-0- - jdih.kkp.go.idjdih.kkp.go.id/peraturan/rpp.pdf · Pipa bawah laut adalah tabung berongga dengan diameter dan panjang ... banjir, tanah longsor, angin puting beliung, erosi pantai

-0-

KERANGKA RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANGUNAN DAN

INSTALASI DI LAUT

Bab I KETENTUAN UMUM

Bab II JENIS DAN KRITERIA BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT

Bagian Kesatu Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut Bagian Kedua Kriteria Bangunan dan Instalasi di Laut

Bab III PERSYARATAN DAN MEKANISME PENDIRIAN DAN/ATAU PENEMPATAN BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT

Bagian Kesatu Persyaratan Pendirian dan/atau Penempatan

Bangunan dan Instalasi di Laut Bagian Kedua Mekanisme Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan

dan Instalasi di Laut

Bab IV PEMBONGKARAN DAN/ATAU ALIH FUNGSI BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT

Bagian Kesatu Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut Bagian Kedua Alih Fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut

Bab V MONITORING DAN EVALUASI

Bab VI KETENTUAN PERALIHAN

Bab VII KETENTUAN PENUTUP

-1-

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG

BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bangunan dan Instalasi di Laut.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2044 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Bangunan dan Instalasi

Laut BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan

daratan dengan daratan dan bentuk- bentuk alamiah lainnya, yang

merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan dan hukum internasional. 2. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan

laut teritorial yang di dalamnya negara memiliki kedaulatan yang

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

3. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak

berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

4. Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang

berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut, yang menempel pada daratan, maupun yang tidak menempel pada daratan, antara lain

-2-

konstruksi reklamasi, prasarana pariwisata kelautan, dan prasarana perhubungan.

5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang

berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan

penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

6. Pipa bawah laut adalah tabung berongga dengan diameter dan panjang

bervariasi yang terletak di atau tertanam di bagian bawah laut. 7. Pembongkaran adalah pekerjaan pemotongan sebagian atau

keseluruhan instalasi dan pemindahan/pengangkutan hasil

pembongkaran ke lokasi yang telah ditentukan. 8. Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air

pasang tertinggi. 9. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya

hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa

lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati

meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam,

permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

10. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki

keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

11. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu

dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. 13. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang

melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL

dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

14. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal dan yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

15. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,

-3-

hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 16. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata

kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima

sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

17. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi Pemerintah atau Badan Usaha Tetap yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menata pendirian, penempatan, pembongkaran dan alih fungsi, dan tata kelola Bangunan dan Instalasi di Laut pada Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi agar tidak mengganggu

keselamatan pelayaran dan kelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah tentang Bangunan dan Instalasi di Laut meliputi: a. jenis dan kriteria Bangunan dan Instalasi di Laut;

b. persyaratan dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;

c. pembongkaran dan/atau alih fungsi dan Bangunan dan Instalasi di Laut; dan

d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

(1) Bangunan laut dan instalasi di laut didirikan di: a. Wilayah Perairan; dan b. Wilayah Yurisdiksi.

(2) Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Perairan Pedalaman;

b. Perairan Kepulauan; dan c. Laut Teritorial.

(3) Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Zona Tambahan;

b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan c. Landas kontinen.

-4-

BAB II JENIS DAN KRITERIA BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT

Bagian Kesatu Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut

Pasal 5

Bangunan dan Instalasi di Laut memiliki fungsi: a. sosial dan budaya; b. perikanan;

c. wisata bahari; d. perhubungan; e. telekomunikasi dan listrik;

f. pengamanan pantai; g. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

h. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara; dan i. khusus.

Pasal 6

(1) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu: a. bangunan hunian; atau

b. bangunan keagamaan. (2) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu:

a. pelabuhan perikanan; b. bagan tancap;

c. karamba jaring apung (KJA); d. struktur sea ranching atau sea farming; e. jermal;

f. sero; g. instalasi pengambilan air untuk budidaya ikan dan garam; atau

h. terumbu buatan. (3) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu:

a. penginapan; b. jalan pelantar;

c. ponton wisata; d. pelabuhan wisata; atau e. marine scaping.

(4) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu:

a. pelabuhan laut; atau b. galangan kapal (slip way).

(5) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi telekomunikasi dan

listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yaitu:

-5-

a. kabel listrik bawah air; atau b. kabel telekomunikasi bawah air.

(6) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pengamanan

pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yaitu: a. krib (groin), antara lain berupa groin ambang rendah;

b. pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut, antara lain berupa jeti (jetty);

c. revetmen;

d. tanggul laut (sea dike); e. tembok laut (sea wall); atau

f. pemecah gelombang (breakwater). (7) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak

dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g yaitu: a. anjungan lepas pantai (offshore platform); b. anjungan apung;

c. anjungan bawah laut (sub sea system); dan d. pipa bawah laut dan/atau instalasi minyak dan gas bumi.

