semarang menyusun formasi Pegawai

Negeri Sipil untuk memenuhi tuntutan kebutuhan Pegawai.

Formasi Pegawai Negeri Sipil merupakan bahan perencanaan pegawai negeri sipil

berdasarkan jumlah, mutu pegawai negeri sipil, sesuai jenis, sifat, dan beban kerja yang

harus dilaksanakan, selanjutnya diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara lewat Gubernur Jawa

Tengah setiap awal Tahun Anggaran untuk mendapatkan persetujuan prinsip alokasi

formasi CPNS, sebagai dasar pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

Rekapitulasi usulan Formasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota SemarangTahun

Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Tahun 2014 Tahun 2015

1 Jumlah PNS 14.707 14.417

2 Jumlah Usulan Formasi 4.739 5.683

3 Jumlah formasi persetujuan Menpan 75 pelamar umum -

4 Persentase formasi yang disetujuai

Menpan

1,58% -

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Desember 2015

2) Tenaga Honorer

Tenaga honorer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang

Pengangkatan tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 adalah seseorang yang

diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk

melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah”. Menurut SE Menpan-RB nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga

Honorer yang bekerja dilingkungan instansi Pemerintah Tenaga Honorer dikategorikan

menjadi 2 (dua) yang meliputi :

a. Tenaga Honorer Kategori I

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria

diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja

paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2OO5 dan sampai saat ini

masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun

dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

b. Tenaga Honorer Kategori II

Page 66: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 8 4

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan

kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa

kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini

masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun

dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006

Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL)

Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL) adalah tenaga yang ada dan

dipekerjakan/ ditugaskan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang untuk jangka waktu tertentu

dengan sistem kotrak didasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah kerja

sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan

pertimbangan lainnya dibebankan pada APBD Kota Semarang.

TPHL Pemerintah Kota Semarang per 01 Januari 2015 sejumlah 65, sampai

dengan 31 Desember 2015 jumlahnya berkurang menjadi 58, dan 7 diantaranya

diberhentikan karena telah mencapai usia 55 tahun. Dari 58 TPHL tersebut

tidak memenuhi syarat kategori I dan kategori II karena usia telah lanjut, dan

masa kerja kurang dari ketentuan. Secara rinci keadaan TPHL Pemerintah Kota

Semarang selama tahun 2015 sebagai berikut :

NO URAIAN JUMLAH

1 SK Penugasan Kembali/Perjanjian Kontrak TMT 01-01-2015 s/d 31-12 -

2015

65

2 SK Penugasan Baru 0

3 SK Pemberhentian s/d 31-12-2015

a. Mencapai usia 55 Tahun : 6

b. Diangkat CPNS : 0

c. Meninggal dunia : 1

d. Mengundurkan diri : 0

e. Indisipliner : 0

7

Jumlah TPHL per 31-12-2015 58

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Desember 2015

Tenaga honorer K II

Tenaga honorer lainnya adalah tenaga honorer yang dipekerjakan oleh Kepala

SKPD/Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas/Unit lain dilingkungan Pemerintah

Kota Semarang dengan upah bukan dari APBD. Sampai dengan Desember

2014 sejumlah 684, karena mengundukan diri, mininggal dunia dan indisipliner

per Desember 2015 jumlahnnya menjadi 678 terdiri atas Guru Tidak Tetap

(GTT) sejumlah 179 orang, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejumlah 499

orang.

3) Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang Tahun 2015.

Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015 tidak melaksanakan Pengadaan

CPNS karena adanya kebijakan moratorium Pengadaan CPNS oleh Pemerintah Pusat.

Page 67: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 8 5

Sesuai hasil seleksi pengadaan CPNS tahun 2014 yang selanjutnya diajukan

Penetapan NIPnya ke Kantor Regional I BKN Yogyakarta telah ditetapkan NIPnya

pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang melaksanakan pengangkatan CPNS

sejumlah 75 terdiri atas 35 Guru Kelas SD, 15 Tenaga Kesehatan dan 25 Tenaga

Teknis lainnya terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2015.

4) Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi

Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar

penggajian. Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian

Pegawai Negeri Sipil terhadap negera, serta sebagai motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih

meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.

Tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah menaikkan pangkat Pegawai Negeri

Sipil dengan menerbitkan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS secara kolektif

sejumlah 1.997 PNS dengan rincian periode April 1.475 PNS dan periode Oktober

522 PNS.

NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TAHUN 2015

1 Jumlah SK kenaikan pangkat yang diberikan 2.519 SK 1997 SK

2 Persentase SK Kenaikan pangkat yang diberikan sebelum TMT 80% 90%

3 Persentase PNS yang lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian

Ijazah (per Tingkat Pendidikan)

88% 97%

a. Jumlah PNS yang lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian

Ijazah

365 Orang 308 Orang

b. Jumlah PNS yang mengikuti ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah

414 orang 315 orang

4 Persentase Jabatan Struktural yang terisi (per eselon) 91,39% 91,39%

a. Jumlah Jabatan Struktural yang terisi 2.028 jabatan 2.040 jabatan

b. Jumlah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota

Semarang

2.219 jabatan 2.219 jabatan

5 Persentase pemenuhan jenis jabatan fungsional khsusus di

lingkungan Pemerintah Kota Semarang

100 % 100 %

a. Jumlah jenis jabatan fungsional tertentu di lingkungan

Pemerintah Kota Semarang

36 42

b. Jumlah jenis jabatan fungsional tertentu yang dibutuhkan

dilingkungan Pemerintah Kota Semarang

36 42

6 Selisih lama kenaikan pangkat pejabat fungsional khusus

a. Nama jabatan fungsional tertentu (JFT) yang kenaikan

pangkatnya paling cepat

Guru

(2,5 tahun)

Guru

(2,5 tahun)

b. Nama jabatan fungsional tertentu (JFT) yang kenaikan

pangkatnya paling lama

Auditor

(5 tahun)

Auditor

(5 tahun)

Sumber : BKD Kota Semarang, Tahun 2015

Mutasi adalah perpindahan pegawai dari suatu unit ke unit lain guna

mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan yang

dimiliki oleh setiap pegawai secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kerja.

Mutasi tidak terlepas dari alasan untuk mengurangi rasa bosan pegawai kepada

pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai, selain itu untuk

memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan minat dan bidang tugasnya masing-

masing. Untuk melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

Page 68: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 8 6

Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015 telah memutasikan PNS antar SKPD se Kota

Semarang sejumlah 379 PNS. Sedangkan mutasi Pegawai Negeri Sipil baik masuk

maupun keluar dari Pemerintah Kota Semarang sejumlah 105 dengan rincian sebagai

berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TAHUN 2015

1 Jumlah PNS yang mengajukan mutasi ke Pemerintah Kota

Semarang

53 orang 74 orang

2 Jumlah PNS yang mengajukan mutasi dari Pemerintah Kota

Semarang

a. Ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 5 orang 6 orang

b. Ke Kab/Kota di wil. Provinsi Jawa Tengah 14 orang 17 orang

c. Ke Kab/ Kota diluar Wil. Jateng dan DIY 9 orang 8 orang

Sumber : BKD Kota Semarang, Tahun 2015

5) Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia PNS terus dilakukan demi

terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, untuk mendukung hal tersebut

Pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan kompentensi yaitu Undang-Undang

No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP 101/ 2000 Tentang

Diklat Jabatan PNS. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,

Menpan menerbitkan Surat Keputusan No. 81/ 1993 yang merumuskan suatu

pedoman umum dalam pelaksanaan pelayanan umum.

Di samping itu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban PNS untuk

meningkatkan kemampuan atau kompetensi yang baik, pelayanan yang transparan,

fair, tidak membeda-bedakan dan dilaksanakan secara akuntabel serta penuh

keikhlasan dan ketulusan. Untuk membentuk sosok SDM aparatur seperti tersebut

memang memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang tidak boleh

berhenti. Demikian pula dalam pengembangan pegawai, Penilaian Prestasi Kerja

(PPK), pola karir, penggajian, promosi, mutasi, pemberhentian dan sebagainya.

Semua itu perlu dilakukan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi.

Menyadari hal tersebut, peningkatan kualitas Aparatur dalam rangka

penyelenggaraan urusan pemerintahan akan terus ditingkatkan.Potensi Sumber daya

manusia Aparatur Pemerintah Kota Semarang secara kuantitatif per 31 Desember

2015 sejumlah 14.417 dengan komposisi berdasarkan kualifikasi pendidikannya

adalah sebagai berikut :

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PNS

(ORANG)

PERSENTASE

(%)

1 S-3 4 0,027

2 S-2 1.172 8,12

3 S-1 8.148 56,51

4 D-3 953 6,61

5 D-2 716 4,96

6 D-1 111 0,76

7 SLTA 2.638 18,29

8 SLTP 424 2,94

9 SD 251 1,74

JUMLAH 14.417 100%

Page 69: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 8 7

Tabel tersebut diatas menunjukkan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam

meningkatkan pendidikan dan kualitas Pegawai tahun 2015 dengan komposisi

berdasarkan kualifikasi pendidikan terdapat peningkatan pendidikan pegawai pada

latar pendidikan S.1 sebesar 54,93% menjadi 56,51% dari total keseluruhan pegawai

dan pegawai dengan latar pendidikan SMA terdapat penurunan sebesar dari 18,62%

menjadi 18,29% Sedangkan untuk S.2 dan S.3 merupakan bagian terkecil dari

komposisi pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasar pendidikan namun juga

mengalami peningkatan, pada S.2 dari 7,90%. menjadi 8,12%.

a. Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Ijin belajar adalah upaya nyata Pemertintah Kota Semarang dalam

meningkatkan kualitas SDM Aparaturnya dan memberikan kesempatan seluas-

luasnya bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk

meningkatkan pendidikan akademisnya dilembaga pendidikan yang sudah

terakreditasi di wilayah Kota Semarang, dan dilaksanakan diluar jam kerja.

Selanjutnya Ujian Penyesuaian Ijazah merupakan kesempatan bagi Pegawai

Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk menyesuaikan ijazah

akademisnya dengan golongan kepangkatan melalui ujian/seleksi. Bagi PNS

yang lulus ujian penyesuaian ijazah, golongan kepangkatannya dapat diusulkan

sesuai dengan ijazah akademis yang dimilikinya.

Tahun 2015 Pemertintah Kota Semarang melaksanakan ujian penyesuaian

ijazah dengan peserta 315 PNS. PNS yang dinyatakan lulus 308 dan tidak lulus

sejumlah 7 PNS, dengan rincian sebagai berikut :

No Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Hasil Ujian

Lulus Tidak Lulus

1 S-2 - - -

2 S-1 278 272 6

3 D-3, D-2, SMA 30 29 1

4 SMP 7 7 -

Jumlah 315 308 7

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2015

b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Di dalam meningkatkan kualitas SDM, Pendidikan dan Pelatihan

mempunyai peran penting untuk membantu mengembangkan kemampuan

Pegawai Negeri Sipil. Sumber Daya Manusia memiliki posisi sangat strategis

dalam organisasi, artinya manusia memegang peranan penting dalam

melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dan kondisi yang lebih baik.

Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian,

ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara

profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai. Mengingat hal

Page 70: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 8 8

tersebut, pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki

etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping

itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan

teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan

nasional.

Pendidikan dan pelatihan merupakan proses transformasi kualitas

SDM aparatur yang menyentuh 4 dimensi utama, yaitu : spiritual, intelektual,

mental dan phisikal. Perubahan mutu keempat dimensi tersebut ditujukan untuk

mewujudkan sosok aparatur yang memiliki jatidiri sebagai PNS, abdi negara

dan abdi masyarakat dengan komitmen integritas dan kemampuan profesional

yang tinggi dalam mengemban tugas kepemerintahan dan kepelayanan pada

masyarakat. Selain itu motivasi kerja aparatur Pemerintah perlu lebih ditumbuh-

kembangkan melalui pelatihan motivasi sehingga visi dan misi organisasi dapat

tercapai.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang melaksanakan dan

mengirimkan peserta Diklat sebagai berikut :

Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional dengan target sebanyak 193 orang dan

realisasi sebanyak 193 orang (100%);

Penyelenggaraan Diklat teknis/Fungsional sebanyak 11 jenis diklat dengan

target peserta 523 orang dan realisasi 523 orang (100%);

Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan target sebanyak 94

orang. Adapun realisasinya adalah pengiriman Diklat Kepemimpinan

Tingkat II ke Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sejumlah 4 orang,

penyelenggaraan melalui pola kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang

dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah untuk Diklat Kepemimpinan

Tingkat III sejumlah 30 orang dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

sejumlah 60 orang (100%).

Penyelenggaraan Diklat prajabatan Golongan I, II dan III sebanyak 408

orang PNS (realisasi 100%) terdiri atas CPNS Golongan III dari dari pelamar

umum sejumlah 43, dan CPNS Golongan III, II dan I dari Tenaga Honorer

Kategori 2 (K2) sejumlah 365 orang.

Pelaksanaan Diklat pada Pemerintah Kota Semarang tersebut diatas hasil

kinerjanya secara garis besar adalah sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TAHUN 2015

1 Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan 102 orang 94 orang

2 Jumlah Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 2.028 2.028

3 Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan - 100%

a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan - 408

b. Jumlah CPNS Pemerintah Kota Semarang 408 75

Page 71: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 8 9

NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TAHUN 2015

4 Jumlah diklat teknis fungsional yang diselenggarakan 8 11

5 Jumlah diklat teknis fungsional yang dibutuhkan 4 12

Sumber: Kantor Diklat Kota Semarang, Tahun 2015

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dan pelatihan bagi

alumni pendidikan dan pelatihan juga dilaksanakan evaluasi baik Diklat

struktural maupun diklat teknis untuk memperoleh informasi tentang

kekurangan, kelemahan dan kekuatan sebagai bahan masukan untuk perbaikan

kualitas pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

6) Penghargaan Pegawai Negeri Sipil

Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk

kesetiaan terhadap Negara, maka kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan atau

telah berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar

biasa baiknya dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.

Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat

istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat pujian, penghargaan yang

berupa materiil, dan lain-lain. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun

1994, PNS yang telah mempunyai masa kerja 10 tahun; 20 tahun; dan 30 tahun atau

lebih secara terus menerus dan menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran dan

kedisiplinan, sehingga karena hal-hal tersebut PNS yang bersangkutan dapat

dijadikan teladanbagi pegawai lain berhak mendapatkan Tanda Kehormatan Satya

Lencana Karya Satya.

Penyerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS

dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan pada saat Hari Jadi Kota

Semarang dan Hari Nusantara. Adapun jumlah Satya Lancana Karya Satya yang telah

disampaikan kepada PNS Pemerintah Kota Semarang tahun 2015 sejumlah 124

dengan rincian sebagai berikut :

a. Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun : 27

b. Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun : 75

c. Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun : 22

7) Kesehatan jasmani dan Rohani

Kesehatan rohani penting sekali perannya guna membentuk PNS yang taqwa

dan mempunyai karakter pribadi yang beriman, mewujudkan hal tersebut maka PNS

diberikan pembinaan mental untuk mengingatkan dan meningkatkan keimanan,

ketaqwaan, serta membentuk sikap mental yang positip sehingga dapat dijadikan

contoh dan suri tauladan bagi masyarakat. Pembinaan Mental Aparatur PNS yang

beragama Islam dengan siraman rohani oleh mubaliq atau kyai. PNS yang beragama

Nasrani pelaksanaan Bintal setiap Paskah dan Natal oleh Pendeta. Disamping itu

Page 72: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 9 0

Pemerintah Kota Semarang juga memberikan perhatian kepada PNS yang akan

melaksanakan ibadah haji melalui penyelenggaraan Pembekalan dan Penglepasan

Calon Jemaah Haji secara resmi oleh Walikota, sekaligus memberikan ijin resmi

berupa Cuti Alasan Penting.

Kesehatan jasmani PNS adalah sangat penting untuk mendukung pelaksaaan

tugas-tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang,

untuk itu setiap hari Jum’at setelah apel pagi terpusat dilaksanakan Senam Jantung

Sehat/Senam Tera/Senam Aerobik/SKJ/Senam Ayo Bersatu. Semua itu untuk

memberikan kesejahteraan PNS agar dalam melaksanakan pelayanan kepada

masyarakat selalu optimal.

Kesejahteraan lain yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah

dalam bentuk pelayanan bidang administrasi kesejahteraan pegawai, Pemerintah Kota

Semarang memberikan layanan berupa penyelesaian administrasi kesejahteraan

pegawai yang meliputi : Karis/ Karsu, Ijin cuti, Asuransi dan Bapertarum. Tahun

2015, penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai sebagai berikut :

KARIS/KARSU IJIN CUTI BAPERTARUM ASURANSI

792 orang 406 orang 200 orang 78 orang

Sumber Data: BKD Kota Semarang per Desember 2015

8) Pembinaan Disiplin Pegawai

Upaya meningkatkan Disiplin dan Dedikasi PNS Pemerintah Kota Semarang

dilaksanakan secara rutin, berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku,

baik secara normatif (melalui Surat Edaran tertulis dan kegiatan), maupun yang

bersifat motivasi. Hal tersebut sebagai upaya preventif untuk meminimalisir

terjadinya pelanggaran disiplin PNS.

Penegakkan disiplin sebagai antisipasi terhadap pelanggaran yang

kemungkinan terjadi dilapangan. Selama tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang

melaksanakan kegiatan rutin antara lain berupa :

a. Kegiatan upacara bendera setiap hari senin dan hari-hari besar nasional serta apel

pagi setiap hari jumat dilaksanakan di halaman Balaikota Semarang bagi instansi

yang ada di lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran, juga dilaksanakan

disetiap Kecamatan bagi PNS di Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan hari

Selasa sampai dengan kamis apel pagi dilaksanakan di SKPD masing-masing.

b. Pelaksanaan Road Show Walikota Semarang ke SKPD di lingkungan Balaikota

setiap hari senin dan kamis yang merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan.

c. Inspeksi mendadak di bawah koordinasi dari Inspektorat Wilayah dilaksanakan

secara insidentil dengan menitik beratkan pada moment-moment tertentu antara

Page 73: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 9 1

lain saat menjelang long week end, sebelum dan sesudah liburan panjang Hari

Raya dan lain-lain yang dipertimbangkan rawan pelanggaran displin.

d. Operasi yustisi gabungan di fasilitas-fasilitas umum pada jam-jam kerja seperti di

pasar-pasar, mall dan tempat lainnya.

e. Melaksanakan sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin

Pegawai sebagai perubahan atas PP No. 30 Tahun 1980;

f. Pelaksanaan uji coba presensi elektronik bagi PNS unit kerja di lingkungan

Balikota dan Gedung Pandanaran.

Di samping itu, berbagai upaya represif telah pula dilakukan melalui

serangkaian kegiatan pemeriksaan atas berbagai kasus/masalah kepegawaian

terutamayang menyangkut pelanggaran disiplin PNS. Pada tahun 2015 terdapat 45

rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kasus dari Inspektorat yang seluruhnya telah

ditindak lanjuti dengan menerbitkan SK penjatuhan hukuman disiplin yang meliputi

23 hukuman kategori ringan, 11 hukuman kategori sedang, 11 hukuman kategori

berat.

NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TAHUN 2015

1 Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran 45 orang 45 orang

2 Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin

a. Ringan 26 orang 23 orang

b. Sedang 8 orang 11 orang

c. Berat 11 orang 11 orang

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2015

9) Pensiun PNS

Pensiun adalah hak PNS yang diberikan oleh Pemerintah sebagai Jaminan Hari Tua

dan sebagai penghargaan atas jasanya selama bertahun-tahun bekerja kepada

pemerintah. Guna kelancaran dan ketepatan waktu pemenuhan hak Pensiun PNS

diharapkan kelengkapan berkas persyaratan pensiun sudah dapat disampaikan ke

BKD Kota Semarang paling lambat 6 bulan sebelum yang bersangkutan pensiun,

sehingga sebagaimana yang selama ini sudah berjalan Surat Keputusan Pensiun sudah

dapat diterima paling lambat 2 bulan sebelum jatuh tempo masa pensiun. Adapun

PNS Pemerintah Kota Semarang yang pensiun tahun 2015 sebagai berikut :

No Jenis pensiun Jumlah Keterangan

1 Mencapai BUP 297

2 Permintaan Sendiri 44

3 Keuzuran Jasmani 2

4 Meninggal Dunia 70

Jumlah 413

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2015

c) PERSANDIAN

Berkaitan dengaan pelaksanaan pelayanan sandi dan telekomunikasi, Pada tahun

2015 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan kegiatan penyewaan bandwidth 150

Mbps selama 12 bulan. Penyewaan bandwidh ini dilakukan dalam rangka penyediaan

fasilitas internet bagi semua SKPD di lingkungan Balaikota Semarang.

Page 74: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 9 2

Adapun terkait dengan Dalam rangka pelaksanaan pelayanan sandi dan

telekomunikasi, Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan kegiatan

pelayanan sandi dan telekomunikasi sebanyak 2.719 kegiatan. Selain itu, dalam rangka

menjaga kualitas pelayanan Sandi dan Telekomunikasi, telah dilakukan pemeliharaan

peralatan dan instalasi telekomunikasi, sound system, internet, radio komunikasi dan

faksimili.

20.3 SKPD PENYELENGGARA

Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh 23 SKPD

yaitu 16 Kecamatan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan

Kepegawaian Daerah, Kantor Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah.

20.4 JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai yang menangani Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

adalah sebanyak 1.407 orang.

