01-MATERI WEBINAR KETUA 3 JULI 2020.ppt...ï K : < W E' t ^ E

1

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA“PERSAINGAN SEHAT, SEJAHTERAKAN RAKYAT”“PERSAINGAN SEHAT, SEJAHTERAKAN RAKYAT”

POTENSI PERMASALAHAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SEKTOR E-COMMERCE DALAM PANDEMIC COVID-19

Webinar Kerjasama Kanwil III KPPU, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, dan Hukum Online

Zoom Meeting, 3 Juli 2020

KURNIA TOHA, S.H., LL.M., Ph.D. KETUA KPPU RI

Kurnia Toha saat ini terpilih menjadi Ketua KPPU untuk periode 2018-2020, Pakar dalam bidang Hukumini menyelesaikan program Masternya di University of Washington pada tahun 1998, selang beberapatahun Kurnia melanjutkan studinya kembali dalam bidang Hukum di universitas yang sama di AmerikaSerikat tersebut hingga meraih gelar Doktor pada tahun 2007.Bachelor of Law dari Universitas Indonesia ini sudah lama berkiprah dalam perkembangan bidanghukum terutama dalam bidang persaingan usaha. Beliau sudah aktif mengajar sebagai dosen diUniversitas Indonesia sejak tahun 1987, di Universitas of Al Azhar Indonesia sejak 2014, pernah pulamengajar di Departemen Kehakiman, PTHM dan Universitas Atmajaya.Ketua Kuliah Kerja Nyata (K2N) Universitas Indonesia, Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia(MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ketua Lembaga Kajian Persaingan dan KebijakanUsaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Segudang pengalaman pernah diraih, Kurnia menjabat sebagai Ketua Tim kajian akademis amandemen UU No. 5 Tahun 1999, Sekretarisdalam Tim Penyusunan UU No. 2 Tahun 2012, Ketua Tim Penyiapan Draft RUU Pengesahan Tanah untuk Kepentingan Umum Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Asian Development Bank. Pada tahun 2010, Kurnia sempat menjabat sebagai Ketua TimIndependen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN). Sebelum menjabat sebagai Anggota KPPU, pria yang akrab di sapa Bang Kurnia oleh rekan sejawatnya ini pernah menempati posisi sebagai Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BadanPertanahan Nasional (BPN).

2

2

We’re Still Working

3

WFHWFO

TUJUANTUJUAN UNDANGUNDANG--UNDANGUNDANG NO. 5/1999NO. 5/1999

Efektifitas dan efisiensikegiatan usaha

Mencegah praktek monopolidan atau persaingan usaha

tidak sehat

Mencegah praktek monopolidan atau persaingan usaha

tidak sehat

Menjaga kepentingan umumdan meningkatkan efisiensi

nasional sebagai upayamensejahterakan rakyat

Menjamin kesempatanberusaha yang sama bagi

pelaku usaha besar, menengah, dan kecil

3

OBJEK PENGAWASAN KPPU

PELAKU USAHAPELAKU USAHA

REGULASI/KEBIJAKAN REGULASI/KEBIJAKAN YANG BERDAMPAK YANG BERDAMPAK TERHADAP INDEKS TERHADAP INDEKS

PERSAINGANPERSAINGAN

KEMITRAAN UMKM KEMITRAAN UMKM DENGAN PELAKU DENGAN PELAKU

USAHAUSAHA

TRANSAKSITRANSAKSIMERGER/ AKUISISI/ MERGER/ AKUISISI/

KONSOLIDASIKONSOLIDASI

TUGAS & WEWENANG KPPU

PENGAWASAN PENGAWASAN KEMITRAANKEMITRAAN

PENGENDALIAN PENGENDALIAN MERGERMERGER

PENEGAKAN PENEGAKAN HUKUMHUKUM

ADVOKASI ADVOKASI KEBIJAKANKEBIJAKAN

KPPU memiliki kewenangan untuk

memberikan saran dan pertimbangan atas

kebijakan pemerintah yang mengarah pada

persaingan usaha tidak sehat

KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis

Melalui perkuatan di PP No. 57/2010, KPPU

memiliki kewenangan untuk menerima dan

mengevaluasi merger yang dinotifikasi dan

dikonsultasikan

Melalui UU No. 20/2008 jo PP No. 17/2013, KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM

4

PRAKTIK YANG DILARANG UU NO. 5/1999

PerjanjianPerjanjianyang yang dilarangdilarang

PasalPasal 5 5 -- 1616

Kegiatan yang dilarang

Pasal 17 – 24

Penyalahgunaan posisi dominan

Pasal 25 - 29

PERJANJIAN YANG DILARANG

PEMBOIKOTAN

OLIGOPOLI PERJANJIAN TERTUTUP

KARTEL

PENETAPANHARGA

TRUST

PEMBAGIANWILAYAH

INTEGRASI VERTIKAL

PERJANJIAN DENGAN

PIHAK LUAR NEGERI

OLIGOPSONI

5

KEGIATAN YANG DILARANG

PENGUASAANPASAR

MONOPSONIMONOPOLI

PERSEKONGKOLAN

PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN

POSISI DOMINAN

JABATAN RANGKAP

PEMILIKAN SAHAM

MERGER

6

ERA PANDEMI COVID-19

11

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP AKTIVITAS BISNIS DARI ASPEK PERSAINGAN USAHA

• Pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan tetapi jugaberdampak pada aktivitas bisnis, penurunan penjualan sampai pada pemutusanhubungan kerja

• Untuk tetap bertahan di kondisi krisis perusahaan dituntut untuk membuatinovasi dan menyesuaikan strategi bisnisnya sehingga lebih efisien

• Perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan Pandemi Covid-19kemungkinan tidak dapat bertahan

12

7

POTENSI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI MASA PANDEMI COVID-19

• Kebijakan pemerintah yang tepat dapat meminimalisir terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, KPPU akan selalu mendukung kebijakan pemerintah dengan memberikan asistensi danadvokasi sehingga perkonomian segera pulih.