(8) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h berupa bangunan untuk tempat penampungan

sementara mineral dan batu bara. (9) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i yaitu: a. terowongan bawah laut b. jembatan; atau

c. penelitian; d. pertahanan dan keamanan, antara lain berupa:

1. pos militer;

2. suar; e. pembangkit Listrik; berupa:

1. oscillating water column wave energy converter (OWC-WEC); 2. kincir angin; 3. panel tenaga surya di laut;

4. ocean thermal energi conversion (OTEC); 5. pembangkit listrik energi pasang surut;

6. pembangkit listrik energi arus laut; 7. mobile power plant; atau

f. pipa bawah laut: 1. saluran intake dan saluran outfall; 2. instalasi penyediaan air bersih, antara lain berupa pipa air

bersih; atau 3. pipa fluida lainnya, antara lain berupa submarine tailing disposal

Bagian Kedua

Kriteria Bangunan dan Instalasi di Laut

Pasal 7

-6-

Kriteria Bangunan dan Instalasi di laut berupa: a. hasil konstruksi berupa struktur keras atau struktur lunak; b. berada di atas atau di bawah permukaan laut; dan

c. menempel atau tidak menempel pada daratan.

Pasal 8

(1) Pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di laut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memperhatikan: a. kesesuaian lokasi; b. perlindungan dan kelestarian Sumber Daya Kelautan;

c. keamanan terhadap bencana di laut; d. keselamatan pelayaran dan lindungan lingkungan; e. perlindungan Masyarakat; dan

f. wilayah pertahanan keamanan (2) Kesesuaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditentukan berdasarkan kesesuaian alokasi ruang di laut untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut berdasarkan:

a. Rencana Tata Ruang Laut Nasional; b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

c. Rencana Zonasi Kawasan Laut; atau d. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

(3) Perlindungan dan kelestarian Sumber Daya Kelautan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan memperhatikan: a. hasil analisa daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. wilayah penangkapan ikan;

c. wilayah budidaya perikanan; d. keberadaan alur migrasi biota laut;

e. keberadaan kawasan konservasi perairan; f. keberadaan spesies sedenter; dan/atau g. keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

(4) Keamanan terhadap bencana di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan memperhatikan:

a. riwayat atau sejarah kejadian gempa di laut; b. keberadaan zona penunjaman dan tumbukan; c. keberadaan sesar (fault) di dasar laut;

d. keberadaan gunung api dasar laut; dan/atau e. risiko bencana dan pencemaran, meliputi gempa bumi, tsunami,

gelombang ekstrem, gelombang laut berbahaya, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, erosi pantai kenaikan paras muka air laut, pencemaran logam berat, tumpahan minyak,

(5) Keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan memperhatikan keberadaan: a. alur-pelayaran;

b. jalur penangkapan ikan dan jalur migrasi biota laut; c. perairan wajib pandu;

d. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-

-7-

Pelayaran; dan/atau e. sisa-sisa bangunan di Laut.

(6) Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

ditentukan dengan memperhatikan: a. keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal; b. ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Pembudi Daya

Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil; dan/atau c. akses Masyarakat menuju dan ke laut.

(7) Wilayah pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditentukan dengan memperhatikan pelarangan penempatan bangunan dan instalasi di laut pada wilayah pertahanan yaitu:

a. daerah latihan militer; b. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; c. daerah penyimpanan barang eksplosif dan peralatan pertahanan

berbahaya lainnya; d. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya

lainnya; dan/atau e. daerah ranjau laut.

BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME PENDIRIAN DAN/ATAU PENEMPATAN

BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT

Bagian Kesatu

Persyaratan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut

Pasal 9

(1) Pemrakarsa yang mendirikan dan/atau menempatkan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan

teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi: a. Izin Lokasi; dan b. Izin Lingkungan;

c. Izin Usaha. (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. Izin Lokasi perairan pesisir, untuk pendirian dan/atau penempatan

Bangunan dan/atau Instalasi di Laut di sebagian perairan pesisir; dan;

b. Izin Lokasi di Laut, untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.

(4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dimiliki untuk setiap kegiatan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut yang wajib amdal atau UKL/UPL.

-8-

(5) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan sesuai dengan fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya. (6) Ketentuan mengenai Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan Izin Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Persyaratan teknis pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan/atau

Instalasi di Laut dengan fungsi sosial dan budaya yaitu sebagai berikut: a. untuk bangunan hunian, wajib memiliki:

1. sistem sanitasi;

2. sistem pengolahan limbah rumah tangga; dan 3. jalan pelantar.

b. untuk bangunan keagamaan, wajib: 1. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan

Instalasi di Laut;

2. memiliki rencana detail, 3. menggunakan material yang sesuai dengan kondisi salinitas;

4. menggunakan bahan pelapis anti teritip yang ramah lingkungan; 5. memiliki sistem sanitasi; 6. memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga; dan

7. memiliki jalan pelantar 8. menyusun studi kelayakan teknis.

