= Kuliah htn 2=

HUKUM TATA NEGARA(CONSTITUTIONAL LAW)

1

Sumber2 Hukum Tata Negara

a) Nilai-nilai Konstitusi yang tak tertulisb) UUD, Pembukaan dan Pasal-pasalnyac) Peraturan Perundangan Tertulisd) Jurisprudensi Peradilane) Constitutional Conventions (Kebiasaan

Ketatanegaraan)f) Doktrin Ilmu Hukum yang telah menjadi

Ius Comminis Opinio Doctorumg) Hukum Internasional yg telah diratifikasi

sbg Hukum Nasional

2

KONSTITUSIKONSTITUSI

•Soetandyo Wignjosoebroto– Sejumlah ketentuan hukum yang

disusun secara sistematik untuk menata dan mengatur pokok2 struktur dan fungsi lembaga pemerintahan, termasuk hal ikhwal kewenangan dan batas kewenangannya.

3

Samakah Konstitusi dgn UUD

Banyak yang menyamakan begitu saja, misal UUD AS sering disebut “Konstitusi AS”. Pengalaman Indonesia 1949; menggunakan istilah “Konstitusi RIS” bukan UUD RIS Konstitusi lebih luas dari UUD.

Konstitusi adalah hukum dasar. UUD adalah hukum dasar yg tertulis.

4

Konstitusi

Jimly Asshiddiqie• Hukum dasar yang dijadikan pegangan

dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut UUD, dan dapat pula tidak tertulis.

• Konstitusi tidak identik dengan UUD. Kerajaan Inggris adalah negara yang tidak mempunyai naskah konstitusi yang tertulis dan terkodifikasi.

5

Sosiologis

Filosofis

Historis

PolitisKONSTITUSI

Landasan Sebuah Konstitusi

6

Esensi Ide KonstitusionalismeEsensi Ide Konstitusionalisme

Ajaran ttg HAM• Hak yang kodrati, tak bisa diambil

alih kapanpun oleh kekuasaan manapun dalam kehidupan bernegara, serta harus dijaga dan dipertahankan eksistensinya agar tetap utuh karena terjadi pelanggaran atasnya.

7

Doktrin Rule of Law : setiap wujud kekuasaan harus mempunyai

dasar pembenarannya menurut hukum perUU, dan hukum perUU tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah dikaidahkan oleh konstitusi. Kekuasaan disebut HAK :

Jika berada ditangan pribadi m’sia, disebut KEWENANGAN:

Jika berada di tangan orang yg telah dipilih untuk diangkat dalam jabatan publik

8

UUD DALAM SEJARAH KETATANEGARAAN

INDONESIA

9

UNDANG UNDANG DASAR 1945

• Naskahnya dipersiapkan oleh Dokuritsu Zyunbi Tyo Sakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPK) yang dibentuk 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang sebagai pelaksanaan janji Kemerdekaan, dilantik pada 28 Mei 1945

• BPUPK : 62 Anggota, diketuai KRT Radjiman Wedyodiningrat & wakilnya Ichibangase Yosio

• Persidangan dibagi dlm 2 periode: 29 Mei – 1 Juni 1945 & 10 Juli-17 Juli 1945

• Dalam kedua sidang, pembicaraan fokus pada pembentukan sebuah NEGARA MERDEKA

10

• Pada sidang kedua, dibentuk Panitia Hukum Dasar, anggota 19 orang, diketuai Soekarno

• Panitia ini membentuk Panitia Kecil diketuai Prof.Soepomo

• 13 Juli 1945, panitia kecil menyelesaikan tugas & BPUPK menyetujui hasil kerjanya sebagai RUUD pada 16 Agustus 1945

• 18 Agustus 1945 disahkan sbg UUD oleh PPKI

11

UUD 1945 : Konstitusi Tertulis Sementara

Pidato Ketua PPKI Soekarno 18 Agustus 1945: UUD 1945 adalah Revolutie Grondwet, nanti kita akan memiliki UUD yang lebih baik

Ratulangi: UUD 1945 perlu disempurnakan Aturan Tambahan Pasal II:

Dalam enam bulan setelah MPR ini terbentuk, Majelis bersidang untuk menetapkan UUD.

12

• UUD 1945, UUD darurat, jadi tidak selalu dijadikan rujukan. Contoh:– 2 Sept 45 dibentuk kabinet I dibawah Pres.

Soekarno. Ini sejalan dengan UUD 1945 yang menganut sistem Presidensial.

– Tapi 14 Nop 45 Pemerintah mengeluarkan Maklumat berisi perubahan sistem kabinet dari Presidensiil ke sistem Parlementer

13

KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS) 1949

• Latar Belakang:• Perang Dunia II berakhir: Jepang menjadi

negara kalah perang.• Kerajaan Belanda hendak kembali menjajah

dengan taktik mendirikan negara kecil di Sumatera, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur dsb serta melancarkan Agresi Militer I (1947) dan Agresi II (1948)

14

• 23 Agst -12 Nop 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar di The Hague (Den Haag)

• Hasil Konferensi:– Mendirikan Negara RIS– Penyerahan Kedaulatan kepada RIS yang

berisi 3 hal, yaitu (a) piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintah RIS; (b) status uni; dan (c) persetujuan perpindahan

– Mendirikan Uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda

• Lebih detail mengenai hal ini baca Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme.. hal.44-46

15

UU Dasar Sementara 1950• Negara RIS tidak bertahan lama. Negara Republik

Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur menggabungkan diri menjadi satu wilayah Republik Indonesia.