20.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

( %

SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol)

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 6.827.318.000 5.959.915.228 87,30

2. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.052.460.000 1.044.520.000 99,25

3. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

undangan 229.050.000 218.940.900 95,59

4. Penyediaan Makanan Dan Minuman 5.709.200.000 5.532.606.920 96,91

5. Pengembangan Nilai Tradisi Semarangan 932.500.000 782.930.500 83,96

6. Kegiatan Cinta Tanah Air 763.500.000 727.499.000 95,28

7. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kdh

Dan Wkdh 0

8. Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota Semarang 99.500.000 98.070.000 98,56

9. Penataan Arsip Dinamis Aktif Setda Kota Semarang 114.500.000 108.369.000 94,65

10. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 129.892.000 100.594.000 77,44

JUMLAH SKPD 15.857.920.000 14.573.445.548 91,90

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)

11. Pengendalian Kegiatan Skpd 440.000.000 393.717.400 89,48

12. Pengadaan Sistem E-procurement 316.000.000 293.632.960 92,92

JUMLAH SKPD 756.000.000 687.350.360 90,92

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)

13. Penyediaan Alat Tulis Kantor 867.300.000 670.169.050 77,27

14. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 576.650.000 201.673.900 34,97

15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 1.050.560.000 356.086.750 33,89

Page 75: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 9 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

( %

16. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.139.222.000 779.693.750 68,44

17. Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan

Pembersih 750.000.000 451.651.000 60,22

JUMLAH SKPD 4.383.732.000 2.459.274.450 56,10

SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel)

18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

Kendaraan Dinas / Operasional 270.000.000 141.938.450 52,57

19. Penyediaan Jasa Operasional 19.987.500 13.192.000 66,00

20. Penyediaan Jasa Mobilitas Dan Jaringan 260.642.000 182.000.000 69,83

JUMLAH SKPD 550.629.500 337.130.450 61,23

SKPD : Sekretariat DPRD

21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.529.000 7.390.000 86,65

22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 173.250.000 118.245.250 68,25

23. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 50.400.000 48.126.000 95,49

24. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 465.006.000 358.969.000 77,20

25. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 179.319.000 176.660.000 98,52

26. Penyediaan Alat Tulis Kantor 429.494.000 370.380.350 86,24

27. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 150.544.000 79.183.600 52,60

28. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 26.520.000 15.854.500 59,78

29. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 170.305.000 165.473.900 97,16

30. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

undangan 80.220.000 79.823.000 99,51

31. Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.404.728.000 1.118.713.894 79,64

32. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 990.400.000 667.097.063 67,36

33. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pimpinan Dan Anggota Dprd 93.494.000 47.999.752 51,34

34. Penyediaan Jasa Operasional 320.381.000 274.307.000 85,62

35. Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/tempat Vital 460.097.000 459.585.743 99,89

36. Penataan Arsip Kantor 197.115.000 111.646.250 56,64

37. Pengelolaan Perpustakaan Kantor 118.376.000 90.274.300 76,26

38. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 18.591.000 17.706.000 95,24

JUMLAH SKPD 5.336.769.000 4.207.435.602 78,84

SKPD : DPKAD

39. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000 19.181.690 76,73

40. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 123.439.961.873 70.621.877.606 57,21

41. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80.000.000 79.789.500 99,74

42. Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000 146.489.500 97,66

43. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 675.000.000 572.615.350 84,83

44. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 50.000.000 49.919.000 99,84

45. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

undangan 15.000.000 10.407.000 69,38

46. Penyediaan Makanan Dan Minuman 220.000.000 200.997.750 91,36

47. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000 279.928.590 93,31

48. Penyediaan Jasa Dan Pengelolaan Grup Band / Korps

Musik Pemerintah Kota Semarang 450.000.000 413.115.000 91,80

49. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 65.376.000 32.688.000 50,00

50. Bimbingan Mental Dan Pembinaan Aparatur 60.000.000 14.036.500 23,39

51. Updating Dan Verifikasi Data Aset Dpkd 25.000.000 18.600.000 74,40

JUMLAH SKPD 125.555.337.873 72.459.645.486 57,71

SKPD : Inspektorat

52. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 10.000.000 10.000.000 100

53. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

Kendaraan Dinas / Operasional 7.500.000 6.124.175 81,66

54. Penyediaan Alat Tulis Kantor 134.000.000 134.000.000 100

55. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 125.000.000 112.010.000 89,61

56. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 27.403.000 27.403.000 100

57. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

4.000.000 4.000.000 100

58. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 170.080.000 133.813.735 78,68

59. Penyediaan Makanan Dan Minuman 55.000.000 55.000.000 100

Page 76: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 9 4

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

( %

60. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 342.194.000 342.194.000 100

JUMLAH SKPD 875.177.000 824.544.910 94,21

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan

61. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 156.720.000 107.675.755 68,71

62. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.000.000 6.000.000 100

63. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 4.000.000 4.000.000 100

64. Penyediaan Makanan Dan Minuman 42.563.000 42.563.000 100

65. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 16.000.000 14.831.000 92,69

66. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd 33.502.000 29.680.843 88,59

67. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Mugassari 31.000.000 24.995.958 80,63

68. Opersional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Peterongan 34.516.000 32.970.403 95,52

69. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 1.000.000 1.000.000 100

JUMLAH SKPD 325.301.000 263.716.959 81,07

SKPD : Kecamatan Semarang Utara

70. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 147.660.000 96.467.366 65,33

71. Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.727.000 30.727.000 100

72. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 15.710.000 15.710.000 100

73. Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.680.000 38.681.710 95,09

74. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 21.000.000 19.599.850 93,33

75. Operasional Kelurahan Percontohan Skpd Kelurahan

Bulu Lor 27.600.000 19.504.046 70,67

76. Operasional Kelurahan Percontohan Skpd Kelurahan

Panggung Lor 28.200.000 21.826.017 77,40

77. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Plombokan

25.200.000 22.675.591 89,98

78. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 29.761.000 29.761.000 100

JUMLAH SKPD 366.538.000 294.952.580 80,47

SKPD : Kecamatan Semarang Barat

79. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 121.000.000 119.232.366 98,54

80. Penyediaan Alat Tulis Kantor 37.982.000 37.982.000 100

81. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 9.600.000 9.600.000 100

82. Penyediaan Makanan Dan Minuman 60.600.000 60.600.000 100

83. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 21.000.000 21.000.000 100

84. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd 21.000.000 19.356.587 92,17

85. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Salaman Mloyo 89.800.000 76.330.000 85,00

86. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Gisikdrono 21.000.000 20.663.610 98,40

87. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 16.344.000 16.282.000 99,62

JUMLAH SKPD 398.326.000 381.046.563 95,66

SKPD : Kecamatan Semarang Timur

88. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 165.780.000 102.386.230 61,76

89. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

Kendaraan Dinas / Operasional 5.000.000 4.734.600 94,69

90. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100.000 100.000 100

91. Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.000.000 35.000.000 83,33

92. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 22.500.000 21.500.000 95,56

93. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 100

94. Penyediaan Makanan Dan Minuman 52.575.000 52.575.000 100

95. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 15.000.000 9.559.000 63,73

96. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Karangtempel 30.000.000 26.853.957 89,51

97. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Rejosari 30.000.000 26.516.635 88,39

98. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD

Bugangan 30.000.000 25.342.684 84,48

99. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 27.144.000 27.144.000 100

JUMLAH SKPD 425.099.000 336.712.106 79,21

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah

Page 77: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 9 5

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

( %

100. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 173.850.000 139.190.634 80,06

101. Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.900.000 30.900.000 100

102. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 19.069.000 18.554.000 97,30

103. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 1.500.000 710.000 47,33

104. Penyediaan Makanan Dan Minuman 88.900.000 87.400.000 98,31

105. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12.500.000 9.305.400 74,44

106. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Pekunden (2011) 70.980.000 60.810.543 85,67

107. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Sekayu (2012) 27.150.000 23.984.561 88,34

108. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Miroto (2013)

32.900.000 28.380.909 86,26

109. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 34.200.000 32.688.000 95,58

JUMLAH SKPD 491.949.000 431.924.047 87,80

SKPD : Kecamatan Gunungpati

110. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 131.890.000 117.712.338 89,25

111. Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.055.000 49.055.000 100

112. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 8.248.000 8.248.000 100

113. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 3.500.000 3.498.000 99,94

114. Penyediaan Makanan Dan Minuman 92.300.000 92.300.000 100

115. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 18.500.000 12.731.600 68,82

116. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD

Kelurahan Plalangan 30.000.000 28.801.442 96,00

117. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD

Kelurahan Sumurrejo

57.000.000 55.918.357 98,10

118. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Kalisegoro 30.000.000 27.584.044 91,95

119. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 0 0

JUMLAH SKPD 420.493.000 395.848.781 94,14

SKPD : Kecamatan Tugu

120. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 80.400.000 74.975.245 93,25

121. Penyediaan Alat Tulis Kantor 27.813.000 27.813.000 100

122. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 8.500.000 8.500.000 100

123. Penyediaan Makanan Dan Minuman 70.000.000 70.000.000 100

124. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 19.000.000 19.000.000 100

125. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Mangkang Wetan 27.600.000 26.931.000 97,58

126. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Mangkang Kulon 27.600.000 27.570.000 99,89

127. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Tugurejo 36.100.000 36.041.224 99,84

128. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 32.824.000 32.824.000 100

JUMLAH SKPD 329.837.000 329.837.000 100

SKPD : Kecamatan Mijen

129. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 163.972.904 128.651.882 78,46

130. Penyediaan Alat Tulis Kantor 39.514.000 39.514.000 100

131. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 17.628.000 17.628.000 100

132. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 3.000.000 3.000.000 100

133. Penyediaan Makanan Dan Minuman 74.700.000 74.700.000 100

134. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 15.000.000 14.989.301 99,93

135. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Kelurahan Wonolopo 25.933.000 24.204.002 93,33

136. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Kelurahan Jatisari 55.000.000 50.634.629 92,06

137. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd Kelurahan Polaman

34.000.000 33.018.775 97,11

JUMLAH SKPD 428.747.904 386.340.589 90,11

SKPD : Kecamatan Genuk

Page 78: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 9 6

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

( %

138. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 125.612.000 110.618.199 88,06

139. Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.382.000 37.650.000 98,09

140. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 9.581.000 9.368.000 97,78

141. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 5.260.000 5.019.000 95,42

142. Penyediaan Makanan Dan Minuman 63.125.000 63.120.000 99,99

143. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 18.700.000 18.175.850 97,20

144. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Gebangsari 25.000.000 23.374.122 93,50

145. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Karangroto 57.000.000 45.209.464 79,31

146. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Bangetayu Kulon

27.700.000 26.649.441 96,21

147. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 49.356.000 49.346.500 99,98

JUMLAH SKPD 419.716.000 388.530.576 92,57

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur

148. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 103.660.000 95.973.565 92,58

149. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

Kendaraan Dinas / Operasional 5.564.000 2.669.000 47,97

150. Penyediaan Alat Tulis Kantor 37.564.000 37.564.000 100

151. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.150.000 3.140.000 99,68

152. Penyediaan Makanan Dan Minuman 39.300.000 39.295.000 99,99

153. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 15.000.000 14.038.500 93,59

154. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Bendan Ngisor 62.700.000 53.828.384 85,85

155. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD

Kelurahan Gajahmungkur

30.000.000 24.896.512 82,99

156. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Bendungan 32.400.000 24.818.349 76,60

JUMLAH SKPD 329.338.000 296.223.310 89,95

SKPD : Kecamatan Tembalang

157. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 118.865.000 102.970.400 86,63

158. Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.600.000 60.600.000 100

159. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 9.955.000 9.955.000 100

160. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 100

161. Penyediaan Makanan Dan Minuman 111.150.000 111.150.000 100

162. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 15.000.000 10.306.400 68,71

163. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Kedungmundu 85.000.000 79.495.150 93,52

164. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Tembalang

23.000.000 21.005.550 91,33

165. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Meteseh 23.000.000 21.646.500 94,12

166. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 3.750.000 3.750.000 100

JUMLAH SKPD 455.320.000 425.879.000 93,53

SKPD : Kecamatan Candisari

167. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 127.290.000 89.208.000 70,08

168. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000 200.000 66,67

169. Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.233.000 25.800.000 98,35

170. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 7.124.000 7.124.000 100

171. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 374.092.500 137.685.820 36,81

172. Penyediaan Makanan Dan Minuman 45.350.000 42.350.000 93,38

173. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 15.000.000 7.199.500 48,00

174. Operasional Kelurahan Percontohan Skpd Kel. Candi 26.800.000 23.729.600 88,54

175. Operasional Kelurahan Percontohan Skpd Kel.Tegalsari 26.800.000 23.132.124 86,31

176. Operasional Kelurahan Percontohan Skpd KelJatingaleh 47.240.000 38.020.000 80,48

177. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 16.412.000 16.394.000 99,89

JUMLAH SKPD 712.641.500 410.843.044 57,65

SKPD : Kecamatan Banyumanik

178. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 131.070.000 108.724.897 82,95

Page 79: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 9 7

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

( %

179. Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.200.000 43.200.000 100

180. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 10.150.000 10.150.000 100

181. Penyediaan Makanan Dan Minuman 81.600.000 81.600.000 100

182. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 15.000.000 9.049.820 60,33

183. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Sumurboto 20.000.000 17.884.280 89,42

184. Operasional Kelurahan Percontohan Skpd Kelurahan

Srondol Wetan 20.000.000 19.045.608 95,23

185. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Banyumanik 95.200.000 87.352.003 91,76

186. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 65.576.000 65.576.000 100

JUMLAH SKPD 481.796.000 442.582.608 91,86

SKPD : Kecamatan Ngaliyan

187. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 146.340.000 108.579.998 74,20

188. Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.800.000 25.800.000 100

189. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 7.800.000 7.800.000 100

190. Penyediaan Makanan Dan Minuman 41.400.000 41.400.000 100

191. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 15.000.000 15.000.000 100

192. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Ngaliyan 79.080.000 78.187.400 98,87

193. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Kalipancur 36.000.000 34.896.931 96,94

194. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Tambakaji 33.600.000 33.066.755 98,41

195. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 7.040.000 7.040.000 100

JUMLAH SKPD 392.060.000 351.771.084 89,72

SKPD : Kecamatan Gayamsari

196. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 109.800.000 79.509.700 72,41

197. Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.800.000 28.800.000 100

198. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 25.200.000 25.200.000 100

199. Penyediaan Makanan Dan Minuman 84.000.000 84.000.000 100

200. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 15.000.000 14.983.100 99,89

201. Operasional Kelurahan Percontohan Skpd Kelurahan

Gayamsari 95.200.000 90.921.466 95,51

202. Operasional Kelurahan Percontohan Skpd Kelurahan

Sambirejo 28.920.000 27.164.717 93,93

203. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Siwalan 27.260.000 26.174.804 96,02

JUMLAH SKPD 414.180.000 376.753.787 90,96

SKPD : Kecamatan Pedurungan

204. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 177.000.000 132.244.422 74,71

205. Penyediaan Alat Tulis Kantor 48.362.000 48.362.000 100

206. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 5.395.000 5.395.000 100

207. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 15.660.000 15.660.000 100

208. Penyediaan Makanan Dan Minuman 71.200.000 71.200.000 100

209. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 15.000.000 15.000.000 100

210. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd 64.240.000 54.352.957 84,61

211. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Pedurungan Kidul 40.140.000 33.969.761 84,63

212. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan Skpd

Kelurahan Gemah 41.640.000 34.355.874 82,51

213. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 16.944.000 16.944.000 100

JUMLAH SKPD 495.581.000 427.484.014 86,26

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

214. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik

22.000.000 18.990.954 86,32

215. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 7.900.000 7.900.000 100

216. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14.300.000 14.300.000 100

217. Penyediaan Alat Tulis Kantor 62.093.000 61.693.760 99,36

218. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 69.214.500 68.302.600 98,68

219. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 1.000.000 1.000.000 100

Page 80: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 9 8

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

( %

220. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 1.457.000 97,13

221. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000 5.000.000 100

222. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

undangan 500.000 468.000 93,60

223. Penyediaan Makanan Dan Minuman 23.000.000 23.000.000 100

224. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 188.500.000 181.956.295 96,53

225. Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 6.500.000 6.486.000 99,78

226. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 19.825.000 99,13

JUMLAH SKPD 421.507.500 410.379.609 97,36

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan

227. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik 427.920.000 356.725.746 83,36

228. Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.428.000 63.441.150 98,47

229. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 45.396.000 44.620.950 98,29

230. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 100

231. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 82.386.000 81.464.100 98,88

232. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

undangan 12.500.000 12.000.000 96,00

233. Penyediaan Makanan Dan Minuman 81.000.000 80.853.400 99,82

234. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 78.098.000 60.334.450 77,25

JUMLAH SKPD 796.728.000 704.439.796 88,42

JUMLAH PROGRAM 161.420.724.277 102.604.092.259 63,56

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 10.023.623.000 8.856.371.000 88,35

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4.069.588.000 3.421.292.000 84,07

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 256.090.000 187.025.000 73,03

4. Pengadaan Mebeluer 2.215.814.000 1.915.724.000 86,46

5. Pengadaan Komputer 1.955.162.000 1.669.489.340 85,39

6. Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 489.803.000 294.252.900 60,08

7. Pengadaan Alat Studio 983.779.000 756.928.125 76,94

8. Pengadaan Alat Komunikasi 291.610.000 235.717.000 80,83

JUMLAH SKPD 20.285.469.000 17.336.799.365 85,46

SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel)

9. Pembangunan Gedung Kantor 170.760.000 166.460.000 97,48

10. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 2.602.030.000 2.270.490.434 87,26

11. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 5.128.349.000 4.487.139.500 87,50

12. Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 217.865.000 196.815.269 90,34

13. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 3.358.584.000 2.381.851.300 70,92

14. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 2.501.551.000 2.319.624.500 92,73

15. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 1.768.977.000 1.732.213.557 97,92

16. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 30.000.000 25.061.000 83,54

JUMLAH SKPD 15.778.116.000 13.579.655.560 86,07

SKPD : Sekretariat DPRD

17. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1.351.000.000 1.194.838.000 88,44

18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 907.282.000 701.323.182 77,30

19. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 311.480.000 216.320.000 69,45

20. Pengadaan Mebeluer 100.770.000 95.560.000 94,83

21. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan 497.100.000 298.032.113 59,95

22. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.028.845.000 914.299.860 88,87

23. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 1.135.987.000 862.937.839 75,96

24. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 129.355.000 106.482.475 82,32

Page 81: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 2 9 9

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

25. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 171.987.000 132.407.001 76,99

26. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 15.750.000 10.000.000 63,49

JUMLAH SKPD 5.649.556.000 4.532.200.470 80,22

SKPD : DPKAD

27. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2.627.000.000 2.611.020.000 99,39

28. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 253.787.000 219.400.600 86,45

29. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 369.000.000 315.863.000 85,60

30. Pengadaan Mebeluer 100.000.000 91.000.000 91,00

31. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 1.334.123.000 825.446.813 61,87

32. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 700.000.000 574.632.950 82,09

33. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 200.000.000 142.115.400 71,06

34. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 50.000.000 37.346.200 74,69

JUMLAH SKPD 5.633.910.000 4.816.824.963 85,50

SKPD : Inspektorat

35. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 137.887.938 126.185.750 91,51

36. Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 16.548.500 16.548.500 100

37. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 60.000.000 60.000.000 100

38. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 40.000.000 40.000.000 100

39. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional ( Roda Dua ) 88.123.250 82.982.000 94,17

JUMLAH SKPD 342.559.688 325.716.250 95,08

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan

40. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 487.126.000 58.463.000 12,00

41. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 9.000.000 8.650.000 96,11

42. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 30.000.000 29.542.000 98,47

43. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 145.414.000 65.373.732 44,96

44. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 26.000.000 26.000.000 100

45. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 428.000.000 407.217.000 95,14

46. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional 6.800.000 3.926.325 57,74

JUMLAH SKPD 1.132.340.000 599.172.057 52,91

SKPD : Kecamatan Semarang Utara

47. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 782.802.000 513.782.000 65,63

48. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 5.734.000 5.734.000 100

49. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 23.580.000 23.580.000 100

50. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 49.069.000 33.959.885 69,21

51. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 10.600.000 10.220.000 96,42

52. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 537.665.000 502.721.000 93,50

53. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional 4.900.000 2.405.775 49,10

JUMLAH SKPD 1.414.350.000 1.092.402.660 77,24

SKPD : Kecamatan Semarang Barat

54. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 696.500.000 193.894.000 27,84

55. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 36.177.000 36.177.000 100

56. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 121.440.000 72.197.300 59,45

57. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 15.000.000 15.000.000 100

58. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 2.500.000 2.500.000 100

59. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 455.720.000 453.819.000 99,58

60. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional 8.005.000 7.355.000 91,88

61. Pengelolaan Web Site 11.400.000 11.400.000 100

JUMLAH SKPD 1.346.742.000 792.342.300 58,83

SKPD : Kecamatan Semarang Timur

62. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 270.000.000 235.230.000 87,12

63. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 52.079.900 52.070.275 99,98

64. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 491.494.000 130.196.000 26,49

65. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 4.300.000 4.300.000 100

66. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 23.200.000 23.200.000 100

Page 82: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 0 0

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

67. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 81.609.000 76.302.000 93,50

68. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 5.000.000 5.000.000 100

69. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 5.000.000

100

70. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 1.000.000 1.000.000 100

JUMLAH SKPD 1.380.442.900 368.256.000 39,44

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah

71. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 876.375.000 402.880.400 45,97

72. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 2.100.000 2.100.000 100

73. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 19.500.000 19.500.000 100

74. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 103.523.600 69.619.002 67,25

75. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 14.800.000 8.768.000 59,24

76. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 982.260.000 972.089.000 98,96

77. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional 5.500.000 4.794.075 87,17

JUMLAH SKPD 2.004.058.600 1.479.750.477 73,84

SKPD : Kecamatan Gunungpati

78. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 803.630.000 293.795.000 36,56

79. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 3.200.000 3.200.000 100

80. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 168.800.000 168.255.000 99,68

81. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 63.902.000 53.163.070 83,19

82. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 6.500.000 6.485.000 99,77

83. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 734.220.000 726.703.000 98,98

84. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional

4.600.000 3.779.350 82,16

JUMLAH SKPD 1.784.852.000 1.255.380.420 70,34

SKPD : Kecamatan Tugu

85. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 46.000.000 46.000.000 100

86. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 384.353.000 248.819.000 64,74

87. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 4.800.000 4.800.000 100

88. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 40.440.000 40.440.000 100

89. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 42.660.000 29.496.000 69,14

90. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 21.500.000 21.500.000 100

91. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 93.350.000 92.371.000 98,95

92. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Pertemuan 248.350.000 246.007.000 99,06

93. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional 5.865.000 3.365.000 57,37

94. Operasional Pengelolaan Konten Website Skpd 1.770.000 1.770.000 100

JUMLAH SKPD 889.088.000 734.568.000 82,62

SKPD : Kecamatan Mijen

95. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 665.610.000 218.505.000 32,83

96. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 0 0 0

97. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 150.365.000 148.619.000 98,84

98. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 63.540.000 50.368.849 79,27

99. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 17.435.000 17.435.000 100

100. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 576.300.000 565.597.000 98,14

101. Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) 3.350.000 2.960.100 88,36

JUMLAH SKPD 1.476.600.000 1.003.484.949 67,96

SKPD : Kecamatan Genuk

102. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 15.000.000 14.549.000 96,99

103. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 609.350.000 182.656.000 29,98

104. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 1.513.000 1.512.500 99,97

105. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 23.435.000 23.238.300 99,16

106. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 62.200.000 41.564.406 66,82

107. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 18.197.000 17.245.000 94,77

108. Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas 201.960.000 201.137.500 99,59

109. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 260.100.000 258.900.000 99,54

Page 83: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 0 1

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

110. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Pertemuan 479.400.000 478.191.500 99,75

111. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional 7.700.000 3.638.000 47,25

JUMLAH SKPD 1.678.855.000 1.222.632.206 72,83

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur

112. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 380.326.000 204.912.000 53,88

113. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 5.000.000 4.999.300 99,99

114. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 100.000.000 99.168.000 99,17

115. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 59.814.000 52.078.600 87,07

116. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 28.748.000 28.747.500 100

117. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 545.700.000 544.520.000 99,78

JUMLAH SKPD 1.119.588.000 934.425.400 83,46

SKPD : Kecamatan Tembalang

118. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 581.960.000 579.764.200 99,62

119. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 13.400.000 13.400.000 100

120. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 38.000.000 38.000.000 100

121. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 56.596.000 53.435.000 94,41

122. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 30.000.000 30.000.000 100

123. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 693.200.000 690.420.000 99,60

124. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional 5.000.000 3.216.500 64,33

JUMLAH SKPD 1.418.156.000 1.408.235.700 99,30

SKPD : Kecamatan Candisari

125. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 12.834.000 12.834.000 100

126. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 29.250.000 28.194.800 96,39

127. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 69.152.400 50.089.000 72,43

128. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 18.000.000 18.000.000 100

129. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 532.440.000 530.577.000 99,65

130. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional 5.900.000 1.207.050 20,46

JUMLAH SKPD 667.576.400 640.901.850 96,00

SKPD : Kecamatan Banyumanik

131. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 488.772.000 132.957.500 27,20

132. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 55.000.000 54.648.000 99,36

133. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 58.175.000 58.175.000 100

134. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 117.200.000 87.386.450 74,56

135. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 12.240.000 12.240.000 100

136. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 709.920.000 704.086.000 99,18

137. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional

5.000.000 3.241.250 64,83

JUMLAH SKPD 1.446.307.000 1.052.734.200 72,79

SKPD : Kecamatan Ngaliyan

138. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 488.200.000 153.000.000 31,34

139. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 18.741.000 18.741.000 100

140. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 1.800.000 1.800.000 100

141. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 32.710.800 32.710.800 100

142. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 56.564.000 52.376.100 92,60

143. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 8.000.000 8.000.000 100

144. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 1.000.000 1.000.000 100

145. Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas 100.000.000 99.776.000 99,78

146. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 591.820.000 585.857.000 98,99

147. Rehabilitasi Sedang/ Berat Instalasi 17.000.000 17.000.000 100

148. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional

4.000.000 4.000.000 100

149. Peningkatan Sarana Prasarana Kantor/gedung Kantor 40.000.000 40.000.000 100

JUMLAH SKPD 1.359.835.800 1.014.260.900 74,59

SKPD : Kecamatan Gayamsari

150. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 321.100.000 79.918.000 24,89

151. Pengadaan Mebeluer 5.000.000 5.000.000 100

Page 84: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 0 2

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

152. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 5.000.000 5.000.000 100

153. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 23.500.000 21.100.000 89,79

154. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 92.528.000 60.980.700 65,91

155. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 13.000.000 13.000.000 100

156. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 1.000.000 1.000.000 100

157. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 767.100.000 764.993.000 99,73

158. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional 3.000.000 1.809.325 60,31

JUMLAH SKPD 1.231.228.000 952.801.025 77,39

SKPD : Kecamatan Pedurungan

159. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 512.700.000 133.300.000 26,00

160. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 35.400.000 32.400.000 91,53

161. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 69.812.700 69.812.700 100

162. Pemeliharaan Rutin/berkala Mesin Dan Peralatan

Kantor 31.600.000 31.600.000 100

163. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 1.118.900.000 1.100.191.000 98,33

164. Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) 4.000.000 4.000.000 100

165. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional 1.000.000 301.700 30,17

JUMLAH SKPD 1.773.412.700 1.371.605.400 77,34

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

166. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 130.500.000 120.300.000 92,18

167. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4.100.000 4.100.000 100

168. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 57.500.000 55.334.618 96,23

169. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 228.329.000 211.230.694 92,51

170. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 6.000.000 6.000.000 100

JUMLAH SKPD 426.429.000 396.965.312 93,09

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan

171. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 23.000.000 17.279.000 75,13

172. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.376.985.000 1.338.722.540 97,22

173. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 438.541.000 376.904.350 85,95

174. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 143.617.000 122.936.891 85,60

175. Pemeliharaan Rutin/berkala Mesin Dan Peralatan

Kantor 123.711.000 123.356.500 99,71

176. Peningkatan Gedung Kantor 360.000.000 249.341.900 69,26

177. Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 153.500.000 149.135.000 97,16

JUMLAH SKPD 2.619.354.000 2.377.676.181 90,77

JUMLAH PROGRAM 72.412.066.088 58.797.685.236 81,20

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

( %

SKPD : Sekretariat DPRD

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 366.230.000 332.639.500 90,83

JUMLAH SKPD 366.230.000 332.639.500 90,83

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 246.264.000 242.583.000 98,51

3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 2.365.664.000 2.242.383.008 94,79

JUMLAH SKPD 2.611.928.000 2.484.966.008 95,14

JUMLAH PROGRAM 2.978.158.000 2.817.605.508 94,61

4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

Page 85: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 0 3

NO KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

( %

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 95.000.000 85.095.000 89,57

2 Penyelenggaraan Pemilihan Pegawai Teladan PNS

Pemerintah Kota Semarang 40.000.000 37.250.000 93,13

JUMLAH PROGRAM 135.000.000 122.345.000 90,63

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)

1 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah 175.000.000 131.672.000 75,24

JUMLAH SKPD 175.000.000 131.672.000 75,24

SKPD : Sekretariat DPRD

2 Bimbingan Teknis / Pembinaan Sumber Daya Manusia 334.612.000 319.879.900 95,6

JUMLAH SKPD 334.612.000 319.879.900 95,60

SKPD : DPKAD

3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 65.000.000 47.600.000 73,23

4 Peningkatan Sdm Bendahara & Bendahara Pembantu 90.000.000 86.241.250 95,82

5 Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak 90.000.000 53.944.000 59,94

JUMLAH SKPD 245.000.000 187.785.250 76,65

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

6 Peningkatan Kelembagaan Skpd 203.736.000 197.169.188 96,78

JUMLAH SKPD 203.736.000 197.169.188 96,78

JUMLAH PROGRAM 958.348.000 848.202.338 88,51

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol)

1. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 389.738.000 376.799.875 96,68

JUMLAH SKPD 389.738.000 376.799.875 96,68

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)

2. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Skpd 189.000.000 188.172.900 99,56

3. Penyusunan Renstra Skpd 20.000.000 18.800.000 94,00

4. Penyusunan Renja Skpd 15.000.000 14.890.000 99,27

5. Rumpun Skpd 200.000.000 197.070.000 98,54

6. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Di

Kecamatan 430.000.000 421.094.400 97,93

JUMLAH SKPD 854.000.000 840.027.300 98,36

SKPD : Sekretariat DPRD

7. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 442.500.000 278.419.749 62,92

8. Penyusunan Renstra Skpd 34.935.000 34.795.000 99,60

9. Penyusunan Renja Skpd 15.175.000 3.935.000 25,93

10. Penyusunan Lakip (laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 7.490.000 6.080.000 81,17

11. Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Serta Perubahan 30.351.000 2.535.000 8,35

JUMLAH SKPD 530.451.000 325.764.749 61,41

SKPD : DPKAD

12. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.660.000 10.310.000 88,42

13. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 11.660.000 10.427.000 89,43

14. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 23.320.000 16.900.000 72,47

15. Penyusunan Lakip 15.147.500 13.167.450 86,93

16. Penyusunan Renstra Skpd 27.000.000 19.136.000 70,87

Page 86: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 0 4

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

17. Penyusunan Lkpj Skpd 17.700.000 17.453.100 98,61

18. Penyusunan Renja Skpd 21.750.000 17.052.000 78,40

19. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 267.180.000 234.600.000 87,81

JUMLAH SKPD 418.737.500 23.031.000 98,76

SKPD : Inspektorat

20. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 20.000.000 18.742.000 93,71

21. Penyusunan Lakip 12.000.000 12.000.000 100,00

22. Penyusunan Renstra Skpd 24.810.000 - 0,00

23. Penyusunan Renja Skpd 12.000.000 12.000.000 100,00

24. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 64.380.000 64.380.000 100,00

JUMLAH SKPD 133.190.000 107.122.000 80,43

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan

25. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 3.000.000 3.000.000 100,00

26. Penyusunan Lakip 3.000.000 3.000.000 100,00

27. Penyusunan Renstra Skpd 9.300.000 9.300.000 100,00

28. Penyusunan Lkpj Skpd 3.000.000 3.000.000 100,00

29. Penyusunan Renja Skpd 3.000.000 3.000.000 100,00

30. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 62.820.000 52.788.000 84,03

JUMLAH SKPD 84.120.000 74.088.000 88,07

SKPD : Kecamatan Semarang Utara

31. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 16.200.000 15.000.000 92,59

32. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.900.000 4.900.000 100,00

33. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.900.000 4.900.000 100,00

34. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.650.000 9.650.000 100,00

35. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 2.175.000 2.175.000 100,00

36. Penyusunan Lakip 2.175.000 2.175.000 100,00

37. Penyusunan Lkpj Skpd 2.175.000 2.175.000 100,00

38. Penyusunan Renja Skpd 4.350.000 4.110.000 94,48

39. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 66.228.000 66.108.000 99,82

40. Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan 5.200.000 5.200.000 100,00

JUMLAH SKPD 117.953.000 116.393.000 98,68

SKPD : Kecamatan Semarang Barat

41. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 10.000.000 10.000.000 100,00

42. Penyusunan Lakip 7.500.000 7.500.000 100,00

43. Penyusunan Renstra Skpd 20.000.000 - 0,00

44. Penyusunan Lkpj Skpd 10.000.000 10.000.000 100,00

45. Penyusunan Renja Skpd 7.500.000 7.500.000 100,00

46. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 75.432.000 75.362.000 99,91

JUMLAH SKPD 130.432.000 110.362.000 84,61

SKPD : Kecamatan Semarang Timur

47. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 7.500.000 7.500.000 100,00

48. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.500.000 7.500.000 100,00

49. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.500.000 7.500.000 100,00

50. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 15.000.000 15.000.000 100,00

51. Penyusunan Renstra Skpd 18.680.000 16.999.200 91,00

52. Penyusunan Renja Skpd 7.500.000 7.500.000 100,00

53. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 104.160.000 67.125.000 64,44

54. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 7.500.000 7.500.000 100,00

55. JUMLAH SKPD 175.340.000 136.624.200 77,92

56. SKPD : Kecamatan Semarang Tengah

57. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 5.641.000 5.616.000 99,56

58. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.708.000 3.708.000 100,00

59. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 4.897.000 4.847.000 98,98

60. Penyusunan Lakip 2.818.000 2.818.000 100,00

61. Penyusunan Renstra Skpd 3.761.000 3.761.000 100,00

62. Penyusunan Lkpj Skpd 2.821.000 2.821.000 100,00

63. Penyusunan Renja Skpd 4.931.000 4.931.000 100,00

64. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 51.255.000 51.255.000 100,00

JUMLAH SKPD 79.832.000 79.757.000 99,91

SKPD : Kecamatan Gunungpati

Page 87: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 0 5

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

65. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 5.000.000 5.000.000 100,00

66. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.875.000 1.875.000 100,00

67. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.875.000 1.875.000 100,00

68. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.050.000 4.050.000 100,00

69. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 1.875.000 1.875.000 100,00

70. Penyusunan Lakip 4.050.000 4.050.000 100,00

71. Penyusunan Renstra Skpd 8.000.000 2.175.000 27,19

72. Penyusunan Lkpj Skpd 4.050.000 4.050.000 100,00

73. Penyusunan Renja Skpd 4.050.000 4.050.000 100,00

74. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 73.535.000 72.535.000 98,64

75. Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan 1.875.000 1.875.000 100,00

JUMLAH SKPD 110.235.000 103.410.000 93,81

SKPD : Kecamatan Tugu

76. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 0 0 0

77. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 2.400.000 2.400.000 100,00

78. Penyusunan Lakip 2.400.000 2.400.000 100,00

79. Penyusunan Renstra Skpd 2.800.000 2.800.000 100,00

80. Penyusunan Lkpj Skpd 2.400.000 2.400.000 100,00

81. Penyusunan Renja Skpd 2.400.000 2.400.000 100,00

82. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 45.820.000 45.820.000 100,00

JUMLAH SKPD 58.220.000 58.220.000 100

SKPD : Kecamatan Mijen

83. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 7.500.000 7.500.000 100,00

84. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3.400.000 3.400.000 100,00

85. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 4.680.000 4.680.000 100,00

86. Penyusunan Lakip 7.500.000 7.500.000 100,00

87. Penyusunan Renstra Skpd 20.000.000 4.351.000 21,76

88. Penyusunan Lkpj Skpd 10.917.000 10.917.000 100,00

89. Penyusunan Renja Skpd 7.500.000 7.500.000 100,00

90. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 69.684.000 69.684.000 100,00

91. Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan 4.680.000 4.680.000 100,00

92. Penyusunan Laporan C.a.l.k 3.400.000 3.400.000 100,00

JUMLAH SKPD 139.261.000 123.612.000 88,76

SKPD : Kecamatan Genuk

93. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 5.000.000 5.000.000 100,00

94. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.875.000 1.875.000 100,00

95. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.875.000 1.875.000 100,00

96. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.050.000 4.050.000 100,00

97. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 2.529.000 2.529.000 100,00

98. Penyusunan Lakip 4.050.000 4.050.000 100,00

99. Penyusunan Renstra Skpd 7.000.000 6.575.000 93,93

100. Penyusunan Lkpj Skpd 4.050.000 4.050.000 100,00

101. Penyusunan Renja Skpd 4.500.000 4.500.000 100,00

102. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 50.880.000 50.869.500 99,98

103. Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan 2.529.000 2.529.000 100,00

JUMLAH SKPD 88.338.000 87.902.500 99,51

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur

104. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 20.000.000 19.990.625 99,95

105. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 75.900.000 75.850.000 99,93

106. JUMLAH SKPD 95.900.000 95.840.625 99,94

107. SKPD : Kecamatan Tembalang

108. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd

7.500.000 7.500.000 100,00

109. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3.500.000 3.500.000 100,00

110. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 15.000.000 15.000.000 100,00

111. Penyusunan Lakip 7.500.000 7.500.000 100,00

112. Penyusunan Renstra Skpd 10.000.000 10.000.000 100,00

113. Penyusunan Lkpj Skpd 15.000.000 15.000.000 100,00

Page 88: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 0 6

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

114. Penyusunan Renja Skpd 7.500.000 7.500.000 100,00

115. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 77.724.000 77.724.000 100,00

116. Penyusunan Laporan C.a.l.k 7.500.000 7.500.000 100,00

JUMLAH SKPD 151.224.000 151.224.000 100

SKPD : Kecamatan Candisari

117. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 7.511.000 7.511.000 100

118. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.118.000 3.118.000 100

119. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 50.880.000 50.880.000 100

120. Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan 6.627.000 6.627.000 100

JUMLAH SKPD 68.136.000 68.136.000 100

SKPD : Kecamatan Banyumanik

121. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 7.500.000 7.500.000 100,00

122. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.000.000 6.000.000 100,00

123. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 5.600.000 5.600.000 100,00

124. Penyusunan Lakip 4.500.000 4.500.000 100,00

125. Penyusunan Renstra Skpd 10.206.000 7.806.000 76,48

126. Penyusunan Lkpj Skpd 4.400.000 4.400.000 100,00

127. Penyusunan Renja Skpd 4.000.000 4.000.000 100,00

128. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 39.960.000 39.960.000 100,00

129. Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan 5.500.000 5.500.000 100,00

JUMLAH SKPD 87.666.000 85.266.000 97,26

SKPD : Kecamatan Ngaliyan

130. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 2.050.000 2.050.000 100,00

131. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.125.000 2.125.000 100,00

132. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.250.000 1.250.000 100,00

133. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.300.000 2.300.000 100,00

134. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 2.350.000 2.350.000 100,00

135. Penyusunan Lakip 2.050.000 2.050.000 100,00

136. Penyusunan Renstra Skpd 7.500.000 7.500.000 100,00

137. Penyusunan Lkpj Skpd 2.050.000 2.050.000 100,00

138. Penyusunan Renja Skpd 4.050.000 4.050.000 100,00

139. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 82.608.000 82.608.000 100,00

140. Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan 2.350.000 2.350.000 100,00

JUMLAH SKPD 110.683.000 110.683.000 100

SKPD : Kecamatan Gayamsari

141. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 30.000.000 30.000.000 100,00

142. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 69.780.000 69.745.000 99,95

JUMLAH SKPD 99.780.000 99.745.000 99,96

SKPD : Kecamatan Pedurungan

143. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 7.500.000 7.500.000 100,00

144. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 5.000.000 5.000.000 100,00

145. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.500.000 5.500.000 100,00

146. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 15.000.000 15.000.000 100,00

147. Penyusunan Lakip 7.500.000 7.500.000 100,00

148. Penyusunan Renstra Skpd 20.000.000 6.350.000 31,75

149. Penyusunan Renja Skpd 7.500.000 7.500.000 100,00

150. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 64.860.000 64.860.000 100,00

JUMLAH SKPD 132.860.000 119.210.000 89,73

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

151. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 14.400.000 13.175.250 91,49

152. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.200.000 7.182.000 99,75

153. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.200.000 7.200.000 100,00

154. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 14.400.000 13.361.600 92,79

155. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 7.200.000 7.104.000 98,67

156. Penyusunan Lakip 14.400.000 14.400.000 100,00

157. Penyusunan Renstra Skpd 11.352.000 11.064.000 97,46

158. Penyusunan Lkpj Skpd 14.400.000 14.382.000 99,88

Page 89: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 0 7

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

159. Penyusunan Renja Skpd 15.300.000 15.240.000 99,61

160. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 68.100.000 68.076.800 99,97

161. Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan 7.200.000 7.135.500 99,10

JUMLAH SKPD 181.152.000 171.185.650 94,50

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan

162. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 12.040.000 11.942.000 99,19

163. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.145.000 6.083.000 98,99

164. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 6.145.000 6.083.000 98,99

165. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.040.000 11.942.000 99,19

166. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 12.040.000 11.745.000 97,55

167. Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 12.040.000 11.944.000 99,20

168. Pembuatan Sistem Informasi Kediklatan 100.368.000 97.115.400 96,76

169. Penyusunan Lakip 12.040.000 11.964.500 99,37

170. Penyusunan Renstra Skpd 12.040.000 11.497.000 95,49

171. Penyusunan Lkpj Skpd 12.040.000 11.942.000 99,19

172. Penyusunan Renja Skpd 12.040.000 11.962.000 99,35

173. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 75.740.000 75.565.000 99,77

JUMLAH SKPD 284.718.000 279.784.900 98,27

JUMLAH PROGRAM 4.521.966.500 4.075.734.349 90,13

ANGGARAN PROGRAM PELAKSANAAN URUSAN

1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 14.317.552.000 3.887.392.500 27,15

2 Hearing / Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah

Daerah Dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama 189.945.000 130.828.750 68,88

3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 6.137.884.000 2.111.714.736 34,4

4 Rapat-rapat Paripurna 294.150.000 149.065.000 50,68

5 Kegiatan Reses 3.779.025.000 3.652.052.294 96,64

6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dprd 10.017.508.000 5.438.413.129 54,29

7 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3.388.220.000 2.386.359.160 70,43

8 Pengembangan Forum Konsultasi Kelegislatifan Dengan Instansi

Pemerintah Pusat 1.447.120.000 920.888.600 63,64

9 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Luar Daerah 5.275.208.000 1.270.190.050 24,08

JUMLAH PROGRAM 44.846.612.000 19.946.904.219 44,48

2) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan)

1 Dialog / Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan /

Anggota Organisasi Sosial Dan Kemasyarakatan 963.230.000 515.774.900 53,55

2 Rakor Camat & Lurah Se Kota Semarang 100.000.000 86.089.300 86,09

3 Pengiriman Peserta Rakor Pemerintahan 71.562.000 25.405.500 35,50

JUMLAH SKPD 1.134.792.000 601.864.200 53,04

SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol)

5 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1.221.252.000 1.055.771.500 86,45

6 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 700.000.000 473.270.999 67,61

7 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

lainnya 2.337.936.000 2.100.709.636 89,85

Page 90: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 0 8

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

8 Peningkatan Stabilitas Wilayah 2.706.586.000 1.294.360.500 47,82

9 Kegiatan Keprotokolan 750.000.000 559.209.700 74,56

JUMLAH SKPD 7.715.774.000 5.483.322.335 71,07

JUMLAH PROGRAM 8.850.566.000 6.085.186.535 68,75

3) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)

1 Penyusunan Laporan Pengadaan Bmd Di Lingkungan Setda

Kota Semarang 102.390.000 87.967.500 85,91

2 Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Pengelolaan Bmd Di Lingk

Setda Dan Rumdin 131.940.000 108.622.000 82,33

3 Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di

Lingk Setda Dan Rumdin Pimpinan 105.685.000 84.188.000 79,66

4 Penyusunan Standar Satuan Harga 739.144.000 568.773.408 76,95

JUMLAH SKPD 1.079.159.000 849.550.908 78,72

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)

5 Penyusunan Analisa Harga Satuan, Bahan Dan Upah 180.000.000 172.022.000 95,57

6 Pedoman Pelaksanaan Apbd 145.000.000 130.326.500 89,88

7 Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa 50.000.000 48.481.300 96,96

8 Peningkatan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan 2.868.800.000 2.646.434.557 92,25

JUMLAH SKPD 3.243.800.000 2.997.264.357 92,40

SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian)

9 Peningkatan Kualitas Sdm Bumd 150.000.000 137.437.030 91,62

10 Penyusunan Raperda Penyertaan Modal 130.000.000 105.812.200 81,39

11 Sistim Perekonomian Daerah (simpeda) 50.000.000 28.342.000 56,68

12 Penyusunan Perda Perusda Aneka Usaha 420.000.000 184.610.100 43,95

JUMLAH SKPD 750.000.000 456.201.330 60,83

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan !

13 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan 75.100.000 57.100.000 76,03

SKPD : Kecamatan Semarang Utara

14 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan 176.878.650 176.878.650 100,00

SKPD : Kecamatan Semarang Barat

15 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan 140.000.000 139.999.500 100,00

SKPD : Kecamatan Semarang Timur

16 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan 80.000.000 70.824.000 88,53

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah

17 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan 75.000.000 60.585.000 80,78

SKPD : Kecamatan Gunungpati

18 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan 170.000.000 158.492.000 93,23

19 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 44.020.000 44.008.000 99,97

SKPD : Kecamatan Tugu

20 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan 37.000.000 36.992.250 99,98

21 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 49.699.000 46.999.000 94,57

SKPD : Kecamatan Mijen

22 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan 120.000.000 111.253.500 92,71

23 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 98.926.000 98.926.000 100,00

SKPD : Kecamatan Genuk

24 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan 133.000.000 125.185.000 94,12

25 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 9.959.000 9.959.000 100,00

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur

Page 91: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 0 9

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

26 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan 63.000.000 59.374.000 94,24

SKPD : Kecamatan Tembalang

27 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan 241.000.000 232.193.500 96,35

28 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 2.643.000 2.643.000 100,00

SKPD : Kecamatan Candisari

29 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan

65.000.000 54.767.500 84,26

SKPD : Kecamatan Banyumanik

30 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan 179.000.000 156.802.500 87,60

31 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 2.106.000 2.106.000 100,00

SKPD : Kecamatan Ngaliyan

32 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan 189.880.000 176.396.000 92,90

33 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 29.310.000 29.310.000 100,00

SKPD : Kecamatan Gayamsari

34 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan 61.000.000 60.265.500 98,80

SKPD : Kecamatan Pedurungan

35 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan

Dan Kelurahan 286.000.000 286.000.000 100,00

36 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 7.527.000 7.527.000 100,00

SKPD : DPKAD

37 Penyusunan Analisa Standar Belanja 60.000.000 56.975.000 94,96

38 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 495.000.000 313.979.000 63,43

39 Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 192.264.000 133.991.000 69,69

40 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd 1.571.486.000 1.412.845.300 89,91

41 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran

Apbd 350.000.000 272.336.290 77,81

42 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan

Apbd 297.014.000 227.824.500 76,70

43 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran

Perubahan Apbd 300.000.000 228.794.500 76,26

44 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd 291.718.000 268.184.288 91,93

45 Evaluasi Pendapatan Dan Penyerapan Anggaran 395.000.000 332.933.150 84,29

46 Pemeriksaan Pajak Daerah 715.500.000 682.185.000 95,34

47 Pemberian Hadiah Kepada Wp & Petugas Pbb Berprestasi 720.000.000 661.679.000 91,90

48 Pemberian Hadiah Kepada Wp Daerah Yang Berprestasi 180.000.000 174.760.000 97,09

49 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan &

Dekonsentrasi 40.000.000 30.801.000 77,00

50 Pendukung Yustisi Pajak Daerah 300.000.000 220.689.000 73,56

51 Pengelolaan & Pengembangan Simpad 110.000.000 106.999.500 97,27

52 Pendampingan Pelaksanaan Pemeriksaan Lkd 89.535.000 66.265.500 74,01

53 Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan 183.340.000 161.416.200 88,04

54 Publikasi Laporan Keuangan Daerah 207.020.000 168.399.000 81,34

55 Penyusunan Produk Hukum 772.420.000 700.717.665 90,72

56 Verifikasi Lapangan Perpanjangan Skpd Reklame 182.760.000 180.935.000 99,00

57 Sosialisasi Perencanaan & Penganggaran Apbd 150.000.000 138.810.500 92,54

58 Penatausahaan Pendapatan Dan Belanja (rekening Timbal Balik) 149.401.000 122.084.500 81,72

59 Pemantapan Lpj Apbd Kepada Bendahara

Penerima,pengeluaran,ppk,pembuku Dalam Rangka Penyusun 486.083.000 458.098.127 94,24

60 Penyusunan Himpunan Sk Tentang Pejabat Penatausahaan

Keuangan Skpd 121.000.000 114.137.500 94,33

61 Pengendalian Pelaksanaan Anggaran 400.000.000 341.727.440 85,43

62 Publikasi Perda Apbd Dan Perda Perubahan Apbd 665.300.000 335.585.500 50,44

63 Monitoring & Evaluasi Laporan Keuangan 265.000.000 212.276.900 80,10

64 Penyusunan Peraturan Kdh Tentang Pergeseran Anggaran 128.000.000 93.022.000 72,67

65 Penyusunan Calk 165.426.000 132.523.500 80,11

66 Penyusunan Neraca 132.000.000 102.788.250 77,87

67 Penyusunan Laporan Operasional 144.748.000 98.773.409 68,24

68 Penyusunan Lra Rincian 171.461.000 146.652.000 85,53

Page 92: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 1 0

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

69 Penyusunan Arus Kas 98.000.000 71.262.250 72,72

70 Pengisian Dan Validasi Data Obyek Pbb 300.000.000 291.642.450 97,21

71 Penyusunan Pengantar Lpjp Apbd 35.000.000 15.105.750 43,16

72 Operasi Sisir Pbb 200.000.000 82.735.000 41,37

73 Pekan Panutan Pbb 140.000.000 138.945.455 99,25

74 Opersi Bhakti Pbb 200.000.000 198.592.500 99,30

75 Updating Njop 710.000.000 703.459.944 99,08

76 Konfirmasi & Pencairan Tunggakan Pbb 408.115.000 376.581.800 92,27

77 Va;idasi Data Penerimaan Bphtb 296.830.000 263.200.500 88,67

78 Monitoring Dan Evaluasi Pembayaran Pbb 250.000.000 214.794.500 85,92

79 Penunjang Kegiatan Kas Daerah 200.000.000 183.608.000 91,80

80 Penyusunan Buku Selayang Pandang 126.680.000 80.025.000 63,17

81 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Skpd 113.340.000 74.960.500 66,14

82 Orientasi Dan Pengembangan Forum Tapd 350.000.000 299.802.900 85,66

83 Penilaian Ketetapan Pajak Daerah 214.306.000 213.000.475 99,39

84 Asistensi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Apbd 100.000.000 81.236.500 81,24

85 Penatausahaan Dan Optimalisasi Uang Kas Daerah 417.364.000 385.386.200 92,34

86 Monitoring Dan Evaluasi Pertanggungjawaban Laporan

Bendahara Skpd Dilingkungan Pemkot Semarang 272.000.000 218.703.350 80,41

87 Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Bantuan

Provinsi 150.000.000 113.543.000 75,70

88 Pengawas, Pemungutan Dan Penungguan Pajak Daerah 386.720.000 346.463.850 89,59

89 Monitoring & Koordinasi Dana Transfer Pusat 200.000.000 178.092.400 89,05

90 Konfirmasi Pencairan Tunggakan Pajak Reklame & Piutang

Pajak Daerah 150.000.000 128.993.800 86,00

91 Penatausahaan Pelaksanaan Pendaerahan Pbb Dan Bphtb 390.000.000 378.010.900 96,93

92 Optimalisasi Penerimaan Pph.21 250.000.000 164.827.650 65,93

93 Rapat Koordinasi & Rekonsiliasi Pinjaman Daerah 71.548.000 40.801.455 57,03

94 Asistensi Bantuan Keuangan Provinsi 81.275.000 29.829.000 36,70

95 Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Dari

Provinsi 100.000.000 89.110.750 89,11

96 Monitoring Dan Pengendalian Penyerapan Dbhcht 100.000.000 92.186.550 92,19

97 Monitoring Dan Koordinasi Pelaksanaan Dak, Dau Dan Dana

Transref 250.000.000 210.737.980 84,30

98 Asistensi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan

Skpd Penerima Dana Transfer 248.179.000 107.317.476 43,24

99 Updating Dan Validasi Data Pajak Daerah 192.000.000 174.649.950 90,96

100 Pengadministrasian, Penertiban Dan Penyampaian Sppt Pbb 1.607.125.000 1.515.034.000 94,27

101 Asistensi Dan Koordinasi Pengelolaan Sistem Penggajian Pns 250.000.000 182.637.426 73,05

102 Monitoring Dan Pemantauan Data Realisasi Gaji Pegawai 240.000.000 199.352.750 83,06

103 Penyelesaian Restitusi/ Kelebihan Dan Kompensasi Pbb Dan

Bphtb 100.000.000 82.400.000 82,40

JUMLAH SKPD 19.629.958.000 16.626.221.530 84,70

JUMLAH PROGRAM 27.038.965.650 23.278.928.025 86,09

4) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : DPKAD

1 Asistensi Laporan Keuangan Pada SKPD 287.068.000 231.994.200 80,82

JUMLAH PROGRAM 287.068.000 231.994.200 80,82

5) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

Page 93: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 1 1

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : Inspektorat

1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 1.370.558.000 1.341.863.000 97,91

2 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah

Daerah 227.104.000 203.733.925 89,71

%

3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh 213.695.000 208.057.000 97,36

4 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 1.267.567.500 991.362.500 78,21

5 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 584.638.000 415.807.660 71,12

6 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 162.975.000 157.055.720 96,37

7 Evaluasi Lakip Skpd 102.100.000 97.370.000 95,37

8 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 33.000.000 29.536.075 89,50

9 Sidak Penegakan Disiplin Aparatur 292.012.500 244.012.500 83,56

10 Fasilitasi Penyampaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (lp2p) 70.000.000 66.014.320 94,31

11 Pemeriksaan Khusus Pelayanan Publik 614.839.000 448.727.500 72,98

12 Evaluasi Spip 74.900.000 72.005.000 96,13

JUMLAH SKPD 5.013.389.000 4.275.545.200 85,28

SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan)

13 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh 984.990.500 746.313.700 75,77

14 Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya 50.000.000 27.972.000 55,94

15 Monitoring & Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan 250.000.000 207.695.400 83,08

16 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah

Administrasi Antar Kecamatan 157.600.000 131.076.850 83,17

17 Kerja Bhakti Massal Kota Semarang 378.505.000 207.619.250 54,85

18 Fasilitasi Penanganan Konflik-konflik Pertanahan 85.000.000 59.837.200 70,40

19 Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan 165.666.000 162.710.100 98,22

20 Pembinaan Dan Monitoring Aparatur Pemerintah Desa Dalam

Bidang Manajemen Pemerintahan Desa 144.971.000 138.253.900 95,37

21 Fasilitasi Pengumuman Relas 40.000.000 39.944.000 99,86

22 Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Antar Daerah 60.000.000 46.353.000 77,26

23 Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi 75.000.000 66.662.200 88,88

24 Monitoring Dan Evaluasi Implementasi Perwal Administrasi

Kecamatan 125.000.000 66.840.500 53,47

25 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (paten) 60.000.000 54.546.500 90,91

26 Fasilitasi Implementasi Kecamatan Unggulan 130.707.000 110.332.750 84,41

JUMLAH SKPD 2.707.439.500 2.066.157.350 76,31

SKPD : SETDA (Bag. Otonomi Daerah)

27 Penyusunan Dan Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (iku)

Kota Semarang Tahun 2011 83.500.000 73.598.000 88,14

28 Penyusunan Lkpj Walikota Akhir Masa Jabatan 311.739.000 290.769.288 93,27

29 Penyusunan Buku Memori Jabatan Walikota Semarang 175.625.000 136.774.500 77,88

30 Penyusunan Lppd Kota Semarang 425.500.000 404.961.025 95,17

31 Penyusunan Lkpj Walikota Akhir Tahun Anggaran 266.832.000 248.485.664 93,12

32 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Mengenai

Kewenangan Pemerintah Kota Semarang 273.000.000 26.028.052 9,53

33 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Fasilitasi Urusan

Pemerintahan 183.000.000 157.678.683 86,16

34 Fasilitasi Koordinasi Dan Monitoring Penyelenggaraan

Pilpres,pilgub,pilwalkot

900.000.000 444.663.825 49,41

JUMLAH SKPD 2.619.196.000 1.782.959.037 68,07

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan

35 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata

Pemerintahan Kecamatan 28.162.000 26.840.000 95,31

36 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( Paten ) 99.000.000 87.577.100 88,46

JUMLAH SKPD 127.162.000 114.417.100 89,98

SKPD : Kecamatan Semarang Utara

33 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata

Pemerintahan Kecamatan

131.425.000 131.425.000 100,00

34 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( Paten ) 41.466.350 41.466.350 100,00

JUMLAH SKPD 172.891.350 172.891.350 100,00

SKPD : Kecamatan Semarang Barat

35 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata

Pemerintahan Kecamatan 69.759.000 68.478.000 98,16

Page 94: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 1 2

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

36 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( Paten ) 41.300.000 41.300.000 100,00

JUMLAH SKPD 111.059.000 109.778.000 98,85

SKPD : Kecamatan Semarang Timur

37 Monitoring & Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan 77.510.600 74.110.600 95,61

JUMLAH SKPD 77.510.600 74.110.600 95,61

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah

38 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata

Pemerintahan Kecamatan 62.126.000 56.865.500 91,53

39 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( Paten ) 87.800.000 84.849.000 96,64

JUMLAH SKPD 149.926.000 141.714.500 94,52

SKPD : Kecamatan Gunungpati

40 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata

Pemerintahan Kecamatan 67.274.000 66.774.000 99,26

41 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( Paten ) 30.150.000 30.115.000 99,88

JUMLAH SKPD 97.424.000 96.889.000 99,45

SKPD : Kecamatan Tugu

42 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata

Pemerintahan Kecamatan 50.200.000 50.200.000 100,00

43 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( Paten ) 26.300.000 26.300.000 100,00

JUMLAH SKPD 76.500.000 76.500.000 100,00

SKPD : Kecamatan Mijen

44 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata

Pemerintahan Kecamatan 80.100.000 80.098.100 100,00

45 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( Paten ) 43.500.000 43.237.000 99,40

JUMLAH SKPD 123.600.000 123.335.100 99,79

SKPD : Kecamatan Genuk

46 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata

Pemerintahan Kecamatan 36.183.000 35.207.090 97,30

47 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( Paten ) 19.800.000 18.994.226 95,93

JUMLAH SKPD 55.983.000 54.201.316 96,82

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur

48 Monitoring & Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan 54.200.000 52.319.000 96,53

49 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( Paten ) 48.300.000 47.250.000 97,83

JUMLAH SKPD 102.500.000 99.569.000 97,14

SKPD : Kecamatan Tembalang

50 Monitoring & Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan 33.000.000 33.000.000 100,00

51 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata

Pemerintahan Kecamatan 45.000.000 43.929.100 97,62

52 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( Paten ) 45.000.000 45.000.000 100,00

JUMLAH SKPD 123.000.000 121.929.100 99,13

SKPD : Kecamatan Candisari

53 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata

Pemerintahan Kecamatan 28.000.000 27.449.392 98,03

54 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( Paten ) 74.600.000 71.829.100 96,29

JUMLAH SKPD 102.600.000 99.278.492 96,76

SKPD : Kecamatan Banyumanik

55 Monitoring & Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan 22.000.000 22.000.000 100,00

56 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata

Pemerintahan Kecamatan 81.200.000 74.169.000 91,34

57 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( Paten ) 86.500.000 86.291.000 99,76

JUMLAH SKPD 189.700.000 182.460.000 96,18

SKPD : Kecamatan Ngaliyan

Page 95: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 1 3

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

58 Monitoring Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan 8.500.000 8.500.000 100,00

59 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata

Pemerintahan Kecamatan 73.075.000 71.675.000 98,08

60 Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( Paten ) 36.850.000 36.850.000 100,00

JUMLAH SKPD 118.425.000 117.025.000 98,82

SKPD : Kecamatan Gayamsari

61 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata

Pemerintahan Kecamatan 28.500.000 27.169.000 95,33

62 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( Paten ) 191.500.000 191.400.000 99,95

JUMLAH SKPD 220.000.000 218.569.000 99,35

SKPD : Kecamatan Pedurungan

63 Monitoring & Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan 24.000.000 24.000.000 100,00

64 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata

Pemerintahan Kecamatan 58.900.000 57.700.000 97,96

65 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan ( Paten ) 83.070.000 63.590.000 76,55

JUMLAH SKPD 165.970.000 145.290.000 87,54

JUMLAH PROGRAM 12.354.275.450 10.072.619.145 81,53

6) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : Inspektorat

1 Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas

Kinerja 192.988.000 143.360.200 74,28

JUMLAH PROGRAM 192.988.000 143.360.200 74,28

7) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : DPKAD

1 Penyusunan Kode Program, Kegiatan Dan Belanja Apbd 40.000.000 28.750.000 71,88

2 Pemeliharaan Sistem Informasi Penyusunan Apbd 150.000.000 118.063.500 78,71

3 Updating Data Pegawai Untuk Gaji Dan Tunjangan 200.000.000 177.625.400 88,81

JUMLAH SKPD 390.000.000 324.438.900 83,19

SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan)

4 Pengelolaan Data Perangkat Kelurahan 60.800.000 60.515.900 99,53

JUMLAH SKPD 60.800.000 60.515.900 99,53

JUMLAH PROGRAM 450.800.000 384.954.800 85,39

8) Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Organisasi)

1 Pengembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat 310.400.000 200.917.350 64,73

JUMLAH PROGRAM 310.400.000 200.917.350 64,73

Page 96: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 1 4

9) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian)

1 Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (dbhct) Penguatan

Kerjasama/kemitraan Usaha Industri Tembakau 150.000.000 104871400 69,91

2 Koordinasi , Monitoring Dan Evaluasi Program Percepatan Dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 50.000.000 47945000 95,89

JUMLAH SKPD 200.000.000 152.816.400 76,41

SKPD : SETDA (Bag. Kerjasama)

2 Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam

Penyediaan Pelayanan Publik 850.000.000 652293600 76,74

JUMLAH SKPD 850.000.000 652.293.600 76,74

JUMLAH PROGRAM 1.050.000.000 805.110.000 76,68

10) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Hukum)

1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-

undangan

1.869.559.000 1.203.917.900 64,40

2 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-

undangan 80.000.000 75.400.800 94,25

3 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan 285.000.000 283.312.500 99,41

4 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perudang-undangan 515.000.000 401.503.550 77,96

5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 497.000.000 453.083.500 91,16

6 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap

Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah

751.767.000 699.990.350 93,11

7 Penanganan Permasalahan Hukum 550.000.000 195.620.950 35,57

8 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum 210.000.000 175.436.000 83,54

9 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum 275.150.000 225.207.600 81,85

10 Sosialisasi Pajak Rokok 500.000.000 273.120.000 54,62

JUMLAH PROGRAM 5.533.476.000 3.986.593.150 72,05

11) Program Pembinaan & Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Organisasi)

1 Penanganan Administrasi Ketatalaksanaan 160.000.000 88.309.600 55,19

2 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 100.000.000 85.060.000 85,06

3 Analisis Jabatan Skpd 600.168.000 386.540.000 64,41

4 Pengelolaan Dan Peningkatan Tertib Administrasi Kepegawaian

Setda Dan Set Dprd 75.000.000 73.200.500 97,60

5 Penyusunan Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 407.000.000 236.536.600 58,12

6 Fasilitasi Kegiatan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia

(forsedasi) 50.000.000 13.925.500 27,85

7 Penyusunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 220.075.000 81.823.330 37,18

8 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 150.000.000 104.306.000 69,54

JUMLAH SKPD 1.762.243.000 1.069.701.530 60,70

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)

9 Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Bmd Di

Lingkungan Setda Dan Rumdin Pimpinan 99.500.000 77.382.500 77,77

10 Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Kantor Di Kota

Semarang 117.600.000 92.262.000 78,45

Page 97: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 1 5

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

JUMLAH SKPD 217.100.000 169.644.500 78,14

SKPD : SETDA (Bag. Otonomi Daerah)

11 Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Semarang 127.700.000 120.437.500 94,31

12 Penyusunan Lakip Setda Dan Kota Semarang 161.155.000 148.156.250 91,93

13 Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dan Lingkungan Pemerintah Kota Semarang 184.381.000 156.666.041 84,97

JUMLAH SKPD 473.236.000 425.259.791 89,86

JUMLAH PROGRAM 2.452.579.000 1.664.605.821 67,87

12) Program Pengelolaan Aset Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : DPKAD

1 Penelusuran Aset Daerah 600.000.000 482.760.300 80,46

2 Persertifikatan Aset Daerah 400.000.000 99.208.100 24,80

3 Pengadministrasian Aset Daerah 401.000.000 393.157.050 98,04

4 Pengamanan Aset Daerah 700.000.000 657.688.000 93,96

5 Penghapusan Aset Daerah 200.000.000 184.775.450 92,39

6 Ravaluasi/apraisal Aset Daerah 900.000.000 711.162.700 79,02

7 Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 5.050.000.000 2.803.539.296 55,52

8 Penyusunan RKBMD/RKPBMD Dan DKBMD/DKPBMD 100.000.000 87.692.450 87,69

9 Pengendalian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah 401.000.000 395.059.800 98,52

10 Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah 154.000.000 143.267.050 93,03

11 Pengendalian Monitoring Pemanfaatan Tanah Ex-bengkok 147.403.000 82.880.350 56,23

12 Pengelolaan Administrasi Pemanfaatan Barng Milik Daerah 125.000.000 110.005.600 88,00

13 Pengembangan Simbada Dan Gis 150.000.000 71.258.500 47,51

14 Penyediaan Lahan Untuk West Semarang Water Supply 37.700.000.000 4.655.000 0,01

15 Pembayaran Tanah Untuk Sd Beringin 01, Sd Pakintelan Dan

Pembebasan Tanah Untuk Jembatan Krt.wongsonegoro 5.329.100.000 5.296.645.000 99,39

JUMLAH PROGRAM 52.357.503.000 11.523.754.646 22,01

13) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan

1 Mengirimkan Peserta Diklat Pim. Tk Ii 208.000.000 187.044.000 89,93

2 Mengirim Peserta Diklat Teknis Dan Fungsional 559.605.000 557.294.720 99,59

3 Penyelenggaraan Diklat Pim. Tk Iii 1.171.606.000 951.262.000 81,19

4 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol Iii K2 1.004.389.000 889.388.500 88,55

5 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol Ii K2 782.812.000 720.029.000 91,98

6 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol I K2 173.721.000 156.247.000 89,94

7 Penyelenggaraan Diklat Manajemen Kepala Kelurahan 571.820.500 508.219.000 88,88

8 Penyelenggaraan Diklat Pra Jabatan Bagi Cpns Golongan Iii

Dari Tenaga Umum 313.743.500 293.867.400 93,66

9 Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. Iv 1.539.803.000 1.179.209.400 76,58

JUMLAH PROGRAM 6.325.500.000 5.442.561.020 86,04

14) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

Page 98: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 1 6

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

1 Seleksi Penerimaan CPNS 90.000.000 89.485.200 99,43

2 Penyusu8nan Tertib Administrasi Tphl Daerah Kota Semarang 5.000.000 5.000.000 100,00

3 Pembekalan Cpns Pemerintah Kota Semarang 71.700.000 57.030.000 79,54

4 Pengangkatan Cpnsd Menjadi Pnsd 50.000.000 49.800.000 99,60

5 Penyelenggaraan Ujian Keniakan Pangkat Penyesuaian Ijasah

Bagi Pns 45.000.000 43.050.000 95,67

6 Pengembangan Jabatan Fungsional Pns 241.000.000 237.652.900 98,61

7 Penyelesaian Administrasi Kesejahteraan Pegawai Daerah 39.000.000 33.940.000 87,03

8 Penyelenggaraan Bintal Aparatur 142.280.000 127.405.000 89,55

9 Penyelenggaraan Senam Jantung Sehat, Senam Tera, Skj,

Aerobik, Lomba Olahraga Antar Pegawai 112.180.000 105.547.596 94,09

10 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disipln Pns 148.700.000 143.932.730 96,79

11 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Pns 187.475.000 132.490.500 70,67