Pasal 11

(1) Persyaratan teknis pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut dengan fungsi perikanan yaitu sebagai berikut:

a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;

b. memiliki rencana detail; dan c. menyusun studi kelayakan teknis.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan

untuk Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 12

(1) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, untuk pendirian dan/atau penempatan pelabuhan perikanan wajib: a. menggunakan bahan pelapis anti teritip yang ramah lingkungan;

b. mempertimbangkan arah gerak dan volume sedimen pantai; dan c. melaksanakan penilaian risiko.


-9-

Pasal 10, untuk pendirian dan/atau penempatan bagan tancap, jermal, sero, karamba jaring apung (KJA), dan struktur sea ranching atau sea farming wajib berdasarkan hasil analisis daya dukung dan

daya tampung kawasan terhadap aktivitas perikanan.

Pasal 13


Instalasi di Laut dengan fungsi wisata bahari yaitu sebagai berikut: a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan

Instalasi di Laut, yang paling sedikit memuat: 1. letak geografis; 2. data hidro-oseanografi, meliputi batimetri, pasang-surut, gelombang,

arus, salinitas; dan/atau 3. geomorfologi dan geologi laut, meliputi kondisi geomorfologi, jenis dan struktur batuan, substrat dasar laut;

b. memiliki rencana detail; c. menyusun studi kelayakan teknis.

Pasal 14

(1) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk pendirian jalan pelantar wajib:

a. menggunakan material yang sesuai dengan kondisi salinitas; b. menggunakan cat pelapis anti teritip yang ramah lingkungan; c. berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung

lingkungan. (2) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, untuk penempatan ponton wisata wajib:

a. memiliki sistem sanitasi; b. memiliki sistem pengolahan limbah;

c. berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;

d. menghindari pendirian dan/atau penempatan di atas terumbu

karang; e. memperhitungkan penempatan tali tambat agar tidak

mengakibatkan kerusakan ekosistem laut; dan

f. memperhatikan tegangan tali tambat dengan interval pasang surut. (3) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, untuk pendirian pelabuhan wisata wajib: a. memiliki dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan

pariwisata terdiri atas:

1. studi kelayakan; 2. desain rinci (detail engineering design).

b. menggunakan bahan pelapis anti teritip yang ramah lingkungan; c. mempertimbangkan arah gerak dan volume sedimen pantai.


Pasal 13, untuk penempatan marine scapping wajib:

-10-

a. menggunakan material yang ramah lingkungan; b. memasang penanda keberadaan marine scapping dengan Sarana

Bantu Navigasi Pelayaran;

c. menghindari kerusakan ekosistem.

Pasal 14


Instalasi di Laut dengan fungsi perhubungan yaitu sebagai berikut: a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan

Instalasi di Laut;

b. menyusun studi kelayakan teknis c. memiliki rencana detail; dan

d. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 15


Instalasi di Laut dengan fungsi telekomunikasi dan kelistrikan yaitu sebagai berikut:


b. memiliki rencana detail;

c. menyusun studi kelayakan teknis; d. mempertimbangkan keberadaan sumber daya laut dan jalur ruaya biota

laut dalam penentuan landing points; dan e. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 16

Persyaratan teknis pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut dengan fungsi pengamanan pantai yaitu sebagai berikut:


b. memiliki pra-desain;

c. memiliki rencana detail desain, d. hasil survei kondisi tanah/geoteknik yang meliputi sifat-sifat fisis dan

mekanis lapisan tanah; e. memperhatikan ancaman bencana di laut meliputi gempa bumi,

tsunami, gelombang ekstrim, gelombang laut berbahaya, letusan gunung

api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, erosi pantai, kenaikan paras muka air laut;

f. memperhatikan kala ulang bencana di laut; g. menyusun studi kelayakan teknis yang berupa tata letak; dan h. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum.

-11-

Pasal 17

(1) Dalam hal pembangunan bangunan pengamanan pantai dilakukan oleh pemrakarsa dari swasta, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemrakarsa tersebut wajib mendapatkan

rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 18

Persyaratan teknis pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi yaitu

sebagai berikut: a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan

Instalasi di Laut;

b. memiliki rencana detail; c. menyusun studi kelayakan teknis

d. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan.

Pasal 19

Persyaratan teknis pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut dengan fungsi khusus yaitu sebagai berikut:


b. menyusun studi kelayakan teknis;

c. memiliki rencana detail; dan d. memperhatikan ancaman bencana di laut meliputi gempa bumi,

tsunami, gelombang ekstrim, gelombang laut berbahaya, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, erosi pantai, kenaikan paras muka air laut.

Pasal 20

(1) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, untuk pendirian jembatan dan terowongan bawah laut wajib:

a. memiliki rencana kontijensi; b. melakukan analisa terhadap data konduktifitas, temperatur, dan

kedalaman (conductivity, temperature, depth (CTD));

c. berdasarkan hasil survei kondisi tanah/geoteknik yang meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah;

d. melakukan analisa profil dasar laut (sub-bottom profile);

-12-

e. memenuhi persyaratan clearance terhadap keselamatan pelayaran, yang berupa: 1. clearance, untuk pendirian jembatan; atau

2. draught kapal dan under keel clearance, untuk terowongan bawah laut;

f. melaksanakan studi kelayakan : 1. kelayakan teknis; dan 2. kelayakan sosial-ekonomi;

g. melaksanakan penilaian risiko; h. persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum.