• 19 Mei 1950 Pemerintah RIS dan Pemerintah RI sepakat membentuk kembali NKRI

• Dibentuk Panitia untuk merancang UUD• UUDS resmi berlaku 17 Agustus 1950• Pasal 134 UUDS :

– Konstituante bersama Pemerintah menyusun suatu UUD RI yg akan menggantikan UUDS 1950

16

Pemilihan Umum 1955: Memilih Konstituante

• Desember 1955 Pemilu memilih konstituante untuk membentuk UUD

• 1956-1959 Konstituante bersidang dengan maksud membuat UUD yang tetap

• Dalam kurun waktu 3 tahun (1956-1959) Konstituante berhasil merumuskan sejumlah pasal, tapi mengalami kebuntuan dalam Dasar Negara

17

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

• Presiden Soekarno menyimpulkan Majelis Konstituante gagal, ia mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 : membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945

• Dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959 oleh DPR

• Dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959

18

UUD 1945 Setelah Dekrit

• Mengalami sakralisasi: tidak boleh diubah, walau UUD 1945 adalah sementara sifatnya

• Kekuasaan mengalami stagnasi. Tidak berubah selama 32 tahun

• Kolusi Korupsi Nepotisme sebagai akibat UUD 1945 yg sentralistik dan sangat executive heavy

• Pelanggaran HAM: hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, persamaan dimuka hukum, hak berserikat berkumpul, mengeluarkan pendapat, pembatasan pers, sensor

19

Latar Belakang Perubahan UUD Latar Belakang Perubahan UUD 19451945

Agenda Reformasi a.l.:1. Amandemen UUD 19452. Penghapusan Doktrin Dwi Fungsi ABRI3. Penegakan Supremasi Hukum, Penghormatan

HAM, serta pemberantasan KKN4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara

pusat dan daerah5. Mewujudkan Kebebasan Pers6. Mewujudkan kehidupan demokrasi

20

Tiga Arus Perubahan UUD 1945

I. Kelompok yang ingin kembali ke UUD 1945 Kelompok Sapta Margais/Purn. TNI dgn alasan

Kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945II. Kelompok yang ingin mempertahankan UUD 1945

hasil Perubahan Parpol dominan di MPR/DPR dengan alasan:

Perubahan sudah cukup menampung aspirasi dan kompromi

III. Kelompok yg ingin Perubahan Lanjutan/Perubahan V: Akademisi, Peneliti, LSM, dengan alasan

Perubahan UUD 1945 masih belum sempurna

21

Kembali (lagi) Ke UUD 1945?

Perubahan UUD 1945 (1999-2002) bukan pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Perubahan justru amanat Aturan Tambahan II UUD 1945

Perubahan tidak menyentuh Pembukaan UUD 1945 yg berisi Dasar Negara Panca Sila

Perubahan telah dibahas dalam waktu lebih lama, 12 kali lipat waktu sidang BPUPK

22

Amandemen UUD 1945: Agenda Utama Reformasi

UUD 1945 kurang landasan bagi kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM. Presiden punya kekuasaan legislatif (membtk

UU) UUD 1945 mengandung pasal2 multitafsir dan

membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKNTtg masa Jabatan Presiden (Ps. 7), Keharusan

Orang Indonesia Asli sbg Pres.(Ps. 6 ayat (1)) dll Tidak adanya saling mengawasi dan saling

mengimbangi (Checks and balances) antarlembaga negara dan kekuasaan terpusat pada Presiden

23

Tujuan Perubahan UUD 1945

Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 dan memperkokoh NKRI berdasar Pancasila

Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat

Menyempurnakan aturan dasar mengenai perlindungan hak asasi manusia

Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas

24

Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945

1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945,2) Tetap mempertahankan NKRI,3) Mempertegas Sistem Pemerintahan

Presidensial4) Penjelasan UUD 1945 ttg hal2 normatif,

akan dimasukkan dalam pasal25) Melakukan perubahan dengan cara

adendum

25

Pembukaan UUD 1945Pembukaan UUD 1945: Memuat dasar filosofis & normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945. Pemb. mengandung staatsidee berdirinya NKRI, tujuan/haluan negara yg harus dipertahankan

Kesepakatan mempertahankan NKRI mempertahankan NKRI dg pertimb.: bentuk yg ditetapkan sejak awal berdirinya negara I’sia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang.

Kesepakatan mempertegas Sistem Presidensialmempertegas Sistem Presidensial untuk memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yg dianut oleh Negara RI dan pada th1945 telah dipilih oleh para pendiri negara

26

Peniadaan Penjelasan adalah untuk menghindarkan kesulitan dalam menentukan status “Penjelasan” dari sisi sumber hukum dan tata urutan perUU.

Selain itu Penjelasan BUKAN produk BPUPK atau PPKI karena kedua lembaga itu menyusun ranc. Pemb. & Batang Tubuh UUD 1945 tanpa Penjelasan

Perubahan secara Adendum artinya perubahan dilakukan dg TETAP mempertahankan naskah asli sebagaimana terdapat dalam LN No 75/ 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan2 UUD 1945 diletakkan MELEKAT pada naskah asli.

27

Kepustakaan

a. Moh Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES, 2007.

b. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, KonPress, Jakarta, 2006.

c. Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Press, 2008.

28