12 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis Pns

Dan Penyesuaian Gaji 386.560.000 374.364.000 96,84

13 Pengusulan Berkas Penerimaan S/d Penyerahan Penghargaan

Satya Lencana Karya Satya 45.000.000 42.124.000 93,61

14 Penyusunan Formasi Pnsd Dan Peta Jabatan 40.000.000 38.677.750 96,69

15 Pengembangan Jabatan Struktural Pns 543.300.000 512.471.200 94,33

16 Pembekalan Bagi Pns Pemkot Seamarang Yang Akan Purna

Tugas 203.400.000 196.650.000 96,68

17 Pembekalan Peningkatan Disiplin Pns 95.100.000 91.224.000 95,92

18 Peningkatan Manajemen Kepegawaian 214.200.000 88.572.100 41,35

19 Pengembangan Disiplin Pns 103.000.000 101.760.000 98,80

20 Sosialisai Teknis Penyusunan Formasi Dan Kebijakan

Pemerintah Di Bidang Kepegawaian 80.000.000 72.985.000 91,23

21 Penyusunan Lhkpn (laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

57.500.000 52.841.400 91,90

22 Pengembangan, Pemeliharaan Dan Penatan File Pns Dan Cpns 35.000.000 35.000.000 100,00

23 Penyusunan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah 207.440.000 196.667.200 94,81

24 Penyelesaian Administrasi Pns Yang Akan Purna Tugas 88.200.000 85.771.779 97,25

25 Penyelenggaraan Pemilihan Pegawai Teladan Pns Pemkot

Semarang 48.000.000 48.000.000 100,00

26 Pengelolaan Dan Pengembangan Database Pns 594.100.000 582.443.361 98,04

27 Pengurusan Kpe, Biometrik (foto) & Pengurusan Konversi Nip 339.420.000 339.288.952 99,96

28 Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(lhkasn) 165.000.000 93.251.600 56,52

JUMLAH SKPD 4.377.555.000 3.977.426.268 90,86

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan

29 Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat 178.650.000 169.878.500 95,09

30 Penyelenggaraan Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah 154.980.000 146.103.400 94,27

31 Analisis Kebutuhan Diklat 242.995.000 187.509.400 77,17

32 Sinkronisasi Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 109.120.000 102.422.550 93,86

33 Penyelenggaraan Diklat Teknis Mitigasi Bencana 256.695.000 225.282.460 87,76

34 Penyelenggaraan Diklat Teknis Amdal Lalin 256.695.000 236.329.650 92,07

35 Penyelenggaraan Diklat Teknis Penyuluh Kesehatan 224.670.000 177.777.500 79,13

36 Penyelenggaraan Diklat Teknis Perencanaan Dan Penganggaran

Daerah 154.980.000 139.176.900 89,80

37 Penyelenggaraan Diklat Teknis Peningkatan Pendapatan Daerah 154.980.000 139.423.430 89,96

38 Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Persampahan 256.695.000 231.898.480 90,34

39 Penyelenggaraan Diklat Teknis Penyusunan Laporan Keuangan

Daerah Dan Penatausahaan Keuangan Daerah 154.995.000 140.381.150 90,57

40 Penyelenggaraan Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan 154.980.000 131.819.610 85,06

41 Monitoring Peningkatan Kapasitas Sdm Pada Skpd 92.400.000 88.141.900 95,39

42 Lokakarya Juknis Monev Diklat, Bintek, Workshop Dan

Lokakarya 100.700.000 97.725.900 97,05

43 Kajian Dan Pengembangan Diklat 94.530.000 85.983.900 90,96

44 Diklat Teknis Pengelolaan Kegiatan 348.900.000 325.440.050 93,28

JUMLAH SKPD 2.936.965.000 2.625.294.780 89,39

SKPD : ( Setda ) Bagian Tata Pemerintahan

45 Pemberian Penghargaan Bagi Lurah Yang Berprestasi 98.750.000 90.175.850 91,32

JUMLAH SKPD 98.750.000 90.175.850 91,32

JUMLAH PROGRAM 7.413.270.000 6.692.896.898 90,28

Page 99: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 1 7

20.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti

dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen

perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

20.7 SARANA DAN PRASARANA

Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan

tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana

pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

20.8 PERMASALAHAN

1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam

Undang – undang tersebut adanya kewenangan yang semula dimiliki oleh Pemerintah

Kota Semarang ditarik ke Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagai contoh

pengelolaan pendidikan Tingkat SLTA sehingga ada beberapa program legislasi daerah

yang tidak bisa dibahas.

2) Program legislasi Daerah yang materi Raperda dari Pemerintah Kota Semarang perlu

dikaji kembali oleh Pemerintah Kota sehingga Raperda ini harus dikembalikan lagi ke

Pemerintah Kota.

3) Tahun 2015 adalah Tahun Politik, Pesta Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Semarang. Peristiwa/momen ini banyak mempengaruhi kinerja DPRD dalam

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

4) Sering terjadinya perubahan perundang-undangan pusat yang menjadi acuan

penyusunan Produk Hukum Daerah;

5) Adanya tumpang tindih/tidak konsisten antara Peraturan Perundang-undangan pusat

yang satu dengan yang lain sehingga menghambat dalam implementasi Produk Hukum

Daerah;

Page 100: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 1 8

6) Kurangnya Pemahaman SKPD dalam mempersiapkan rancangan Produk Hukum

Daerah;

7) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di SKPD (Kecamatan/Kelurahan);

8) Banyaknya permasalah hukum yang ada di Pemerintah Kota Semarang dan perlu untuk

segera ditangani;

9) Belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengakibatkan belum

optimalnya pelaksanaan pembangunan;

10) Belum berkembangnya budaya kerja produktif secara maksimal di lingkungan

birokrasi sehingga belum mampu menciptakan adanya wilayah birokrasi bersih

melayani;

11) Kegiatan penyusunan analisis jabatan masih dalam proses penumpulan data dan

verifikasi data di SKPD

12) Belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah yang

mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tugas pokok dan

fungsi sehingga menghambat koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan

kebijakan

13) Meskipun telah melakukan peningkatan pelayanan publik secara terus menerus namun

Pemerintah Kota Semarang belum sepenuhnya dapat menyediakan kualitas pelayanan

publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan

masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat;

14) Belum semua unit pelayanan publik menerapkan standar pelayanan secara jelas dan

transparan, memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima

pelayanan publik, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan dan

akuntabel

15) Belum terintegrasinya Program Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah secara on line

baik dari Perencanaan, Pengendalian, Monitoring sampai ke Pelaporan yang ada di

Pemerintah Kota Semarang

16) Alur SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang Belum Sinkron

mulai dari Perencanaan sampai Pelaporan

17) Kurangnya tempat parkir kendaraan roda 2(dua) dan kendaraan roda 4(empat) untuk

karyawan maupun tamu di lingkungan Balaikota, Gedung Pandanaran dan Gedung

Juang 45.

18) Kurangnya tempat penampungan/gudang untuk barang-barang yang sudah tidak dapat

dipergunakan/rusak termasuk kendaraan operasional yang sudah tak layak jalan

Page 101: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 1 9

19) Adanya perbedaan 2 (dua) regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kerjasama dengan

pihak ketiga khususnya terkait dengan kerjasama pemanfaatan asset yaitu antara

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah menjadikan kendala pada proses kerjasama.

20) Ketentuan penyetoran uang sewa secara tunai sekaligus paling lambat 2 (dua) hari

sebelum penandatanganan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (9)

Peraturan Pemerinah Nomor 27 tahun 2014 menjadi salah satu kendala dalam proses

kerjasama dengan Pihak Ketiga

21) Banyaknya aparat pengawas lain seperti Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Irjen

Kementerian, BPKP dan BPK, yang waktu pemeriksaannya masih bersamaan dengan

pemeriksaan Inspektorat Kota Semarang.

22) Perubahan struktur organisasi, yaitu Pejabat Eselon IV dibawah Inspektur Pembantu

Wilayah menjadi Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah

(P2UPD)

23) e-Kinerja belum digunakan oleh seluruh pegawai dan masih dalam tahap ujicoba;

24) Bahwa terintegrasinya e-TPP dengan database e-SISDM, e-Kinerja, dan e-Presensi;

25) Masih terdapat PNS dari rekuitmen CPNS formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

yang belum diangkat dalam jabatan sesuai dengan formasinya, karena PNS yang

bersangkutan belum mengikuti diklat teknis sesuai formasi jabatan;

26) Pada tahun 2015 belum semua SKPD menggunakan alat presensi elektronik. Sehingga

salah satu upaya peningkatan disiplin melalui penggunaan alat presensi elektronik

belum bisa terlaksana untuk seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

27) Dari hasil monitoring dan Evaluasi SKP, Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011

masih belum optimal walaupun sudah dilakukan asistensi, bintek, dan sosialisasi tetapi

masih banyak PNS yang belum memahami teknik penyusunan SKP, ada yang belum

membuat SKP dan realisasinya. Hal ini salah satunya disebabkan kurangnya

kepedulian PNS terhadap pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tersebut dan kurang

tegasnya sanksi terhadap pelanggaran PP nomor 46 Tahun 2011 tersebut.

28) Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga belum semua pegawai mendapatkan hak

untuk mengikuti diklat sesuai dengan kompetensinya

29) Kantor Diklat Kota Semarang belum memiliki sertifikasi/akreditasi, sehingga tidak

dapat menyelenggarakan diklat secara mandiri.

30) Belum adanya pasal didalam PP Nomor 100 tahun 2001 tentang Pendidikan dan

Pelatihan PNS yang menyebutkan sanksi bagi Pejabat struktural yang tidak mengikuti

Diklatpim sesuai dengan jenjangnya sehingga tersirat bahwa Diklat Pim bukan

merupakan diklat wajib bagi pejabat struktural.

Page 102: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 2 0

31) Tagihan pembayaran listrik dari PLN sangat fluktuatif dan sulit di prediksi, sehingga

anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran listrik pada APBD murni Tahun 2015

hanya cukupuntuk membayar tagihan s/d bulan Juni.

20.9 TINDAK LANJUT

1) Konsultasi dengan Pemerintah Pusat apabila terjadi revisi peratuan perundangan

sehingga panitia khusus lebih cepat untuk mensikapi.

2) Jadwal pembahasan dan materi raperda yang dibahas akan lebih disinkronisasikan

dengan SKPD sehingga dalam pembahasan raperda akan lebih optimal.

3) Penyusunan Program Legislasi Daerah Kota Semarang ke depan lebih proporsional

berdasarkan skala prioritas sehingga Prolegda yang direncanakan dapat diselesaikan

dalam tahun berjalan

4) Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum dilaksanakan secara terus menerus dan

berkesinambungan serta perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi dan

publikasi Produk Hukum agar dapat menjangkau seluruh Aparat Pemerintah dan

lapisan masyarakat;

5) Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama ke berbagai pihak baik ke

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pakar hukum dalam rangka

penyusunan Produk Hukum Daerah dan penanganan permasalahan hukum;

6) Mengadakan Bintek/Pelatihan mempersiapkan Rancangan Produk Hukum Daerah;

7) Perlu diberikan bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di SKPD (Kecamatan/Kelurahan);

8) Perlu perhatian terhadap penanganan permasalahan hukum di Pemerintah Kota

Semarang untuk segera disediakan anggaran

9) Akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan SKPD dalam rangka melaksanakan

Reformasi Birokrasi;

10) Menyiapkan tahapan-tahapan dalam rangka peningkatan budaya kerja di lingkungan

Pemerintah Kota Semarang agar tercipta budaya birokrasi yang sehat.

11) Lebih mengintensifkan koordinasi dengan SKPD-SKPD dalam rangka pengumpulan

dan verifikasi data serta membuat inovasi-inovasi untuk mempersingkat proses

penyusunan analisa jabatan

12) Melakukan kajian lebih mendalam serta melakukan koordinasi secara vertikal perihal

tugas dan fungsi masing-masing lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih

kewenangan dan terwujud sinergitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan

13) Akan melakukan inovasi-inovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan

peningkatan pelayanan publik sesuai dengan perkembangan jaman;

Page 103: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 2 1

14) Akan memacu unit-unit pelayanan publik untuk menerapkan pelayanan sesuai dengan

standar operasional yang telah ditetapkan serta memanfaatkan teknologi informasi

sebagai salah satu standar pelayanan

15) Mulai dirintis dan dibangunnya satu sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai

upaya dapat memberikan keuntungan antara lain efisiensi, efektifitas, tansparansi serta

akuntabel dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan menggunakan

sistem dimaksud maka kegiatan sistem pengelolaan sumber daya Pemerintahan

terintegrasi

16) Pelaksanaan koordinasi dengan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan),

Bagian PDE (Pusat Data Elektronik) dan Bagian Pembangunan serta Bagian Otonomi

Daerah untuk menyamakan persepsi dengan membuat suatu sistem yang terpadu.

17) Mengusulkan untuk dapat di bangun tempat parkir bertingkat di lingkungan Balaikota

maupun di Gedung Pandanaran.

18) Mengusulkan untuk di bangun tempat penampungan/gudang untuk menyimpan barang-

barang dan kendaraan yang sudah tidak terpakai sebelum di lelang

19) Meningkatkan pemahaman kepada Pihak Ketiga atas ketentuan penyetoran uang sewa

yang harus dipatuhi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014.

20) Menunjuk SKPD teknis sebagai penanggungjawab operasional pelaksanaan kerjasama

dengan Pihak Ketiga sesuai tugas dan fungsinya

21) Meningkatkan berkoordinasi dengan Aparat Pengawas lain melalui forum Rakorwas.

22) Meningkatkan kualitas para Pejabat Fungsional P2UPD dengan melakukan pendidikan

dan pelatihan

23) Mendorong Satuan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi penyusunan ABK agar

segera menyelesaikan ABK di masing-masing Satuan Unit Kerja, disamping

mengoptimalkan kinerja para PNS yang ada dengan menerapkan kebijakan e-kinerja

(harian) secara integrasi.

24) Perbaikan/pemeliharaan e-Kinerja agar dapat mendukung penyusunan SKP secara

elektronik;

25) Perbaikan/pemeliharaan struktur database menuju single database yang juga mampu

mengakomodasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di kemudian hari, di

antaranya: struktur organisasi, nama jabatan, grading jabatan, dan lain sebagainya;

26) Pada anggaran perubahan tahun 2016 diharapkan semua SKPD yang belum

menggunakan alat presensi elektronik untuk menganggarkan alat tersebut supaya pada

tahun 2017 semua SKPD di Pemkot Semarang telah menggunakan alat presensi

elektronik.

Page 104: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 2 2

27) Pada saat monev SKP, Tim monev sekalian melakukan asistensi di SKPD berkaitan

dengan teknik penyusunan SKP dan pemberian sanksi yang tegas terhadap PNS yang

melanggar pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011

28) Menetapkan prioritas penyelenggaraan dan pengiriman diklat melalui Evaluasi Pasca

Diklat dan Analisis Kebutuhan Diklat untuk mengetahui jenis Diklat yang benar –

benar dibutuhkan oleh Pegawai Negeri Sipil atau masing–masing SKPD

29) Kantor Diklat bekerjasama dengan lembaga yang telah memiliki sertifikasi/akreditasi

untuk menyelenggarakan diklat serta secara bertahap memenuhi persyaratan yang di

perlukan untuk memperoleh sertifikasi/akreditasi sebagai penyelenggaraan diklat.

30) Memberikan input secara berjenjang kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

untuk penguatan aturan formal kediklatan.

31) Mengalokasikan tambahan anggaran untuk pembayaran listrik padaAPBD perubahan

Tahun 2015 dan mengajukan mendahului anggaran untuk pembayaran listrik.

20.10 PRESTASI / PENGHARGAAN

1) Kabupaten/Kota Peduli HAK ASASI MANUSIA Tingkat Nasional

2) Penghargaan Pemerintah Daerah Kota Terbaik dari Kementerian Dalam Negeri dalam

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang diberikan dalam

rangkaHUT Otonomi Daerah tanggal 25 April 2015

3) Juara II Komisi Informasi Award 2015 Tingkat Propinsi Jawa Tengah

4) Penghargaan Indonesia’s Attractiveness Index Award 2015

5) Penghargaan Index Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015

6) Penghargaan PPID Award 2015 (juara ke II) tentang Keterbukaan Informasi Publik

7) Juara I Tingkat Nasional Lomba Posyandu Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan

8) Juara III Lomba Ramah Lingkungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kelurahan

Krapyak Kecamatan Semarang Barat.

9) Juara I Lomba Desa Tingkat Nasional Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan

Gayamsari

21. URUSAN PILIHAN KETAHANAN PANGAN

21.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target/ sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2015 di

Kota Semarang, telah disusun Pelaksanaan Program-Program berdasarkan Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

Program-program Penunjang Urusan yang meliputi :

Page 105: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 2 3

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk menyediakan kinerja dan pelayanan administrasi

perkantoran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan

publik.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &

Keuangan.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan

laporan capaian kinerja yang akuntabel

Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi :

a. Program Ketahanan Pangan

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Kota

Semarang.

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui

kemandirian pangan masyarakat

21.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan dibidang ketahanan pangan yaitu meningkatkan persentase

ketersediaan pangan, pengembangan kelurahan mandiri pangan dan meningkatkan kualitas

bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan.

Konsumsi energi Kota Semarang Tahun 2015 sebesar : 1979,3 Kkal/kapita/hari (

AKE : 2000). Kinerja bidang ketahanan pangan yang telah di capai sampai tahun 2015

sesuai dengan target dapat dilihat dari capaian masing – masing indikator sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET

TAHUN

2015

REALISASI

TAHUN 2014

REALISASI S/D

TAHUN 2015

CAPAIAN

KINERJA

S/D 2015

1 Ketahanan pangan dan

kelancaran distribusi

bahan pangan pokok

(RPJMD)

Kg /1000/

penduduk 122.576 227.075 191.760 156,44%

2 Jumlah warung

desa/lumbung pangan masyarakat (RPJMD)

Warung

Kelurahan 22 46 52 236,36%

3 Produk pangan/olahan

pangan yang memenuhi standar mutu (RPJMD)

PIRT 187 191 191 102,14%

4 Penanganan daerah

rawan pangan

Daerah 78 74 80 102,56%

5 Fasilitasi warung desa KK 623 598 623 100,00%

6 Kegiatan untuk

peningkatan kualitas

pangan lokal

Kegiatan

orang 9 9 9 100,00%

Page 106: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 2 4

1. Program Ketahanan Pangan :

a). Pada indikator Ketahanan pangan dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok

pada capaian tidak bisa meningkat karena adanya pengalihan kepemilikan gudang

bulog di randu garut yang tadinya ikut ikut wilayah kota semarang menjadi wilayah

kendal ( sebagai pengelolaan ) ;

b). Kegiatan penumbuhan warung desa dapat meningkatkan akses pangan,yang saat

ini jumlah warung desa/lumbung pangan pada tahun 2015 menjadi 52 buah dari tahun

2014 berjumlah 46 .

c). Pada produk pangan/olahan pangan yang memenuhi standar mutu masih tetap stabil

sejumlah 191 Produk Industri Rumah Tangga.

INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET

TAHUN

2015

REALISASI

TAHUN 2014

REALISASI S/D

TAHUN 2015

CAPAIAN

KINERJA

S/D 2015

1 Kelurahan mandiri pangan

(RPJMD) Kelurahan 14 16 17 121,43%

2 Kelancaran akses pangan

masyarakat miskin (RPJMD)

KK 2100 2090 2195 104,52%

3 Skor Pola Pangan

Harapan (PPH) (RPJMD) angka 95 90,6 90,9 95,68%

4 Penguatan Cadangan

Pangan % 30 40 30 100,00%

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

a). Kelurahan mandiri pangan sampai dengan tahun 2015 sudah berjumlah 17 kelurahan

bertambah 1 kelurahan

b). Skor pola pangan harapan tahun 2015 adalah 90,9 lebih tinggi dibanding tahun 2014

yang mencapai 90,6 atau naik 0,44%.

c). Pada penguatan cadangan pangan kantor ketahanan pangan akan merencanakan

membuat gedung cadangan (gudang bulog) pangan di karenakan gudang bulog yang

berada di randu garut yang tadinya termasuk wilayah kota semarang menjadi wilayah

kabupaten kendal (sebagai pengelola).

21.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan wajib ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan.

21.4. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai yang menangani Urusan wajib ketahanan pangan sebanyak 19

orang

21.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan

Ketahanan Pangan pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.288.745.000,- dengan rincian Rp.

636.151.000,- untuk program penunjang dan Rp. 2.652.594.000,- untuk program yang

Page 107: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 2 5

berkaitan dengan tugas teknis pada urusan Ketahanan Pangan. Perincian realisasi keuangan

pada masing-masing kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air danListrik 58.200.000,- 56.290.975,- 96,72

2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.440.000,- 7.080.000,- 95,16

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.669.000,- 7.314.000,- 84,37

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.983.000,- 7.983.000,- 100

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 560.000,- 560.000,- 100

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 48.500.000,- 43.428.000,- 89,54

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.076.000,- 2.076.000,- 100

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 8.925.000,- 8.847.000,- 99,13

9 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah 74.250.000,- 61.171.527,- 82,39

10 Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 6.000.000,- 5.000.000,- 83,33

JUMLAH PROGRAM 222.603.000,- 199.750.502,- 93,06

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN

1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 260.000.000,- 175.050.000,- 67,33

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kan 48.600.000,- 48.600.000,- 100

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional 62.048.000,- 51.207.219,- 82,53

JUMLAH PROGRAM 370.648.000,- 274.857.219,- 83,29

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000,- 6.079.500,- 81,06

2 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 35.400.000,- 35.400.000,- 100

JUMLAH PROGRAM 42.900.000,- 41.479.500,- 90,53

ANGGARAN PROGRAM PELAKSANAAN URUSAN KETAHANAN PANGAN

1. Program Ketahanan Pangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN

1 Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 1.359.439.000,- 1.359.422.000,- 100

2 Pengembangan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan 378.015.000,- 376.715.000,- 99,66

3 Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan 115.140.000,- 106.550.670,- 92,54

JUMLAH PROGRAM 1.852.594.000,- 1.842.687.670,- 97,4

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Page 108: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 2 6

SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN

1 Aksi Desa Mandiri 800.000.000,- 791.550.000,- 98,94

JUMLAH PROGRAM 800.000.000,- 791.550.000,- 98,94

21.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan Kota Semarang dijabarkan dalam RKPD dan Renja

SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD.

Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

21.7. SARANA DAN PRASARANA

Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan

tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana

pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

21.8. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Ketahanan Pangan

pada tahun 2015 diantaranya angka konsumsi energi masyarakat Kota Semarang Tahun

2015 masih sebesar 99% dari AKE ( Angka Kecukupan Energi ), sehingga perlu upaya –

upaya untuk memenuhi AKE baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

21.9. TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di antaranya edukasi

pola konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman ( B2SA) melalui :

1. Pelatihan B2SA berupa :

a. Pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan (OPP)

b. Pelatihan olahan pangan

c. Pelatihan teknis penepungan

d. Pelatihan kewirausahaan pangan

e. Pelatihan kemasan pangan

f. Magang olahan pangan

2. Promosi pangan B2SA

a. Pameran

b. Bazaar

c. Apresiasi B2SA.

Page 109: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 2 7

21.10. PENGHARGAAN

Kota Semarang menjadi Juara Harapan II kategori stan terbaik dalam Pameran

Produk Unggulan dan Potensi Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah tanggal 23-24 Mei

2015 di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah.

22. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

22.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada peran

serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui:

1. Penguatan kelembagaan masyarakat;

2. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan wilayah;

3. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya,

dan sarana prasarana wilayah;

4. Pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Pada tahun 2015 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat

seperti RT/RW, LPMK, dan BKM.