Pasal 19, untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan penelitian wajib:

a. melengkapi data konduktifitas, temperatur, dan kedalaman (conductivity, temperature, depth (CTD)); dan

b. berdasarkan hasil survei kondisi tanah/geoteknik yang meliputi

sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah. (3) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, untuk pendirian dan/atau penempatan pertahanan dan keamanan wajib: a. tidak mengubah titik dasar dan titik referensi serta bentang alam di

pulau-pulau kecil terluar; dan b. mengikuti persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan pertahanan dan

keamanan. (4) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan pembangkit listrik yang berupa: a. OWC-WEC, wajib:

1. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan; 2. melakukan analisa kekuatan dan arah datang gelombang;

3. menentukan desain OWC-WEC; 4. mempertimbangkan respon hidro-elastik dari struktur apung

yang sangat besar (very large floating structures (VLFS)) terhadap

gelombang; 5. melaksanakan penilaian risiko;

6. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi; dan

7. mengikuti persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan ketenagalistrikan.

b. kincir angin dan panel tenaga surya di laut, wajib: 1. melakukan analisa kecepatan, arah, dan kekuatan angin;

2. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan; 3. mempertimbangkan integrasi transmisi ketanagalistrikan dasar

-13-

laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat; 4. melaksanakan penilaian risiko; 5. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan ketenagalistrikan; dan

6. mengikuti persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan ketenagalistrikan.

c. OTEC, wajib: 1. menentukan desain sistem OTEC; antara lain OTEC sistem

tertutup, OTEC sistem terbuka, dan OTEC sistem hibrida;

2. melakukan survei dan analisa data primer dan/atau data sekunder untuk penentuan lokasi pengambilan air laut hangat pada permukaan air laut dan air laut dingin pada kedalaman

1.000 (seribu) meter atau pada kedalaman tertentu dengan interval suhu yang sesuai untuk OTEC;

3. melakukan analisa terhadap akses instalasi OTEC ke air dari perairan dasar laut yang bersuhu dingin;

4. melakukan analisa pemanfaatan ekstraksi air dari perairan

dasar laut yang bersuhu dingin untuk pemanfaatan ekonomis lain, antara lain pendingin udara, produksi air laut dalam,

budidaya laut, ekstraksi lithium, industri bioteknologi laut; 5. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan; 6. mempertimbangkan integrasi transmisi ketanagalistrikan dasar




d. pembangkit listrik energi pasang surut, wajib: 1. memiliki rentang pasang surut lebih dari 7 (tujuh) meter;

2. memiliki kedalaman minimal 15 (lima belas) meter pada saat surut terendah;

3. mempertimbangkan jarak terdekat ke pantai;

4. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan; 5. mempertimbangkan integrasi transmisi ketenagalistrikan dasar

laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat;

6. melaksanakan penilaian risiko; 7. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan


8. mengikuti persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan ketenagalistrikan.

e. pembangkit listrik energi arus laut, wajib:

-14-

1. menentukan desain instalasi pembangkit listrik energi gelombang, antara lain near-shore wave energy generator atau off-shore wave energy generator;

2. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan; 3. mempertimbangkan integrasi transmisi ketenagalistrikan dasar




f. mobile energi power plant, wajib: 1. melaksanakan penilaian risiko;

2. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan ketenagalistrikan; dan


g. saluran intake dan saluran outfall dan instalasi penyediaan air bersih, wajib: 1. mempertimbangkan keberadaan sumber daya laut dan jalur

ruaya biota laut dalam penentuan landing points; dan

2. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di

Laut

Pasal 21

Mekanisme pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi

di Laut dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 22

(1) Pemrakarsa wajib melaporkan pendirian dan/atau penempatan

Bangunan dan Instalasi di Laut kepada instansi yang membidangi

hidro-oseanografi disertai dengan lampiran: a. desain rinci bangunan dan/atau instalasi di laut;

b. lokasi pendirian beserta daftar titik koordinat pembangunan dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut; dan

-15-

c. posisi, kedalaman, dan dimensi Bangunan dan Instalasi di Laut kepada Lembaga yang membidangi urusan hidro-oseanografi; dan

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya

dipublikasikan dalam: a. maklumat pelayaran yang diterbitkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

dan b. Berita Pelaut Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang

membidangi hidro–oseanografi.

Pasal 23

(1) Dalam pelaksanaan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan

Instalasi di Laut ditetapkan zona keamanan dan keselamatan di

sekeliling bangunan dan instalasi laut untuk menjamin keselamatan pelayaran dan keselamatan Bangunan dan Instalasi di Laut.

(2) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi: a. sebagai batas pengaman Bangunan dan Instalasi di Laut;

b. melindungi Bangunan dan Instalasi di Laut dari gangguan sarana lain; dan

c. melindungi pelaksanaan kegiatan konstruksi, operasi, perawatan berkala, dan pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut.