• Intervensi langsung dari pemerintah mamberikan dampak signifikan di beberapa industri yang mengalami krisis seperti industri perbankan, industri pariwisata, industri transportasi.

• Untuk industri yang tidak terdampak Covid-19 dan malah berkembang pesat di masa pandemi Covid-19, KPPU tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai UU Nomor 5 Tahun 1999 karena perilakupersaingan usaha tidak sehat tetap dimungkinkan terjadi seperti penetapan harga yang tidak wajar, kerjasama antar pesaing dan transaksi merger dan akusisi.

13

POTENSI PERMASALAHAN DALAM E-COMMERCE

• Salah satu yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 ini adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

• Kemitraan antara Usaha Mikro - Kecil dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar dalam masa pandemi sangat di dorong agar UMKM dapat berproduksi, berinovasi dan memasarkan produknya sehingga cepat pulih dari keterpurukan.

• Karena UMKM dituntut untuk adaptif terhadap kondisi “new normal” maka pemerintah berupaya mengubah transaksi UMKM secara tradisional menjadi transaksi digital.

• Transaksi digital yang stabil dimiliki oleh e-commerce. • Dalam hal kemitraan atau kerja sama antara UMKM dengan e-commerce, yang menjadi

concern KPPU adalah posisi tawar (bargaining position) antara e-commerce dengan UMKM.

14

8

POTENSI PELANGGARAN DALAM KERJASAMA

• Menerapkan persyaratan kerjasama secara sepihak.• Mengubah persyaratan kerjasama secara sepihak (kadang tanpa pemberitahuan).• Meminta fee/margin secara tidak wajar.• Melakukan diskriminasi.• Menerapkan persyaratan penjualan produk yang tidak lazim.• Hak dan kewajiban yang tidak seimbang.• Melakukan bundling dan atau tying.• Mengarahkan untuk menggunakan layanan/jasa tertentu (misalnya jasa ekspedisi

tertentu atau digital payment tertentu)

15

PENGAWASAN DI ERA PANDEMI COVID-19

16

9

PENANGANAN PERKARA

17

Proses penanganan perkara di KPPU tetap dilaksanakan secara hati-hati dengan menghindari pertemuan tatap muka danmemanfaatkan teknologi informasi yang ada, sehingga tidakmengorbankan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG

PENANGANAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK

PENGADAAN BARANG DAN JASA

18

Kebutuhan penanggulanganCovid-19 (seperti alat pelindungdiri (APD) bagi tenaga medis

maupun masyarakat danberbagai produk dan jasa

kesehatan lainnya

Mekanisme penunjukan secaralangsung Peraturan

Lembaga Kebijakan PengadaanPublik (LKPP) No. 13 Tahun

2018 tentang PengadaanBarang/Jasa dalam

Penanganan Keadaan Darurat

Dikecualikan dari undang-undang persaingan usaha,

dengan catatan tetapmengedepankan manfaatterbesar bagi kepentingan

publik, pertimbangankewajaran harga, kualitasproduk terbaik, realisasitercepat, dan after sales

10

NOTIFIKASI MERGER

19

• Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang melakukantransaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan(termasuk perpindahan aset produktif) untuk menyampaikanpemberitahuan (notifikasi) setelah periode kebijakan bekerjadari rumah (work from home) berakhir.

• Dengan catatan dapat diperpanjang dengan memperhatikansituasi terakhir.

FOKUS PEMULIHAN EKONOMI• Pandemi Covid 19 berdampak pada sektor ekonomi• Recovery ekonomi adalah fokus KPPU saat ini• Melakukan Pengawasan sekaligus Advokasi sebagai upaya pencegahan.• Upaya pencegahan yang dilakukan:

– Penyesuaian Prosedur (Peraturan Komisi dan kebijakan lainnya)– Competition Compliance– Competition Checklist– Forum koordinasi ditingkat Pusat & Daerah

20

11

BISNIS DI ERA NEW NORMAL

• Aktivitas bisnis pada era new normal diharuskan mengikuti protocol kesehatan yangketat. Bagi perusahaan, pemenuhan peryaratan protokol merupakan tambahan biaya.

• Tambahan biaya ini akan diakumulasi oleh perusahaan dan dibebankan kepadakonsumen.

• Disisi lain, perusahaan harus mengkalkulasi ulang biaya yang timbul dari perubahanharga bahan baku dan biaya produksi lainnya

• Perusahaan harus memperhitungkan segala kemungkinan yang timbul mulai darikelangkaan/kenaikan harga bahan baku, kenaikan biaya produksi, penurunan jumlahpermintaan, opsi melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain hingga merubahpemasaran produknya menjadi online

21

ALAMAT:Gedung KPPUJl. Ir. H. Juanda No. 36Jakarta 10120, IndonesiaHaloHumas: +6221-34831563P. +6221-3507015/16/49F. +6221-3507008E. [email protected]. [email protected]

Facebook.com/KPPUINDONESIA

@KPPU