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha masyarakat

melalui penguatan permodalan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam

berusaha dan berwirausaha.

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program ini diarahkan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam

melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan, melalui

musyawarah pembangunan kelurahan dan pemberian stimulan pembangunan di

tingkat kelurahan, serta pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

(P3MD).

22.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada

tahun 2015 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Page 110: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 2 8

Melalui forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) di

tingkat kelurahan dan kecamatan akan dilakukan pengembangan manajemen

pembangunan partisipatif yakni masyarakat terlibat langsung secara berjenjang dari

bawah ke atas sehingga masyarakat akan mampu menyusun rencana pembangunan

secara tepat dan fleksibel sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Adapun

peserta dari Musrenbang yaitu : LPMK, PKK , tokoh masyarakat, tokoh agama dan

RW

2. Bantuan stimulan pembangunan

Mengingat bahwa anggaran yang tersedia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan

masyarakat, maka Pemerintah Kota Semarang diberikan bantuan stimulan oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan agar masyarakat lebih berperan aktif

dalam pembangunan .Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan

yang bersifat stimulan kepada masyarakat pada wilayah yang mengajukan proposal

permohonan bantuan. Berikut ini bantuan stimulan pembangunan dari Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah :

BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN

DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2015

No Jenis Bantuan Proposal yg menerima bantuan

2014 2015

1. Stimulan Fasilitasi Lingkungan Permukiman 44 9

2. Stimulan Alat Teknologi Tepat Guna 2 -

Sumber : Data dan Informasi Bapermas Per dan KB Kota Semarang

3. Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan

Dengan mendasarkan pada :

a) Perda Kota Semarang Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan

Kemiskinan di Kota Semarang;

b) Keputusan Walikota Semarang Nomor : 465/0320/2010 tentang Pembentukan

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang

dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang;

Pemerintah Kota Semarang melakukan beberapa upaya, diantaranya yaitu sebagai

berikut :

Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Ekonomi Mikro

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat di

Kelurahan, Pemerintah Kota Semarang telah memberikan beberapa bantuan

permodalan, salah satu diantaranya adalah berupa kegiatan fasilitasi permodalan bagi

Usaha Ekonomi Mikro di kelurahan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan

Pinjam (UED-SP) di Kelurahan. Dalam rangka fasilitasi terhadap lembaga

dimaksud,Pemerintah KotaSemarang dalam hal iniBadanPemberdayaan Masyarakat,

Page 111: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 2 9

Perempuan dan Keluarga Berencana(Bapermasper dan KB) Kota Semarang

melaksanakan pembinaan kepada pengelola / anggota kelompok lembaga keuangan

mikro(LKM)/UED-SP maupun magang bagi anggotaUEP-SP,pelatihan ketrampilan,

sarasehan pengelola Usaha Ekonomi Mikro, bimbingan teknis bagi pengelola UED-

SP, pelatihan kemasan dan labelling serta penyuluhan tentang ketahanan pangan darn

serttifikasi PIRT. Adapun sasaran dari kegiatan dimaksud yaitu masyarakat

berpenghasilan rendah danmempunyai keinginan untuk mengembangkan usaha

ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dana yang

tersedia serta lembaga ekonomi mikro berbentuk UED-SP yang ada di 177 Kelurahan.

Adapun dana yang beredar saat ini sebesar Rp.827,920.000,- dan saat ini telah

menjadi Rp. 1.063.059.000,-

Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Kota Semarang telah membangun web site mengenai Sistem Informasi

Manajemen Warga Misikin (SIMGAKIN) yaitu http://simgakin.semarangkota.go.id

Berdasarkan Keputusan Walikota Semarang No.050/680 Tahun 2015Tentang

PenetapanWarga Miskin Kota Semarang Tahun 2015dimana HasilVerifikasi dan

Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015 diperoleh data warga miskin Kota

Semarang sebesar 114.939 KK / 367.848 jiwa dengan rincian :

a. Penduduk Hampir Miskin sejumlah 97.564 KK / 313.258 Jiwa

b. Penduduk Miskinsejumlah 17.336 KK / 54.485 Jiwa

c. Penduduk Sangat Miskinsejumlah39 KK / 105 Jiwa

Berikut data jumlah warga miskin pada tahun 2015 di 16 Kecamatan :

NO KECAMATAN JML KELU-

RAHAN JML GAKIN 2015

(KK / JIWA)

1 SEMARANG BARAT 16 12.103 / 39.136

2 TUGU 7 2.973 / 9.607

3 MIJEN 14 4.734 / 14.605

4 NGALIYAN 10 6.775 / 21.372

5 TEMBALANG 12 10.817 / 35.537

6 BANYUMANIK 11 4.592 / 14.428

7 CANDISARI 7 7.564 / 24.220

8 GAYAMSARI 7 6.532 / 21.311

9 SEMARANG UTARA 9 13.408 / 44.595

10 SEMARANG TENGAH 15 5.939 / 17.791

11 GAJAH MUNGKUR 8 5.027 / 15.705

12 GUNUNGPATI 16 5.726 / 17.569

13 SEMARANG SELATAN 10 6.991 / 21.477

14 PEDURUNGAN 10 7.502 / 24.892

15 SEMARANG TIMUR 12 6.281 / 20.090

16 GENUK 13 7.975 / 25.513

J U M L A H 177 114.939 / 367.848

Sumber : Bappeda Kota Semarang Tahun 2015

Rekapitulasi Hasil Kegiatan Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskian:

Page 112: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 3 0

a) Melalui Program/ Kegiatan/ Bantuan dari SKPD dengan dana APBD tahun 2015,

termasuk untuk 17 Kelurahan Sasaran Gerdu Kempling Tahun 2015 sebesar Rp

201.039.916.366 ,-

b) Melalui Program/ Kegiatan/Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah sebesar Rp 212.220.880.375,-

c) Melalui Program/ Kegiatan/ Bantuan dari CSR ( BUMN/ BUMD/ Perbankan/

Perusahaan ) dengan pendamping PTN/PTS, sebesar Rp 16.520.787.530 ,-

d) Melalui Program/ Kegiatan/ Bantuan dari BAZ dan Swadaya Masyarakat sebesar

Rp 1.534.209.000,-

4. Penguatan Kelembagaan masyarakat

- Terlaksananya Bintek Administrasi Lembaga Kemasyarakatan, dengan peserta

80 orang ketua RT dan RW dilaksanakan pada tanggal 25 sd 26 Pebruari 2015 .

- Terlaksananya Raker Lembaga Kemasyarakatan, dengan jumlah peserta 300

orang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2015 di Gedung Balaikota

- Terlaksananya sarasehan lembaga kemasyarakatan dengan peserta 800 orang

terdiri dari LPMK, RT /RW, PKK dan Karang taruna di Kecamatan Pedurungan

( 29 Maret 2015, Kecamatan Semarang Barat ( 26 April 2015), Kecamatan

Gunungpati ( 19 Mei 2015), Kecamatan Semarang Selatan ( 17 Nopember 2015)

5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

- Pemberdayaan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) melalui Bintek

Manajemen Pembangunan

- Terlaksananya Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk Lomba

Kelurahan, pada tahun 2015 pemenang lomba kelurahan adalah Kelurahan

Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat

- Terlatihnya 177 petugas entry Data Profil Kelurahan

- Terlatihnya 177 petugas entry data sistem informasi posyandu

- Terselenggaranya rakor dan sosialisasi Sistem Informasi Posyandu untuk 354

kader posyandu Kota Semarang.

Pelaksanaan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan di

16 Kecamatan :

FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG

DI KECAMATAN TAHUN 2015 NO. KECAMATAN TARGET REALISASI 1. SEMARANG SELATAN 15 Paket 15 Paket 2. SEMARANG UTARA 26 paket 26 paket 3. SEMARANG BARAT 2 Paket 2 Peket 4. SEMARANG TIMUR 28 Paket 28 Paket 5. SEMARANG TENGAH 15 Paket 16 Paket 6. GUNUNGPATI 32 Paket 32 Paket 7. TUGU 17 Paket 17 Paket 8. MIJEN 28 Paket 28 Paket 9. GENUK 26 Paket 26 Paket 10. GAJAHMUNGKUR 17 Paket 17 Paket

Page 113: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 3 1

NO. KECAMATAN TARGET REALISASI 11. TEMBALANG 24 Paket 24 Paket 12. CANDISARI 15 Paket 15 Paket 13. BANYUMANIK 11 Paket 11 Paket 14. NGALIYAN 25 Paket 25 Paket 15. GAYAMSARI 17 Paket 17 Paket 16. PEDURUNGAN 22 Paket 22 Paket

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM

PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN

NO. KECAMATAN TARGET REALISASI

1. SEMARANG SELATAN 64 60 2. SEMARANG UTARA 82 82 3. SEMARANG BARAT 72 72 4. SEMARANG TIMUR 61 61 5. SEMARANG TENGAH 48 36 6. GUNUNGPATI 75 75 7. TUGU 36 36 8. MIJEN 73 73 9. GENUK 89 89 10. GAJAHMUNGKUR 47 47 11. TEMBALANG 136 136 12. CANDISARI 39 39 13. BANYUMANIK 72 71 14. NGALIYAN 40 40 15. GAYAMSARI 57 57 16. PEDURUNGAN 70 70

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DALAM PENINGKATAN KUALITAS SALURAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

NO. KECAMATAN TARGET REALISASI

1. SEMARANG SELATAN 47 38 2. SEMARANG UTARA 32 32 3. SEMARANG BARAT 75 75 4. SEMARANG TIMUR 49 49 5. SEMARANG TENGAH 57 53 6. GUNUNGPATI 92 92 7. TUGU 41 41 8. MIJEN 74 74 9. GENUK 51 51 10. GAJAHMUNGKUR 49 49 11. TEMBALANG 57 57 12. CANDISARI 50 50 13. BANYUMANIK 79 79 14. NGALIYAN 48 48 15. GAYAMSARI 40 40 16. PEDURUNGAN 74 74

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM

PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

NO. KECAMATAN TARGET REALISASI 1. SEMARANG SELATAN 16 15 2. SEMARANG UTARA 6 6 3. SEMARANG BARAT 75 75 4. SEMARANG TIMUR 20 20 5. SEMARANG TENGAH 63 66 6. GUNUNGPATI 18 18 7. TUGU 15 15 8. MIJEN 1 1 9. GENUK 2 2 10. GAJAHMUNGKUR 4 4 11. TEMBALANG 1 1 12. CANDISARI 19 19 13. BANYUMANIK 6 6 14. NGALIYAN 1 1 15. GAYAMSARI 1 1 16. PEDURUNGAN 3 3

Page 114: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 3 2

6. Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dilaksanakan

dalam rangka keterlibatan masyarakat dalam pembangunan perkotaan perlu selalu

ditumbuh kembangkan, agar masyarakat ikut memiliki dan bertanggung jawab

terhadap pembangunan. Pencanangan BBGRM tingkat Provinsi Jawa Tengah

dipusatkan di Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunung Pati pada tanggal 28 Mei

2015. Salah satu event dalam kegiatan dimaksud yaitu lomba Gotong Royong

Masyarakat yang pemenangnya adalah Kelurahan GedawangKecamatan Banyumanik.

7. Fasilitasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2015 :

o Sengkuyung I, dilaksanakan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang

pada tanggal 27 April sd 7 Mei 2015.

o Sengkuyung II, dilaksanakan di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunung Pati pada

tanggal 08 Oktober sd 28 Oktober 2015.

Adapun jenis kegiatan pada Sengkuyung I dan II adalah sebagai berikut :

Kegiatan Fisik seperti Pengaspalan jalan, Rehab tempat ibadah, Rehab rumah

penduduk, Rehab sarana air bersih, Rehab poskamling

Kegiatan Non Fisik seperti Pasar murah, Pengobatan massal gratis, Pelayanan

KB gratis, Penyuluhan dan pembinaan berupa : PPBN dan wawasan kebangsaan,

sosialisasi KTP elektronik, legalitas usaha, pendidikan anaka usia dini ( PAUD)

dan Penyerahan bantuan sembako dari PKK Kota Semarang

Adapun sumber dana dari kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 320.000.000,-

APBD Kota Semarang sebesar Rp. 150.000.000,-

Swadaya Masyarakat Rp.100.000.000,-

22.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh 18 SKPD yaitu 16

Kecamatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB dan Bagian

Pembangunan.

22.4 JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat

adalah sebanyak 717 orang.

22.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran program pelaksanaan

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

Page 115: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 3 3

NO KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BAPERMASPER & KB

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 425.000.000 419.412.000 98,69%

2 Makanan Tambahan Anak Sekolah 20.000.000 2.019.500 10,10%

3 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat 380.000.000 376.862.300 99,17%

4 Peringatan/Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat 200.000.000 200.000.000 100%

5 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan ( PNPM ) 429.940.000 427.415.000 99,41%

7 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penanggulangan

Kemiskinan (PNPM) 25.920.000 25.920.000 100%

8 Rapat Koordinasi Kebijakan, Perencanaan Dan Evaluasi

Pemberdayaan Masyarakat 57.350.000 54.950.000 95,82%

9 Penyusunan Data Informasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan Dan Perlindungan Anak 40.125.000 39.765.000 99,10%

JUMLAH SKPD 1.578.335.000 1.546.343.800 97,97%

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 1.300.400.000 1.300.400.000 100%

JUMLAH SKPD 1.300.400.000 1.300.400.000 100%

SKPD : Kecamatan Semarang Utara

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 1.824.295.000 1.824.295.000 100%

2 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 2.000.000 2.000.000 100%

JUMLAH SKPD 1.826.295.000 1.826.295.000 100%

SKPD : Kecamatan Semarang Barat

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 2.391.200.000 2.391.200.000 100%

2 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 22.060.000 22.060.000 100%

JUMLAH SKPD 2.413.260.000 2.413.260.000 100%

SKPD : Kecamatan Semarang Timur

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 1.511.226.000 1.502.376.000 99,41%

JUMLAH SKPD 1.511.226.000 1.502.376.000 99,41%

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 1.106.700.000 1.103.850.000 99,74%

2 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 1.350.000 1.350.000 100%

JUMLAH SKPD 1.108.050.000 1105200000 99,74%

SKPD : Kecamatan Gunungpati

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 1.456.550.000 1.456.350.000 99,99%

2 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 3.000.000 3.000.000 100%

JUMLAH SKPD 1.459.550.000 1.459.350.000 99,99%

SKPD : Kecamatan Tugu

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 645.850.000 645.850.000 100%

JUMLAH SKPD 645.850.000 645.850.000 100%

SKPD : Kecamatan Mijen

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 1.361.250.000 1.360.945.000 99,98%

2 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 2.250.000 2.250.000 100%

JUMLAH SKPD 1.363.500.000 1.363.195.000 99,98%

SKPD : Kecamatan Genuk

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 1.691.980.000 1.688.492.000 99,79%

2 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 4.200.000 4.200.000 100%

JUMLAH SKPD 1.696.180.000 1.692.692.000 99,79%

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 1.012.500.000 1.005.300.000 99,29%

JUMLAH SKPD 1.012.500.000 1.005.300.000 99,29%

SKPD : Kecamatan Tembalang

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 2.617.600.000 2.617.600.000 100%

2 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 5.250.000 5.250.000 100%

Page 116: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 3 4

NO KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

JUMLAH SKPD 2.622.850.000 2.622.850.000 100%

SKPD : Kecamatan Candisari

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 160.000.000 157.849.800 98,66%

2 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 5.790.000 0 0,00%

3 Operasional Rw Dan Rt 981.000.000 981.000.000 100%

JUMLAH SKPD 1.146.790.000 1.138.849.800 99,31%

SKPD : Kecamatan Banyumanik

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 2.090.950.000 2.090.950.000 100%

2 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 600.000 600.000 100%

JUMLAH SKPD 2.091.550.000 2.091.550.000 100%

SKPD : Kecamatan Ngaliyan

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 1.857.300.000 1.857.300.000 100%

JUMLAH SKPD 1.857.300.000 1.857.300.000 100%

SKPD : Kecamatan Gayamsari

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 1.121.467.000 1.121.467.000 100%

JUMLAH SKPD 1.121.467.000 1.121.467.000 100%

SKPD : Kecamatan Perurungan

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 2.789.920.000 2.789.920.000 100%

2 Sosilaisasi Gerdu Kempling 2.000.000 2.000.000 100%

JUMLAH SKPD 2.791.920.000 2.791.920.000 100%

JUMLAH PROGRAM 27.547.023.000 27.484.198.600 99,77%

2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BAPERMASPER & KB

1 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah Di Perdesaan 402.940.000 402.340.000 99,85%

2 Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Ttg) 500.000.000 451.146.400 90,23%

3 Pemberdayaan Kpm (Kader Pemberdayaan Masyarakat) 40.000.000 38.850.000 97,13%

4 Pelatihan Ketrampilan Kewirausahaan (Penduduk Miskin) 133.340.000 133.340.000 100%

5 Pemberdayaan Potensi Usaha Ekonomi Perempuan Berbasis

TTG 297.483.000 253.403.000 85,18%

JUMLAH PROGRAM 1.373.763.000 1.279.079.400 93,11%

3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BAPERMASPER & KB

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 195.000.000 187.791.600 96,30%

2 TMMD 0 0 0

3 Penunjangan Dan Monev Kuliah Kerja Nyata 75.000.000 74.800.000 99,73%

4 Pengembangan Sistem Informasi Profil Kelurahan 180.000.000 179.915.000 99,95%

5 Fasilitasi Pengelolaan SDA, Lingkungan Dan Permukiman

Berbasis Masyarakat 125.000.000 82.208.000 65,77%

6 Penunjangan Tni Manunggal Membangun Desa 150.000.000 149.936.000 99,96%

7 Fasilitasi Pembinaan BP-SPAMS 150.000.000 144.999.500 96,67%

8 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 320.000.000 319.683.000 99,90%

JUMLAH SKPD 1.195.000.000 1.139.333.100 95,34%

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)

1 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan

prasarana umum 59.010.000 57.952.200 98,21%

Page 117: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 3 5

NO KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

2 Pengelolaan Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Tempat

Ibadah 59.010.000 58.110.700 98,48%

JUMLAH SKPD 118.020.000 116.062.900 98,34%

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 104.988.000 102.877.000 97,99%

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 15.125.000 15.125.000 100, %

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 41.082.000 41.082.000 100, %

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 1.031.359.000 971.615.000 94,21%

5 Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan

Percontohan Skpd 20.000.000 20.000.000 100, %

6 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana

Dan Prasarana Umum 200.000.000 195.058.000 97,53%

7 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan 42.000.000 41.602.000 99,05%

8 Pembinaan Kelompok Masyarakat Dalam Membangun

Kelurahan Percontohan Skpd Kelurahan Mugassari 42.000.000 42.000.000 100, %

9 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Jalan Dan Jembatan 1.739.900.000 1.676.159.000 96,34%

10 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran Lingkungan Permukiman 1.317.100.000 1.179.570.000 89,56%

11 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Kehidupan Bermasyarakat 499.300.000 480.045.000 96,14%

12 Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelurahan Percontohan

Skpd Kelurahan Peterongan 42.000.000 42.000.000 100, %

JUMLAH SKPD 5.094.854.000 4.807.133.000 94,35%

SKPD : Kecamatan Semarang Utara

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 222.727.000 222.727.000 100%

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 25.625.000 25.625.000 100%

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 36.352.000 36.352.000 100%

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 1.328.000.000 1.328.000.000 100%

5 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana

Dan Prasarana Umum 242.970.000 242.970.000 100%

6 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Kelurahan Panggung Lor 15.000.000 15.000.000 100%

7 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Bulu Lor 15.000.000 15.000.000 100%

8 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Jalan Dan Jembatan 2.652.600.000 2.652.600.000 100%

9 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran Lingkungan Permukiman 973.300.000 973.300.000 100%

10 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Kehidupan Bermasyarakat 215.500.000 215.500.000 100%

11 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Kel. Plombokan 15.000.000 15.000.000 100%

JUMLAH SKPD 5.742.074.000 5.742.074.000 100%

SKPD : Kecamatan Semarang Barat

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 90.000.000 90.000.000 100%

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 64.000.000 64.000.000 100%

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 67.434.000 67.434.000 100%

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 1.575.000.000 1.570.235.000 99,70%

5 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan 316.935.000 315.305.000 99,49%

6 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Jalan Dan Jembatan 2.524.600.000 2.511.157.000 99,47%

7 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran Lingkungan Permukiman 2.575.900.000 2.575.900.000 100%

8 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Kehidupan Bermasyarakat 1.272.300.000 1.265.249.000 99,45%

9 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Kel. Kalibanteng Kulon 42.500.000 42.500.000 100%

10 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Kel. Gisikdrono

42.500.000 42.500.000 100%

11 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Kel. Salamanmloyo 45.200.000 45.200.000 100%

JUMLAH SKPD 8.616.369.000 8.589.480.000 99,69%

SKPD : Kecamatan Semarang Timur

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 50.320.000 50.320.000 100%

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 42.910.000 42.910.000 100%

Page 118: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 3 6

NO KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 35.488.000 35.488.000 100%

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 1.060.403.000 1.059.650.000 99,93%

5 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana

Dan Prasarana Umum 311.891.500 311.444.500 99,86%

6 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Karangtempel 19.100.000 19.100.000 100%

7 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Rejosari 19.100.000 19.100.000 100%

8 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Jalan Dan Jembatan 1.470.220.000 1.469.108.000 99,92%

9 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran Lingkungan Permukiman 1.231.936.000 1.231.936.000 100%

10 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Kehidupan Bermasyarakat

958.733.000 956.262.000 99,74%

11 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Bugangan 19.100.000 19.100.000 100%

JUMLAH SKPD 5.219.201.500 5.214.418.500 99,91%

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 531.524.000 508.747.800 95,71%

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 46.660.000 46.660.000 100%

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 42.110.000 38.210.000 90,74%

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 1.003.300.000 1.000.153.000 99,69%

5 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana

Dan Prasarana Umum 275.000.000 229.864.000 83,59%

6 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Jalan Dan Jembatan 1.699.867.000 1.665.670.000 97,99%

7 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran Lingkungan Permukiman 1.745.336.000 1.721.252.000 98,62%

8 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Kehidupan Bermasyarakat

1.727.096.000 1.583.695.000 91,70%

9 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Pekunden (2011) 22.250.000 20.525.000 92,25%

10 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Sekayu (2012) 16.665.000 15.320.000 91,93%

11 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Miroto(2013) 15.415.000 13.225.000 85,79%

JUMLAH SKPD 7.125.223.000 6.843.321.800 96,04%

SKPD : Kecamatan Gunungpati

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 106.700.000 94.330.000 88,41%

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 51.100.000 51.100.000 100%

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 68.000.000 67.950.000 99,93%

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 1.728.210.000 1.723.472.000 99,73%

5 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana

Dan Prasarana Umum 279.560.000 272.078.000 97,32%

6 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Plalangan 48.300.000 47.704.950 98,77%