(3) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas: a. zona terlarang pada area paling jauh 500 (lima ratus) meter

dihitung dari sisi terluar Bangunan dan Instalasi di Laut; dan

b. zona terbatas pada area 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 (seribu tujuh

ratus lima puluh) meter dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di Laut.

(4) Pada zona terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

dilarang membangun Bangunan dan Instalasi di Laut lainnya. (5) Pada zona terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat

dilakukan pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut lainnya dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi dan sistem Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran setelah mendapat izin dari menteri yang

menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan. (6) Zona keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan

dalam:

a. maklumat pelayaran yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

dan b. Berita Pelaut Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang

membidangi hidro–oseanografi.

-16-

BAB IV PEMBONGKARAN DAN/ATAU ALIH FUNGSI BANGUNAN DAN INSTALASI

DI LAUT

Bagian Kesatu

Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut

Pasal 24

(1) Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam hal:

a. izin lokasi dan izin usaha habis masa berlakunya; b. dinyatakan tidak dipergunakan lagi oleh Pemerintah atau

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

c. terdapat perubahan kebijakan nasional. (2) Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa. (3) Kriteria tidak dipergunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b berupa:

a. tidak terdapat aktivitas usaha selama 2 (dua) tahun; atau b. tidak memenuhi persyaratan pendirian dan/atau penempatan

Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 20.

(4) Pembongkaran Bangunan dan Instalasi Laut harus memperhatikan:

a. keberlangsungan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) ;

b. perlindungan lingkungan laut; dan

c. hak-hak serta kewajiban Negara lain di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.

(5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib: a. menggunakan teknologi yang sesuai dengan standar nasional

Indonesia atau standar regional atau standar/praktek internasional

terbaik; dan b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pekerjaan bawah air.

Pasal 25

Kegiatan pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang usaha minyak dan gas bumi.

Pasal 26

Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut wajib dilaporkan oleh

Pemrakarsa kepada instansi yang membidangi urusan hidro-oseanografi untuk:

-17-

a. disiarkan melalui stasiun radio pantai; b. dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran; c. ditambahkan dalam maklumat pelayaran dan Berita Pelaut Indonesia;

dan/atau d. dihapuskan dari peta laut.

Bagian Kedua Alih Fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut

Pasal 27

(1) Selain pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang tidak dipergunakan lagi dan/atau

tidak dibongkar maka dapat dialih fungsikan untuk kegiatan tertentu. (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. rigs to reefs; b. stasiun penelitian; atau c. wisata bahari.

(3) Kementerian atau lembaga yang berwenang melaksanakan penilaian terhadap Bangunan dan Instalasi di Laut yang akan dialih fungsikan

untuk kepentingan lain. (4) Kementerian atau lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) yaitu:

a. kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pelayaran, dalam rangka pertimbangan keselamatan dan

keamanan pelayaran; b. kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan, untuk pertimbangan penetapan lokasi

Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan rigs to reefs; dan c. kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang

energi dan sumber daya mineral, untuk penilaian kelayakan teknis atau umur teknis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

(5) Dalam hal Bangunan dan Instalasi di Laut merupakan Barang Milik Negara (BMN), pengalihfungsian sebagaimana dimaksud ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang

penyelenggaraan BMN. (6) Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Pemrakarsa kepada instansi yang membidangi urusan hidro-oseanografi untuk:

a. disiarkan melalui stasiun radio pantai; b. dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran; dan

c. ditambahkan dalam maklumat pelayaran dan Berita Pelaut Indonesia.

-18-

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap Bangunan dan Instalasi di Laut

dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan pada tahap operasional Bangunan dan Instalasi di Laut.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan untuk mendapatkan informasi: a. bangunan dan instalasi di laut dan fungsinya; dan b. pengaruh bangunan dan instalasi laut terhadap ekosistem laut.

(4) Monitoring dan evaluasi dilakukan sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 terdapat kerusakan ekosistem laut, Pemrakarsa wajib melakukan rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bangunan dan instalasi di laut yang telah ada atau sedang dalam pembangunan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

-19-

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………..

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA ttd JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal …………….. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd YASONNA LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR ....

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT

I. UMUM Bangunan dan instalasi di laut merupakan setiap konstruksi, baik

yang berada di atas dan/atau dibawah permukaan laut, baik yang

menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan. Bangunan dan instalasi tersebut memiliki fungsi sosial dan budaya,

perikanan, wisata bahari, perhubungan, telekomunikasi dan listrik, pengamanan pantai, kegiatan usaha minyak dan gas bumi, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan khusus.

Pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut memerlukan penataan dalam rangka menujang kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. Pendirian dan/atau penempatan bangunan dan

instalasi tersebut masih berorientasi sektoral tanpa memperhatikan aspek kegiatan sektoral lainnya. Sebagai contoh kegiatan usaha minyak dan gas

bumi saling bersinggungan dengan kegiatan perikanan dan kelautan dalam memanfaatkan ruang laut.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

mengatur mengenai bangunan laut dan instalasi di laut. Dalam Undang-Undang tersebut, pendiran dan/atau penempatan bangunan laut dan

instalasi di laut wajib mempertimbangkan aspek keselamatan pelayaran, dan kelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Oleh karena itu, perlu pengaturan bangunan laut dan instalasi di laut

yang memuat kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut, pembongkaran dan alih fungsi bangunan dan instalasi di laut, dan ketentuan monitoring dan evaluasi terhadap

operasional bangunan laut dan instalasi di laut.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

Yang dimaksud dengan “perairan pedalaman” adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua

bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

Huruf b Yang dimaksud dengan “perairan kepulauan” adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal

2

kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai.

Huruf c Yang dimaksud dengan“laut teritorial” adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis

pangkal Kepulauan Indonesia. Ayat (3)

Huruf a Yang dimaksud dengan “zona tambahan” adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang

diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut

teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari

mana lebar laut teritorial diukur. Huruf c

Landas Kontinen meliputi dasar Laut dan tanah dibawahnya

dari area di bawah permukaan Laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan

hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur; dalam hal pinggiran luar tepi kontinen

tidak mencapai jarak tersebut hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100

(seratus) mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.

Pasal 5

Cukup jelas Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Huruf a Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang

digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan

penunjang perikanan. Huruf b

Yang dimaksud dengan “bagan tancap” adalah alat

penangkapan ikan yang bersifat statis dengan menggunakan jaring angkat (lift net).

Huruf c Yang dimaksud dengan “karamba jaring apung” adalah alat budidaya ikan yang mengapung dan bersifat statis.

Huruf d Yang dimaksud dengan “struktur sea ranching” adalah

struktur pemeliharaan ikan di laut dengan isolasi buatan sehingga ikan yang ditebar dipastikan tidak berpindah tempat atau ditangkap kembali.

3

Yang dimaksud dengan “struktur sea farming” adalah

struktur di laut untuk budidaya laut, yang terdiri dari kegiatan pembenihan, pendederan, dan pembesaran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jermal” adalah alat penangkap ikan di laut berbentuk pagar dengan tiang pancang dan pintu

yang bagian belakangnya diberi jaring penangkap ikan. Huruf f

Yang dimaksud dengan “sero” adalah alat penangkap ikan

berbentuk perangkap. Huruf g

Instalasi pengambilan air untuk budidaya ikan dan garam antara lain berupa pipa bawah laut.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “terumbu buatan” adalah struktur atau kerangka yang sengaja diletakkan di dalam laut.

Ayat (3)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud dengan “jalan pelantar” adalah prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ponton wisata” adalah kapal dengan lambung datar atau kotak besar yang mengapung digunakan untuk mengangkut barang, dan ditarik dengan kapal tunda

yang dimanfaatkan sebagai wahan wisata. Huruf d

Cukup jelas. Huruf e

Yang dimaksud dengan “marine scaping” adalah struktur

buatan bawah laut yang ditata sedemikian rupa untuk kegiatan wisata atau atraksi bawah air.

Marine scaping di Indonesia antara lain berada di Perairan Pemuteran, bagian utara Provinsi Bali.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6)

Huruf a Yang dimaksud dengan “krib (groin)” adalah bangunan yang

dibuat tegak lurus atau kira-kira tegak lurus pantai, berfungsi mengendalikan erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai

(longshore sand drift). Huruf b

Yang dimaksud dengan “jeti” adalah bangunan menjorok ke laut yang berfungsi sebagai pengendalian penutupan muara sungai atau saluran oleh sedimen.

Huruf c

4

Yang dimaksud dengan “revetmen” adalah struktur di pantai yang dibangun menempel pada garis pantai dengan tujuan

untuk melindungi pantai yang tererosi. Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanggul laut (sea dike)” adalah

struktur pengaman pantai yang dibangun sejajar pantai dengan tujuan untuk melindungi dataran pantai rendah dari

genangan yang disebabkan oleh air pasang, gelombang dan badai.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tembok laut (sea wall)” adalah struktur pengaman pantai yang dibangun dalam arah sejajar pantai dengan tujuan untuk melindungi pantai terhadap

hempasan gelombang dan mengurangi limpasan genangan areal pantai yang berada di belakangnya.

Huruf f Yang dimaksud dengan “pemecah gelombang” adalah konstruksi pengaman pantai yang posisinya sejajar atau

kira-kira sejajar garis pantai dengan tujuan untuk meredam gelombang datang. Pemecah gelombang berfungsi untuk untuk meredam energi gelombang di belakang struktur dan

pengurangan transpor sedimen tegak lurus pantai, menurunkan tinggi gelombang di pantai, dan memperlambat

angkutan sedimen ke arah laut. Pemecah gelombang antara lain berupa bulkhead atau struktur ambang rendah.

Ayat (7) Huruf a

Anjungan lepas pantai (offshore platform), antara lain berupa

Tension Leg Platform (TLP), Drilling Platform, atau Production/Treatment Platform.