7 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Sumurrejo 70.100.000 68.249.000 97,36%

8 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Jalan Dan Jembatan 2.501.740.000 1.641.869.000 65,63%

9 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran Lingkungan Permukiman 3.537.660.000 3.526.060.000 99,67%

10 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Kehidupan Bermasyarakat 607.000.000 597.319.000 98,41%

11 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Kalisegoro 48.300.000 48.300.000 100%

JUMLAH SKPD 9.046.670.000 8.138.431.950 89,96%

SKPD : Kecamatan Tugu

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 81.000.000 81.000.000 100%

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 15.000.000 15.000.000 100%

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 38.800.000 38.800.000 100%

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 1.132.000.000 1.048.999.000 92,67%

5 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana

Dan Prasarana Umum 155.000.000 154.362.200 99,59%

6 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan SKPD Kelurahan Mangkang Wetan 15.000.000 15.000.000 100%

Page 119: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 3 7

NO KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

7 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Jalan Dan Jembatan 991.700.000 975.238.000 98,34%

8 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran Lingkungan Permukiman 1.383.200.000 1.358.736.000 98,23%

9 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Kehidupan Bermasyarakat 505.800.000 498.444.000 98,55%

10 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan SKPD Kelurahan Mangkang Kulon 15.000.000 15.000.000 100%

11 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan SKPD Kelurahan Tugurejo 40.000.000 39.750.000 99,38%

JUMLAH SKPD 4.372.500.000 4.240.329.200 96,98%

SKPD : Kecamatan Mijen

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 96.280.000 88.140.000 91,55%

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 49.695.000 49.695.000 100%

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 42.388.000 41.888.000 98,82%

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 1.532.000.000 1.519.220.000 99,17%

5 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana

Dan Prasarana Umum 260.000.000 258.740.600 99,52%

6 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Wonolopo 21.500.000 21.493.000 99,97%

7 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Jatisari 61.500.000 60.537.000 98,43%

8 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Jalan Dan Jembatan 2.815.380.000 2.795.063.000 99,28%

9 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran Lingkungan Permukiman 2.819.820.000 2.799.203.000 99,27%

10 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Kehidupan Bermasyarakat 30.000.000 29.738.000 99,13%

11 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Polaman

21.500.000 20.493.000 95,32%

JUMLAH SKPD 7.750.063.000 7.684.210.600 99,15%

SKPD : Kecamatan Genuk

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 97.010.000 86.855.000 89,53%

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 61.050.000 60.770.000 99,54%

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 51.983.000 34.090.000 65,58%

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 1.470.400.000 1.468.519.000 99,87%

5 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana

Dan Prasarana Umum 245.000.000 242.885.000 99,14%

6 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Gebangsari 52.106.000 52.011.000 99,82%

7 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Karangroto 80.606.000 77.205.000 95,78%

8 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Jalan Dan Jembatan 3.517.600.000 3.480.111.175 98,93%

9 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran Lingkungan Permukiman

1.691.000.000 1.689.014.000 99,88%

10 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Kehidupan Bermasyarakat 90.000.000 87.075.010 96,75%

11 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Bangetayu Kulon 51.606.000 51.606.000 100%

JUMLAH SKPD 7.408.361.000 7.330.141.185 98,94%

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 84.300.000 65.408.500 77,59%

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.250.000 9.250.000 100%

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 80.500.000 80.185.000 99,61%

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 1.000.000.000 994.832.000 99,48%

5 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan 170.000.000 159.800.000 94,00%

6 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Gajahmungkur 21.500.000 21.500.000 100%

7 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Bendan Ngisor

53.800.000 47.960.000 89,14%

8 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Jalan Dan Jembatan 1.372.680.000 1.360.078.000 99,08%

9 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran Lingkungan Permukiman 1.482.420.000 1.469.930.000 99,16%

10 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Kehidupan Bermasyarakat 125.900.000 124.520.000 98,90%

Page 120: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 3 8

NO KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

11 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Bendungan 21.500.000 21.420.000 99,63%

JUMLAH SKPD 4.421.850.000 4.354.883.500 98,49%

SKPD : Kecamatan Tembalang

1 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan 2.617.600.000 2.617.600.000 100%

2 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 5.250.000 5.250.000 100%

JUMLAH SKPD 2.622.850.000 2.622.850.000 100%

SKPD : Kecamatan Candisari

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 69.382.000 69.082.000 99,57%

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 22.600.000 22.600.000 100%

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 27.979.000 23.355.000 83,47%

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 1.018.000.000 1.015.414.000 99,75%

5 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana

Dan Prasarana Umum 274.253.000 272.973.000 99,53%

6 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Candi 46.500.000 45.515.400 97,88%

7 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Tegalsari 46.500.000 45.535.000 97,92%

8 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Jalan Dan Jembatan 986.000.000 979.251.000 99,32%

9 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran Lingkungan Permukiman 1.233.300.000 1.233.321.350 100%

10 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Kehidupan Bermasyarakat 400.000.000 458.421.200 114 %

11 Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelurahan Percontohan

Skpd Kelurahan Jatingaleh 98.560.000 98.535.000 99,97%

JUMLAH SKPD 4.223.074.000 4.264.002.950 100%

SKPD : Kecamatan Banyumanik

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 105.000.000 105.000.000 100%

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 36.665.000 36.665.000 100%

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 63.885.000 63.885.000 100%

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 1.354.900.000 1.328.576.022 98,06%

5 Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan

Percontohan Skpd 0 0

6 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan 240.000.000 225.862.000 94,11%

7 Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelurahan Percontohan

Skpd Kelurahan Banyumanik 24.800.000 24.296.000 97,97%

8 Pembinaan Keompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Kelurahan Sumurboto 20.000.000 20.000.000 100%

9 Pembinaan Keompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Kelurahan Srondol Wetan 20.000.000 20.000.000 100%

10 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Jalan Dan Jembatan 2.117.400.000 2.054.340.748 97,02%

11 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran Lingkungan Permukiman 2.178.300.000 2.174.051.947 99,80%

12 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Kehidupan Bermasyarakat 156.900.000 155.956.000 99,40%

JUMLAH SKPD 6.317.850.000 6.208.632.717 98,27%

SKPD : Kecamatan Ngaliyan

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 319.350.000 314.100.000 98,36%

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 17.435.000 17.435.000 100%

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 29.104.000 29.104.000 100%

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 1.483.600.000 1.455.633.000 98,11%

5 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana

Dan Prasarana Umum 200.000.000 198.206.000 99,10%

6 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Ngaliyan 60.120.000 60.120.000 100%

7 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Kalipancur 43.500.000 43.500.000 100%

8 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Jalan Dan Jembatan 1.991.810.000 1.976.416.000 99,23%

9 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran Lingkungan Permukiman 2.348.990.000 2.340.558.000 99,64%

10 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Kehidupan Bermasyarakat 30.000.000 25.895.000 86,32%

Page 121: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 3 9

NO KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

11 Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelurahan Percontohan

Skpd Kelurahan Tambakaji 43.500.000 43.500.000 100%

JUMLAH SKPD 6.567.409.000 6.504.467.000 99,04%

SKPD : Kecamatan Gayamsari

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 81.332.000 81.332.000 100%

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 28.650.000 28.650.000 100%

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 38.000.000 38.000.000 100%

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 1.151.900.000 1.148.490.000 99,70%

5 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana

Dan Prasarana Umum 155.000.000 154.505.000 99,68%

6 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Ngaliyan 49.800.000 49.790.000 99,98%

7 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Kalipancur 43.000.000 43.000.000 100%

8 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Jalan Dan Jembatan 1.706.600.000 1.699.165.000 99,56%

9 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran Lingkungan Permukiman 1.207.300.000 1.200.665.000 99,45%

10 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Kehidupan Bermasyarakat 25.000.000 24.831.000 99,32%

11 Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelurahan Percontohan

Skpd Kelurahan Tambakaji 38.800.000 38.700.000 99,74%

JUMLAH SKPD 4.525.382.000 4.507.128.000 99,60%

SKPD : Kecamatan Perurungan

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 97.612.000 97.612.000 100%

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 64.250.000 64.250.000 100%

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 50.140.000 50.140.000 100%

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 1.531.400.000 1.518.488.053 99,16%

5 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd 56.360.000 49.810.000 88,38%

6 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana

Dan Prasarana Umum 230.000.000 206.602.750 89,83%

7 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan

Masyarakat Percontohan Skpd Kelurahan Pedurungan Kidul 22.190.000 22.190.000 100%

8 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Jalan Dan Jembatan 2.556.600.000 2.537.193.777 99,24%

9 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran Lingkungan Permukiman 2.423.600.000 2.423.600.000 100%

10 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Kehidupan Bermasyarakat 60.000.000 59.571.000 99,29%

11 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan

Percontohan Skpd Kelurahan Gemah 22.190.000 - 0,00%

JUMLAH SKPD 7.114.342.000 7.029.457.580 98,81%

JUMLAH PROGRAM 97.481.092.500 95.336.357.982 97,80%

22.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti

dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen

perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

Page 122: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 4 0

22.7 SARANA DAN PRASARANA

Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan

tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana

pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

22.8 PERMASALAHAN

1. Perkembangan dinamika lembaga masyarakat yang berdampak pada sisi administratif

dan sasaran program dan kegiatan

2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam berperan aktif dalam lembaga

masyarakat.

3. Belum terfasilitasinya sekretariat Posyantek, yang selama ini masih berada dalam

Balai Penyuluhan KB di Kecamatan .

4. Badan hukum Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang berjumlah 177 UPK baru

terealisasi di 3 (tiga) kelurahan pilot project, yaitu Kelurahan Pedurungan Lor, Bong

Sari dan Kedungmundu

5. Terbatasnya pemasaran produk ekonomi mikro

22.9 TINDAK LANJUT

1. PelaksanaanBimbinganTeknis(Bintek)Administratif dan Perencanaan Pembangunan

Wilayah bagi Lembaga Masyarakat

2. Pemberian stimulan operasional bagi Lembaga Kemasyarakatan

3. Mengupayakan agar sekretariat Posyantek mempunyai tempat sendiri.

4. Melaksanakan pendampingan dan pelaksanaan bintek bagi pengelola UPK dalam

rangka pembentukan Badan Hukum

5. Meningkatkan kualitas produk usaha mikro dengan melakukan pelatihan dan

memperluas jaringan pemasaran.

22.10. PRESTASI / PENGHARGAAN

1. Juara I lomba Pelaksana Terbaik Posyandu Tingkat Nasional yang diraih oleh

Posyandu Kartini Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan. Penghargaan diserahkan

oleh Presiden RI pada Tanggal 01 Agustus 2015 di Tangerang Selatan

2. Juara I lomba Pemberdayaan/Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang

diraih oleh Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari. Penghargaan

diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada Tanggal 15 Agustus 2015 di Lapangan

Simpanglima Semarang berupa Piala dan uang pembinaan Rp 15.000.000,-

Page 123: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 4 1

3. Juara Nasional bersama Lomba Kelurahan yang diraih oleh Kelurahan Pandean

Lamper Kecamatan Gayamsari Kecamatan Pedurungan pada tanggal 22 Oktober

2015, penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden RI

4. Juara II lomba BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diraih oleh kelurahan

Kalicari Kecamatan Pedurungan. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa

Tengah pada Tanggal 28 Mei 2015 di Kelurahan Kalisegoro

5. Juara I lomba Pelaksana Terbaik Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Tengah diraih oleh

Posyandu Bina Sehat Keluarahan Muktiharjo Kidul , Kecamatan Pedurungan,

penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah

23. URUSAN PILIHAN STATISTIK

23.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan pada urusan wajib statistik diarahakan pada terwujudnya data statistik

daerah yang akurat, akuntabel dan up to datemelalui (1) pengembangan dan unifikasi

data/informasi statistik daerah; (2) peningkatan kualitas data dan informasi statistik; dan

(3) peningkatan sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi statistik daerah.

Adapun program yang dilaksanakan pada urusan ini adalah Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah.

23.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan urusan statistik, Pemerintah Kota Semarang telah menjalin

kerja sama dengan BPS Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menyatakan bahwa dalam rangka

penyusunan Data Statistik Daerah, penyelenggaraannya dapat dilakukan koordinasi dan

kerjasama antara Badan Pusat Statistik dengan instansi pemerintah.

Pada kondisi tahun 2014 tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah

sebesar 83% dan sebagaimana ditargetkan pada tahun 2015 sebesar 85 % atau diharapkan

meningkat sebesar 2%. Sedangkan realisasi tahun 2015 adalah 85% (tercapai).

INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI

TAHUN 2014 TARGET TAHUN

2015

REALISASI s/d

TAHUN 2015

1. Tingkat ketersediaa data statistik

pembangunandaerah

% 83

85 85

Untuk memenuhi kebutuhan data perencanaan pembangunan, secara khusus data

terkait dengan PDRB Tahun 2014 Kota Semarang telah menggunakan/menyajikan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Tahun Dasar 2010 atau telah menerapkan

konsep SNA 2008 (System of National Accounts) dan IPM (Indeks Pembangunan

Page 124: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 4 2

Manusia) dengan metode baru yang merupakanrekomendasi dari United Nations Statistics

Division (UNSD).

Selamatahun 2015, pelaksanaan urusan ststistikmenghasilkan kinerja berupa:

1. Buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2014;

2. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2014;

3. Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2013/2014;

4. Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014;

5. Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang Tahun 2014;

6. Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2014;

7. Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2014;

8. Buku Saku Kota Semarang Tahun 2014;

9. Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2014;

10. Buku Statistik Perhotelan Kota Semarang Tahun 2014;

11. Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2014;

12. Buku Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun

2014;

13. Buku Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014.

23.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan Wajib Statistik dilaksanakan olehBAPPEDA Kota Semarang.

23.4. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Wajib Statistikadalah sebanyak 9 orang

23.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan

Wajib Statistik sebesar Rp. 600.000.000,- .Adapun realisasi pelaksanaan program dan

kegiatan pada urusan ini adalah sebagai berikut :

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

SKPD : BAPPEDA

1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik

Daerah 600.000.000 579.175.550 96,53

JUMLAH PROGRAM 600.000.000 579.175.550 96,53

23.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Page 125: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 4 3

(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti

dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen

perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

23.7. SARANA DAN PRASARANA

Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti

dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen

perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

23.8. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib

Statistik adalah :

1. Terdapat jeda waktu yang cukup lama antara pengumpulan data sampai dengan

penyajian data hasil analisis, sehingga data yang pasti belum bisa segera

dipublikasikan setelah pengumpulan (data sementara).

2. Beberapa jenis data yang dibutuhkan belum tersedia secara lengkap.

3. Terbatasnya sumberdaya yang ada dilingkungan Pemerintah kota Semarang dalam

pengumpulan data secara mandiri.

23.9. TINDAK LANJUT

Untuk mengatasi permasalahan pada urusan statistik, rencana tindak lanjut yang akan

ditempuh adalah :

1. Menyusun data yang diolah (data sementara) sebelum tersedia data resmi/data yang

dipublikasikan oleh BPS Kota Semarang.

2. Melakukan kolekting data sektoral/teknis (data-data SKPD) sebagai upaya

penyediaan data untuk memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan dan dokumen teknis SKPD.

3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan BPS untuk penyediaan data yang

diperlukan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2016

dan Perubahan Perhitungan PDRB dan IPM Tahun2016.

Page 126: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 4 4

24. URUSAN PILIHAN KEARSIPAN

24.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan Program Urusan Wajib Kearsipanpada tahun 2015 di realisasikan ke

dalam beberapa program/kegiatan:

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program ini diarahkan untuk menyediakan sistem administrasi kearsipan melalui :

a. Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan;

b. Pengklasifikasikan Data.

2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Program ini diarahkan untuk menunjang penyelamatan dan pelestarian dokumen

arsip daerah melalui :

a. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip;

b. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah;

c. Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika.

3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemeliharaan pelayanan administrasi

perkantoran guna menunjang kearsipan melalui :

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi guna

menunjang urusan kearsipan melalui :

a. Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta;

b. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Kearsipan.

24.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan terealisasikan dalam beberapa Program dan

kegiatan selama tahun 2015 mengalami peningkatan dan perkembangan, sebagai berikut :

1. Pada tahun 2015 pelaksanaan Kegiatan Arsip dengan sistem administrasi mengalami

peningkatan dengan melihat Jumlah Arsip yang telah tersistem dengan baik sebanyak

14.500 Arsip dibandingkan pada realisasi tahun 2014 sebanyak 8.657 dan melebihi

dari realisasi RPJM sebesar 9.275 Arsip.:

INDIKATOR KINERJA Realisasi

Tahun 2014

Target

Tahun 2015

Realisasi

Tahun 2015

Jumlah arsip dengan sistem administrasi

yang baik

8.657 Arsip 9.275 Arsip 14.500 arsip

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

Page 127: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 4 5

2. Kegiatan pengklasifikasian arsip mengalami peningkatan pada tahun 2015

dibandingkan dengan tahun 2014 dengan melihat persentase pengklasfikasian Arsip

dan Jumlah SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Capaian

Kinerja dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA Realisasi

Tahun 2014

Realisasi

Tahun 2015

Peningkatan klasifikasi arsip 5,7% 5,8%

Jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerah

29 SKPD 35 SKPD

Jumlah tenaga arsiparis 1 -

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

3. Kegiatan Dokumen/arsip daerah yang diselamatkan/dipelihara di tahun 2015

mengalami peningkatan sebesar 5.500 Arsip dibandingkan Capaian Realisasi pada

tahun 2014 Arsip. Meskipun ada peningkatan jumlah arsip yang diselamatkan tahun

2014 dibanding 2015 tetapi tidak mencapai realisasi yang ditetapkan dalam RPJM.

INDIKATOR KINERJA Realisasi

Tahun 2014

Target

Tahun 2015

Realisasi

Tahun 2015

Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan 5.422 arsip 6.049 arsip 5.500 arsip

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

4. Kegiatan digitalisasi dokumen pada tahun 2015 mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2014 dengan melihat jumlah dokumen yang telah berhasil

dilakukan digitalisasi pada tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA Realisasi

Tahun 2014

Realisasi

Tahun 2015

Jumlah dokumen yang berhasil digitalisasi 16105 dokumen 18.900 Dokumen

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

5. Pelaksanaan Kegiatan Penghapusan Arsip seperti tahun sebelumnya Pemerintah Kota

Semarang dalam hal ini Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang tidak

dilakukan dikarenakan :

a. masih ada ruangan dalam mengimpun dan menyimpan arsip-arsip penting yang

ada di Pemerintah Kota Semarang sehingga belum perlu dilakukan penghapusan

arsip

b. belum adanya aturan baku baik itu berupa aturan Perundangan maupun Perda

mengenai pelaksanaan penghapusan arsip

INDIKATOR KINERJA Realisasi

Tahun 2014

Realisasi

Tahun 2015

Jumlah arsip yang dihapus - -

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

6. Fasilitasi penyediaan sarana/prasarana penyimpanan arsip yang masih berfungsi dan

terpelihara dengan baik pada tahun 2015 tinggi dibandingkan capaian di tahun 2014

sebesar 60,73 % Hasil Capaian tersebut juga lebih tinggi daripada realisasi yang

ditetapkan dalam RPJM sebesar 63%.

Page 128: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 4 6

INDIKATOR KINERJA Realisasi

Tahun 2014

Target

Tahun 2015

Realisasi

Tahun 2015

Rasio ketersediaan sarana / prasarana

penyimpanan arsip yang berfungsi dan

terpelihara

60,73% 63% 95%

Keberadaan depo penyimpanan arsip Ada Ada Ada

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

7. Ketersediaan Data Pemerintah Kota Semarang terhadap Permintaan Data dan

Informasi dari masyarakat pada tahun 2015 mengalami peningkatan 57%

dibandingkan tahun 2014 sebesar 50,25%. Peningkatan Hasil Capaian tersebut masih

sesuai dengan Hasil Capaian RPJM sebesar 57%.

INDIKATOR KINERJA Realisasi

Tahun 2014

Target

Tahun 2015

Realisasi

Tahun 2015

Aksesbilitas / ketersediaan layanan informasi

kearsipan 50,25% 57% 57%

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

8. Kegiatan pameran tentang kearsipan yang di ikuti oleh Kantor Perpustakaan dan

Arsip Kota Semarang pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebanyak 3 kali

kegiatan pameran sesuai dengan rincian Pameran yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kota sebanyak 3 kali sedangkan Pameran yang dilaksanakan oleh Provinsi sebanyak

1 kali.

INDIKATOR KINERJA Realisasi

Tahun 2014

Realisasi

Tahun 2015

Pameran tentang kearsipan yang diikuti 3 kali 3 kali

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2014

24.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan olehKantor Perpustakaan dan Arsip.

24.4. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Kearsipan sebanyak 6 orang

24.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam

Urusan Wajib Kearsipan pada tahun 2015 sebesarRp.388.990.000,- untuk memfasilitasi

Kebijakan tersebut di tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

N0 KEGIATAN ANGGARAN (RP.) REALISASI

ANGGARAN (RP.)

PERSEN

TASE (%)

SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

1 Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan 78.079.000 77.802.500 99,65

2 Pengklasifikasikan Data 40.871.000 36.315.000 88,85

JUMLAH PROGRAM 118.950.000 114.117.500 95,94

2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Page 129: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 4 7

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

N0 KEGIATAN ANGGARAN

(RP.)

REALISASI

ANGGARAN (RP.)

PERSEN

TASE (%)

SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

1 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 27.662.000 27.658.150 99,99

2 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 38.812.000 36.875.750 95,01

3

Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk

Informatika

25.321.000

24.971.000 98,62

JUMLAH PROGRAM 91.795.000 89.504.900 97,51

3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

N0 KEGIATAN ANGGARAN

(RP.)

REALISASI

ANGGARAN (RP.)

PERSEN

TASE (%)

SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah 32.948.000 32.455.500 98,51

JUMLAH PROGRAM 32.948.000 32.455.500 98,51

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

N0 KEGIATAN ANGGARAN

(RP.)

REALISASI

ANGGARAN (RP.)

PERSEN

TASE (%)

SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

1 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi

Pemerintah/Swasta 56.448.000 51.620.000 91,45

2 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Kearsipan 88.849.000 81.068.000 91,24

JUMLAH PROGRAM 145.297.000 132.688.000 91,32

24.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti

dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen

perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

24.7. SARANA DAN PRASARANA

Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan

tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana

pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

Page 130: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 4 8

24.8. PERMASALAHAN

Urusan Wajib Kearsipan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang pada

tahun 2015 belum dapat berjalan secara maksimal disebabkan oleh:

1. Pemahaman SKPD yang tidak merata dalam mendapatkan informasi mengenai

tatacara pengelolaan arsip dan dokumen secara baik dan benar sehingga masih

banyak SKPD belum menerapkan pengelolaan Arsip dan Dokumen secara baik dan

benar di masing-masing Instansi.

2. Belum adanya ruangan khusus dalam menyimpan arsip-arsip yang bersifat penting

dan langka sehingga masih banyak arsip-arsip penting yang mengalami kerusakan

sehingga perlu perawatan yang lebih serius.