Huruf b

Anjungan apung antara lain berupa Floating Production Unit (FPU), Mobile Offshore Production Unit/ Mobile Offshore Drilling Unit (MOPU/MODU), floating storage and offloading (FSO), floating production storage and offloading (FPSO), single point mooring, floating liquified natural gas (FLNG);

atau floating storage receiving unit (FSRU).

Huruf c Anjungan bawah laut (sub sea system), antara lain berupa

sumur pengeboran bawah air (Subsea Wellhead Platform).

Huruf d

Pipa bawah laut dan/atau instalasi minyak dan gas bumi, antara lain berupa Pipe Line End Manifold (PLEM) atau pipa

minyak dan gas bumi. Ayat (8)

Tempat penampungan sementara mineral dan batu bara antar lain

berupa struktur terapung untuk kegiatan ship to ship mineral atau batu bara.

Ayat (9) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c

5

Bangunan penelitian antara lain berupa stasiun penelitian atau stasiun pengamatan.

Huruf d Bangunan pertahanan dan keamanan antara lain berupa pos militer dan suar.

Huruf e Angka 1

Yang dimaksud dengan “oscillating water column wave energy converter (OWC-WEC)” adalah struktur di laut untuk mengkonversi energi gelombang laut menjadi

energi listrik yang berbentuk struktur tetap atau struktur osilasi berongga yang terbuka dan berada di

bawah permukaan air yang memerangkap udara diatas pada bagian dalam permukaan bebasnya.

Angka 2

Cukup jelas. Angka 3


Yang dimaksud dengan “ocean thermal energi

conversion (OTEC)” adalah struktur di laut untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan metode konversi perbedaan suhu antara laut dalam dan laut

permukaan. Angka 5

Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas

Angka 7 Mobile power plant antara lain berupa Pembangkit

Listrik Tenaga Diesel yang terapung. Huruf f

Angka 1


Cukup jelas Angka 3

Yang dimaksud dengan “submarine tailing disposal” adalah pipa bawah laut untuk pembuangan tailing di laut.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8


Huruf a Yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Laut Nasional

adalah hasil Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Perairan dan wilayah yurisdiksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah

penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh

6

dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Huruf c Yang dimaksud dengan Rencana Zonasi Kawasan Laut adalah perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi

kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan

antarwilayah. Huruf d Cukup jelas.



Huruf b Yang dimaksud dengan zona penunjaman adalah zona menunjamnya (bend downward) lempeng samudra ke bawah

lempeng benua. Huruf c

Yang dimaksud dengan sesar adalah bentuk rekahan pada suatu lapisan batuan yang menyebabkan suatu blok batuan bergerak relatif terhadap blok batuan yang lain.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a Yang dimaksud dengan “alur-pelayaran” adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan

pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Huruf b Alur migrasi biota laut antara lain jalur migrasi mamalia laut (cetacean), seperti paus, lumba-lumba dan ikan duyung

termasuk berbagai jenis biota laut peruaya lainnya termasuk jenis penyu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perairan wajib pandu” adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan

pemanduan bagi kapal berukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran” adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang

didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.

Yang dimaksud dengan “Telekomunikasi-Pelayaran” adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau

penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio,

atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

7


Ayat (7) Huruf a

Yang dimaksud dengan “daerah latihan militer” adalah

wilayah yang disiapkan/digunakan untuk meningkatkan kemampuan perorangan dan/atau satuan dalam rangka

menghadapi kemungkinan ancaman musuh. Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah uji coba peralatan dan

persenjataan militer” adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan untuk melakukan uji coba Alat Utama Sistem Senjata atau peralatan pertahanan lainnya oleh instansi

yang berwenang melakukan uji coba dan telah dijamin keamanannya.

Huruf c Yang dimaksud dengan “daerah penyimpanan barang explosif dan berbahaya lainnya” adalah wilayah yang

disiapkan atau digunakan sebagai tempat penyimpanan serta pemeliharaan bahan peledak dan berbahaya lainnya sesuai dengan kriteria teknis yang ditentukan oleh Mabes

TNI/Angkatan. Huruf d

Yang dimaksud dengan “daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya” adalah suatu tempat yang disiapkan/digunakan untuk memusnahkan

amunisi atau peralatan pertahanan berbahaya lainnya yang ditetapkan oleh Mabes TNI/Angkatan dan dijamin

keamanannya. Huruf e Cukup jelas.

Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut

dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan

sebagian pulau-pulau kecil. Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lingkungan” adalah izin yang

diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf c Yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha

dan/atau Kegiatan. Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas

8



Pasal 10


Huruf b Angka 1

Rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan

Instalasi di Laut, yang paling sedikit memuat: a. letak geografis; b. data hidro-oseanografi, meliputi batimetri, pasang-surut,

gelombang, arus, salinitas; dan/atau c. geomorfologi dan geologi laut, meliputi kondisi

geomorfologi, jenis dan struktur batuan, substrat dasar laut.

Angka 2

Rencana detail, yang paling sedikit memuat: a. gambar teknis; b. perhitungan teknis;

c. rencana anggaran dan biaya; dan d. metode pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan

Instalasi di Laut yang ramah lingkungan. Angka 3 Cukup jelas.

Angka 4 Cukup jelas.

Angka 5 Cukup jelas. Angka 6

Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas.


Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12

Ayat (1) Huruf a

Bahan pelapis anti teritip merupakan lapisan pelindung, cat, lapisan perawatan permukaan, atau peralatan yang digunakan di atas kapal untuk mengendalikan atau

mencegah menempelnya organisme yang tidak diinginkan. Cat anti teritip tidak boleh mengandung tributyl tin compounds sesuai ketentuan pengendalian anti teritip (anti fouling system).


Huruf c

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.


Pasal 14

9



Huruf b

Cukup jelas. Huruf c

Cukup jelas. Huruf d

Yang dimaksud dengan “landing points” adalah titik awal dan/atau

titik akhir pipa atau kabel bawah laut dan/atau posisi bangunan dan/atau fasilitas utama kegiatan.

Huruf e Cukup jelas. Pasal 16


Huruf b

Pra-desain terdiri atas pemilihan pengembangan alternatif, kriteria desain, termasuk sel pantai, tata letak, bentuk pengamanan

pantai, dan material pengamanan pantai. Pengembangan alternatif pengamanan pantai dapat berupa

perlindungan buatan (artificial protection), perlindungan alami (natural protection), penyesuaian terhadap perubahan alam,

penurunan risiko dampak yang mungkin terjadi, dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.

Perlindungan buatan meliputi pembangunan struktur lunak (soft structure), struktur keras (hard structure), dan kombinasi antara

struktur lunak dan struktur keras. Huruf c

Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas. Huruf f

Cukup jelas. Huruf g

Cukup jelas. Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas.


Pasal 20 Ayat (1)

Huruf a

10

Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak

menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan

menejerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.


Huruf c


Profil dasar laut antar lain memuat relief, morfologi, dan

jenis substrat dasar laut. Huruf e

Cukup jelas. Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas. Huruf h

Cukup jelas. Huruf i

Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a


Angka 2 Cukup jelas Angka 3

Desain OWC-WEC antara lain berupa near shore bottom standing OWC, floating-structured WECs with interior OWC, breakwater-integrated OWC, dan multi-OWC devices.

Angka 4 Yang dimaksud dengan “respon hidro-elastik” adalah perilaku elastis dari struktur di laut yang umum

terjadi pada struktur apung yang sangat besar dan berbahan ringan. Perilaku elastis ini dapat

menimbulkan efek merusak pada struktur apung tersebut.

Angka 5


Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas

Huruf b

11


Angka 1 Desain sistem OTEC antara lain berupa OTEC sistem tertutup, OTEC sistem terbuka, dan OTEC sistem

hibrida. Angka 2



Angka 5



Angka 8 Cukup jelas. Angka 9


Cukup jelas. Huruf e

Angka 1

Desain instalasi pembangkit listrik energi gelombang antara lain berupa near-shore wave energy generator atau off-shore wave energy generator.

Angka 2


Angka 4 Cukup jelas

Angka 5


Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas Pasal 21

Cukup jelas Pasal 22


Pasal 24 Ayat (1)

Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas.


12

Huruf a Yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi,

penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut

teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Huruf b


Hak-hak serta kewajiban Negara lain di Wilayah

Perairan dan Wilayah Yurisdiksi terkait dengan pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut antara

lain aktifitas perikanan dan perlindungan lingkungan laut.

Selain itu dalam pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut wajib memberikan publikasi yang jelas dalam Peta Laut Indonesia terhadap kedalaman,

posisi, dan dimensi dari Bangunan dan Instalasi di Laut yang tidak seluruhnya dibongkar.


Pasal 25


Huruf a Yang dimaksud dengan “stasiun radio pantai” adalah stasiun darat dalam dinas bergerak pelayaran.

Huruf b Yang dimaksud dengan “buku petunjuk pelayaran” adalah buku kepanduan bahari yang berisi petunjuk atau keterangan yang

dipergunakan sebagai pedoman bagi para awak kapal agar dapat berlayar dengan selamat.

Huruf c Cukup jelas. Huruf d



Huruf a Yang dimaksud dengan “rigs to reefs” adalah pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut untuk

kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sudah tidak dipergunakan lagi menjadi terumbu buatan.

Huruf b Alih fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk kegiatan penelitian

antara lain berupa pemasangan alat perekam data konduktifitas, temperatur, dan kedalaman (conductivity,

temperature, depth (CTD)). Huruf c

13

Alih fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk wisata bahari antara lain

berupa pembangunan penginapan. Ayat (3) Cukup jelas.




Pasal 29 Ayat (1)

Rehabilitasi ekosistem laut dilakukan terhadap terumbu karang, mangrove, lamun, estuari, laguna, teluk, delta, gumuk pasir, pantai, dan/atau populasi ikan.

Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 30


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

-0- - jdih.kkp.go.idjdih.kkp.go.id/peraturan/rpp.pdf · Pipa bawah laut adalah tabung berongga dengan diameter dan panjang ... banjir, tanah longsor, angin puting beliung, erosi pantai

Documents