3. Belum adanya aturan baku baik berupa Peraturan Perundangan maupun Perda yang

mengatur masalah penghapusan arsip

24.9. TINDAK LANJUT

Pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kota Semarang akan melaksanakan beberapa

rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2015 yaitu:

1. Perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi kepada SKPD mengenai tata kelola

kearsipan lebih lanjut.Selain dilakukan pelatihan dan sosialisasi, perlu juga dilakukan

Asistensi ke masing-masing SKPD sebagai tindaklanjut dari hasil pelatihan dan

sosialisasi tersebut .

2. Perlu dibuatkan ruangan khusus dalam menyimpan arsip dan dokumen penting

maupun langka, sehingga dapat dilakukan perawatan dan penyelamatan atas arsip dan

dokumen tersebut.

3. Perlu dicari informasi lebih lanjut terkait dengan aturan dan dasar hukum dalam

pelaksanaan penghapusan arsip.

25. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

25.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika diarahkan pada

terwujudnya keterbukaan informasi publik dan membentuk masyarakat yang responsif

terhadap pembangunan

Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Komunikasi dan Informatika pada

Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program ini diarahkan untuk penyebarluasan informasi publik, peliputan, dokumentasi

dan penyediaan informasi

2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Program ini dimaksudkan untuk penyediaan informasi dan sosialisasi

Page 131: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 4 9

3. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

25.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemerintah Kota Semarang dalam rangka mewujudkan good governance selalu

mengedepankan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu upaya

yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang agar publik memiliki ruang untuk mengakses

informasi publik yang ada adalah dengan menyediakan berbagai macam fasilitas untuk

memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Media yang digunakan

untuk penyaluran informasi publik terdiri dari teknologi informasi, media cetak/elektronik,

media sosial dan komunikasi secara langsung dengan tetap mengedepankan unsure

interaksi antara masyarakat dengan pemerintah.

Beberapa kegiatan yang dilakukan Kota Semarang tahun 2015 dalam

pengembangan komunikasi dan informasi digambarkan pada tabel berikut:

KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA SEMARANG TAHUN 2015

NO JENIS KEGIATAN TAHUN 2014 TAHUN 2015

1 Siaran keliling 20 24

2 Jumlah Forum Koordinasi PPID 2 2

3 Dialog interaktif melalui media TV Lokal 6 9

4 Dialog melalui media TV Nasional 1 1

5 Pembuatan, cetak dan distribusi Majalah Media Semarang 10 edisi @ 7500 eks 10 edisi @ 7500 eks

6 Advertorial media cetak 9 9

7 Spot TV Nasional 1 1

8

9

10

11

Spot TV Lokal

Spot radio

Jumlah peliputan, dokumentasi dan informasi media penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Jumlah press release, pantauan berita elektronik, analisa berita

surat kabar, pemuatan berita di website

21

16 paket

720

720

24

11 paket

720

720

Sumber: BagianHumasSetda Kota Semarang, Tahun 2015

Pengembangan komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat

dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, seperti siaran keliling, dialog interaktif baik

secara langsung maupun melalui media massa. Siaran keliling tentang program pemerintah

selama tahun 2015 telah dilakukan sebanyak 24 kali. Kegiatan dialog interaktif melalui

media TV Lokal dalam tahun anggaran2015 adalah sebanyak 9 kali, sedangkan dialog

melalui TV Nasional tentang Semarang adalah sebanyak 1 kali. Advertorial media cetak

yang sudah dilakukan pada tahun 2015 adalah sebanyak 9 kali. Spot TV nasional adalah

sebanyak1 kali, spot TV lokal sebanyak 24 danspot radio adalah sebanyak 11 paket. Selain

kegiatan yang sudah dilakukan di atas guna menyebarluaskan informasi sampai ke tingkat

kelurahan (RT/RW), pada ditahun 2015 telah dilakukan pembuatan, cetak dan distribusi

majalah Media Semarang sebanyak 10 edisi masing-masing 7.500 eksemplar. Jumlah

peliputan, dokumentasi dan informasi media penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan yang sudah dilakukan baik tahun 2014 maupun 2015 adalah sebanyak 720

Page 132: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 5 0

dan jumlah press release, pantauan berita elektronik, analisa berita surat kabar, pemuatan

berita di website ditahun 2014 dan tahun 2015 adalah sebanyak 720.

Pemerintah Kota Semarang terus melakukan keterbukaan informasi dalam rangka

mendukung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal itu bisa dilihat dari diadakannya

Forum Koordinasi PPID yang telah dilakukan sebanyak 2 kali padatahun 2015. Hal tersebut

dilakukan tentunya agar sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik ini bisa

diterima, diketahui dan dipahami oleh seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota

Semarang dan bagi masyarakat khususnya. Pada tahun 2015 ini, Pemerintah Kota

Semarang mendapat Juara II Komisi Informasi Award 2015 Tingkat Propinsi Jawa Tengah.

Beberapa kegiatan lain yang dilakukan Kota Semarang tahun 2015 dalam

pengembangan komunikasi dan informasi digambarkan pada tabel berikut:

KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA SEMARANG TAHUN 2015

NO JENIS KEGIATAN TAHUN 2014 TAHUN 2015

1 Tersedianya Bandwith di Pemerintah Kota Semarang 80 Mbps 150 Mbps

2 Pedoman penyusunan magang bidang Tik - 1 buku

3 Penyusunan integrasi sistem - 1 buku

4 Aplikai

a. Jumlah aplikasi

b. Jumlah aplikasi yang terintegrasi

c. Jumlah apliaksi mobile

52

-

-

63

11

12

5 Tersedianya ruang Monitoring Control Room (MCR) - 1

6 Master Plan IT Kota Semarang Tahun 2016-2021 - 1

7 Terbentuknya Konfigurasi Jaringan FO di Pemerintah Kota

Semarang 13 SKPD 40 SKPD

8

9

10

11

12

Terbentuknya Pusat Informasi Publik

Terbentuknya Bank Data Gaji, TPP dan Data Warga Miskin

Meningkatnya aparatur yang mempunyai pengetahuan teknologi dan informasi Web SKPD

Web SKPD

Visualisasi kegiatan SKPD

9 fasilitas

1 paket lama

6 orang

23

49 SKPD

14 fasilitas

1 paket terbarukan

6 orang

29

49 SKPD

Sumber: Bagian PDE Setda Kota Semarang, Tahun 2015

Dalam urusan komunikasi dan informatika, Pemerintah Kota Semarang juga

menghasilkan beberapa hal yaitu jumlah SIM di SKPD yang terbangun pada tahun 2015

adalah sebanyak 52 SIM, tersediannya Bandwith ditahun 2015 meningkat menjadi 150

Mbps dari 80 Mbps ditahun 2014, pedoman Penyusunan Magang Bidang Tik sebanyak 1

buku dan penyusunan integrasi sistem juga sebanyak 1 buku ditahun 2015. Untuk jumlah

apliaksi ditahun 2015 mengalami peningkatan dari 52 ditahun 2014 menjadi 63 ditahun

2015. Kemudian untuk jumlah apliaksi yang terintegrasi ditahun 2015 ini adalah sebanyak

11 dan jumlah apliaksi mobile yang juga baru tersedia ditahun 2015 ini adalah sebanyak 12.

Selain beberapa indikator kinerja tersebut juga masih terdapat Ruang Monitoring Control

Room (MCR) ditahun 2015 yaitu sebanyak 1 dan ditahun 2015 ini juga terdapat Master

Plan IT Kota Semarang Tahun 2016 – 2020 yaitu sebanyak 1,

Ditahun 2015 juga mengalami peningkatan untuk terbentuknya Konfigurasi

Jaringan FO di Pemerintah Kota Semarang sebanyak 13 SKPD meningkat ditahun 2015

Page 133: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 5 1

menjadi 40 SKPD, terbentuknya Pusat Informasi Publik ditahun 2014 terdiri 9 fasilitas

meningkat ditahun 2015 menjadi 14 fasilitas. Kemudian Bank Data Gaji TPP, Data Warga

Miskin dengan 1 paket lama ditahun 2014 menjadi 1 paket terbarukan ditahun 2015.

Kemudian untuk web SKPD meningkat ditahun 2014 sebanyak 23 menjadi 29 ditahun

2015. Dan unutk visualisasi kegiatan SKPD baik ditahun 2014 maupun ditahun 2015

adalah sebanyak 49 SKPD.

Selain beberapa hasil kinerja yang sudah dijelaskan diatas, masih ada kegiatan yang

dilakukan Kota Semarang dalam pengembangan jaringan komunikasi dan informasi tahun

2015 yang digambarkan pada table berikut :

KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA SEMARANG TAHUN 2015

NO JENIS KEGIATAN TAHUN 2014 TAHUN 2015

1 Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi dan informatika

yang tertib dan teratur 100%

100%

2 Jumlah wartel/ warnet 157 310

3 Jumlah tower yang ada di Kota Semarang 578 578

4 Pemancar TV 10 10

5 Pemancar radio 34 34

6 BTS 881 881

7 Jumlah stasiun televisi lokal di Kota Semarang 4 5

8

9

10

Jumlah stasiun radio lokal di Kota Semarang

Jumlah jaringan telepon genggam

Kajian dokumen pengembangan komunikasi

36

21

2

36

21

2

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2015

Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi yang juga dilakukan Kota

Semarang tahun 2015 meliputi beberapa hal yaitu tertatanya pembangunan tower

telekomunikasi dan informatika yang tertib dan teratur sebesar 100% ditahun 2014 dan

ditahun 2015, adanya jumlah jaringan telepon genggam pada tahun 2014 dan 2015 yaitu

sebanyak 21, jumlah wartel/ warnet meningkat dari 157 di tahun 2014 menjadi 310 ditahun

2015. Kemudian jumlah tower yang ada di Kota Semarang pada tahun 2015 adalah

sebanyak 578, kemudian kajian dokumen pengembangan komunikasi adalah sebanyak 2

buah ditahun ditahun 2015, pemancar TV yaitu 10, pemancar radio sebanyak 34 serta BTS

sebanyak 881. Jumlah stasiun televisi lokal di Kota Semarang mengalami peningkatan dari

tahun 2014 yaitu sebanyak 4 menjadi 5 ditahun 2015. Kemudian untuk jumlah stasiun

radio lokal di Kota Semarang pada tahun 2015 adalah sebanyak 36 buah.

25.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Daerah (Bagian Hubungan

Masyarakat dan Bagian Pusat Data Elektronik)

Page 134: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 5 2

25.4. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan wajib Komunikasi dan Informatika

adalah sebanyak 44 orang terdiri dari Dinas Perhubungan dan Kominfo sebanyak 0 orang,

Bagian Humas sebanyak 20 orang dan Bagian PDE sebanyak 24 orang.

25.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Program/kegiatan dalam urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015

dilaksanakan dengan alokasi dana yang disediakan sebesar Rp .........,-. yang digambarkan

pada tabel berikut ini:

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE (%)

SKPD : Sekretariat Daerah (Bag. Humas)

1. Peliputan, Dokumentasi Dan Informasi Multi Media 941.923.000 71.955.800 81,96%

2. Penyebarluasan Informasi Publik Dan Promosi 186.770.000 104.295.000 55,84%

3. Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi 127.006.000 103.619.000 81,59%

JUMLAH SKPD 1.255.699.000 979.869.800 78,03%

SKPD : Sekretariat Daerah (Bag. PDE)

4. Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi 2.170.563.000 2.124.393.500 97,87%

5. Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi

Dan Informasi

243.471.000 190.504.000 78,25%

6. Fasilitasi Pemutakhiran Data-data Penyelenggaraan

Pemerintahan 1.040.283.000 853.018.350 82,00%

JUMLAH SKPD 3.454.317.000 3.167.915.850 91,71%

JUMLAH PROGRAM 4.710.016.000 4.147.785.650 88,06%

2. Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE (%)

SKPD : Sekretariat Daerah (Bag. PDE)

1. Pelatihan Sdm Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi 349.772.000 317.259.500 90,70%

JUMLAH PROGRAM 349.772.000 317.259.500 90,70%

3. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE (%)

SKPD : Sekretariat Daerah (Bag. Humas)

1. Penyediaan Informasi, Pemberitaan Dan Analisa Media 3.171.284.000 2.936.345.200 92,59%

JUMLAH SKPD 3.171.284.000 2.936.345.200 92,59%

SKPD : Sekretariat Daerah (Bag. PDE)

2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah 624.144.500 561.784.900 90,01%

JUMLAH SKPD 624.144.500 561.784.900 90,01%

JUMLAH PROGRAM 3.795.428.500 3.498.130.100 92,17%

Page 135: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 5 3

25.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti

dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen

perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

25.7. SARANA DAN PRASARANA

Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan

tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana

pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

25.8. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika yaitu:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur permohonan informasi

dan dokumentasi melalui PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

2. Teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang, namun belum diimbangi

sarana prasarana pendukung.

25.9. TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan Urusan Komunikasi dan

Informatika yaitu:

1. Mengadakan Forum Koordinasi PPID yang melibatkan masyarakat dan juga

Pemerintah Kota Semarang.

2. Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informasi yang canggih.

25.10. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Juara II Komisi Informasi Award 2015 Tingkat Propinsi Jawa

2. Penghargaan Indonesia’s Attractiveness Index Award 2015

3. Penghargaan Index Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015

Page 136: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 5 4

26. URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN

26.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Arah Kebijakan Urusan Wajib Perpustakaan melalui Program dan

Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Kantor Perpustakaan dan

Arsip Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2015 terdiri dari :

Program Penunjang Urusan Wajib Perpustakaan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan:

Program Pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan :

1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2) Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan

3) Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan

26.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan yang ada di Kota Semarang dapat dijabarkan pada tabel

dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA 2014 2015

Jumlah perpustakaan milik di Kota Semarang 1 1

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

Perpustakaan yang dimiliki oleh non pemerintah tahun 2015 sebanyak 188 unit sama

dengan tahun 2014 sebanyak 187 unit sesuai tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA 2014 2015

Jumlah perpustakaan milik non pemerintah di Kota Semarang 187 187

Pelayanan otomasi perpustakaan yang dilakukan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota

Semarang pada tahun 2015 sebesar 84% meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar

83% sesuai tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA 2014 2015

Peningkatan pelayanan Otomasi Perpustakaan 83%

84%

Budaya baca masyarakat Kota Semarang tahun 2015 sebesar 85% meningkat

dibandingkan tahun 2014 sebesar 84% sesuai tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA 2014 2015

Presentase peningkatan budaya baca 84% 85%

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat ditingkatkan dengan mengadakan

talkshow yang dapat terlaksana pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebanyak 2

kali kegiatan sesuai tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA 2014 2015

Pengembangan minat dan budaya Riset, Talk Show 3 kgt 3 kgt

Page 137: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 5 5

Pada tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip telah melaksanakan kegiatan

pameran buku sebanyak 2 kali kegiatan dan pada tahun 2014 sebanyak 2 kegiatan

sesuai tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA 2014 2015

Penyelenggaraan pameran buku per tahun 3 kgt 3 kgt

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

Kegiatan promosi gerakan membaca pada tahun 2015 telah dilaksanakan sebanyak 3

kegiatan, naik sebanyak 1 kegiatan pada tahun 2014 yang telah terlaksana sebanyak 2

kali kegiatan sesuai tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA 2014 2015

Promosi Gerakan Membaca 3 kgt 3 kgt

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

2. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan

Kantor Perpustakaan dan Arsip sampai dengan akhir tahun 2015 sudah memiliki

tenaga pustakawan sebanyak 1 oarang sesuai tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA 2014 2015

Jumlah Pustakawan yang ada - 1 Orang

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

Koleksi buku yang dimiliki perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2015

sebanyak 110.085 buku, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 91.641buku

sesuai tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA 2014 2015

Jumlah koleksi buku perpustakaan 91.641 110.085

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

Jumlah perpustakaan kelurahan/rumah pintar di Kota Semarang pada tahun 2015

sebanyak 188 unit meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 187 unit.

INDIKATOR KINERJA 2014 2015

Jumlah perpustakaan kelurahan/ Rumah Pintar 187 188

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2015 sebanyak 1.773.787 orang

meningkat dari tahun 2014 sebanyak 1.756.224orang sesuai tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA 2014 2015

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (orang) 1.756.224 1.773.787

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang telah melaksanakan pelayanan

berbasis IT, penyediaan informasi perpustakaan melalui media internet (website), dan

sarana prasarana penunjang lainnya yang memadai sesuai tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA 2014 2015

Pelayanan Perpustakaan yang sudah berbasis IT Ada Ada

Penyediaan sarana informasi layanan perpustakaan berbasis TI dan website

perpustakaan

Ada Ada

Lebar pita (bandwitch) internet yang dimiliki oleh Kantor Perpustakaan Ada Ada

Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai Ada Ada

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

3. ProgramPenyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan:

Page 138: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 5 6

Koleksi buku perpustakaan yang telah dikelola dengan baik pada tahun 2015

sebanyak 25.192 buku sedangkan tahun 2014 sebanyak 19.041 buku.

INDIKATOR KINERJA 2014 2015

Terkelolanya koleksi buku perpustakaan 19.041 25.192

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

Koleksi buku yang dimiliki perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2015 sebanyak

110.085 buku meningkat dari tahun 2014 sebanyak 91.641 buku.

INDIKATOR KINERJA 2014 2015

Jumlah koleksi buku perpustakaan 91.641 110.085

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2015

Judul buku perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2014 sebanyak 34.918judul

dibandingkan tahun 2015 sebanyak 42.571 judul sesuai tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA 2013 2014

Jumlah judul buku perpustakaan 30.918 34.918

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2014

26.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip.

26.4. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan wajib Perpustakaan adalah sebanyak 15

orang

26.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam

Urusan Wajib Perpustakaan pada tahun 2015 sebesarRp. 3.614.115.000,-adapun realisasi

pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Anggaran Program Penunjang Urusan Wajib Perpustakaan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

REALISASI

ANGGARAN (RP)

PERSEN

TASE

(%)

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.600.000 31.018.717 78,33

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 61.242.000 61.242.000 100,00

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 73.320.000 72.420.000 98,77

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 28.450.000 28.286.791 99,43

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000 54.997.320 100,00

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.000.000 43.950.000 84,52

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 10.470.000 10.470.000 100,00

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 72.037.500 71.957.500 99,89

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000 8.000.000 100,00

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

11.000.000 11.000.000 100,00

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.500.000 23.215.000 91,04

12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 47.500.000 44.524.700 93,74

13 Penataan Arsip Kantor 17.505.000 17.505.000 100,00

14 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 36.000.000 36.000.000 100,00

JUMLAH PROGRAM 537.624.500 514.587.028 95,71

Page 139: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 5 7

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

REALISASI

ANGGARAN (RP)

PERSEN

TASE (%)

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 158.420.000 157.966.000 99,71

2 Pengadaan Mebelair 88.367.000 88.280.000 99,90

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 226.811.000 207.019.992 91,27

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 284.093.000 283.646.925 99,84

5 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 21.568.000 21.250.000 98,53

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin dan Peralatan Kantor 22.030.000 21.380.000 97,05

7 Pendataan Aset 22.202.000 22.202.000 100,00

JUMLAH PROGRAM 823.491.000 801.744.917 97,36

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

REALISASI

ANGGARAN

(RP)

PERSEN

TASE (%)

1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 7.500.000 7.500.000 100,00

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.500.000 7.200.000 96,00

3 Penyusunan RKA dan DPA 10.262.500 9.762.500 95,13

4 Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung

Jawaban) 15.000.000 15.000.000 100,00

5 Penyusunan Program Kerja SKPD 20.000.000 18.234.400 91,17

6 Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja) 6.000.000 6.000.000 100,00

JUMLAH PROGRAM 66.262.500 63.696.900 86,35

4. Program Pengembangan Budaya Baca

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

REALISASI

ANGGARAN (RP)

PERSEN

TASE (%)

1 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk

mendorong terwujudnya masyarakat pembelaj 404.896.000 403.077.500 99,55

2 Pelayanan Perpustakaan Keliling 346.500.000 310.073.500 89,49

3 Penyediaan Sarana Informasi Layanan Perpustakaan 28.313.000 27.843.000 98,34

4 Penyediaan Sarana Keanggotaan Perpustakaan 20.000.000 18.155.000 90,78

5 Publikasi dan Sosialisasi Perpustakaan 170.000.000 169.775.940 99,87

6 Rehab Rumah Pintar 393.400.000 386.124.911 98,15

JUMLAH PROGRAM 1.363.109.000 1.315.049.851 96,47

5. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan

NO KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

REALISASI

ANGGARAN

(RP)

PERSEN

TASE (%)

1

Evaluasi Rumah Pintar / Perpustakaan Kelurahan 45.010.000 42.820.000 95,13

2 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 412.412.000 410.567.500 99,55

3 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan

Umum, Perpustakaan Khusus 149.946.000 147.831.500 98,59

4 Pembinaan pada Rumah Pintar di Kota Semarang 64.898.000 64.513.000 99,41

JUMLAH PROGRAM 672.266.000 665.732.000 99,03

6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

REALISASI

ANGGARAN (RP)

PERSEN

TASE (%)

1 Pemeliharaan dan Pengolahan Bahan pustaka 73.789.000 73.540.900 99,66

2 Pembuatan Buletin, Profil,Brosur dan Buku Pedoman 52.252.000 51.902.000 99,33

Page 140: satudata.semarangkota.go.idsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412533.3BabIIILPPD2016ur16-26.pdf · L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 3 5 8

Pengelolaan Perpustakaan

3 Penyelenggaraan Semarang Book Exchange 25.321.000 25.321.000 100,00

JUMLAH PROGRAM 151.362.000 150.763.900 99,60

26.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti

dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen

perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

26.7. SARANA DAN PRASARANA

Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan

tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana

pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

26.8. PERMASALAHAN

Urusan Wajib Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kota Semarang pada tahun 2015 belum dapat berjalan secara maksimal disebabkan:

1. Pemerintah Kota Semarang belum memiliki Gedung Perpustakaan dan Arsip yang

representatif yang bisa dijadikan bahan rujukan dan diminati oleh masyarakat baik

warga Kota Semarang maupun luar Kota Semarang.

2. Perlu adanya penambahan koleksi buku-buku yang menarik baik dari dalam negeri

maupun luar negeri sehingga masyarakat atau pengunjung dapat dengan mudah

mencari bahan bacaan secara lengkap selain juga dilengkapi dengan sarana dan

prasarana lain yang nyaman bagi pengunjung perlu lebih ditingkatkan lagi.

26.9. TINDAK LANJUT

Pada tahun anggaran 2015 Kota Semarang akan melaksanakan rencana tindak lanjut:

1. Optimalisasi dan mengusulkan pembangunan gedung Perpustakaan dan Arsip yang

representatif dengan infrastruktur yang memadai untuk peningkatan pelayanan

perpustakaan kepada masyarakat.

2. Melaksanakan berbagai perbaikan baik sarana dan prasarana pelayanan perpustakaan

demi kepuasan masyarakat.